Sutanto dan Erry Layak Pimpin KPK

0
19

Pewarta-Indonesia, JAKARTA – Anggota Komisi III (Bidang hukum) dari Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) Arbab Paproeka berpendapat mantan Kapolri Jenderal (Pol) Purn. Sutanto dan mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas cukup layak untuk memimpin KPK ke depan dan menyelesaikan berbagai persoalan saat ini.

Menurut Arbab, di Jakarta, Selasa (22/9), untuk menjalankan tugas-tugas di KPK yang dibutuhkan tidak cukup sekedar punya semangat tapi harus ada track record (rekam jejak) yang baik.

Menurutnya, figur-figur Sutanto ataupun Erry diandalkan untuk menjalankan fungsi KPK karena latar belakang mereka yang memadai di bidang hukum. “Jenderal Sutanto misalnya, dia diharapkan bisa menyelesaikan perseteruan antara KPK dengan Polri saat ini,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, dua anggota KPK yang dinonaktifkan sementara, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto, bisa dipastikan tidak bisa menjalankan tugas-tugas mereka sebagai pimpinan KPK.

Karena itu, pemerintah perlu segera mengisi kekosongan posisi tersebut, Alangkah baiknya, Arbab menambahkan, jika mereka yang akan mengisi posisi tersebut berasal dari orang-orang yang memang sudah paham dan berpengalaman dibidang hukum.

Mengenai terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang penonaktifan pimpinan KPK, Arbab mengatakan, dalam keadaan yang mendesak seperti saat ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang berhak mengambil langkah tersebut. “Jadi Presiden memang punya kewenangan untuk ini,” ujarnya.

Ketika ditanya perlukah berkonsultasi dengan DPR, Arbab mengatakan, DPR pada saatnya nanti akan menerima atau menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diterbitkan presiden tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.

Namun demikian, menurutnya, tidak ada salahnya bila komunikasi dengan DPR tetap dilakukan bersamaan dengan diambilnya kebijakan menerbitkan Perpu.

Pimpinan KPK tinggal tinggal dua orang setelah Antasari Azhar, Bibit, dan Chandra, jadi tersangka dan diberhentikan sementara oleh Presiden Yudhoyono.

Presiden Yudhoyono memandang kerja KPK tidak akan efektif dengan dua pimpinan saja, sehingga perlu ada pejabat sementara yang ditunjuk mengisi posisi yang kosong. [Ant]

BAGIKAN
Berita sebelumyaSalam Idul Fitri Masyarakat Aceh di Berlin
Berita berikutnyaTHR Memicu Konsumsi
Koran Online Pewarta Indonesia atau disingkat KOPI adalah sebuah media massa nasional berbasis jurnalisme warga (pewarta warga) yang dibangun dan dikelola oleh Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI). Pimpinan redaksi KOPI adalah Wilson Lalengke, dibantu oleh ribuan penulis/pewarta lintas profesi, lintas agama, lintas strata sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan lain-lain dari seluruh nusantara dan luar negeri.