Aceh dan Prestasi Demokrasi

0
22

Pewarta-Indonesia, Tanggal 8 Juli 2009 lalu adalah Pembuktian Demokrasi yang luar biasa bagi Aceh. Pembuktian bagi masyarakat Aceh sendiri maupun masyarakat luar bahwa Aceh pantas menjadi contoh demokrasi. Alasannya:
1. Terdapat partai lokal yang resmi diakui oleh negara, serta ikut berkompetisi dengan partai-partai nasional. Hal tersebut hanya terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan pemilu legeslatif tersebut berjalan sangat baik.

2. Pesta demokrasi berikutnya adalah pemilihan presiden. Di Aceh pemilihan presiden diakhiri dengan pemilihan presiden secara damai, tanpa lentingan suara senjata. Dan menariknya lagi, hasil pilpres tersebut cukup fantastis, yaitu 93 persen suara buat SBY-Boediono. 

Selanjutnya, prestasi lain yang diperoleh Aceh yaitu jumlah laporan pelanggaran di 33 provinsi dalam tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pemilihan Presiden 8 Juli 2009 kemarin sebanyak 539 kasus. Laporan dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam paling banyak masuk dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Koordinator Kelompok Kerja Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Wahidah Suaib, memaparkan hal tersebut dalam jumpa pers di kantor Bawaslu, Jakarta, Senin 13 Juli 2009 lalu. Dalam rinciannya, pelanggaran administrasi 401 kasus, pelanggaran pidana 67 kasus, dan pelanggaran lain-lain 71  kasus. “Sehingga totalnya adalah 539 kasus,” kata Wahidah.

Dari 401 kasus pelanggaran administrasi, yang sudah ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas adalah sebanyak 188. Pelanggaran administrasi paling banyak ada di Nanggroe Aceh Darussalam, yakni 77 kasus. Disusul Jawa Tengah dengan 54 Kasus, Jawa Barat 39 kasus, Jawa Timur, 28 Kasus, Sulawesi Tengah 26 Kasus, dan Sumatera Barat 23 kasus.

Inilah beberapa prestasi positif dan sedikit negatif yang dimiliki oleh Provinsi yang dipimpin oleh Irwandi. Tetapi secara umum Indonesia bangga dengan Aceh setelah konflik berkepanjangan dan tsunami mampu melaksanakan pesta demokrasi secara baik. (Hadesky)