KOPI - Jika anda ditanya, apakah enak menjadi Presiden atau Menteri ? Apa jawaban anda ? Seandainya Presiden Jawa nota bene Islam Ir. Soekarno, Jenderal Muhammad Suharto masih hidup tentunya jawabnya ENAK SEKALIPUN MENJADI PRESIDEN. Juga kalau ditanya Megawati Sukarno Putri, Dr. Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Presiden Jawa nota bene Islam tentu jawabnya adalah ENAK SEKALIPUN MENJADI PRESIDEN. KALAU BISA SEUMUR HIDUP DEH BIAR BISA BANGUN DINASTI N TUMPUK KEKAYAAN 7 TURUNAN. Itulah jawaban Presiden Jawa nota bene Islam Indonesia.

KOPI, Tanjungpinang - Sebagai Wakil Rakyat yang dipilih secara langsung seharusnya benar benar menyuarakan hati nurani rakyat sehingga kepercayaan rakyat dapat tercapai apa yang diinginkan dalam perubahan ataupun kemajuan dalam kesejahteraan itu sendiri.

Dalam kenyataan yang kita rasakan sekarang ini adalah Wakil rakyat telah duduk lupa akan janji janji kepada rakyat yang memilihnya,bahkan setelah duduk pada kursi yang elegan dimamfaatkan untuk menghabiskan uang rakyat untuk kepentingan diri sendiri ataupun bersama sama sesama Wakil rakyat.

KOPI - Semakin maraknya kasus korupsi akhir-akhir ini seperti Kasus Century, Cek Pelawat, Wisma Atlet dan lain-lain membuat KPK semakin gerah dan semakin menumpuknya tugas yang harus diemban. Kasus korupsi bagaikan peribahasa mati satu tumbuh seribu, kasus yang lama belum terselsaikan kasus baru pun ikut bermunculan. Hal ini menjadikan penyelenggaraan Negara semakin morat-marit, fungsi pelayanan publik pun semakin lemah akibat dari penyelenggara Negara yang bertugas sebagai pelayan publik ikut terjerat kasus korupsi. Kasus Korupsi harus dihentikan guna mewujudkan penyelenggaraan Negara yang kondusif dan melangkah ke masa depan yang lebih baik.

KOPI - Kebijakan Subsidi BBM pada hakikatnya dikeluarkan oleh pemerintah guna menekan harga BBM dalam negeri agar tetap pada level yang terjangkau untuk masyarakat kurang mampu, akibat semakin meningkatnya harga minyak dunia. Langkah mulia dari pemerintah sepertinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena ketidakjelasan dari pihak pemerintah itu sendiri tentang siapa yang berhak menerima subsidi, mungkin perlu adanya indikator masyarakat mana yang berhak mendapat porsi paling banyak menikmati subsidi BBM.