UU Perfilman Disyahkan

0
25

Pewarta-Indonesia, JAKARTA – Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (8/9) kemarin, menyetujui pengesahan RUU Perfilman menjadi UU. Sembilan fraksi menyetujui, hanya Fraksi PDI Perjuangan yang menyatakan abstain.

Berbagai pendapat muncul. Salah satunya dari sineas Riri Riza, yang meminta agar UU ini tidak dipaksakan dengan berakhirnya masa tugas DPR.

“UU harus dibuat sebagai sebuah kebijakan jangka panjang, yang merespon dinamika di masyarakat,” ujar sutradara film “Laskar Pelangi”.

Ia menilai UU Perfilman kali ini kualitasnya lebih buruk dibandingkan UU Perfilman sebelumnya yang dibuat di zaman Orde Baru.

Soal ketentuan pasal 32 UU ini – tentang keharusan 60 persen film Indonesia ditayangkan di bioskop selama enam bulan berturu-turut – hanya akan membangkitkan lagi wabah ‘kuantitas’. Aturan ini, ujar dia, sama persis dengan SKB tiga menteri yang pernah diberlakukan pada 1976.

”Waktu itu, setiap lima film impor, harus ada satu film Indonesia dibuat. Yang didapat hanyalah film Indonesia dengan rasa Hongkong, karena yang dikejar hanya kuantitas,” kecam Riri.

Kalau yang dikhawatirkan adalah pengawasan dan dampak dari pesan film, menurut dia, penekanan yang harus dilakukan Pemerintah adalah memperbanyak sekolah atau pendidikan film. Dengan itu, tak perlu pengaturan pasal 6 pun, kualitas film Indonesia akan baik.

Pasal 6 UU ini – mengatur larangan kandungan film – menurut Riri tidak jelas ukurannya. Dia mencontohkan, kriteria kekerasan dalam film seperti apa yang dilarang dan bagaimana mengukurnya. (Suci Astuti)

BAGIKAN
Berita sebelumyaKlarifikasi Lengkap Soraya Abdullah
Berita berikutnyakisah hidup orang terbuang
Koran Online Pewarta Indonesia atau disingkat KOPI adalah sebuah media massa nasional berbasis jurnalisme warga (pewarta warga) yang dibangun dan dikelola oleh Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI). Pimpinan redaksi KOPI adalah Wilson Lalengke, dibantu oleh ribuan penulis/pewarta lintas profesi, lintas agama, lintas strata sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan lain-lain dari seluruh nusantara dan luar negeri.