Bangkrutnya Sebuah BUMN di Jepang

0
27
Pewarta-Indonesia, Suatu kali saya berkunjung ke sebuah sudut tempat di daerah Osaka, yang bernama Shin Imamiya, untuk mandi air panas. Tempat ini dikelola oleh perusahaan negara semacam BUMNnya Jepang. Setelah melewati lorong lorong gedung yang sangat besar dan megah namun sepi mirip kota hantu karena tidak berpenghuni akhirnya tiba sampai juga di tempat yang dituju. Aktivitas di tempat yang saya datangi ini cukup ramai, mungkin karena efek kota hantu yang saya lewati sebelumnya. Untuk ukuran pemandian air panas yang sangat digemari oleh kebanyakan orang Jepang, apalagi terletak di pusat kota, bisa dibilang sepi.
Tentu saya tidak bermaksud bercerita tentang pemandian air panas dan juga mandi ala Jepang di tulisan ini, namun tentang sebuah perusahanan (BUMN) di Jepang yang sekarat dan nyaris bangkrut. Dari kedua proyek besar itu kini hanya pemandian air panas saja yang masih bisa “bernafas”, sedangkan proyek satu lagi kini tidak ketahuan nasibnya. Semua ruangan dan kompek toko yang dibangun dengan biaya besar ini tidak laku terjual dan sebagian kecil yang terjual, pemilik tokonya memilih tutup permanen alias bangkrut. Kunjungan saya ke tempat ini membuat saya merenung, ternyata di negara mana pun ternyata sama saja, yang namanya perusahaan negara sepertinya susah untuk untung.. Alih alih menambah kas negara, untuk bisa sekedar bertahan dan balik modal saja sepertinya harus dilakukan dengan susah payah walapun sudah dibantu dengan subsidi dan kemudahan lain. Di beberapa tempat bangunan sejenis pernah juga saya lihat. Beberapa rekan saya berkomentar dengan nada serius “Tentu saja, mereka (mendirikan usaha) tidak memakai uangnya sendiri !” Sepertinya pendapat ini sama sekali tidak salah. Kasus dana hari tua yang dikelola perusahaan negara yang hilang tanpa bekas karena dipakai “berbisnis” dan masih banyak lagi contoh lainya sepertinya cukup membenarkan pendapat itu. Tentu tujuan awal mereka baik, bermaksud untuk “memutar” dana pasif yang ada agar menjadi lebih besar, namun alih alih menjadi lebih besar, yang ada malah sebaliknya. 
Kasus yang terjadi di Jepang ini sepertinya bisa dijadikan sebagai pelajaran yang baik bagi kita. bahwa tanpa basic dan sense bisniss yang kuat, usaha yang dijalankan pasti tidak akan bisa mendatangkan keuntungan apapun. Sekarang beralih ke kondisi tanah air tentang ribut ribut privatisasi dan penjualan BUMN yang lagi marak, kadang membuat saya ngeri karena kasusnya supertinya sudah sangat komplek. Nasionalisme, idealisme membela rakyat kecil, kepentingan politik dan juga emosi terlontar campur aduk tanpa titik temu.
Kasus ini cukup menarik membuat saya tertarik untuk ikut mendiskusikannya yang dimulai dengan satu pertanyaan dasar :”Apa itu BUMN ?” Tentu maksud saya bukan menanyakan singkatan BUMN itu sendiri yang saya yakin semua orang pasti sudah tahu. Setahu saya BUMN adalah badan usaha yang modal usahanya seluruh atau sebagian dimiliki oleh negara. Badan usaha ini di bagi lagi menjadi 2 jenisnya yaitu Persero dan Perum. Persero adalah perusahaan yang modal usahanya terdiri dari saham (seluruh atau minimal 51% milik negara) dan didirikan untuk tujuan mencari keuntungan sedangkan Perum adalah kebalikanya yaitu lebih ke arah pelayanan publik dan juga tidak terbagi atas saham. Jadi arti dari BUMN (selanjutnya saya sebut perusahaan negara) menurut pemahaman saya, terutama untuk kategori yang pertama yaitu Persero, tidak lebih dari perusahaan biasa atau usaha dagang biasa. Asal ada uang (modal) jangankan satu, puluhan bahkan ratusan BUMN pun bisa dibuat dengan mudah sedangkan yang susah adalah memelihara dan membesarkanya. 
Jadi tentu saja saya sedikit bingung kenapa ada kata “nasionalisme” juga dilibatkan di dalamnya. Kasus seperti ini sepertinya hanya umum terjadi di negara yang mengalami “krisis nasionalisme” yang mudah mudahan belum terjadi di negara kita. Jadi hendaknya antara Persero dan Perum tidak dicampur adukkan. Kalau bisnis dan nasionalisme dicampur adukkan maka situasinya menjadi cendrung panjang apalagi faktor emosi juga dilibatkan di dalamnya. Nasionalisme memang penting, namun hendaknya tetap didudukkan atau diposisikan pada tempat yang lebih sesuai. Jadi dalam kasus ini saya berpendapat lebih cocok untuk menggolongkannya sepenuhnya sebagai kasus bisnis semata.
Harapan terkahir mudah mudahan pendapat saya tentang “Perusahaan apapun yang dikelola oleh negara akan cendrung rugi” adalah salah sama sekali.
 
Image: google.co.uk