Iklan

29 August 2008|6:20:04AM

English Arabic Chinese (Simplified) Dutch German Japanese Indonesian Thai
LOGIN & KIRIM WARTA

          Login reminder Forgot login? | Register Register
Belum punya akun? Klik Register

Lupa password? Klik Forgot Login?
PEWARTA ONLINE
None

GELORA SEPEDAJatuh Bangun Nadine Go wes Bersepeda den.....
20/06/2017 | Didi Rinaldo

KOPI, Jakarta – Aktris Nadine Chandrawinata menyukai olahraga seperti  Renang, Menyelam, Senam serta olahraga baru yang kini Ia geluti yakni bersepeda. Ditemui di acara Polygon Follow Your Own P [ ... ]



POLLING WARGA
Menurut Anda, program apa yang seharusnya menjadi prioritas PPWI saat ini?
 

PDIP Lebih Sehat Dari Partai Demokrat Menyikapi RUU Pilkada

KOPI, Jakarta (26/9/14) - Setelah melalui perjalanan panjang dan berliku, akhirnya RUU Pilkada 2014 disetujui DPR (25/9) dengan melewati mekanisme voting yang didahului walk outnya Partai Demokrat. Sebelumnya Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri dari Partai Gerindra, PKS, PPP,  PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang mengusulkan agar pilkada kembali dilakukan melalui DPRD, seperti pada zaman Orde Baru. Rapat paripurna DPR RI pada Kamis (25/9) sampai dini hari, telah menentukan nasib dari pro-kontra RUU Pilkada yang berlangsung selama ini.

Namun sepertinya nasib RUU ini belumlah sampai disini, tapi masih akan melewati jalan yang tidak mulus sesuai yang dibayangkan Koalisi Merah Putih. Memang secara sepintas masyarakat tidak atau kurang mengetahui hak kedaulatannya sudah dikebiri habis. Satu-satunya hak yang masih tertinggal dimasyarakat selama ini hanya "Hak Memilih Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)", namun saat ini hak itu sudah tidak ada lagi, Karena kepala daerah kembali dipilih oleh anggota DPRD (provinsi/Kab/Kota).

Alasan mendasar koalisi Merah Putih adalah banyaknya gubernur/bupati/walikota yang tersandung Korupsi (KKN) akibat biaya tinggi dalam Pilkada, dan alasan-alasan lain. Pertanyaan besarnya adalah: Apakah mekanisme Pilkada lewat DPRD korupsi bisa terhindar? Atau Apakah biaya Pilkada bisa diminimalisir? Jawabannya sepertinya "TIDAK". Bisa jadi korupsi akan semakin merajalela lagi, karena anggota DPRD semakin mudah menekan kepala daerah. Memang diakui bahwa Pilkada langsung bisa menelan biaya tinggi, namun itu hanya sekali terjadi dalam periodenya, tapi bila Pilkada melalui DPRD, biaya akan lebih tinggi lagi, karena setiap saat dalam periode tersebut terjadi permainan culas, baik kerjasama maupun secara terpaksa antara kepala daerah (eksekutif) dan unsur anggota DPRD atau permainan fraksi (Head to Head).

Partai Demokrat Bermanuver Kotor dengan Walk Out

Partai Demokrat memang pada awalnya seirama dengan Koalisi Merah Putih menyikapi RUU Pilkada yang menginginkan mekanisme Pilkada melalui DPRD, dalam perjalanannya yang didahului pendapat "pribadi" sang Ketua Umum Pak SBY memilih Pilkada Langsung, lalu diikuti pernyataan dan pendapat Partai Demokrat melalui Ketua Harian Partai Demokrat Syarifuddin Hasan. Namun pada kenyataannya setelah didukung oleh PDIP, Hanura, PKB di detik-detik terakhir melakukan Walk Out. Ini jelas dilakukan demi untuk memuluskan koalisi merah putih memenangkan voting pada finalisasi RUU Pilkada tersebut. Mungkin Pak SBY dengan Partai Demokratnya masih menganggap "Rakyat Bodoh" yang tidak mengerti dan faham manuvernya tersebut...? Sangatlah mudah terbaca. Itu merupakan taktik murahan dan mungkin Pak SBY tindak menyadarinya sebagai Ketum Partai Demokrat sekaligus sebagai Presiden RI, bahwa manuver itu sangatlah beresiko, sangatlah terbaca akan dampak dari manuver ini. Sepertinya Pak SBY dan Partai Demokrat tidak konsisten untuk berani memilih "kanan atau kiri" alias "Prabowo atau Jokowi". Mereka mengatakan netral, tapi sesungguhnya berpihak pada Koalisi Merah Putih besutan Prabowo Subianto.

Dalam skenario Rapat Paripurna DPR untuk menentukan nasib RUU Pilkada tersebut, Partai Demokrat hanya memancing suasana dengan mengeluarkan 10 syarat untuk Pilkada Langsung. Tapi apes bagi Partai Demokrat, karena ternyata PDIP, Hanura dan PKB lebih cerdas lagi dengan mendukung syarat yang diajukan Partai Demokrat itu. Jelaslah tersentak Partai Demokrat pada saat itu. Karena Partai Demokrat sudah kehabisan akal dan tidak menyangka PDIP dan koalisinya mendukung, maka jalan satu-satunya adalah Walk Out. Padahal masih ada cara lain yang sedikit cerdas dan piawai yaitu dengan voting tertutup,  nanti disana mereka atur Person to person, tapi mereka sudah kehilangan akal atau sudah mati akal. Sangat bisa dipahami bahwa PDIP besutan Megawati lebih piawai dan dewasa berpolitik dan bermanuver dibanding Partai Demokrat besutan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Kalau sekiranya PDIP dan koalisinya "bermental pecundang" maka semalam pastilah mengikuti Partai Demokrat Wolk Out juga, untuk ahirnya RUU Pilkada ditunda sampai menunggu Anggota DPR baru (anggota DPR lama sisa 3 hari), tapi nampak lah bahwa PDIP dan koalisinya "bermental pemenang". Kondisi semua ini merupakan pelajaran berharga bagi masyarakat Indonesia dalam menilai partai politik dan menata demokrasi Indonesia yang lebih baik lagi ke depan.

Paling aneh dalam tanggapan Pak SBY yang disampaikan dari Amerika Serikat (26/9/2014)  bahwa kecewa akan hasil voting RUU Pilkada tersebut dan akan menggugatnya, namun masih dipikirkan, apa melalui MK atau MA. Kenapa aneh dan lucu, karena yang mengajukan RUU Pilkada itu adalah Pemerintah Cq. menteri Dalam Negeri sendiri, dimana Pak SBY masih sebagai Presiden dan kenapa Partai Demokrat Walk Out?? Inilah akibat negatif dari jabatan rangkap ya Pak SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus sebagai Presiden RI.

KPK Harus Hadir di setiap Kab/Kota

Dengan kembalinya mekanisme Pilkada ke DPRD, maka sangat bisa dipastikan dan diduga keras bahwa permainan-permainan "kotor" alias "korupsi, kolusi dan nepotisme" akan marak terjadi pasca berlakunya UU Pilkada yang baru ini. Memang biaya Pilkada akan murah tapi dampak KKN nya akan semakin besar dan merajalela di daerah. Gubernur/Bupati/Walikota akan semakin terjepit oleh DPRD, secara otomatis akan berimplikasi kepada penggunaan anggaran pembangunan dan belanja pegawai.

Menelisik kondisi ini, jelaslah bahwa satu-satunya penegak hukum yang masih diharapkan masyarakat adalah KPK. Maka KPK harus hadir (perwakilan) disetiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, agar bisa mengerem alur KKN. Termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pers sebagai pilar ke empat demokrasi harus semakin cerdas dan kuat untuk mengawal jalannya pembangunan dan pemerintahan di daerah. Langkah awal yang harus dilakukan KPK adalah dengan memperbanyak "intelijen" yang bekerja di daerah, termasuk pemanfaatan intelijen swasta untuk pemantauan di lapangan dan mencermati serta peduli akan setiap laporan dari masyarakat.

KPU Daerah Harus Dibubarkan

Pasca berlakunya UU Pilkada yang baru tersebut, secara otomatis pula kerja KPU Daerah sudah tidak ada lagi secara rutin kecuali mengurus inventaris pemilu. Maka demi mengefisiensi anggaran negara, seharusnya KPU ikut dibubarkan pula. Mungkin kondisi ini Koalisi Merah Putih tidak memikirkan nasib Person-Person yang bekerja disana sampai dengan nasib PPK/PPS. Termasuk prasarana dan sarana Pileg/Pilkada/Pilpres serahkan saja semuanya kepada sekretariat DPRD untuk mengurusnya. Jangan lagi KPU yang mengurus semua peralatan inventaris tersebut, itu sama saja inefisiensi atau terjadi pemubadziran uang rakyat. (Asrul-PPWI)


Artikel Lainnya:
Artikel Lainnya:

 

Mantan Ajudan Presiden Megawati, Budi Gunawan Kembali Jabat Ka BIN
Minggu, 07 Januari 2018

KOPI, Jakarta - Kapolri Jendral (Pol) Tito Karnavian dalam Surat Telegram Kapolri dengan nomor ST/15/I/2018. Dalam surat tersebut BG dimutasikan menjadi Perwira Tinggi (Pati) Baintelkam Polri dalam rangka pensiun, diungkapkan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Mohammad Iqbal. "Pak BG pensiun dari Polri, tetapi tetap jadi kepala BIN karena BIN tidak berdasar dari Polri. Sebagai Polisi beliau pensiun karena usia sudah 58 tahun,... Baca selengkapnya...

Kapolri Mengakui : Ada Pungli Bidokkes , Oknum Perwira Tinggi “Wong Kito Galo” Terlibat Bro
Sabtu, 30 Desember 2017

KOPI, Jakarta – Bukan rahasia umum lagi diduga penerimaan siswa calon Sekolah Kepolisian Negara (SPN) menggunakan rumus 2 F . Para orang tua yang ingin anak menjadi anggota Polri harus mempersiapkan 2 F (Fulus, Fisik). Kapolri Jenderal Tito Karnavian akhirnya pun mengakui adanya perilaku koruptif di lingkungan Biddokkes Polri. Ditempat kerjanya, Sugeng Triwardono menuturkan “ Yang herannya masyarakat kenapa Kapolri baru mengetahui... Baca selengkapnya...

Putin Mencalonkan Kembali Sebagai Capres Rusia
Senin, 25 Desember 2017

KOPI, Kremlin – Pria kelahiran 7 Oktober 1952 di daerah Leningrad atau St Petersburg awalnya adalah  Ia kuliah hukum dan bergabung dengan KGB setelah lulus. Putin menyamar sebagai Turis serta bertemu dengan Presiden Ronal Reagen . Saat itu Putin bertugas di Jerman timur . Sejumlah rekannya sesama agen rahasia beberapa kali menempati posisi penting di era Putin berkuasa sebagai Presiden maupun Perdana Mentri. N Kini ribuan jumlah media... Baca selengkapnya...

Paradise Paper Ungkap Kelicikan Bisnis Taipan Sukanto Tanoto
Senin, 25 Desember 2017

KOPI, Jakarta – Dulu heboh Panama Paper, melibatkan para oknum petinggi negara Asia pasifik memiliki harta   dari hasil korupsi disimpan suatu bank. Serta mendirikan perusahaan fiktif untuk menghindari pajak. Kini heboh Paradise Paper , pengungkapan bisnis Taipan Sukantotanoto oleh ICJI (Jejaring Jurnalis Investigas Internasional). Nama April Group, perusahaan bubur kayu dan kertas (pulp andpaper) milik Sukanto Tanoto, disebut dalam... Baca selengkapnya...

Partai Oposisi Israel, Gotong Royong Memasukan Netayahu Kedalam Penjara
Kamis, 21 Desember 2017

KOPI, Yerusalem – Para Ketua, pengurus Partai Oposisi Israel gotong royong memasukan PM Israel Benyamin Netayahu kedalam penjara. ini buktinya pembaca setia Pewarta Indonesia dikutif dari kantor berita Ap, BBC, Media Israel. Media Israel heboh memberitakan penyidik tiba di kediaman Netanyahu sebelum 9.00, Jumat waktu setempat (15/12). Dia ditanya soal kesaksian milyuner Australia James Packer yang memperkuat kemungkinan Sang Perdana... Baca selengkapnya...

Pertemuan Prabowo dengan Pengurus Teras DPD Gerindra Jabar, Menentukan Cagub dan Wagub
Sabtu, 09 Desember 2017

KOPI, Bandung – Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mujahid menuturkan hingga saat ini Prabowo masih terus menggodok 5 nama sambil terus berkomunikasi dengan sejumlah partai yang akan menjadi mitra koalisi. "Belum ditetapkan. Hari-hari ini masih digodok di internal untuk kemudian dibicarakan dengan mitra PKS, PAN," ujar Sodik kepada kumparan.com , Jumat (8/12). Adapun nama-nama yang digodok itu antara lain mantan Gubernur BI Burhanudin Abdullah,... Baca selengkapnya...

Pengamat : Percepat Pergantian Panglima TNI “Hak” Presiden Bro
Jumat, 08 Desember 2017

KOPI, Jakarta – Ditempat kerjanya, Sugeng Triwardono menuturkan “ Percepat pergantian Panglima TNI merupakan “Hak Presiden “ sebagai Panglima Tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Media Sosial (red. Facebook, Twitter, Istagram, WA/ What’s App, Youtube, dan lain-lain ) merespons cepat keputusan Presiden Joko Widodo terkait dengan pergantian Panglima TNI. Pergantian Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia) Jendral... Baca selengkapnya...

INTERNASIONALTiongkok Islam Phobia Larang Kegiatan K.....
20/01/2018 | Didi Rinaldo

KOPI- RRC - Ditempat kerjanya , Goh Peng Peck  menuturkan " Ketakutan Islam berkembang pesat di negara Tiongkok. Pemerintah membatasi kegiatan keaga [ ... ]



NASIONALAnak Anda Mau Jadi Anggota Polri Sia.....
29/12/2017 | Didi Rinaldo

KOPI, Sumatera Selatan – Anak Anda ingin jadi anggota Polri, siapkan 2 F (Fulus, Fisik). Netizenpun berkomentar, Akun Wesly Sneijder Ambarita menul [ ... ]



DAERAHMenteri Lingkungan Hidup Apresiasi Penge.....
22/01/2018 | Buddy Wirawan

KOPI, Bandung - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Siti Nurbaya Bakar mengapresiasi perubahan-perubahan besar yang terjadi di Kota Bandu [ ... ]



EKONOMIKOMPAK Gagas Optimalisasi Pelaksanaan OT.....
22/01/2018 | Rachmad Yuliadi

KOPI,Banda Aceh-Berbicara tentang Otsus pastilah bicara tentang dana yang khusus dikeluarkan untuk Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Ba [ ... ]



HANKAMMenikmati Kopi di Markas Satrad 233.....
19/01/2018 | Rachmad Yuliadi

KOPI,Banda Aceh-Bagi anda pecinta kopi tentu ingin merasakan suasana berbeda menikmati sajian kopi panas. Beberapa waktu yang lalu ada undangan yang d [ ... ]



OLAHRAGASempena Hut Kuansing : Bupati H. Mursini.....
13/10/2017 | Didi Rinaldo

KOPI, Kuantan Singingi – Dari pantauan Pewarta Indonesia , Kamis pagi (12/10-17) dari luar Gedung DPRD kabupaten Kuansing, puluhan karangan bunga u [ ... ]



PARIWISATAKunjungan Turis Manca negara ke Indones.....
03/01/2018 | Didi Rinaldo

KOPI, Pekanbaru - Pariwisata andalan pendapatan negara non migas, negeri Indonesia kaya akan keindahan alam dan budayanya. Dulu para turis mancanegara [ ... ]



HUKUM & KRIMINALSerangkaian Kegiatan Budi Waseso Kepala .....
19/01/2018 | Rachmad Yuliadi

KOPI,Banda Aceh-Masalah narkoba tentu merupakan pekerjaan besar bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Aceh yang terkenal dengan ganja nomor sat [ ... ]



OPINIKali Ini Enak Ditonton.....
15/01/2018 | Siti Khumaira

KOPI - PILWAKO kali ini enak ditonton, karena semua petarungnya sama-sama sudah pernah menang dan dua diantaranya pernah pula kalah karena dicoret. "A [ ... ]



PROFILBripka Ralon Manurung Tulus Berbagi untu.....
21/12/2017 | Didi Rinaldo

KOPI, Gunung Sahilan - Ditempat kerjanya, Ucu Rosyid mengatakan “ Selama ini kami lihat Dinas Pendidikan propinsi rela menghabiskan dana puluhan mil [ ... ]



SOSIAL & BUDAYAPuluhan Penyair Siap Meriahkan HUT ke-9 .....
08/01/2018 | Buddy Wirawan
article thumbnail

KOPI, Bandung–Di Hari Ulang Tahunnya yang ke-9, Majelis Satra Bandung (MSB) kembali menggelar acara. Jika tahun-tahun sebelumnya ada pentas dangdu [ ... ]



ROHANIMengenal Abuya Syaikh H. Muhammad Muda W.....
26/09/2017 | Ismayadi Yadi
article thumbnail

KOPI - Abuya Syaikh H. Muhammad Muda Waly al-Khalidy an-Naqsyabandy Abu Abuya Syaikh H. Muhammad Muda Waly al-Khalidy an-Naqsyabandy DAYAH-DARUSSALAM [ ... ]



RESENSIHeboh Buku Fire and Furry Ungkap “ D.....
05/01/2018 | Didi Rinaldo

KOPI, Washington DC- Heboh buku Fire and Fury ungkap “Dapur Gedung Putih” Menjelang Pemilu Pilres Amerika Serikat . Dilansir dari The Guardian, R [ ... ]



CERPEN & CERBUNGKetika Gunung Juga Punya Cara.....
22/03/2016 | Anjrah Lelono Broto
article thumbnail

KOPI - Gunung memiliki cara sendiri untuk menunjukkan kediriannya. Gunung juga memiliki mulut dan lidah tersendiri untuk berbicara. Gunung adalah gunu [ ... ]



PUISIMenatap Rasa.....
07/06/2017 | Mas Ade

Masih di bulan Juni Angin mendatangi jendelaku Bisikkan rindu yang basah Oleh hujan bulan Mei Meski embun tetap nyenyak dalam tidurnya Mendekap s [ ... ]



CURAHAN HATILSM KPK Laporkan Polresta Pekanbaru ke.....
27/12/2017 | Didi Rinaldo

KOPI, Pekanbaru - Kasus dugaan salah tangkap oleh anggota Polresta Pekanbaru, yang dialami oleh Syamsi Ramed (21) yang diduga pelaku perampokan Teras  [ ... ]



SERBA-SERBIDipicu Facebook Blokir Akun FPI, Ratus.....
13/01/2018 | Didi Rinaldo

KOPI, Jakarta – Dalam rilisnya Facebook Indonesia menyatakan laman webnya  ingin menjadi tempat yang aman untuk berbagi cerita dengan teman atau [ ... ]



Copyright © 2008-2013 Pewarta Indonesia. All Rights Reserved.