Di Indonesia, Sekarang Bukan Saatnya untuk Tenang-tenang Saja

0
25

Oleh: Brian Hanley*)

Pewarta-Indonesia, Jakarta, Indonesia – Pada 8 Juli ini Indonesia menggelar pemilihan presiden langsung yang kedua sejak demokrasi benar-benar diterapkan di negeri ini tahun 1998. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, yang lebih dari 240 juta, Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dan negara dengan masyarakat Muslim terbesar di dunia. Taruhannya tinggi.

Ekstremisme keagamaan tetap menjadi perhatian penting rakyat Indonesia, dan juga dunia, seperti ditunjukkan oleh terbongkarnya sebuah jaringan teroris di Palembang, Sumatera Selatan, baru-baru ini. Sepuluh orang telah terbukti bersalah membunuh seorang guru yang beragama Kristen dan bersekongkol untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap warga sipil lainnya di Indonesia.

Kasus ini menggambarkan betapa relatif mudahnya sekelompok anak muda bisa direkrut dan dimotivasi untuk ikut serta dalam kekerasan, namun juga menggambarkan komitmen pemerintah Indonesia untuk mengatasi terorisme.

Jawa, yang merupakan pulau terpadat di negara ini, dengan lebih dari 130 juta penduduk, adalah daerah yang perlu mendapat perhatian khusus.

Organisasi Jemaah Islamiyah, sering disebut sebagai “Al-Qaeda Indonesia” lantaran model pengkaderannya dan perannya dalam bom Bali pada 2002 dan 2005, telah membangun sebuah industri penerbitan yang lumayan berkembang, guna merekrut pengikut-pengikut baru yang akan melanjutkan agendanya mendirikan kekhalifahan dunia yang menyatukan seluruh negara Muslim.

Target: Jutaan Pemuda di Seluruh Indonesia

Dari Aceh, di mana nilai-nilai Islam telah masuk dalam hukum lokal, yang memunculkan beda pendapat di antara penduduk Aceh yang beragam; hingga Sulawesi Tengah, di mana umat Kristiani dan Muslim telah terpolarisasi sejak kekerasan memorakporandakan daerah itu beberapa tahun silam; hingga Papua, di mana orang Kristen dan penganut animisme siap beradu kekuatan dengan orang Islam demi mempertahankan sebuah “pulau Kristen di tengah negara Islam”, ketegangan antar pemeluk agama sangat berpotensi menghambat upaya pembangunan di Indonesia.

Radikalisasi rawan terjadi khususnya di penjara, universitas, dan pesantren. Para pengkader ekstremis menanamkan ketidaksenangan terhadap pemerintah dan Barat di kalangan anak muda, dan memanfaatkan kemarahan mereka untuk menyebarkan nilai-nilai radikal, yang dikemas sebagai satu-satunya ajaran Islam otentik.

Masalahnya tampak tampak serius. Tapi banyak kelompok tengah bekerja menanggulanginya.

Beberapa organisasi masyarakat di Indonesia tengah bekerja mengembangkan toleransi, pluralisme dan pemahaman agama melalui pendidikan, media, dan kegiatan penyadaran masyarakat di daerah-daerah paling rawan di Indonesia.

Ini mencakup penyusunan kurikulum di berbagai pesantren dan universitas untuk mengajarkan kesesuaian Islam dengan hak asasi manusia dan pluralisme agama kepada para santri/mahasiswa, akademisi, jurnalis dan tokoh agama.

Pemerintah juga tengah bekerja memerangi radikalisme di beberapa tempat yang paling bermasalah. Departemen Hukum dan HAM misalnya, telah memprakarsai proyek-proyek inovatif untuk melawan dan mencegah radikalisasi di penjara, melalui perpaduan pelatihan agama dan manajemen konflik bagi para pegawai, penjaga, dan penghuni penjara.

Dengan adanya belasan ribu anak muda yang “meradikalkan diri” lewat internet—akses ke situs-situs radikal meningkat pesat di Indonesia—maka amatlah penting bagi presiden yang akan datang untuk mencegah ekstremisme mengakar dengan mendukung media yang inovatif dan prakarsa-prakarsa dialog di tingkat akar rumput yang dimaksudkan untuk rekonsiliasi nasional dan pengurangan kekerasan.

Masyarakat internasional juga bisa lebih membantu membendung meningkatnya gelombang radikalisme. Bantuan pembangunan, dukungan teknis kepada media Indonesia yang baru tumbuh (pilar keempat demokrasi), studi dan pertukaran antarbudaya, serta dukungan penciptaan perdamaian jangka panjang untuk menghimpun masyarakat yang sangat beragam dan menyembuhkan luka akibat tahun-tahun penuh kekerasan di daerah yang terjangkit konflik; semunya sangatlah dibutuhkan.

Secara bersama-sama prakarsa-prakarsa ini akan membantu Indonesia mewujudkan seluruh potensinya sebagai masyarakat modern dan majemuk.

Semua indikasi memang menunjukkan bahwa presiden yang sedang bertugas akan menang dalam pemilihan kali ini, seperti yang tercermin dari keberhasilan Partai Demokrat pada pileg April lalu yang berlangsung damai.

Namun, terlepas siapa yang menang, pemerintahan yang akan datang harus lebih kuat dalam menghadapi ekstremisme dan kekerasan keagamaan, dalam semua bentuknya, dan akan membutuhkan dukungan kalangan masyarakat sipil di Indonesia untuk menghadapi tantangan-tantangan ini.

Sewaktu kunjungannya ke Jakarta Februari lalu, Menteri Luar Negeri Hillary Clinton menyatakan bahwa “jika Anda ingin tahu bagaimana Islam bisa bersanding dengan demokrasi, kemodernan dan hak-hak perempuan, pergilah ke Indonesia.” Ia benar dalam mengemukakan Indonesia sebagai teladan bagi dunia Muslim. Namun, sekarang bukanlah saatnya untuk tenang-tenang saja.

*) Brian D. Hanley ialah direktur Search for Common Ground Indonesia

Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews)