Iklan

29 August 2008|6:20:04AM

English Arabic Chinese (Simplified) Dutch German Japanese Indonesian Thai
LOGIN & KIRIM WARTA

          Login reminder Forgot login? | Register Register
Belum punya akun? Klik Register

Lupa password? Klik Forgot Login?
PEWARTA ONLINE

GELORA SEPEDAJatuh Bangun Nadine Go wes Bersepeda den.....
20/06/2017 | Didi Rinaldo

KOPI, Jakarta – Aktris Nadine Chandrawinata menyukai olahraga seperti  Renang, Menyelam, Senam serta olahraga baru yang kini Ia geluti yakni bersepeda. Ditemui di acara Polygon Follow Your Own P [ ... ]



POLLING WARGA
Menurut Anda, program apa yang seharusnya menjadi prioritas PPWI saat ini?
 

Nasib Sistem Pilkada di Indonesia Masih Gonjang-ganjing

KOPI - Sampai Bulan Mei 2014, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia legalitas penyelenggaraannya dapat dikatakan cukup mapan. Yakni menganut sistem pemilihan langsung oleh rakyat, mengacu pada semangat reformasi berdasarkan Pasal 1 UUD tahun 1945 (hasil amandemen). Sebagai bagian dari perwujudan demokratisasi melalui pemilu.

Tetapi hasil perjuangan pada tahun 2005 lalu saat kepemimpinan Megawati sebagai Presiden, belakangan ini (akhir September), sistem pilkada langsung menjadi rontok, karena terjadi perubahan yang sangat kontras. Setidaknya setelah RUU (Rancangan Undang-undang) disahkan melalui Rapat Paripurna DPR Kamis Malam (26/9/2014) minggu lalu.

Paripurna dimenangkan oleh kubu yang meminta pilkada kembali oleh DPRD, sebagaimana sistem terdahulu, hal ini berdasarkan hasil voting anggota DPR, dengan rincian hasil, sbb: hasil voting RUU Pilkada dalam mekanisme pilkada dengan pemilihan langsung adalah Fraksi Golkar: 11 orang, Fraksi PDIP: 88 orang, Fraksi PKB: 20 orang, Fraksi Hanura: 10 orang, Fraksi Demokrat: 6 orang.

Sedangkan, perincian anggota DPR yang setuju pilkada melalui DPRD adalah Fraksi Golkar: 73 orang, Fraksi PKS: 55 orang, Fraksi PAN: 44 orang, Fraksi PPP: 32 orang, Fraksi Partai Gerindra: 22 orang.

Tiga bulan yang lalu, gagasan perubahan yang berasal dari pemerintah SBY, direalisasikan oleh Kemendagri dengan membuat RUU Pilkada, kemudian disodorkan kepada DPR untuk disetujui. Karena terjadi perdebatan, yang terus menghangat, antara dua kubu yang bersebrangan, pembahasan ini, yang semua dijadwalkan di Komisi 2, berlanjut ke sidang paripurna. Hak usul ini, dipertegas oleh sejumlah keterangan tokoh, misalnya oleh kubu PKS, menyatakan bahwa, usul penyusunan undang-undang pilkada awalnya berasal dari SBY (pemerintah), menurut Fahri Hamzah dari Sekjen PKS.

Perguliran wacana, sebelum paripurna, telah terbentuk dua kubu. Batampos (online) dalam pemberitaannya menyatakan bahwa, RUU Pilkada antara Pemerintah dengan DPR diperkirakan menemui kesepakatan 23 September ini. Setelah itu, RUU Pilkada ini akan dibawa ke Paripurna DPR untuk disahkan pada 25 September. Nyatanya pembahasannya berjalan alot. Belakangan Demokrat menjadi plin-plan, dan berakhir dengan walkout.

Penetapan RUU ini memang belum menjadi keputusan final, dari nasib pilkada di Indonesia, karena akan mengalami uji materil atau judicial review, serta tahapan kritikan yang akan diberikan oleh masyarakat, serta proses pengadministrasian di tingkat birokrasi, sehingga menjadi lembaran negara. Sehubungan dengan itu, sejumlah kalangan mau mengajukan gugatan materi RUU tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Kalaupun tidak ada yang mengajukan uji materi, maka selambatnya 1 bulan harus diundangkan, dan 1 tahun menjadi keputusan.

Dampak dari penetapan RUU tersebut, beberapa daerah menjadi meradang meratapi perjalanan tahapan pilkada di daerahnya. Setidaknya hal ini dirasakan oleh seperti Kota Medan, Kabupaten Sukabum, Kota Samarinda, Kab. Barru, Kota Pekalongan, Kab. Konawe Utara dan Selatan, Kab. Buton Utara dan Prov. Sulawesi Tenggara.

Topik tulisan ini bersifat aktual. Karenanya, sangat mungkin hanya menarik, sebelum RUU Pilkada diundangkan. Kendati demikian, penulis bermaksud memaparkan situasi yang terjadi tatkala RUU Pilkada ini masih belum menemukan wujud tubuhnya secara tegas dan legal (diundangkan). Sekaligus mendeskripsikan dan memformulasikan nasib Pilkada, bila masalah penetapan ini berlarut-larut.

Tuntunan Regulasi Sebelumnya

Undang-undang Pilkada, sampai Paripurna kemaren memang belum ada. Baru masuk pada program legislasi nasional untuk dibahas pada September 2014 ini. Kontroversi ini berasal dari tafsiran UUD 1945 (hasil amandemen) Bab VI, Pasal 18 tentang Pemerintah Daerah.Untuk menjelaskan bagian ini, penulis akan mengutip beberapa aturan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, dari seluruh perubahan, yang sudah dikompilasikan, sebagai berikut:

Dalam Bagian Kedelapan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan sebagai berikut:

Pasal 56

(1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 57

(1) Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan kepada DPRD.

(3) Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat.

(4) Anggota panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 5 (lima) orang untuk provinsi, 5 (lima) orang untuk kabupaten/kota dan 3 (tiga) orang untuk kecamatan.

(5) Panitia pengawas kecamatan diusulkan oleh panitia pengawas kabupaten/kota untuk ditetapkan oleh DPRD.

(6) Dalam hal tidak didapatkan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia pengawas kabupaten/kota/kecamatan dapat diisi oleh unsur yang lainnya.

(7) Panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada DPRD dan berkewajiban menyampaikan laporannya.

Pasal 59

(1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:

a. pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik;

b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

(2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

(2a.) Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur/ wakil gubernur apabila memenuhi syarat dukungan.

Pada versi Peraturan Pemerintah yang menjelaskan UU tentang Pemerintah Daerah tersebut, dirumuskan sbb:

Pasal 4,

(1) Pemilihan diselenggarakan oleh KPUD.

(2) Dalam menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPUD Provinsi menetapkan KPUD kabupaten/kota sebagai bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan.

(3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(4) Dihapus.

Kilas Balik Perjalanan Perubahan Pilkada

Dalam hal sistem bernegara dan berpemerintahan, republik ini dulu, setidak-tidaknya masih menyimpan semangat dan "itikad baik" untuk melanjutkan agenda reformasi. Di awali oleh amandemen Undang Undang Dasar 1945 di masa pemerintahan Presiden Megawati yang menorehkan peristiwa bersejarah pemilihan presiden secara langsung, kata "sakti" reformasi juga merasuki tatanan sistem pemerintahan daerah. Tetapi belakangan ini, cukup diragukan.

Setelah didahului penerbitan Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kota/kabupaten dan DPD, masa Megawati juga menggodok undang-undang yang dimaksudkan sebagai revisi bahkan akhirnya menjadi pengganti Undang-undang No. 22 Tahun 1999. Setelah mengalami beberapa kali revisi, bulan November 2004 DPR akhirnya mensahkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Maka, lembaran sejarah pemerintahan daerah membuka halaman baru yang ditorehkan tinta emas demokrasi: Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung.

Namun, terbitnya UU No. 32 tahun 2004 tersebut, tidak dengan sendirinya memberi kepastian bagaimana Pilkada langsung di beberapa daerah waktu itu, seperti Kota Medan, Kabupaten Sukabum, dan Kota Samarinda, karena tidak jelas bagaimana agenda Pilkada bisa dilaksanakan. Pasalnya, Peraturan Pemerintah (PP) sebagai petunjuk detail-teknis penyelenggaraan pilkada langsung masih berada di "menara gading" Departemen Dalam Negeri (waktu itu). Sementara di pihak lain, Komisi Pemilihan Umum Daerah tersebut telah menjadwalkan pilkada langsung bakal diselenggarakan pada pertengahan tahun 2005. Kab. Sukabumi menjadwal bulan Juni 2005. Kendati sempat menimbulkan kekhawatiran dan dinilai terlambat, PP No. 6 tahun 2005 sebagai pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pilkada langsung akhirnya diterbitkan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 11 Februari 2005.

Turunnya PP No. 6 tahun 2005 juga tidak serta merta membuat persoalan penyelenggaraan pilkada langsung selesai. Dari sisi yuridis, penolakan dan keberatan terhadap sejumlah pasal dalam UU No. 32 tahun 2004 terus mengalir.

Tidak kurang dari 21 KPUD dan puluhan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di seluruh Indonesia mengajukan judicial review terhadap MK. Baru pada tanggal 22 Maret 2005, pihak MK akhirnya mengabulkan gugatan terhadap empat pasal, tiga di antaranya pasal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban KPUD kepada DPRD. Empat buah pasal yang direvisi MK adalah pasal 57 ayat (1) yang berbunyi:

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan KPUD bertanggungjawab kepada DPRD. MK memutuskan KPUD tidak bertanggung jawab kepada DPRD, karena DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat dan terdiri atas unsur-unsur partai politik pelaku kompetisi.

Kemudian pasal 66 ayat (3) huruf e: Tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD. Hasil keputusan MK berbunyi: KPUD tidak bertanggungjawab kepada DPRD, tetapi KPUD bertanggungjawab kepada publik. Kepada DPRD, KPUD hanya menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya.

Selanjutnya pasal 67 ayat (1) hurup e, tentang kewajiban KPUD menyatakan bahwa KPUD mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD. Hasil keputusan MK adalah: KPUD tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana pilkada kepada DPRD, karena dana bukan berasal dari APBD tetapi APBN.

Pasal yang "dibantai" MK lainnya adalah pasal 82 ayat (2): Pasangan calon dan atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh DPRD. Keputusan MK adalah:

DPRD tidak bisa menjatuhkan sanksi pembatalan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat penyelenggaraan pemilihan harus berazas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta diselenggarakan oleh lembaga independen.

Dari empat pasal yang telah diputus MK, paling krusial dan berperan signifikan dalam penyelenggaraan pilkada langsung adalah sidang akhir judicial review dengan perkara No. 005/PUU-III/2005, yang diajukan oleh Partai Kebangitan Bangsa (PKB) Sulawesi Utara mengenai UU No.32 tahun 2004, pasal 59 ayat (1) yang berbunyi:

Partai politik atau gabungan partai politik dalam ketentuan ini adalah partai poitik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD. MK menyetujui judicial review tersebut, berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain: Pembentuk UU No. 32 tahun 2004 ternyata telah mengabaikan dalam merumuskan penjelasan pasal 59 ayat (1) dengan secara nyata telah membuat norma baru yang berbeda maknanya, dengan norma yang terkandung dalam pasal 59 ayat (1) dan (2), secara nyata telah meghilangkan hak para pemohon utuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan hak konstitusional pemohon untuk berpatisipasi dalam pemerintahan yang dijamin pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dan telah dijabarkan dalam pasal 59 ayat (1) dan (2) ternyata dihilangkan oleh penjelasan pasal 59 ayat(l).

Maka, sebagai konsekwensi dari putusan MK tersebut adalah, parpol atau gabungan parpol yang tidak memilki kursi di DPRD, tetapi memiliki suara 15 persen dari akumulasi suara sah dalam pemilu DPRD bisa mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Selain itu, banyak dilakukan perubahan dalam mensikapi perubahan pada UU tentang Pemerintah Daerah, yang berkonsekuensi pada perubahan pada berbagai aturan di bawahnya. Nah, begitu juga, tatkala akhir ini mengalami perubahan yang kontras sekali, tentu perubahan itu juga berkonsekuensi pada keharusan perubahan berbagai aturan baik aturan pendukung apalagi turunannya. Minimal pada UU Penyelenggara Pemilu, UU Pemda, UU DPR, dan sebagainya. Belum lagi pada tahap sosialisasinya.

Upaya Pengajuan Perubahan pada Pleno Komisi

Beberapa isu krusial RUU Pilkada yang tidak tuntas di Pleno Komisi 2, dibawa ke Sidang Paripurna DPR, pada Kamis (25/9/2014). Komisi II DPR sebelumnya menggelar rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri terkait RUU Pilkada. Pembahasan rancangan undang-undang pemilihan kepala daeah tidak menemukan kata sepakat dalam rapat Komisi II DPR dengan pemerintah, Rabu (24/9/2014).

Proses pengambilan keputusan pun akan dilakukan lewat forum yang lebih besar, yakni sidang paripurna, Kamis (25/9/2014) pagi. Ada tujuh isu krusial dalam RUU inisiatif pemerintah sejak 2010 tersebut. Isu krusial ini telah melewati diskusi alot dan tetap tak mendapati titik temu.

Persoalan krusial dalam RUU Pilkada yang tak tuntas hingga harus dibawa ke sidang paripurna tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pilkada langsung atau melalui DPRD. Perdebatan paling panas terjadi pada isu mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Tarik ulur dukungan semakin intensif menjelang pelaksanaan sidang paripurna. Lantaran pilkada langsung dianggap penuh praktik politik uang hingga berujung pada banyaknya kepala daerah yang berperkara hukum, pemerintah pun mengajukan draf pemilihan gubernur dilakukan melalui DPRD, tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat. Sementara untuk pemilihan bupati dan wali kota, pemerintah mengajukan usulan pilkada langsung tetap dipertahankan.

2. Pemilihan paket atau tunggal. Perdebatan antarfraksi tak hanya sebatas pelaksanaan pilkada langsung atau melalui DPRD, tetapi juga soal usulan pilkada satu paket -memilih kepala daerah dan wakilnya bersamaan- atau pemilihan wakil kepala daerah melalui penunjukan.

3. Pilkada serentak atau tidak. Pemerintah awalnya mengusulkan pelaksanaan pilkada dilakukan secara serentak pada 2015 dan 2018. Pada 2015, dilaksanakan pilkada serentak tahap pertama bagi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota yang masa jabatannya berakhir di tahun tersebut.

4. Politik dinasti. Pemerintah mengajukan usul agar pencalonan kepala daerah atau pun wakil kepala daerah dilakukan dengan membatasi hubungan kekeluargaan. Di dalam draf yang diajukan pemerintah, terdapat larangan agar istri atau suami, anak, hingga saudara petahana diangkat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.

5. Pilkada satu putaran. Pemerintah juga mengajukan usulan perlunya dilakukan pilkada satu putaran. Menurut Pemerintah, hal ini bertujuan menekan biaya mahal pilkada.

6. Uji publik. Uji publik adalah hal baru dalam RUU Pilkada ini. Uji publik dilakukan untuk menyeleksi calon kepala daerah sebelum diajukan oleh partai politik.

7. Penghapusan PPS dan PPK. Wacana ini digulirkan oleh Pemerintah untuk memotong jalur birokrasi rekapitulasi suara. Pemotongan prosedur rekapitulasi suara juga dilakukan untuk memangkas ruang-ruang transaksi manipulasi hasil perhitungan suara.

Langkah mandeg ini kemudian dilanjutkan pada Paripurna DPR.

Analisa dan Upaya untuk Masa Depan Pilkada

Partai Demokrat sebagai pengawal usulan pemerintah gagal mempertahankan pendapat pemerintah dalam Paripurna. Belakangan mereka memilih berada di wilayah abu-abu dengan menyatakan dukungan terhadap pilkada langsung, tetapi mengajukan 10 syarat. Catatan syarat tersebut, adalah:

1. Uji publik atas integritas calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota.

2. Efisiensi biaya penyelenggaraan pilkada mutlak dilakukan.

3. Perbaikan atas pengaturan dan pembatasan pelaksanaan kampanye terbuka.

4. Akuntabilitas penggunaan dana kampanye.

5. Larangan politik uang dan sewa kendaraan partai.

6. Meminta agar fitnah dan kampanye hitam dilarang.

7. Larangan pelibatan aparat birokrasi.

8. Larangan pencopotan aparat birokrasi pascapilkada.

9. Perbaikan atas penyelesaian sengketa pilkada.

10. Pencegahan kekerasan dan tanggung jawab calon atas kepatuhan pendukungnya.

Namun mengherankan, tatkala sikap Partai Demokrat memilih walkout dalam Paripurna. Karena dalam rule of the games sidang, puncaknya adalah putusan. Dan tatkala putusan terjadi, tanpa mereka hadiri, maka berarti sudah menghilangkan kesempatannya. Kemuskilan sikap ini oleh Romahurmuziy, sebagai manuver political gimmick (trik politik).

Demokrat yang diketua (pembina) oleh SBY yang juga Presiden RI menjadi gamang arahnya. Lalu, SBY hendak berkonsultasi kepada MK. Materi yang dikonsultasikan SBY kepada Ketua MK adalah mengenai Undang Undang Dasar 1945 pasal 20.

Pada ayat (2) disebutkan bahwa setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden, untuk mendapat persetujuan bersama. Kemudian pasal 3 menjelaskan bahwa jika RUU itu tidak mendapat persetujuan bersama, maka tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Ruang hukum inilah yang akan digunakan Presiden untuk menolak pilkada oleh DPRD. Semangatnya, untuk menjadi undang-undang harus mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Jadi, hasil voting DPR tersebut tidak otomatis berlaku dan presiden tinggal setuju.

Memang dalam pasal 20 tersebut juga diatur bahwa, jika RUU yang sudah disetujui bersama tersebut, tidak ditandatangai presiden dalam waktu 30 hari, RUU tersebut sah menjadi undang undang dan wajib diundangkan. Oleh karena ituah Presiden berkonsultasi dengan MK. SBY rencananya, akan bertemu dengan jajaran pimpinan MK untuk membahas langkah hukum menolak RUU Pilkada. "Mengingat proses politik di DPR, ditambah perlawanan rakyat, saya masih ingin mendapat penjelasan dari MK," SBY menjelaskan ketika diwawancarai oleh wartawan Tribun.

Perkiraan para ahli, MK dapat membatalkan pasal-pasal yang memuat klausul tentang pilkada dilakukan oleh DPRD, setidaknya disampaikan oleh Widodo Ekatjahjana (2014), tetapi peluangnya kemungkinan hanya 50 saja.

Terlepas dari hasil akhir yang akan terjadi, penulis menganalisa berikut, bahwa: pertama, anggota DPR bersikap, yang menggejala dari perilaku dalam penetapan perundang-undangan, menurut Parker (1990), merupakan cerminan nilai-nilai yang mereka pakai, pahami dan aktualisasikan. Bila cerminan itu menunjukan kemunduran, maka nilai-nilai mereka juga cerminan dari itu, yang berwawasan kemunduran. Ini perlu diwaspadai dan disikapi oleh masyarakat untuk melakukan gerakan koreksi massa terhadap parlemen. Ini adalah kreativitas mundur dalam istilah Yusuf al-Uqshari (2005) karena tidak bersedia menghadapi tantangan.

Kedua, salah satu pertimbangan yang menyeruak dalam perdebatan pilkada melalui DPRD adalah masalah efisiensi. Dalam konteks manajemen hal itu sangat dibenarkan adanya. Tetapi dalam terma politik, nampaknya kita mesti mengakomodir yang disarankan oleh Weiner dan Brown (2007), bahwa sebenarnya keputusan efisiensi lebih cenderung disebabkan oleh ketakutan, sehingga keputusan harus segera ditetapkan. Padahal, adakalanya keputusan paling penting justru membutuhkan banyak waktu karena harus mendapatkan refleksi dan asupan yang maksimum.

Ketiga, dalam fenomena kehidupan, termasuk dunia politik, senantiasa manusia itu berada pada kondisi yang tidak siap 100 persen menghadapi situasi perubahan atau apapun. Karenanya untuk penyeimbangan itu, maka manusia ataupun kelompok manusia, harus dapat memberdayakan potensi unsur yang tidak kasat mata pada dirinya, yaitu: intelek, emosi, dan nurani. Termasuk ketika sistem pilkada ini harus berubah.

Kesimpulan

Dari penjelasan tadi, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal:

1. Sistem Pilkada adalah bagian dari produk politik, maka akan sangat diwarnai bagaimana tawar-menawar dan kepentingan politik di parlemen.

2. Persetujuan dan penolakan pada satu sistem pilkada akan sangat dinamis mengikuti arus politik yang terjadi.

3. Arus politik di parlemen belum mencerminkan suasana kebersamaan untuk membangun bangsa dan negara Indonesia secara bahu membahu, tetapi lebih mencerminkan karut marut kepentingan dan adu kekuatan partai politik.

4. Keputusan pilkada kembali oleh DPRD adalah langkah mundur, karena sebelumnya kita mempraktekkan hal yang sama.

5. Sejauh ini, baik penetapan pilkada oleh DPRD maupun langsung, secara yuridis tidak melanggar konstitusi, karena masing-masing memiliki dasar argumentasinya.

Rekomendasi:

1. Untuk para partisan, ada baiknya memperhatikan dan membangun image bahwa panglima yang harus dijunjung tinggi dalam hubungan kenegaraan adalah hukum dan administrasi bukan politik.

2. Untuk warga negara, tatanan sistem kepemiluan yang telah disepakati melalui proses yang benar, harus serta merta diamalkan oleh berbagai kalangan, tanpa terkecuali.

3. Untuk para politisi, ada baiknya dicari jalan ketiga yang dapat disepakati oleh kedua kubu untuk pola baru sistem pilkada di Indonesia. Tanpa harus mengorbankan salah satu pihak dan mengorbankan semangat reformasi dan demokratisasi.

Singkatnya, mengakomodasi pola kolaborasi menang-menang. Sebagaimana dikemukakan oleh Cohen (2003), yang harus memberdayakan kepercayaan dan komitmen.

Referensi :

al-Uqshari, Yusuf. (2005). Melejit dengan Kreatif. Jakarta: Gema Insani Press. Cet. I.

Chalid, Pheni (2011). Teori dan Isu Pembangunan. Buku Materi Pokok MAPU5102, Edisi Kesatu. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

Cohen, Herb. (2003). Negosiasi untuk Segala Situasi. Semarang: Dahara Prize. Cet.I

Elu, Wilfridus B. dan Purwanto, Agus Joko (2010). Inovasi dan Perubahan Organisasi, Buku Materi Pokok MAPU5104. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Parker, SR. (1990). “Sikap Subjektif dalam Pekerjaan”. Dalam Parker, dkk. Sosiologi Industri. Jakarta: Rineka Cipta. Cet.II.

Ridwan, Juniarso dan Sudrajat, AS.(2012). Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa. Cet. III.

Sundarso, dkk. (2010). Teori Administrasi. Buku Materi Pokok MAPU5101 Edisi Kesatu. Tangsel: Universitas Terbuka.

Sutendi, Usep (2005). Drama Politik Pilkada Langsung Kabupaten Sukabumi 27 Juni 2005. Sukabumi; Yayasan Sukabumi Madani. Cet.I.

Sentana, Aso.(2004). Key Result Area; Pengayaan Potensi Kepemimpinan Bisnis Berbasis Kepuasan Pelanggan. Jakarta: Elex Media Komputindo. Cet.I.

Weiner, Edie dan Brown, Arnold. (2007). Future Think: How to Think Clearly in a Time of Change (alih bahasa Future Think: Berpikir ke Masa Depan), Jakarta: Index. Harian umum Koran Tempo, edisi 338 tanggal 27/9/2014, halaman 24 (suplemen)

Dokumen Negara :

Undang-undang Dasar Tahun 1945 (hasil amandemen)

Rancangan UU Pilkada Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Situs dan Koran :

Jakarta, satuharapan.com diakses pada tanggal 30/9/2014.

http://www.dpr.go.id/id/ruu/Korpolkam/Komisi2/150/RUU-Tentang-Pemilihan-Kepala-Daerah diakses pada tanggal 30/9/2014.

Ini isu Krusial RUU Pilkada diakses pada tanggal 30/9/2014 dari situs http://nasional.kompas.com/read/2014/09/25/06470091/Ini.Isu.Krusial.RUU.Pilkada.yang.Dibawa.ke.Sidang.Paripurna.DPR, lihat juga di http://www.suarapembaruan.com/home/inilah-butir-butir-krusial-ruu-pilkada/50254

Sidang Paripurna DPR, Kamis (24/9/2014), Pengolah: Ira Sasmita, Muhammad Akbar Wijaya, c73 diakses pada tanggal 30/9/2014 dari situs http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/14/09/26/nchvc819-pdip-dukung-syarat-demokrat

http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/30/tak-ada-jalan-presiden-sby-batal-bawa-uu-pilkada-ke-mk (diakses pada tanggal 30/9/2014).


Artikel Lainnya:
Artikel Lainnya:

 

Perintah Kapolri : Tembak Mati Oknum Personel Polri sebagai Bandar Narkoba
Senin, 23 April 2018

KOPI, Pekanbaru - Kunjungan kerja Kapolri Jendral (Pol) Tito Karnavian kepulau Sumatera berawal dari propinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Palembang. Dalam rangka meningkatkan Solidaritas dan sinergiritas antar dua lembaga institusi Polri dengan TNI mengamankan terselenggaranya Pemilu serentak 2018 serta Pilpres 2019. Kunjungan dua Jendral bintang empat ini ke Propinsi Riau, hari Jum’at (20/4-17). Kedatanganya disambut oleh Kapolda Riau,... Baca selengkapnya...

Cucu Pahlawan Nasional Bra Koosmariam Tersiram Air Panas oleh Pramugari Garuda
Minggu, 15 April 2018

KOPI, Jakarta – Cucu pahlawan nasional Pakubuwono X yakni B.R.A Koosmariam Djatikusumo (69) mengalami cacat payudara akibat tersiram air panas di kabin pesawat oleh oknum pramugari. Insiden terjadi saat penerbangan dari Bandara Soekarno Hatta menuju Banyuwangi pada 29 Desember 2017 lalu. Saat itu, pramugari Garuda sedang melayani para penumpang atau serving. Tak disangka, teh panas tumpah dan mengenai tubuh korban. Cucu pahlawan nasional... Baca selengkapnya...

Wartawan Dimeja-hijaukan, Dewan Pers Mutlak Dibubarkan
Sabtu, 14 April 2018

KOPI, Jakarta – Ketua Umum PPWI Nasional, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA kembali bersuara keras atas tindakan kriminalisasi terhadap wartawan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Kali ini, Wilson merasa sangat prihatin atas perlakuan sewenang-wenang aparat kepolisian di Polda Sumatera Barat yang menyeret Ismail Novendra, pimpinan redaksi Koran Jejak News yang terbit di Padang, Sumatera Barat, ke meja hijau. Laporan terkini yang... Baca selengkapnya...

Ada Apa Dengan KPK ? Tak Berani Mengusut Kasus Izin Kehutanan Melibatkan Zulkifli Hasan
Jumat, 13 April 2018

KOPI, Jakarta - Keterlibatan mantan Mentri Kehutanan Zulkifli Hasan memberikan izin pembebasan lahan hutan di Propinsi Riau dan Banten. Hampir semua kasus korupsi alih fungsi lahan berawal dari keputusan menteri yang berwenang dan saat itu Zulkifli Hasan sebagai Menteri Kehutanan melalui SK No. 673/ 2014 menyetujui alih lahan sebesar 30.000 ha yang berujung pada pemberian suap oleh mantan Gubernur Annas Makmun . Dalam persidangan terdakwa... Baca selengkapnya...

Erasmus Huis Hadirkan Konser Alexander Ullman di Jakarta
Kamis, 12 April 2018

KOPI, Jakarta – Lembaga Kebudayaan Belanda, Erasmus Huis, mengadakan acara konser tunggal menghadirkan Alexander Ullman, bertempat di The Erasmus Huis, Kedubes Belanda, Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 11 April 2018. Alexander Ullman adalah pemenang pertama Franz Liszt Piano Competition ke-11 yang berlangsung di Utrecht, Belanda, tahun 2017 lalu. Tidak kurang dari 300 penonton menyaksikan konser anak muda berkebangsaan Inggris... Baca selengkapnya...

Mendes PDTT Eko Putro Ingatkan Kades Tak Selewengkan Dana Desa , Telpon Satgas Bila Ada Kendala
Kamis, 12 April 2018

KOPI, Jakarta – Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan Jusuf Kalla, Selama Tiga tahun ini dana desa mampu membangun lebih dari 121.000 kilometer jalan desa. Ini belum pernah ada dalam sejarah Indonesia. Desa mampu membangun 1.960 kilometer jembatan, tambatan perahu, embung air (sumur resapan air), sarana olahraga, irigasi, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro... Baca selengkapnya...

Inilah Puisi “Ibu Indonesia” Dibacakan oleh Sukmawati Bikin Heboh Umat Islam
Sabtu, 07 April 2018

KOPI, Jakarta - Putri Presiden pertama Indonesia Soekarno yakni Sukmawati Soekarnoputri membacakan puisi berjudul “Ibu Indonesia” di acara Pagelaran peragaan busana “Anne Avantie Berkarya di Indonesia Fashion Week ke 29” bertempat di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan, pada Kamis, 29 Maret 2018. Ibu Indonesia Aku tak tahu Syariat Islam Yang kutahu sari konde ibu Indonesia sangatlah indah Lebih cantik dari... Baca selengkapnya...

INTERNASIONALNew European Report Points Fingers at Po.....
25/04/2018 | Redaksi KOPI

KOPI, Maroko - The involvement of the polisario in terrorist acts in the Sahelo-Saharan region has once again been singled out in a report funded by t [ ... ]



DAERAHRatusan Kepala Kampung SeKabupaten Jayaw.....
24/04/2018 | Wawan Setiawan

KOPI-Wamena, Plt. Bupati Kab. Jayawijaya Doren Wakerkwa, SH menerima lebih kurang 100 Orang Kepala Kampung se Kab. Jayawijaya dalam sebuah aksi demo d [ ... ]



PENDIDIKANSMK Telkom Pekanbaru Siapkan 100 unit K.....
25/04/2018 | Didi Rinaldo

KOPI, Pekanbaru - Pelaksanaan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Telkom Pekanbaru, tahun ajaran 2017-2018 meny [ ... ]



HANKAMTNI Memasak untuk Pengungsi Gempa Kalibe.....
23/04/2018 | Marsono Rh

KOPI - Banyaknya jumlah warga Kalibening Banjarnegara mengungsi membuat dapur umum yang didirikan di sejumlah lokasi harus bekerja ekstra keras untuk  [ ... ]



OLAHRAGAViral Medsos Rekaman Video Paspampres Ha.....
25/02/2018 | Didi Rinaldo

KOPI, Jakarta – Sebenarnya kegiatan ini bukan kegiatan kenegaraan. Kegiatan tersebut seremonial menyaksikan pertandingan Final antar dua kubu grup [ ... ]



PARIWISATAAston Luncurkan Minuman Anyar “Cocore.....
27/03/2018 | Buddy Wirawan
article thumbnail

KOPI, Bandung – Trend “nongkrong” atau berkumpul sudah menjadi gaya hidup anak muda maupun dewasa saat ini, mulai dari makan dan minum hingga  [ ... ]



POLITIKPilkada Biak Numfor 2018, Ujian Terberat.....
23/04/2018 | Redaksi KOPI
article thumbnail

KOPI, Jakarta – Proses persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Biak Numfor terus berlangsung, seperti halnya juga di 100 lebih daera [ ... ]



OPINIMemperkuat Peran Tiga Pilar Utama Pendid.....
21/04/2018 | Harjoni Desky, S.Sos.I., M.Si

KOPI - “Pendidikan merupakan alat yang memiliki tenaga untuk mengubah dunia” ini salah satu mutiara terkait dengan pentingnya pendidikan. Dari ka [ ... ]



PROFILBrigjen Pol. Drs. H. Faisal Abdul Naser,.....
02/03/2018 | Rachmad Yuliadi Nasir

KOPI-Jakarta,Bila Kita perhatikan bahwa Bumi Aceh sangat subur sekali. Bahkan tanaman ganja tumbuh seperti rumput hijau di tanah. Bumi Aceh sangat sub [ ... ]



SOSIAL & BUDAYAIkuti FLS2N Lampung Barat, SMPN 2 Bandar.....
22/04/2018 | Jamsi Martien

KOPI, Lampung Barat - Siswa/i SMP N Bandar Negeri Suoh juara 1 (satu) FLS2N Musik Tradisional di kabupaten Lampung Barat. Festival Lomba Seni Siswa Na [ ... ]



ROHANIGerakan Belajar dan Mengajar Al-Qur'an.....
04/04/2018 | Rachmad Yuliadi Nasir
article thumbnail

KOPI, Jakarta - Sebagai daerah yang menganut sistem syariat Islam maka daerah Aceh banyak sekali terdapat tempat-tempat pendidikan belajar Alquran. U [ ... ]



RESENSIHeboh Buku Fire and Furry Ungkap “ D.....
05/01/2018 | Didi Rinaldo

KOPI, Washington DC- Heboh buku Fire and Fury ungkap “Dapur Gedung Putih” Menjelang Pemilu Pilres Amerika Serikat . Dilansir dari The Guardian, R [ ... ]



CERPEN & CERBUNGKetika Gunung Juga Punya Cara.....
22/03/2016 | Anjrah Lelono Broto
article thumbnail

KOPI - Gunung memiliki cara sendiri untuk menunjukkan kediriannya. Gunung juga memiliki mulut dan lidah tersendiri untuk berbicara. Gunung adalah gunu [ ... ]



PUISIMenatap Rasa.....
07/06/2017 | Mas Ade

Masih di bulan Juni Angin mendatangi jendelaku Bisikkan rindu yang basah Oleh hujan bulan Mei Meski embun tetap nyenyak dalam tidurnya Mendekap s [ ... ]



CURAHAN HATIAnggota DPRD Riau Suhardiman Amby Di-OTT.....
09/04/2018 | Didi Rinaldo

KOPI, Pekanbaru – Operasi Tangkap Tangan (OTT) bukan milik Institusi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) saja. Para istripun melakukan aksi serupa,  [ ... ]



SERBA-SERBIKonsul Amerika Serikat Tertarik Lingkun.....
12/04/2018 | Rachmad Yuliadi Nasir

KOPI-Jakarta, Kawasan lingkungan alam perlu dilestarikan. Apalagi kawasan lingkungan hidup seperti di Gunung Leuser merupakan paru-paru dunia. Pad [ ... ]



Copyright © 2008-2013 Pewarta Indonesia. All Rights Reserved.