Citizen Journalism, [semestinya bisa] Menembus Hegemoni Institusi Pers

0
30

[1]

Deklarasi Hak Azasi Manusia PBB, pasal 19:

Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan menyatakan pendapat; hak ini meliputi kebebasan memiliki pendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima dan ikut ambil bagian dalam kegiatan informasi dan gagasan melalui setiap macam media dan tanpa memandang batas wilayah.

[2]

Beberapa definisi:

right to know: setiap orang (warga masyarakat) mempunyai hak yang sama untuk mengetahui.

right to expression: demikian pula setiap orang (warga masyarakat) mempunyai hak yang sama mengekpresikan pikiran dan pendapatnya.

public issue: segala kejadian (fakta) yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan negara (penguasa).

public opinion: respon pro dan kontra warga masyarakat terhadap masalah publik yang bersifat aktual.

public fact: kehidupan (wajar/apa adanya) warga masyarakat.

[3]

Dengan demikian setiap warga masyarakat secara normatif mempunyai hak berpendapat terhadap apa yang terjadi disekitarnya, sekaligus mempunyai hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengetahui apa yang terjadi.

Hak ini dijamin secara universal sebagaimana dalam kutipan [1] diatas. Sifat universal dari norma ini memberikan urutan dari hak-hak manusia, dimulai dari yang bersifat azasi yang melekat pada diri (person) manusia, disusul hak manusia dalam lingkup keluarga, kemudian dalam lingkup suku (etnis), baru kemudian dalam lingkup nasional.

[4]

Masalah: Pers memonopoli proses penyampaian informasi. Sehingga yang terjadi adalah monopoli dalam alam pikiran dan pendapat dalam masyarakat. Kekuasaan monopoli ini dapat bersumber dari birokrasi negara, kekuatan modal, atau pun komunalisme masyarakat.

Dalam kondisi ini terjadi pemaksaan kepentingan ke dalam informasi. Jadilah informasi yang sampai ke masyarakat adalah pengabaian terhadap kebenaran dari sifat empiris fakta yang sebenarnya menjadi dasar informasi. Disinilah ditemukan bias kebebasan pers. Semestinya kebebasan harus diletakkan dalam definisi bebas dari kekuatan luar dan sekaligus bebas untuk menggunakan haknya.

Berarti pers semestinya harus bermusuhan dengan ideologi kekuasaan dan alam pikiran yang mengikutinya (irasionalitas).

[5]

Media massa khususnya media pers sebenarnya berfungsi sebagai person pada tataran institusional, yaitu dalam keberadaannya sebagai bagian (warga) dari suatu institusi sosial (politik, ekonomi dan kultural). Sebab kalau dibuat urutan proses komunikasi bagi seseorang, hirarkinya dimulai dari komunikasi intrapribadi – antarpribadi – intrakelompok – antarkelompok – institusi – media massa.

Jadi fungsi pers dalam menyediakan informasi tidak terlepas dari keberadaannya sebagai institusi sosial, yang dilekatkan dengan fungsi yang harus dijalankannya dalam sistem sosial. Keberadaan pers dalam sistem sosial ini melahirkan pengelola media sebagai aktor sosial. Pada titik inilah lahir informasi yang objektif (faktual) dan subjektif (rekayasa).

[6]

Persoalannya: Seberapa besar warga masyarakat dalam sistem sosial itu, yang memerlukan informasi faktual. Kebanyakan warga lebih menikmati informasi hiburan daripada news. Dorongan ini membentuk pembiasaan dinamika sosial warga terhadap kehidupan luar dirinya. Sehingga kebutuhan akan informasinya akan terformat. Akhirnya peran sosialnya dijalankan tanpa dunia empiris objektif.

Kekuasaan yang hegemonik pada dasarnya menyebabkan seseorang tidak memerlukan infromasi faktual, sebab keputusan-keputusan dapat dijalankan secara instruksional bersifat paksaan.

[7]

Sifat hegemonik dan korporatis ini selanjutnya melahirkan politik pemberitaan media. Informasi dikemas sebagai strategi media dalam meliput peristiwa, memilih, dan menampilkan fakta serta dengan cara apa fakta itu disajikan, yang pada akhirnya merekonstruksi peristiwa.

Disinilah lahir politik pemaknaan. Pers tidak lagi mereproduksi peristiwa, melainkan menentukan realitas melalui pemaknaan dengan bahasa yang terpilih. “Pemecatan” diganti dengan “pemutusan hubungan kerja”, “penggarap liar” untuk mendefinisikan petani penggarap bukan pada lahannya, “relokasi” untuk pemindahan paksa sebuah komunitas warga.

Pers terpola untuk mencari sumber statement dari penguasa. Sementara yang ditonjolkan tindakan merusak dari kaum marjinal yang sebenarnya yang dirugikan. Ketika buruh pabrik melakukan demonstrasi menuntut hak, yang disorot kamera adalah kemacetan yang diakibatkan oleh demonstrasi tersebut. Sementara statament dikutip dari pemilik pabrik yang rugi sekian ratus juta dalam sehari akibat demonstrasi tersebut.

Pola semacam ini pada akhirnya membentuk opini, bahwa selalu saja warga yang bersalah, penguasa yang benar. Padahal fakta yang sebenarnya tidak demikian. Tetapi itulah yang telah terformat selama ini. Karena media massa berada dalam hegemoni sebagai institusi pers yang mengemban politik pemberitaan.

[8]

Seharusnya media mempunyai peran yang besar dalam mendefinisikan realitas. Disinilah kekuatan Citizen Journalism bisa mengambil peran. Dengan independensinya seharusnya jurnalisme warga dapat menyuarakan fakta yang sesungguhnya.

Buruh yang berdemonstrasi itu dapat menyampaikan informasi yang sesungguhnya dari apa yang mereka perjuangkan. Langsung dari dirinya sendiri sebagai sumber. Dan ini dapat menjadi counter attack bagi media massa yang hanya berpihak pada kepentingan dominan.

Dengan format yang sama, seorang warga RT dapat memberitakan kritikannya terhadap Ketua RT nya yang selama ini tidak mendapat tanggapan.

[9]

Masalah: Seberapa banyak warga yang punya kemampuan untuk itu?. Dan kalaupun ada, seberapa besar kesempatan mereka mengakses media?

[10]

Dan jika pun dia dapat mengakses media, media bukanlah saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Jadi, dapatkah media citizen journalism semacam Pewarta Indonesia dot com dapat menjembatani persoalan ini? Setidaknya dalam pertanyaan ideal dari judul diatas, “dapatkah jurnalisme warga menembus hegomoni institusi pers?”

Saya tunggu tanggapan pengerak jurnalisme warga indonesia, yang salah satunya tercatat dengan nama Wilson Lalengke atau Wimar Witoelar.