Keputusan MK dan Kepastian Hukum

0
18

Pewarta-Indonesia, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sekali lagi menambah bukti empiris tentang kinerja mereka yang tidak memuaskan dalam menyelenggarakan Pemilu 2009. Pekan lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih DPR karena prosedur dan mekanisme penetapannya keliru dan tidak sesuai dengan UU No 10/2008 tentang Pemilu.

Kekeliruan KPU terjadi pada penetapan perolehan kursi tahap ketiga, yakni dengan menghitung sisa suara yang ditarik ke provinsi, hanya dari daerah pemilihan yang punya sisa kursi. Padahal, menurut MK, UU Pemilu menyebutkan penentuan kursi sisa harus dilakukan dengan menarik seluruh sisa suara dari seluruh daerah pemilihan. Kekeliruan KPU dalam menafsirkan UU Pemilu telah membuat 16 calon anggota legislatif yang semula diputuskan KPU mendapatkan kursi di DPR, termasuk salah satu di antaranya Ketua DPR Agung Laksono, berdasarkan keputusan MK harus kehilangan kursi.

Itulah gambaran, yang sekali lagi harus dikatakan, mengenai buruknya kinerja KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Bahwa setelah berbagai kekacauan dan kekeliruan lain yang telah dibuat KPU sejak jauh sebelum pemilu legislatif, KPU terus saja membuat kekeliruan-kekeliruan baru. Semestinya, KPU belajar dari demikian banyak ketidakberesan yang telah dilakukan. Bukan menambah persoalan baru. Namun, itulah kenyataan yang harus diterima mengenai KPU pada Pemilihan Umum 2009. Akan tetapi, terlepas dari berbagai persoalan, KPU bukannya tidak memiliki segi positif sama sekali.

Terkait dengan keputusan MK tentang pembatalan penatapan perolehan kursi dan caleg terpilih, sikap KPU patut diapresiasi. Dengan menyatakan akan mematuhi dan siap melaksanakan keputusan MK, KPU telah bersikap kooperatif dan realistis. Bila tidak, itu akan memperumit masalah dan memicu persoalan baru. Padahal, pemilihan presiden tidak lama lagi akan berlangsung. Sebuah pekerjaan besar pun menunggu KPU. Keputusan MK tentang pembatalan penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih DPR memang harus dilaksanakan KPU.

Selain merupakan keputusan tertinggi dalam penyelesaian sengketa pemilu, keputusan MK itu harus dilaksanakan untuk menjamin tegaknya kepastian hukum. Karena itu, sudah tepat bila KPU tidak memperpanjang perkara dan bersikap proaktif dengan segera melaksanakan ketetapan yang telah diputuskan MK. Para pihak yang terkena dampak dari keputusan MK juga sudah seharusnya mampu bersikap arif. Sekalipun kecewa dan tidak puas karena gagal menjadi anggota DPR, keputusan MK harus ditaati dan dilaksanakan.

Karena itu, demi kepastian hukum, para caleg atau partai yang perolehan kursinya di DPR RI tergusur juga harus mampu bersikap legowo. Dengan belajar dari keputusan MK dan kekeliruan KPU, ke depan seharusnya DPR dan pemerintah tidak membuat undang-undang politik yang berisi pasal-pasal yang remang-remang, yang multitafsir. Buatlah semua pasal dalam undang-undang politik lebih tegas dan lugas sehingga terang benderang bagi siapa pun. (MI Online)