Sidang Paripurna Khusus DPD tanggal 19 Agustus 2009

0
32

Pewarta-Indonesia, Rapat Pimpinan (Rapim) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) Sidang Paripurna Khusus DPD di lantai 8 Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Rabu (29/7), memutuskan Sidang Paripurna Khusus DPD digelar tanggal 19 Agustus 2009. Semula, Sidang Paripurna Khusus DPD dijadwal tanggal 21 Agustus 2009.

Sidang Paripurna Khusus DPD akan dihadiri anggota DPD periode 2004-2009 bersama calon terpilih anggota DPD periode 2009-2014, Gubernur, Bupati, Walikota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Indonesia. Direncanakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato tentang pembangunan daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

“Materinya, bagaimana DPD melihat ke depan yang dititipkan DPD 2004-2009 kepada Presiden 2009-2014,” ujar Ginandjar menjelaskan isi pidatonya sebelum menutup Sidang Paripurna DPD di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Kamis (23/7). Ia didampingi para wakil ketua, Laode Ida dan Irman Gusman.

Usai mendengar Presiden berpidato, DPD menggelar pertemuan konsultasi dan dialog. Dalam sesi diskusi panel, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN), serta Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Meneg PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan bertindak sebagai narasumber.

Biasanya, DPD menggelar Sidang Paripurna Khusus setiap tanggal 23 Agustus. Hanya tahun 2008 dan tahun 2009 Sidang Paripurna Khusus DPD digelar tidak tanggal 23 Agustus dan tahun 2008 tanggal 22 Agutus karena bertepatan hari libur.

Sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Tata Tertib DPD, apabila tanggal 23 Agustus jatuh pada hari libur, Sidang Paripurna Khusus DPD dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

Jika hadirin dan hadirat Rapat Paripurna DPR mengenakan stelan jas lengkap, anggota DPD beserta undangan yang menghadiri Sidang Paripurna Khusus DPD justru mengenakan batik atau pakaian daerah masing-masing. Presiden dan Wakil Presiden serta menteri-menteri pun mengenakan batik.

Sumber: Sekretariat Jenderal DPD RI