Iklan

29 August 2008|6:20:04AM

English Arabic Chinese (Simplified) Dutch German Japanese Indonesian Thai
Silahkan Login & Kirim Warta

          Login reminder Forgot login? | Register Register
Belum punya akun? Klik Register

Lupa password? Klik Forgot Login?
Pewarta Online
None

Yang Terpinggirkan
Gaji Pensiun yang belum Terealisasi Juga.....
21/02/2013 | Husaeni Mabruri

KOPI - Mimpi manis untuk masa depan gaji pegawai pensiunan sipil hidupnya belum dirasakan oleh Bpk. [ ... ]


Gelora Sepeda
Fun Bike Meriahkan HUT Ke-69 TNI di Aceh.....
29/09/2014 | Syamsul Kamal
article thumbnail

KOPI, Aceh Jaya - Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ke 69, Komando Distrik Militer (Kodim) 0114 Aceh Jaya, mengegelar acara sepeda santai (fun Bike)  [ ... ]



Polling Warga
Menurut Anda, program apa yang seharusnya menjadi prioritas PPWI saat ini?
 

Inspirasi Opini Pers Terus Dilibas
Redaksi Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI) bersama segenap pengurus dan anggota PPWI se-Indonesia menyampaikan Selamat & Sukses atas Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. Muh. Jusuf Kalla pada tanggal 20 Oktober 2014. Semoga di bawah kepemimpinan beliau berdua, bersama-sama seluruh komponen bangsa, percepatan pencapaian tujuan bernegara Indonesia akan segera dapat dilaksanakan dengan baik dan lebih nyata.

Pers Terus Dilibas

 

Pers Terus Dilibas

(Sebuah Refleksi Kebebasan Pers)

Rosihan Anwar pernah bilang bahwa Indonesia tidak mengenal tradisi kebebasan pers. Pernyataan ini disampaiakan saat diskusi panel bertajuk “Refleksi Peranan dan Posisi Pers Nasional dalam 50 Tahun RI” yang ditaja PWI Pusat ditahun 1995. Rosihan Anwar merupakan pemimpin redaksi harian Pedoman, sempat rasakan pembredelan dua kali, tahun 1961 dan 1974. Pernyataan Rosihan ini semakin nyata dirasakan saat deretan kisah pembungkaman pers terus terjadi hingga hari ini.

Kisah terakhir terjadi di Riau. Wartawan “digebuk” saat meliput jatuhnya pesawat hawak 200 milik TNI AU. Tindak kekerasan dilakukan oleh oknum TNI AU yang berjaga dilokasi jatuhnya pesawat.

Coba lihat fakta kekerasan yang dialami wartawan di Riau yang belum lama terjadi ini. Dalam catatan sedikitnya ada 6 wartawan yang dianiaya petugas di lokasi jatuhnya pesawat buatan British Aerospace, Inggris tersebut. Pesawat itu jatuh pada 16 Oktober lalu, di perumahan warga RT 04/02 Dusun Becah Rimbat, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten kampar. Salah satu wartawan yang dianiaya adalah Didik Herwanto wartawan foto Riau Pos (Grup JPNN).

Akibatnya Didik mengalami luka parah di bagian telinga hingga keluarkan darah. Kamera Didik pun dirampas paksa. Peristiwa ini sempat tertangkap kamera. Didik dijatuhkan, dipukul serta dicekik. Bahkan Didik sempat ditahan di dalam mobil. Bukti video peristiwa pemukulan yang terekam kamera tentu membuat oknum TNI AU Letkol Robert Simanjuntak tak bisa mengelak lagi telah lakukan pemukulan.

Sebenarnya saat itu yang jadi korban pemukulan bukan hanya wartawan, warga-pun ada yang jadi korban pemukulan, salah satunya mahasiswa UIR. Ini sudah keluar dari pakem tugas tentara tentunya. Apapun alasannya kekerasan tidak dibenarkan oleh aturan manapun. Termasuk kekerasan terhadap wartawan. Mau jadi apa pers di Indonesia kalau dibiarkan?

Pada tahun 2003 lembaga Kajian Informasi, Pendidikan dan Penerbitan Sumatera (KIPPAS) lakukan riset pelaku kekerasan terhadap wartawan di Sumatera. Hasilnya 21 persen kekerasan terhadap wartawan dilakukan Polisi dan TNI.Sebuah angka yang cukup besar tentunya.

Fenomena kekerasan terhadap wartawan kalau boleh saya katakan merupakan satu dari sekian modus pembungkaman pers yang terjadi di Indonesia. Peristiwa demi peristiwa menyuburkan apa yang dikatakan Rosihan Anwar; Indonesia tidak mengenal tradisi kebebasan pers. Pers terus dilibas, lagi dan lagi sepanjang masa. Kekerasan wartawan, pemberedelan, penyengsoran berita, lalu apa lagi nanti?

Menyikapi pemukulan wartawan di Riau tersebut, insan pers tak tinggal diam. Kita lihat solidaritas dan kecaman demi kecaman bergulir bak bola salju yang makin membesar. Aksi unjuk rasa terjadi di berbagai daerah, tak hanya di Riau. Wartawan Purwokerto, menggelar aksi keprihatinan di halaman Gedung RRI Purwokerto. Di Padang wartawan gelar aksi teaterikal di tugu perjuangan. Aksi solidaritas juga dilaksanakan di Jakarta, Medan, Bandung, Manado, Makasar, Ambon, Pontianak, juga Jombang. Semua mengutuk kekerasan terhadap wartawan,ribuan wartawan turun ke jalan. Menuntut agar kasus ini di selesaikan bahkan meminta Letkol Robert Simanjuntak diberhentikan.

Fenomena aksi masa ini mengingatkan pada peristiwa ditahun 1994. Saat itu wartawan menentang pembungkaman pers yang dilakukan pemerintah. Hanya beda modus saja yang jadi pemicu wartawan turun ke jalan secara besar-besaran. Kalau sekarang persoalan adalah kekerasan terhadap wartawan, sedang dulu adalah pemberedelan oleh pemerintah.

Usai pemberedelan tiga mingguan berita, Tempo,majalah Editorial dan tabloid politik Detik, ribuan wartawan bahkan bukan-wartawan turun ke jalan di sedikitnya 21 kota selama lebih dari satu tahun. Atmakusumah mencatat ini adalah demontrasi terbesar dan terpanjang anti pemberedelan dalam sejarah pers di Indonesia. Ini adalah pergerakan bola salju yang digelindingkan dan dibesarkan oleh kondisi pengekangan, pembungkaman pers melalui pemberedelan oleh pemerintah.

Kenapa tidak kita ulang sekali lagi sejarah itu? Agar wartawan tak lagi jadi korban kekerasan. Sebelumnya di Padang juga terjadi kekerasan oleh oknum tentara saat meliput penggusuran warung di tepi pantai. Di Riau sendiri tahun ini juga pernah terjadi pemukulan wartawan foto Riau Pos saat meliput kericuhan di kampus UR, walau bukan aparat pelakunya tapi tetap kekerasan juga namanya. Sudah cukuplah Didik dan kawan-kawan yang terakhir.

Kalau kita tarik sejarah lahirnya pers di Indonesia, ada fakta bahwa pembungkaman pers adalah awan hitam yang terus mengikuti pers itu sendiri. Berawal pada tahun 1712 masa VOC berkuasa melarang rencana menerbitkan surat kabar pertama di Batavia. Surat kabar pertama di Negara ini baru lahir 32 tahun setelah itu. Tahun 1744 ini tonggak sejarah pers dengan munculnya surat kabar pertama Bataviasche Nouvelles en Politique.Tapi dua tahun kemudian dilarang terbit. Pertanyaan selanjutnya mau sampai kapan kita di ikuti awan hitam bernama pembungkaman pers dengan berbagai modus?

Saya berpendapat apapun bentuk pembungkaman pers harus dilawan. Pemukulan Didik dan kawan-kawan ini harus jadi titik balik pers yang bebas dari pembungkaman apapun bentuknya. Pelaku kekerasan terhadap wartawan harus ditindak tegas. UU No 40 tahun 1999 tentang kebebasan pers dalam pasal 4 ayat 2 disebutkan “Tehadap pers nasional tidak dikenakan penyengsoran, pemberedelan atau pelarangan penyiaran,”. Suatu ketentuan hukum yang sudah amat jelas. Kalau pemukulan terhadap wartawan yang sedang meliput dapat dikatakan sebagai bentuk pelarangan, maka Letkol Robert Simanjuntak dapat dikenakan sanksi Pidana dua tahun dan denda 500 juta atas pelanggaran pasal ini.

Mau tidak mau kasus ini harus diproses secara hukum agar insan pers di Indonesia tidak berkabung atas matinya kebebasan pers itu sendiri. Sekali lagi teriakan lawan kekerasan terhadap wartawan

Oleh Puput Jumantirawan

Pemimpin Umum LPM AKLaMASI UIR

 

Copyright © 2008-2013 Pewarta Indonesia. All Rights Reserved.