Kota Tangerang Selatan untuk Siapa?

0
40

Oleh: H. Achmad Suwandhi, SH, warga Serpong Utara Kota Tangerang Selatan

Menyambut Satu tahun Terbentuknya Kota Tangerang Selatan

Pewarta-Indonesia, Tanpa terasa setahun sudah usia Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Sebuah kota yang lahir sebagai daerah otonom baru berdasarkan UU no 51 tahun 2008 yang ditandatangani Presiden RI tanggal 28 Nopember 2008. Pada tingkat nasional, Kota Tangsel lahir ditengah kontroversi terhadap kebijakan maraknya pembentukan daerah otonom baru. Kontroversi ini muncul disamping karena jumlah usulan daerah otonom baru yang begitu banyak, juga karena hasil evaluasi menunjukkan bahwa 60 % daerah otonom baru terbukti gagal sebagai daerah otonom. Lalu, bagaimana dengan Kota Tangsel?

Secara normatif, indikasi gagal atau berhasilnya suatu daerah otonom baru dapat dilihat semenjak lahirnya daerah otonom baru yang bersangkutan. Hipotesanya adalah jika suatu daerah otonom baru layak atau memenuhi syarat (yang secara formal diatur menurut PP 78 th 2007) yaitu syarat administrasi, teknis, dan fisik kewilayahan, maka daerah otonom baru dimaksud diprediksi akan berhasil.

Proses lahirnya Kota Tangerang Selatan saat itu diwarnai dengan tarik menarik antara penggunaan PP 78 secara penuh atau sebagian, hal ini terjadi karena masih dalam masa transisi. Jika menggunakan persyaratan beradasarkan PP 78 secara penuh, diperkirakan akan banyak daerah otonom baru yang masih dalam proses pembahasan akan gugur. Data dalam indikator yang ditentukan berdasarkan PP 78 menunjukan bahwa Kota Tangerang Selatan layak dan memenuhi syarat secara administratif, teknis dan fisik kewilayahan.

Berdasarkan hal ini, sesuai dengan hipotesa diatas maka Kota Tangerang Selatan dimungkinkan dapat berhasil menjadi daerah otonom baru. Kriteria berhasil yaitu mampu menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan rumah tangganya sendiri, untuk menghantarkan kepada kondisi masyarakat yang lebih sejahtera, tenteram, adil dan makmur.

Hipotesa tersebut perlu diuji kebenarannya, dengan kata lain persyaratan menjadi daerah otonom baru adalah langkah awal yang harus diikuti oleh langkah-langkah berikutnya. Jika salah menentukan langkah, maka tujuan akan sulit dicapai. Persyaratan adminsitratif, teknis dan fisik kewilayahan adalah merupakan sebuah modal, yang jika salah dalam mengelolanya maka modal tersebut tidak akan menjadi sesuatu yang bermakna atau sia-sia.

Bagaimana Mengelola Kota Tangerang Selatan?

Sistem birokrasi, yang dimanifestasikan dalam bentuk organisasi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan dan Kantor, yang sering disebut perangkat daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah garapan pertama bagi siapapun yang akan mengelola suatu daerah otonom baru. Melalui birokrasi ini maka semua kebijakan pemerintah daerah yang diharapkan mengartikulasi kepentingan publik dapat diimplementasikan. Birokrasi juga menjadi personifikasi dari pemerintah daerah, dan pemerintah daerah menjadi personifikasi dari suatu daerah otonom.

Pengelolaan yang tepat terhadap birokrasi menjadi pintu masuk yang baik bagi kebijakan-kebijakan berikutnya dalam mencapai predikat daerah otonom yang berhasil. Reformasi birokrasi yang dituntut publik selama-ini sesungguhnya dapat menemukan momentumnya pada daerah otonom baru. Karena pada daerah otonom baru akan lebih sedikit dibebani permasalahan sebagai akibat warisan masa lalu. Pada daerah otonom baru akan lebih mudah memilih orang baru dan membentuk lembaga baru.

Dalam persepektif membangun birokrasi ini maka ada 3 (tiga) hal/level yang perlu dicermati untuk dilakukan pembenahan. Pertama; Pembenahan pada tingkat sistem, yaitu pembenahan yang bersifat mendasar, menyangkut permasalahan yang kompleks yang jika dilakukan akan berdampak besar dan strategis. Perubahan sistem pemerintahan daerah adalah contoh pembenahan pada tingkat sistem. Perubahan dari sistem pemerintahan daerah yang sentralisasi kearah sistem pemerintahan yang cenderung desentralisasi memberikan peluang yang terbuka bagi lahirnya sebuah daerah otonom yang berhasil.

Kewenangan yang demikian berdasarkan konsep otonomi daerah menjadi sumber daya yang strategis untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Peluang yang terbuka ini semakin bermakna ketika bertemu dengan momentum lahirnya daerah otonom baru. Sebuah daerah baru yang dihipotesakan dapat menjadi daerah otonom yang berahasil karena kelayakannya, tentu akan lebih mudah dibentuk sebuah cetak biru (blue print) yang dapat dijadikan landasan bagi aktifitas berikutnya.

Namun, kemudahan ini juga mengandung kerawanan, karena jika salah dalam mebuat cetak biru maka akan sulit diharapkan aktifitas yang benar berikutnya. Kesalahan dalam merumuskan cetak biru sangat mungkin akan menyulitkan orang berikutnya dalam pengelolaan daerah otonom baru.

Kedua; Pembenahan pada tingkat institusi, yaitu perbaikan pada aspek kelembagaan, aspek proses manajemen serta tatakerja. Pembentukan perangkat daerah menjadi aktifitas strategis yang perlu dilakukan secara cermat. Jumlah dan jenis Dinas, Badan dan Kantor yang dibentuk harus benar-benar berdasarkan urgensi sesuai dengan kewenangan yang diserahkan kepada daerah dan potensi serta karakteristik daerah. Pembentukan yang hanya mengutamakan aspek legalitas yaitu sekedar memenuhi perundang-undangan harus dihindari. Skor yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD tidak harus ditelan mentah-mentah.

Harus ada parameter lain yang digunakan yaitu berdasarkan urgensinya serta moral. Pembentukan lembaga perangkat daerah yang cenderung besar akan mengesankan lebih karena memperbanyak jabatan, sehingga lebih banyak orang yang dapat ditampung. Hal ini tidak saja membuat inefisiensi, tetapi juga secara moral sulit dipertanggungjawabkan, karena biaya yang timbul dibebankan kepada APBD yang nota bene adalah uang publik. Agenda publik yang seyogyanya perlu direspon, menjadi kurang bermakna karena hiruk pikuk pelantikan pejabat untuk menduduki posisi dalam organisasi yang dibentuk sedemikian besar. Sehingga pada fase ini tidak salah jika muncul pertanyaan, daerah otonom baru untuk siapa?

Ketiga: Pembenahan pada tingkat individu, yaitu pemilihan personil yang menduduki jabatan dalam birokrasi berdasarkan kompetensi, dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan yang dibutuhkan. Sebagai daerah otonom baru, Kota Tangerang Selatan memiliki momentum yang baik untuk memilih pegawai dan pejabat yang terbaik, terdapat ruang yang lebih leluasa untuk melakukan itu karena semua jabatan adalah baru. Kriteria pejabat yang memiliki kompetensi, integritas serta komitmen yang tinggi dimungkinkan dapat dipenuhi.

Rekrutmen PNS menjadi sangat strategis untuk dilakukan secara baik. Animo masyarakat yang begitu besar untuk menjadi PNS adalah peluang untuk dapat menghasilkan PNS yang terbaik pada setiap bidang yang dibutuhkan. Diantara ribuan pendaftar PNS tidak akan kesulitan untuk menjaring ratusan orang yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Kesalahan dalam rekrutmen akan berakibat fatal, karena kesalahan dalam memilih orang akan berdampak selama puluhan tahun, karena permasalahanya akan dirasakan selama pegawai yang bersangkutan bertugas sampai dengan pensiun.

Seringkali godaan berbagai kepentingan bisa sangat mengganggu dalam proses rekrutmen ini. Misalnya kepentingan kelompok, kepentingan yang bersifat finansial sampai dengan kepentingan politik. Memang, dalam setiap kebijakan tidak mungkin sepenuhnya steril dari berbagai kepentingan, namun akomodasi yang berlebihan dan bersifat masif tentu akan menjauhkan upaya membangun birokrasi yang profesional.

Gugatan terhadap fenomena tersebut akan semakin bertambah jika digunakan ukuran moral. Masuknya orang-orang yang tidak layak dari aspek kompetensi, integritas dan moral karena akomodasi berbagai kepentingan tadi, secara otomatis akan menutup peluang orang yang sebenarnya layak dari aspek kompetensi, integritas dan komitmenya. Secara moral hal ini akan mengganggu rasa keadilan bagi orang yang bersangkutan, dan secara moral pula hak publik untuk dapat dilayani oleh pegawai yang terbaik akan terabaikan. Kesimpulan dari uraian diatas, bahwa Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom baru memiliki peluang untuk menjadi daerah otonom yang berhasil karena proses pembentukanya memenuhi aspek kelayakan.

Pengelolaan selanjutnya menjadi variabel penting yang akan mempengaruhi proses menjadi daerah otonom yang berhasil. Salah kelola karena akomodasi kepentingan kelompok serta politisasi birokrasi secara administrasi akan menghambat proses pemerintahan dan secara moral akan mengurangi hak publik sebagai pihak yang seharusnya menerima manfaat dari kehadiran Kota Tangerang Selatan.

Di usia yang pertama ini kita harus tetap menaruh harapan besar agar Tangerang Selatan menjadi kota maju dan modern yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, baik secara lahiriah maupun batiniah di bawah naungan Ridho Allah Swt. Wallahu A’lam Bi Shawaab.