Manusia Perahu Butuh Lindungan Politik

0
21

Pewarta-Indonesia, Aceh sekarang sedang menerima banyak tamu buangan dari negaranya sendiri. Mereka terpaksa dihijrahkan disebabkan situasi dan kondisi negara asal mereka yang sangat mencekam. Dan kini sebagian besar dari mereka yang dipaksa buang kelaut oleh militer Thailand itu sudah tertampung dan mendapat pertolongan di Aceh setelah menempuh perjalanan panjang yang tak menentu arahnya serta penuh dengan resiko.

Manusia perahu itu adalah warga muslim Rohingya dan Banglades yang sempat terkatung-katung ditengah laut selama berhari-hari dan tanpa persediaan makanan. Berbekal perahu kayu yang tak bermesin dan nakhoda, menyebabkan mereka yang berkulit hitam dan beragama islam itu terpaksa harus mengikuti irama angin dan dilamun ombak besar ditengah laut. Sebelumnya rombongan etnis muslim Rohingya yang lari dari kekejaman penguasa militer dinegaranya dan bermaksud mencari suaka politik, mereka masuk (transit) Thailand dan setelah itu kena tangkap lalu dikarantikan yang berbuntut pembuangan paksa kelaut oleh militer Thailand tanpa ada rasa prikemanusiaan sedikitpun.

Rombongan manusia perahu sebanyak 198 orang yang berasal dari negeri junta militer Myanmar, Selasa(3/2/) pagi diselamatkan oleh Allah dan mempertemukan mereka dengan saudaranya yang seiman dan seagama di Kuala Idi, Aceh Timur, Nanggroe Aceh Darussalam. Ketibaan manusia perahu yang ditemukan oleh nelayan setempat dan didaratkan di Kuala Idi, ternyata benar-benar mendapat perhatian luas dari masyarakat. Bukan hanya warga masyarakat saja yang turut menyaksikan kedatangan tamu pencari suaka dari negeri seberang tersebut, pihak media pun secara leluasa melakukan liputan tanpa hambatan apapun.

Kisah pilu manusia perahu itu membuat masyarakat Aceh sadar dan rasa ingin membantu saudaranya semakin besar mengingat nasib mereka yang tertindas yang tak tentu kapan akan berakhir. Yang sungguh menyedihkan kita, ada diantara warga muslim Rohingya yang sedang berhadapan dengan keganasan ombak di tengah laut dan tanpa didukung persediaan logistik itu menemui ajalnya akibat kelaparan. 22 orang rekannya meninggal dalam pelayaran dan mereka melakukan proses fardhu kifaya untuk menguburkan saudaranya yang berkain kafan pakaian di tubuhnya itu dengan cara membuang kelaut. Mereka berpisah saat sama-sama berjuang menyelamatkan nasib dari cengkraman kezaliman di negaranya.

Suaka Politik

Rombongan manusia perahu pertama yang berjumlah 193 orang yang terdampar di Pulau Sabang lebih kurang sebulan yang lalu, sementara ini sudah ditangani oleh pihak Departemen Luar Negeri setelah proses pemeriksaan terhadap semua mereka selesai dilakukan. Dikhabarkan Pemerintah Indonesia akan segera mendeportasikan mereka (manusia perahu) tersebut ke tempat asalnya, Myanmar. Niat Pemerintah Jakarta memulangkan manusia perahu ini tentu mengundang reaksi, kritik dan kecaman di dalam negeri dan dunia Internasional. Kita cemas dan khawatir jika Jakarta memaksakan kehendak untuk mengembalikan mereka ke negaranya di tengah situasi dan kondisi Myanmar sedang sangat memburuk.

Kita meminta kepada Pemerintah Indonesia supaya mempertimbangkan kembali niatnya untuk mendeportasikan Rakyat Myanmar yang beretnis muslim Rohingya itu agar keselamatan mereka terjamin. Rencana pemulangan mereka ke Myanmar itu dipastikan akan kembali truma dan tak bisa membayangkan bagaimana nasib mereka sesampai dinegerinya. Nasib mereka itu sama persis seperti proses pemulangan warga Aceh dulu oleh Pemerintah Kerajaan Malaysia tahun 1997-an. Departemen Luar Negeri kiranya perlu melihat secara lebih teliti bahwa kehadiran mereka ke Indonesia itu masih dalam konteks politik negara Myanmar yang begitu parah yang menyebabkan mereka menderita lalu keluar dan lari dari negaranya untuk mencari perhatian dan perlindungan politik dunia Internasional. Mereka perlu dilindungi secara politik oleh Indonesia. Oleh sebab itu, Pemerintah diharapkan menyambut baik semua manusia perahu tersebut dengan memberikan status negara kedua dan pemberian suaka kepada mereka sambil menunggu adanya jaminan keamanan yang menyeluruh dari negara ketiga.

Nasib manusia perahu Rohingya (Burma) sangat memerlukan perhatian dan bantuan dari Pemerintah Indonesia. Mereka itu (etnis muslim minoriti) golongan tertindas dan diusir dari negaranya akibat perlakuan penguasa junta militer yang cukup ganas. Sekarang mereka sudah terselamatkan dalam wilayah hukum negara Indonesia atau mereka kini berada di negara kedua. Karena itu perlindungan dan keselamatan harus diberikan kepada mereka dan bukannya membuang mereka kembali ke Kampung asalnya untuk diterkam oleh harimau/serigala yang sudah siap menyambut kepulangan mereka. Ketibaan manusia perahu dari warga Burma yang beretnis muslim Rohingya di peraian Aceh, Indonesia beberapa waktu yang lalu, itu murni usaha perjuangan mereka mencari perlindungan politik(suaka politik) yang kebetulan saja mereka terbawa arus gelombang laut dan terdampar di perairan Aceh.

Isu Ekonomi

Dalam proses pendataan dan investigasi yang dilakukan oleh tim pemerintah terhadap kesemua pendatang pelarian politik itu, tampaknya Pemerintah Indonesia mulai mengambil kesimpulan sepihak dan terkesan manipulasi. Pemerintah cendrung melibatkan International Organization for Migration (IOM) ketimbang UNHCR dalam menangani para manusia perahu Rohingya. Seharusnya Pemerintah harus bekerjasama dengan pihak badan resmi PBB United Nation High Commision for Refugee(UNHCR) karena ini tugas dan wewenangnya mengurusi para pengungsi. Keterlibatan IOM semata tanpa adanya pihak UNHCR soal penanganan pengungsi Myanmar ini sebenarnya belum sempurna segi keakuratan data dan informasi. Akibatnya mencuat isu dari politik berubah kemotif ekonomi.

Kita yakin bahwa warga Rohingya yang terseret arus laut di perairan Aceh itu adalah bahagian dari keburukan politik dan penindasan penguasa junta militer. Kita sangat memahami penyebab buruknya ekonomi itu merupakan akibat dari runyamnya situasi politik sehingga membuat para manusia perahu itu harus hijrah menyelamatkan diri sekaligus memperbaiki ekonomi dari luar negaranya. Dengan kata lain, persoalan politik dan ekonomi yang sedang dihadapi para pengungsi politik dimanapun didunia, merupakan dua sisi kehidupan antara keselamatan nyawa dan perubahan hidup.

Jika perlindungan telah ada, maka secara otomatis akan menyusul dengan perbaikan nasib untuk hidup secara ekonomi. Singkatnya dua hal tersebut tak mungkin terpisahkan dan itu fakta. Sebaiknya Pemerintah Indonesia sesegera mungkin mencari jalan terbaik bagi menangani pengungsi tersebut. Pemerintah sangat diharapkan segera mengambil langkah positif untuk mengizinkan dan mengundang pihak UNHCR guna mempercepat penanganan mereka dan selanjutnya diterbangkan kenegara ketiga. Nasib dan derita yang mereka alami saat ini sungguh memprihatinkan. UNHCR adalah lembaga paling tepat untuk mengurusi mereka yang berstatus pelarian politik.

Ketibaan gelombang kedua pengungsi politik asal Rohingya, Myanmar dikawasan Idi, Aceh Timur yang berjumlah 198 orang itu, kiranya akan menggugah perhatian lebih serius Pemerintah Jakarta bagi membantu menyelesaikan kasus mereka secepat mungkin. Mengingat kondisi mereka yang kini ditempatkan dikomplek Kantor Camat Idi menimbulkan keprihatinan banyak kalangan di Aceh. “Termasuk Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh yang datang berkunjung kepada mereka (pelarian Rohingya) meminta harus diberi ruang untuk masuk sera menangani mereka secara lebih baik. Sebab Pemerintah Aceh sangat terbatas kewenangannya menyangkut warga asing itu. Jadi yang berhak menentukan langkah berikutnya adala pihak Deplu dan diharapkan mencari jalan yang terbaik dan bijaksana.“ (SerambiIndonesia, 6/2).

Penulis adalah aktifis World Acehnese Association (WAA) menetap di Denmark

Anda punya berita, artikel, foto, atau video? Publikasikan di sini
Kontak Redaksi di [email protected]