Ekonomi Aceh Sekarat, Petinggi Sikat Uang Rakyat

0
76

                                                               Pewarta-Indonesia, Saat Aceh sedang giat- giatnya meminta bantuan tetapi yang terjadi malah segelintir pihak juga sangat giat menghambur-hamburkan uang rakyat.

Manusia, masyarakat, bangsa dan pemerintah adalah satu kekuatan yang saling mengikat antara satu sama lainya di dunia, bahkan sudah wujud sejak Adam diciptakan oleh Tuhan. Aceh tentunya juga memiliki apa yang dimiliki oleh negara-negara lain di dunia, punya bangsa, tanah dan pemerintah, akan tetapi dalam hubungan kesehariannya antara bangsa dan pemerintah masih dilihat belum begitu intim.


Hubungan antara rakyat Aceh dengan pemerintahnya masih sebatas pekerja dengan Juragan (pengusaha), artinya kuli tidak berhak perintah Juragan, sementara juragan punya kuasa penuh untuk menghalau kuli.
Tidak pernah bercermin pada negara maju di mana pemerintah adalah pelayan rakyat. Kalau sikap ini terus dipertahan kan maka mimpi banyak orang agar Aceh berubah ke arah yang lebih baik sulit di prediksi, kapan?

Endehoi Anggota Dewan

Kepergian anggota DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) ke luar negeri termasuk ke Mesir dan ke negara lainnya secara beramai-ramai dengan merambah uang rakyat yang menurut serambinews mencapai 3,45 miliar rupiah, merupakan salah satu jurang yang jelas bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh memang terpisah jauh dari Rakyat. Dan ini merupakan kegagalan yang tersendiri bagi seluruh rakyat Aceh yang sedang mendambakan perhatian dari seluruh dunia untuk Aceh.

Bahkan Serambinews, memuat penyesalan Askhalani terhadap tindakan Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar yang memberikan rekomendasi permohonan izin ke Mendagri untuk kegiatan kunker LN tersebut. “Tindakan Wagub yang memberi rekomendasi juga setali dua uang dengan wakil rakyat yang tidak memiliki rasa kepedulian pada masyarakatnya,” pungkasnya. (Askhalani merupakan Pjs Koordinator GeRAK Aceh).

Nah keterlibatan Nazar sebagai Wakil Gubernur (Wagub) dalam hal ini akan terlihat adanya unsur kesengajaan terhadap penghamburan uang rakyat, dan ini akan berdampak pada lemahnya posisi pemerintah Aceh dalam melakukan pengawalan uang rakyat demi untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri.

Sudah sangat di perlukan perhatian kusus rakyat Aceh terhadap kinerja Pemerintah dan Dewan jika rakyat mendambakan kehidupan yang sejahtera.. Sekarang bukan saatnya pemimpin Aceh yang naik mobil mewah, seluruh rakyatnya harus bangga sekalipun periuk kosong di dapur.

Menaggapi Aceh yang runyam karena konflik, rakyat telah menebusnya dengan memberi kekusaan penuh kepada Pemerintah Independen Pimpinan Irwandi-Nazar sebagai motor penggerak rakyat ke arah yang lebih baik, tidak untuk dibuai lewat isu atau propaganda yang layaknya main kucing-kucingan (Meuén pét-pét) saat dalam perang dulu.

Intinya rakyat mau hidup sejahtera dan adil, tidak hanya untuk ekonomi tapi juga hukum dan sebagainya. Kembali kita kepada anggota dewan yang ke Mesir. Salah seorang warga Aceh Mesir yang di hubungi penulis melalui Yahoo Messenger, yang tidak ingin namanya di tulis mengatakan “baroesa nyang hadir 20 droe nyan sebagoe tahormati ureng ciek manteng” (Kemaren itu yang hadir 20 orang untuk menghormati orang tua saja, “adat Aceh ken meunan, man ka troeuh kunoe kiban ciit lom” (Adat Aceh kan begitu, sudah sampai di sini bagai mana lagi), “nyang salah sebetoi jieh di Aceh, kepue jak peuleuh kunoe” (Yang salah sebenarnya di Aceh, kenapa sampai melepaskan ke sini).

Lain Lagi di Pasé

Kasus bobolnya uang pemerintah kabupaten (pemkab) Aceh Utara yang di tempatkan di Bank Mandiri Jelembar sebanyak Rp 220 miliar. Isu bobolnya uang rakyat ini merupakan rentetan pahit yang akan menular pandangan negatif terhadap Aceh oleh masyarakat dunia Internasional. Apalagi jika terbukti yang melakukan nantinya orang-orang yang punya kekuasaan dalam pengambilan kebijakan di Aceh utara.

Sekalipun demikian diharapkan semua pihak dapat mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak terlalu memojokan dulu Bupati Aceh utara, karena belum terbukti ia bersalah secara hukum. Lagi pula buruknya penilaian terhadap beliau tidak terlepas dari kemungkinan adanya upaya penggiringan dari musuh-musuh politik Ilyas Pase yang ultranasionalis.

Namun apapun alasannya kasus ini adalah sesuatu yang tak sedap dan memalukan sekali. Apa lagi Aceh Utara di pimpin oleh sosok pejuang yang seketika sebelum di nobatkan di tampuk pimpinan, sangat rajin meniup serunai, akan membangun Aceh Utara dengan sebaiknya.

Bireuen Tak Mau Ketinggalan

Kecendrungan Bupati Bireuen untuk membangun kantor kerja barunya yang mewah di Cot Gapu, terindakasi telah menafikan hak-hak orang kampung (Hak ureng Gampong) untuk memiliki fasilitas hidup yang layak dan memadai, sebut saja jalan kampung yang masih becek yang merupakan salah satu fasilitas umum yang tak dihiraukan oleh kepemerintahan Nurdin Ar-Busmadar. Permintaan Gubernur supaya dana kerjanya sebesar 68 miliar rupih tidak diaudit BPK yang di lansir serambinews.com pada 1 Juni 2009 juga turut menjadi satu cermin kumuh untuk Aceh.

Melihat semakin bergentayangannya tangan-tangan juragan yang yang rajin menguras harta rakyat menjadi sebuah pertanyaan yang tidak gampang di jawab. Mengapa setelah perang reda, manusia kembali lagi pada sistem lama?Mengapa jalan ke istana terus di benahi, tapi jalan ke kubur syuhada di kampung-kampung semakin semak dan penuh ilalang?. Menilai kerja orang dengan sembarangan adalah sesuatu yang mudah, bahkan di takuti ada yang terlalu mudah untuk mengambil kesimpulan, sehingga perang kadang kala menjadi harga dari sebuah jawaban penting.

Perang memang tidak boleh di elakkan ketika orang sudah tiba pada ujung kebencian dengan sistam yang ada, Apalagi hingga hari ini belum ada kabar tentang adanya pabrik senjata di dunia yang gulung tikar. Tidak mustahil penyerahan dan pemusnahan senjata (decommissioning) yang telah di lakukan di Aceh hanya cukup untuk Martti Ahtisaari raih Nobel di Oslo pada 10 December 2008 yang lalu.

Saya melihat pemerintah Aceh terlalu bermain-main dengan damai, banyak hal yang bisa mereka lakukan, tapi mereka tak buat. Sering di dengar dari orang yang sudah berada di tahta mengatakan, Aceh baru lepas dari konflik tentu sulit untuk dibangun dalam seketika, saya kira alasan ini sangat tidak memadai untuk mengkelabui rakyat yang sudah sarat dengan berbagai persoalan.

Kebersamaan dan keakraban bisa saja di bina di Aceh untuk menyelamatkan inti perdamaian. Di antara yang lebih utama adalah mengumpulkan tokoh-tokoh Kampung (Gampöng), kata kanlah Keuchiek setidaknya sekali meuduek (duduk) untuk satu mukim atau sagoe atau Kecamatan untuk menemui apa yang sangat di perlukan di linkungan mereka.

Penulis mengira pemerintah sudah pasti akan menemukan jawaban yang di perlukan untuk merajut ukhwah, kebersaman dan saling memiliki. Jika membuat jalan lebih utama bagi mereka, maka pemerintah harus buat jalan, jika irigasi yang di perlukan kenapa tidak buat irigasi, jadi sudah pasti rakyat senang punya pemerintah yang peduli dan prihatin.

Di Aceh Tengah Lain Cara Bohongi Rakyat

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko) menggugat Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Bupati Aceh Tengah atas dugaan rekayasa jumlah pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 9 April 2009 lalu. Rekayasa jumlah pemilih menurut Jang-Ko dilakukan untuk menambahkan kursi di Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah dari 25 menjadi 30 kursi lansir harian-aceh.com.

Nah, setelah meneliti beberapa aspek terhadap kinerja pemerintah Aceh secara keseluruhan tak ubahnya seperti bongkar atap rumbia pasang atap lipah. Minta maaf kepada orang-orang yang dekat dengan pemerintah dan menerima berbagai kemudahan selama ini.

Janganlah abaikan kepercayaan rakyat hanya karena berencana tak naik lagi sebagai caleg (calon legislatif) atau Eksekutif dalam pemilihan umum yang akan datang, tapi berbuat baiklah semasa jabatan dan kemampuan untuk berbuat itu ada. Rakyat Aceh perlu dibangun dengan segenap upaya yang ada, agar mereka bisa menikmati kehidupan ini dengan sebenar-benarnya. Sangatlah tidak wajar kalau melihat orang Aceh masih ada yang terpaksa numpang hidup di rángkáng (gubuk kecil) milik orang, sementara mereka di sebut punya pemerintah yang baik dan negeri yang kaya.

Pemerintah sudah sepapatutnya berbagi rasa dengan rakyatnya agar rakyat menghormati pemerintah yang ada, lagi pula kedamaian Aceh yang sudah digapai saat ini adalah hasil keringat rakyat, jadi sungguh tidak memadai jika hasil keringat rakyat tidak dihargai selayaknya. Tentu tidak terpuji kalau tiba-tiba di bibir rakyat harus selalu berkata ”Aceh minta di Bantu, uang yang ada di hambur-hamburkan!”  (**)

 

Penulis Adalah Aktivis World Achehnese Association (WAA) berdomilisi di Denmark