Iklan

29 August 2008|6:20:04AM

English Arabic Chinese (Simplified) Dutch German Japanese Indonesian Thai
Silahkan Login & Kirim Warta

          Login reminder Forgot login? | Register Register
Belum punya akun? Klik Register

Lupa password? Klik Forgot Login?

Yang Terpinggirkan
Gaji Pensiun yang belum Terealisasi Juga.....
21/02/2013 | Husaeni Mabruri

KOPI - Mimpi manis untuk masa depan gaji pegawai pensiunan sipil hidupnya belum dirasakan oleh Bpk. [ ... ]


Gelora Sepeda
“Nongkrong di Haus Berbonus” Raih MU.....
30/06/2013 | Arifin

KOPI - PT ABC President Indonesia menggelar serangkaian kegiatan “Nongkrong di Haus Berbonus”, Minggu pagi (30/6) di Plaza Utara Senayan, Jakarta. Event tersebut diselenggarakan serentak di tiga K [ ... ]



Polling Warga
Menurut Anda, program apa yang seharusnya menjadi prioritas PPWI saat ini?
 

Inspirasi Opini SBY Mampu Sandingkan Pembangunan dengan Demokrasi
Redaksi Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI) bersama segenap pengurus dan anggota PPWI se-Indonesia menyampaikan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa di bulan Ramadhan 1435 H, kepada seluruh umat Muslim dan Muslimat sebangsa dan setanah air dan di seluruh dunia. Semoga senantiasa dilimpahkan rahmat dan pahala yang berlimpah di bulan suci penuh rahmat ini bagi setiap anak negeri di segenap penjuru nusantara... Amin...

SBY Mampu Sandingkan Pembangunan dengan Demokrasi

KOPI - Keberhasilan Indonesia dalam menjalankan transformasi dan demokratisasi, terutama dibawah kepemimpinan SBY, perlu menjadi inspirasi bagi upaya pemahaman demokrasi abad ini. Kita telah menyimak dan merasakan, betapa transisi demokrasi menghadapi gelombang ujian yang tak berkesudahan. Berbagai hambatan seperti krisis finansial, instabilitas politik, ketimpangan sosial, separatisme, konflik internal dan terorisme, tidak membuat tujuan demokratisasi Indonesia menjadi lemah. Justru, semakin membuktikan bahwa Indonesia tidak perlu memilih antara demokrasi dan pembangunan karena kedua konsep tersebut dapat berjalan berdampingan.

Hal tersebut dijelaskan Ketua Umum Ormas Benteng Keadilan, farhan effendi, “Perubahan selalu terjadi dan demokrasi bukan suatu produk akhir, tetapi suatu hal yang dinamis dan senantiasa membutuhkan semua pihak untuk berani menggunakannya demi kebaikan masyarakat. Hal ini disadari betul oleh SBY, dan untuk itulah, saya bangga dengan keberanian beliau untuk tetap tegak berdiri walau sindiran dan cacian serta sinisme menghujam bertubi-tubi. SBY adalah pribadi yang berani untuk terus menjalankan demokrasi untuk kebaikan bangsa,“ jelasnya.

Farhan mengatakan, "Dalam beberapa pidato nya yang saya dengar dan baca di media, Optimisme, keyakinan dan kecintaan bangsa sebagai kata kunci dalam mencapai kemajuan yang sedang terjadi di Indonesia. Pada masa lalu Indonesia dikenal sebagai negara dunia ketiga, namun dengan optimisme, Indonesia telah menjadi salah satu negara emerging economy.” transformasi demokrasi telah membuat Indonesia lebih kuat, lebih bersatu dan lebih aman, dengan memperkuat lembaga-lembaga politik dan hukum serta mekanisme penyelesaian konflik secara damai dalam masyarakat.

Energi Bukanlah Masalah Londo Ireng

Kebijakan energy di Indonesia bukanlah persoalan londo ireng, akan tetapi menyangkut beberapa persoalan termasuk menjamin ketersediaan energi domestic, meningkatkan nilai tambah sumber energy, mengembangkan kemampuan dalam negeri yang meliputi kemampuan pendanaan,teknologi dan sumber daya manusia dalam rangka menuju kemandirian, meningkatkan peran warga negara dalam mengusahakan sumber daya energy. Dan semua itu adalah kebijakan yang telah diundangkan dan artinya sdh disetujui oleh lembaga yang berwenang. Kita semua tahu bahwa kebijakan ketahan energy di republic ini masih jauh dari harapan keberpihakan rakyat.

Dan masalah kebijakan-kebijakan eksploitasi sumber-sember energi minyak, gas berikutnya panas bumi (geothermal) dan pertambangan seperti emas, nikel, tembaga serta batubara, masih ada kecurangan disana-sini, ini semua karena perangkah hukum yang berlaku di negara kita masih normatif itu. Hal ini terjadi secara berkelanjutan akibat dari para Legislator dan kelompok-kelompok kepentingan yang selama ini telah digemukkan secara ekonomi tentang politik kebijakan yang menempatkan rakyat secara adil sesuai amanat pasal 33 UUD 1945. Pokok dari persoalan ini adalah, bagaimana kita bisa mengakses sumbernya, kita mampu menyediakannya, dan kita bisa mengatur harganya agar bisa dijangkau oleh rakyat. Dalam konteks inilah kebijakan dibangun dengan mempertimbangkan semua aspeknya.

Kita semua tahu total investasi perusahaan minyak dan gas asal Inggris, BP, untuk train III ini 7,5 miliar pound sterling atau sekitar Rp116 triliun, dan hal ini akan dijadikan modal untuk mendukung pembangunan infrastruktur domestic. Pemerintah juga meminta agar alokasi LNG di train III Tangguh untuk pasar domestik disepakati 40 persen? Dan tak kurang dari 24 kargo gas atau 40 persen produksi domestik Tangguh Train ke-3 ini rencananya akan dialirkan untuk Perusahaan Listrik Negara. Tentu saja sebagai bangsa kita tidak hanya puas sampai disitu. Sebagai bangsa berdaulat, kita juga perlu berupaya terus menerus agar semua pertambangan bisa dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri, hanya saja kita juga faham bahwa tata kelola energi di republic ini cukup carut marut, koruptif oleh warisan pemerintahan masa lalu. Sebagai contoh saja, pemerintah Republik Indonesia di bawah Suharto telah menandatangani Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan Total E&P Indonesie (asal Pranciss) dan Inpex Corporation (asal Jepang) pad a 31 Maret 1967. Kontrak berlaku selama 30 tahun hingga 31 Maret 1997. Namun, beberapa bulan sebelum Soeharto lengser, kontrak Mahakam telah diperpanjang selama 20 tahun, sehingga akan berakhir pada 31 Maret 2017.

Nah, Sebagai anak bangsa sekaligus pengisi peradaban dunia saat ini, saya merasa geli dengan istilah-istilah yang tidak menyehatkan. Termasuk diantaranya adalah penyebutan Londo ireng untuk SBY. Demikian dikatakan oleh ketua LMND, Lamen Hendra Saputra. Padahal istilah ini jika kita telisik dari sejarah adalah ungkapan bagi kaum pergerakan bagi para “pengathok” kekuasaan, di zaman pemerintahan belanda. Dan kita tahu prilaku mereka adalah tukang fitnah, pemecah kesatuan. Apakah sebutan ini pantas untuk presiden kita? Tentu saja semua rakyat dan kaum terdidik akan obyektif dalam menilainya, dan bahwa di sana-sini yang menjadi tukang fitnah, pemecah persatuan serta penyebar birita bohong adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab yakni mereka yang gampang disisipi kepentingan tertentu dengan mengatas namakan rakyat. Jika semua kebijakan pembangunan ditolak dan dicurigai darimanakah kita akan memulai kemajuan bangsa sebagaimana digembar-gemborkan tersebut? (farhan effendy/ ketua umum BK)

 

Copyright © 2008-2013 Pewarta Indonesia. All Rights Reserved.