Sulistiyo: Kecurangan Sistematis UN Telah Lama Terjadi

0
31

Pewarta Indonesia, Selama reses di provinsi masing-masing, anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menghimpun aneka pendapat tentang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dari akademisi, praktisi, orang tua, hingga murid. Kesimpulannya, sistem pendidikan kita mengalami kegagalan dan kerusakan yang sistematis karena UN.

Komite III DPD dengan berbagai kalangan, terutama guru dan kepala sekolah, mengadakan diskusi dan dialog yang disertai pengawasan, peninjauan, dan pengamatan sejumlah daerah. Komite III DPD juga membuka online pengaduan sebagai bagian hasil pengawasan dan kajian pelaksanaan UN. Ternyata, pelaksanaan UN tidak didukung.

“Hasilnya sangat menyentuh dan menggugah hati nurani dan tanggung jawab moral agar pendidikan diselamatkan, karena kecurangan yang sistematis telah lama terjadi. Beragam modus untuk meluluskan siswa,” ujar Sulistiyo (Jawa Tengah), Ketua Komite III DPD saat konferensi pers di Pressroom DPD Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Rabu (7/4).

Ia didampingi Wakil Ketua Komite III DPD Darmayanti Lubis (Sumatera Utara) serta anggota lainnya, Hardi Selamat Hood (Kepulauan Riau), Istibsyaroh (Jawa Timur), Alvius Lomban (Sulawesi Utara), dan Noorhari Astuti (Kepulauan Bangka Belitung).

“Sirna seketika kebanggaan akan pendidikan, kejujuran, dan kerja keras yang selama ini dijadikan alasan melaksanakan UN ketika menyaksikan kebohongan dan praktik penyimpangan lainnya disiapkan pejabat pendidikan, tenaga kependidikan, dan pendidik demi sebuah kelulusan, gengsi,” imbuh Sulistiyo. “Sistem pendidikan kita menemui kegagalan dan kerusakan yang sistematis,” tambahnya.

Dilatari berbagai persoalan tersebut, Komite III DPD merekomendasikan beberapa poin. Kesatu, pelaksanaan UN melanggar Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas yang menegaskan pendidikan sebagai proses yang komprehensif menjadikan manusia Indonesia yang seutuhnya.

Pertanyaan yang menggelitik, apakah UN yang dilaksanakan tiga hari berhasil memotret kompetensi siswa? “Tentu saja, tidak. Pereduksian proses pembelajaran dan pendidikan menjadi tiga hari ujian jelas-jelas mengabaikan cita-cita menjadikan manusia Indonesia yang seutuhnya,” katanya.

Pelaksanaan UN juga melanggar Pasal 63 dan 68 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang menegaskan UN bukan satu-satunya penentu kelulusan. “Praktiknya, kelulusan peserta didik ditentukan UN.”

Keseluruhan ketentuan tersebut membuktikan bahwa secara konstitusional terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan UN. Kalau pelaksanaan UN dipertahankan, maka ketentuan tersebut harus diubah dan pemenuhan standar nasional pendidikan harus didahulukan.

Kedua, pelaksanaan UN memerlukan kajian yang komprehensif. Tes sebagai instrumen utama UN merupakan cara pengumpulan data yang tradisional sehingga kurang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Seharusnya, guru yang paling mengetahui kemajuan belajar siswanya dan menentukan alat ukurnya untuk mengetahui keseluruhan potensi siswa.

Oleh karena itu, diperlukan studi yang mendalam dari berbagai perspektif, terutama menyangkut pengembangan potensi kecerdasan, keterampilan, dan perilaku siswa, selain variabel kesulitan aksesibilitas, keragaman kualitas, dan pemenuhan standar pendidikan.

Ketiga, seharusnya Pemerintah tidak menutup mata terhadap beragam modus untuk meluluskan siswa. “Beragam jenis kecurangan dilakuan berjamaah mulai level pengambilan keputusan, birokrasi, pendidik, hingga level anak didik. Praktik demikian sungguh menyakitkan, memilukan, dan memalukan.”

Dunia pendidikan yang seharusnya mengedepankan rasionalitas, integritas, kejujuran, kerja keras, dan etika moral justru yang terjadi sebaliknya. Setiap tahun Pemerintah menetapkan persyaratan yang menghindari kebocoran tetapi saat yang sama praksis di lapangan menyiasatinya.

Asumsi bahwa UN berdampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan terbukti salah karena tergantung banyak faktor seperti guru, sarana prasarana, kurikulum, dana, dan manajemen. Tersiar kabar anak-anak stres yang diindikasikan dengan penyimpangan perilaku, bahkan dilaporkan ada yang mencoba bunuh diri dan banyak anak yang sakit setelah mempersiapkan diri.

“Berbagai penyimpangan ini mengindikasikan UN harus diubah,” sambungnya. “Komite III DPD telah menyatakan pelaksanaan UN tahun 2010 sebagai transisi dan meminta Pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional agar meninjau kembali pelaksanaannya. “Tanda-tanda kualitas pendidikan meningkat masih jauh dari harapan.”

Komite III DPD juga mendesak Pemerintah melakukan perbaikan substansial pelaksanaan UN agar tidak dijadikan sebagai alat ukur penentu kelulusan tetapi memetakan kualitas pendidikan sebagai bahan perbaikan kebijakan pendidikan di semua level.

Komite III DPD juga mengingatkan, Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2596 K/Pdt/2009 mengabulkan gugatan sejumlah warga negara (citizen law suit) tentang pelaksanaan UN. Kendati tidak melarang tetapi amarnya menyatakan Pemerintah atau Kementerian Pendidikan Nasional telah melalaikan peningkatan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana, akses informasi di seluruh daerah. Pemerintah juga melalaikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia warga negara yang menjadi korban pelaksanaan UN, khususnya hak pendidikan dan hak anak.

Sumber: Siaran pers Sekretariat Jenderal DPD RI