Iklan

29 August 2008|6:20:04AM

English Arabic Chinese (Simplified) Dutch German Japanese Indonesian Thai
LOGIN & KIRIM WARTA

          Login reminder Forgot login? | Register Register
Belum punya akun? Klik Register

Lupa password? Klik Forgot Login?

GELORA SEPEDAJatuh Bangun Nadine Go wes Bersepeda den.....
20/06/2017 | Didi Rinaldo

KOPI, Jakarta – Aktris Nadine Chandrawinata menyukai olahraga seperti  Renang, Menyelam, Senam serta olahraga baru yang kini Ia geluti yakni bersepeda. Ditemui di acara Polygon Follow Your Own P [ ... ]



POLLING WARGA
Menurut Anda, program apa yang seharusnya menjadi prioritas PPWI saat ini?
 

Tiga Langkah Memperkuat Pelaksanaan Energi Berkeadilan di Indonesia

Pagi sekali, Pak Luqman sudah bersiap-siap untuk pergi ke kantor Camat. Dengan membawa surat undangan di tangan kanannya, Pak Luqman meninggalkan rumah setelah berpamitan dengan istrinya. Sesuai dengan surat undangan tersebut, Kepala Desa Pulau Sumedang Kecamatan Membalong Belitung, Provinsi Bangka Belitung, Senin itu tanggal 17 November 2016 diundang hadir. Setengan jam kemudian Pak Luqman tiba di kantor Camat. Ia melihat tokoh-tokoh masyarakat dan beberapa kepala desa tetangga sudah berkumpul di ruang pertemuan, menunggu acara pertemuan dimulai.

Tidak lama kemudian Pak Camat ditemani unsur Puspida Belitung hadir dan membuka acara pertemuan tersebut. Poin penting dari pertemuan itu adalah pada awal Desember 2016 PT. PLN (Persero) akan hadir di Desa Pulau Sumedang Kecamatan Membalong Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Warga yang ada di desa tersebut akan bisa menikmati listrik selama 12 jam. Sebanyak 10 bohlam lampu, lalu televisi, mesin cuci dan lain-lain bisa dinikmati dengan biaya hanya sekitar Rp 5 ribu setiap malam. Tentu saja, berita ini sangat menggembirakan masyarakat di Desa Pulau Sumedang.

Maklum sejak, desa ini berdiri pada 1980-an, warga yang ada desa kecil di tengah lautan ini hanya hanya mengandalkan generator set (genset), belum bisa merasakan aliran listrik sepanjang malamnya. Bagi yang tak mampu membeli genset, mereka menyambung kabel ke tetangganya. Walhasil, rata-rata warga di desa ini hanya menikmati listrik selama tiga jam saja, dan dengan biaya yang tergolong mahal. Mereka rata-rata perlu merogoh koceknya hingga Rp100 ribu untuk mendapat penerangan satu bohlam.

Mewujudkan Energi Berkeadilan

Ironi dan terasa berat, bila kita ingin membandingkan kenyataan yang harus dilalui oleh saudara kita masyarakat Desa Pulau Sumedang 2 (dua) tahun yang lalu dengan kehidupan kita yang dimudahkan dengan fasilitas listrik PLN. Desa Pulau Sumedang termasuk sebagai salah satu desa terluar, terpencil, dan terdepan, dianggap juga masih beruntung, karena secara geografis desa ini mampu dijangkau PLN. Ada banyak wilayah yang sangat sulit bagi PLN untuk mengalirkan listrik, misalnya di pedalaman Papua, untuk menjangkau wilayah tersebut saja sangat sulit dilakukan.

Karena itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyebutkan, saat ini masih ada ¬+ 2.519 desa di seluruh Indonesia yang sama sekali belum menikmati listrik. Ada hampir 400 ribu jiwa yang masih hidup dalam gulita. Mereka ada di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan kawasan terdepan, terpencil, dan terluar lainnya. Bagi daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau, Kementerian ESDM menjalankan program pra elektrifikasi, yaitu membagikan gratis paket Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).

Komponen utama LTSHE adalah satu panel surya, baterai litium, dan empat lampu LED. Empat lampu LED itu masing-masing tiga watt, setara 25 watt lampu pijar, atau total setara 100 watt lampu pijar. Nyala lampu bisa diatur redup, sedang, dan terang. LED ini bisa bertahan antara enam jam (terang) sampai 60 jam (redup). Lampu bisa dilepas untuk aktivitas malam hari di luar rumah, dan pemeliharaannya sangat mudah. Pada tahun anggaran 2017 telah dibagikan paket LTSHE untuk 79.564 rumah di 1.027 desa di lima provinsi. Tahun 2018 ini akan dibagikan paket LTSHE untuk 167.064 rumah di 1.230 desa, tersebar di 18 provinsi.

Program tersebut adalah bagian dari upaya mendorong kontribusi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam peningkatan rasio elektrifikasi nasioanal. Rasio elektrifikasi nasional sudah mencapai 95,3 persen pada 2017. Artinya, sekitar 4 persen rakyat Indonesia atau 10 juta jiwa belum menikmati listrik. Karena itulah, pemerintah getol menyuarakan program dengan tagline energi berkeadilan. Bukan hanya soal listrik. Dalam berbagai penyedian energi lainnya pun, pemerintah serius dalam upayanya untuk mengedepakan rasa keadilan tersebut.

Upaya untuk mengedepakan rasa keadilan ini tecermin dari sejumlah peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Aturan itu antara lain: Peraturan Menteri ESDM Nomor 36/2016 tentang Percepatan Pemberlakuan BBM Satu Harga; Peraturan Menteri ESDM Nomor 40/2016 tentang Penurunan Harga Gas; Peraturan Menteri EDSM Nomor 37/Tahun 2016 tentang Penawaran Participating Interest 10 Persen pada Wilayah Kerja Migas; Peraturan Menteri ESDM Nomor 08/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split; Peraturan Menteri ESDM Nomor 11/2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Listrik; dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Bila melihat peraturan yang ada tersebut, memang cenderung “berpihak” kepada kepentingan publik. Sedangkan dari sisi investor atau produsen energi, peraturan tersebut terkesan cukup memberatkan dan dapat dikatakan tidak cukup bersahabat karena cenderung menekan pengembalian investasi. Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12/2017, yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri ESDM Nomor 50/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, misalnya, ada beberapa hal yang diperhatikan. Perhatian utama adalah tentang energi baru khususnya pada formulasi tarif listrik dan terbarukan, yaitu besaran maksimal 85 persen dari Biaya Pokok Produksi (BPP) regional.

Adanya beleid inilah yang diduga membuat PLN kurang berani mengambil keputusan. Pasalnya, tarif listrik energi baru dan terbarukan di setiap daerah bisa berbeda akibat ada ruang negosiasi. Investor juga mempertanyakan skema penetapan pengembang yang dilakukan dengan pemilihan langsung, bukan penunjukkan langsung dalam pengelolaan potensi mikrohidro. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah jika pemenang lelang belum mendapatkan izin dari kepala daerah tingkat kabupaten/ kota setempat. Padahal, izin pengelolaan potensi mikrohidro setempat hanya diberikan kepala daerah kepada satu pengembang.

Mekanisme Build-Operating-Transfer (BOT) dalam pengembangan EBT juga lebih cocok, jika proyek dilaksanakan dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Namun, skema ini kurang cocok untuk swasta. Belum lagi soal suku bunga bank yang masih belum bersahabat terhadap pembiayaan pembangkit listrik yang menggunakan EBT. Tingkat bunga yang mencapai 10-11 persen dinilai terlalu tinggi, lantaran dengan rate of returns sekitar 14 persen, kurang menarik minat para pengusaha EBT.

Kenyataan tersebut membuat pemerintah dan para pakar pun memprediksi realisasi investasi sektor energi baru dan terbarukan di Indonesia tahun ini meleset. Dari Rp.21,06 triliun menjadi hanya sebesar Rp 17,66 triliun, atau 83,85 persen dari target. Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar Rp 21,25 triliun, proyeksinya melorot 16,89 persen. Melesetnya target tersebut, kemungkinan besar juga akan membuat target bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025 menjadi kian sulit tercapai. Saat ini, jumlah bauran EBT di Indonesia baru mencapai 11,9 persen. Dengan demikian, sepertinya pemerintah perlu untuk melanjutkan pengaturan kembali, ataupun revisi atas aturan yang ada.

Revisi Aturan, Ramah Investor dan Komitmen Bersama

Revisi aturan yang ada penting dilakukan, yaitu revisi yang mengedepan prinsip dan nilai-nilai energi berkeadilan dan ramah investor. Revisi model begini sangat perlu dihadirkan. Karena, dengan hadirnya para investor, tentu akan membantu pencapaian energi berkeadilan lebih cepat. Hadirnya investor, juga dapat memperkuat ketahanan energi Indonesia yang selama ini kita idam-idamkan. Hanya saja, sebaik apa pun aturan yang dibuat, komitmen kuat pemerintah dan BUMN yang ditugasi untuk melaksanakan tugas peningkatan elektrifikasi, dalam hal ini PLN, akan turut menentukan.

Hal ini bisa dilihat dari peran Direktur Pengadaan Strategis I PLN. Peran Direktur Pengadaan Strategis I PLN beberapa waktu yang lalu telah mampu berperan secara signifikant dalam mendongkrak penggunaan EBT dalam pengadaan listrik. Bahkan Data Kementerian Energi Sumber Daya Mineral menyebutkan, selama 2017 ada 68 kontrak jual beli listrik dari EBT yang telah ditandatangani. Total daya 68 kontrak tersebut mencapai 1.207 MW. Per 10 Januari 2018, delapan kontrak di antaranya sudah mulai konstruksi. Jumlah kontrak 2017 itu jauh lebih tinggi dibanding tiga tahun sebelumnya.

Selama 2014-2016 pengadaan listrik dari EBT yang berhasil ditandatangani masing-masing hanya 15, 14, dan 23 kontrak. Padahal, dalam tiga tahun tersebut, masih menggunakan aturan lama, yang dipandang “lebih nyaman” bagi investor ketimbang aturan baru yang berlaku pada 2017. Masih kosongnya posisi Direktur Pengadaan Strategis I PLN, pada kenyataannya membuat jalannya kontrak EBT tahun ini tersendat. Pengisian direksi PLN menjadi tugas utama Kementerian BUMN. Tentu saja, koordinasi yang baik dengan Kementerian ESDM, sebagai kementeriaan teknis sangat diperlukan. Koordinasi dua kementerian ini akan sangat membantu pencapaian target elektrifikasi untuk kepentingan publik, maupun bauran energi, yang telah dicanangkan.

Alhasil, dari narasi singkat ini dapat disimpulkan 3 (tiga) langkah dalam memperkuat Pelaksanaan Energi Berkeadilan di Indonesia yaitu: pertama, revisi aturan yang mengedepan prinsip dan nilai-nilai energi berkeadilan; kedua, revisi aturan yang ramah atas investor; serta ketiga, adanya koordinasi yang baik antar instansi pemerintahan dan pihak BUMN. Dengan kata lain, komitmen bersama antara pemerintah, BUMN dan pihak Investor adalah sebuah keniscayaan dalam mewujudkan Energi Berkeadilan di Indonesia. Semoga.

 


Artikel Lainnya:
Artikel Lainnya:

 

Partai Berkarya Kembalinya “Putra Putri Cendana” ke Panggung Politik
Selasa, 31 Juli 2018

KOPI, Jakarta – Ketua DPP Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang menegaskan masuknya Siti Hediati Hariyadi atau lebih dikenal nama Mbak Titiek Soeharto (mantan istri Prabowo Subianto) ke Partai Berkarya akan memperkuat partai menggalang basis dukungan dari masyarakat. Khususnya, para simpatisan pendukung mantan Presiden Soeharto yang masih bertahan. Badaruddin menegaskan, Partai Berkarya akan mengimpun para pendukung mantan Presiden... Baca selengkapnya...

Jokowi Mengumpulkan Enam Ketum Parpol di Istana Bogor
Kamis, 26 Juli 2018

KOPI, Jakarta - Hiruk pikuk Pemilihan Presiden tahun 2019 . Masing-masing kandidat Capres merapatkan barsian untuk berkoalisi dengan partai politik . Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan enam ketua umum parpol di istana Bogor, Senen (23/7-18) kemaren. Ketua Umum (Ketum)Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto kepada wartawan usai pertemuan tersebut di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7/2018) menuturkan "Jadi,... Baca selengkapnya...

Dewan Pers Mangkir Pada Sidang Ke-7 PMH, Wilson: Dewan Pers Tidak Beradab
Kamis, 26 Juli 2018

KOPI,Jakarta - Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dewan Pers oleh dua organisasi jurnalis, PPWI dan SPRI, telah memasuki persidangan ke-7 pada Rabu, 18 Juli 2018, di Pengadilan Negeri Jakata Pusat. Hasil sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dewan Pers berlangsung singkat namun alot dan menemui jalan buntu. Agenda utama persidangan, yakni mediasi antara penggugat dengan tergugat tidak... Baca selengkapnya...

Presiden Republik Indonesia Lantik Perwira Polri dan TNI
Sabtu, 21 Juli 2018

KOPI, Jakarta - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Kasad Jenderal TNI Mulyono, Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M., dan Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna S.E., S.Sos., M.M., menghadiri  Upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI dan Polri Tahun 2018 dengan Inspektur Upacara Presiden RI Ir. Joko Widodo, bertempat di lapangan Istana Merdeka Jakarta, Kamis (19/7/2018).... Baca selengkapnya...

Dewan Pers Mengeluarkan Surat Edaran ke Pemda Sudah Melanggar Konstitusi
Selasa, 17 Juli 2018

Pejabat Menolak Wartawan Meliput, Wawancara dan Konfirmasi Informasi Publik, Senator DPD RI: Itu Melanggar Konstitusi. KOPI, Jakarta – Ditempat kerjanya, sebut saja namanya Aji Harmoko menuturkan” Heran saya oknum staf Dewan Pers datang ke Propinsi Riau mengunjungi “dapur redaksi” perusahaan Media online untuk memverifikasi media. Bagaimanapun juga “dugaan” terjadi praktek suap berkemungkinan ada . Pasti pemilik perusahaan media... Baca selengkapnya...

Presiden Jokowi : Survey Gallup Law and Order Indonesia 10 Negara Teraman untuk Iklim Investasi
Sabtu, 14 Juli 2018

KOPI, Jakarta – Memperingati hari Bhayangkara ke-72 kita dapat kabar baik, dari hasil survey lembaga Internasional  yakni Gallup Law and Order menempatkan Indonesia ke dalam 10 negara teraman  untuk iklim investasi di dunia. Pemerintah Indonesia  menjamin   keamanan  para investor menanamkan modalnya  ," kata Jokowi (Joko Widodo) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (11/7). Jokowi pun meminta aparat keamanan untuk mempertahankan... Baca selengkapnya...

Polda Riau Memperingati HUT Bhayangkara ke-72 Beraneka Ragam Kegiatan
Jumat, 13 Juli 2018

KOPI, Pekanbaru - Memperingati Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-72, Kepolisian Daerah Riau menggelar syukuran di Aula Satbrimobda Polda Riau, bertempat Jl.K.H.Ahmad Dahlan – Pekanbaru, Rabu (11/7/2018). Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Riau , Wakapolda Riau Brigjen.Pol.Drs.HE.Permadi,SH,MH, Danrem 031 Wira Bima diwakili Kasrem 031 Wira Bima Kolonel Inf Asep Nugraha, SE, M.Si, Kabinda Provinsi Riau Marsma. TNI.Rakhman Haryadi, SA, MBA,... Baca selengkapnya...

INTERNASIONALYonif Raider 756/WMS Sergap KSB, Sita Se.....
13/08/2018 | Wawan Setiawan
article thumbnail

KOPI-JAYAPURA - Yonif Raider 756/WMS  yang tergabung dalam Satuan Tugas pengamanan Daerah Rawan (Satgas Pamrahwan) Kolaksops Rem 172/PWY, Kodam XVI [ ... ]



NASIONALLagi Kampus Uncen Tercoreng, Peserta PKK.....
14/08/2018 | Wawan Setiawan
article thumbnail

KOPI-Jayapura, Rektor Universitas Cenderawasih DR. Ir Apolo Safanpo ST MT menghadiri kegiatan pembukaan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru ( [ ... ]



DAERAHKisah Lucu: Larikan Duit Rp.1.9 Milyar W.....
30/07/2018 | Didi Rinaldo

KOPI, Bengkalis - Dalam peristiwa penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Wisma Sri Mahkota, Rumah Dinas Bupati Bengkalis jalan Antar [ ... ]



EKONOMIPemerintah Perlu Membuat Sistem Paramete.....
30/07/2018 | Arianto Goder

KOPI, JAKARTA - Dua minggu lalu BPS merilis persentase penduduk miskin Maret 2018 turun menjadi 9,82 persen. Terendah sepanjang sejarah dalam berbagai [ ... ]



HANKAMKunjungan Kehormatan Wakil Perdana Mente.....
21/07/2018 | Didi Rinaldo

KOPI, Jakarta - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengucapkan selamat atas keberhasilan Singapura dalam mengadakan pertemuan antara Presiden A [ ... ]



OLAHRAGAViral Medsos Rekaman Video Paspampres Ha.....
25/02/2018 | Didi Rinaldo

KOPI, Jakarta – Sebenarnya kegiatan ini bukan kegiatan kenegaraan. Kegiatan tersebut seremonial menyaksikan pertandingan Final antar dua kubu grup [ ... ]



POLITIKSeminar Politik GAPUT, GBKP Anti Golput.....
12/08/2018 | Wahyono Yono

KOPI, Jakarta - Melihat besarnya angka ketidakikutsertaan (Golput) dalam setiap Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh pemerintah (Pusat dan Daerah) d [ ... ]



OPINIPeran Strategis Puspiptek menuju Revolus.....
11/08/2018 | Harjoni Desky

Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) memiliki peran yang strategis dalam membawa bangsa Indonesia menuju Industri 4.0. Industri [ ... ]



PROFILViral Dua Orang Turis Wanita Asal Tio.....
15/07/2018 | Didi Rinaldo

KOPI, Malaysia - Rekaman Video Viral di media social Malaysia, dua orang turis wanita asal China/Tiongkok melakukan handstand atau berdiri dengan k [ ... ]



ROHANIKemenag Riau Resmikan Rumah Qur’an di.....
13/07/2018 | Didi Rinaldo

KOPI, Siak - Berdirinya Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP) di Kecamatan Bungaraya merupakan PTSP ke dua yang ada di Indonesia. Untuk di Kecamatan Siak [ ... ]



RESENSIHeboh Buku Fire and Furry Ungkap “ D.....
05/01/2018 | Didi Rinaldo

KOPI, Washington DC- Heboh buku Fire and Fury ungkap “Dapur Gedung Putih” Menjelang Pemilu Pilres Amerika Serikat . Dilansir dari The Guardian, R [ ... ]



CERPEN & CERBUNGKetika Gunung Juga Punya Cara.....
22/03/2016 | Anjrah Lelono Broto
article thumbnail

KOPI - Gunung memiliki cara sendiri untuk menunjukkan kediriannya. Gunung juga memiliki mulut dan lidah tersendiri untuk berbicara. Gunung adalah gunu [ ... ]



PUISIMenatap Rasa.....
07/06/2017 | Mas Ade

Masih di bulan Juni Angin mendatangi jendelaku Bisikkan rindu yang basah Oleh hujan bulan Mei Meski embun tetap nyenyak dalam tidurnya Mendekap s [ ... ]



CURAHAN HATIPengamat : Pecat Ndan Perwira Polri ya.....
14/07/2018 | Didi Rinaldo

KOPI, Pangkal Pinang – Beredar rekaman Video viral berdurasi 30 detik , di Media Sosial Grup WhatsApp di daerah Pangkal Pinang. Oknum Polisi P [ ... ]



SERBA-SERBIKetahuan “Totil” Dengan Wil, Kadis .....
30/07/2018 | Didi Rinaldo

KOPI, Langsa – Ditempat kerjanya, Aji Sulung menuturkan “ Wajar Pria suka dengan wanita seksi, cantik. Jangan lupa Pak Kadis ajak dong kami minum  [ ... ]



Copyright © 2008-2013 Pewarta Indonesia. All Rights Reserved.