Menanti Realisasi Janji Manis SBY

0
28

Pewarta-Indonesia, JAKARTA – Pelantikan para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II menandai kelahiran pemerintahan baru. Tak ada waktu untuk pesta selamatan. Sebaliknya, anggota kabinet, khususnya para menteri di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, harus segera menyingsingkan lengan baju. Mereka mesti membantu presiden memenuhi janji-janji manis selama kampanye pemilu presiden, Juli silam.

Ada sederet janji yang sering diumbar pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono pada saat kampanye lalu. Dari pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, biaya sekolah murah, hingga pengobatan gratis. Isu-isu sosial ekonomi menyangkut hajat hidup orang banyak ini memang ampuh untuk menarik simpati para pemilih.

Berbekal slogan “Lanjutkan!”, pasangan SBY-Boediono membeberkan prestasi yang telah diraih Pemerintah Indonesia selama periode 2004-2009. Di sektor kesehatan, terjadi peningkatan anggaran fungsi kesehatan tiga kali lipat, dari Rp 5,8 trilyun pada 2005 menjadi sekitar Rp 16 trilyun pada 2008. Penambahan ini dipakai untuk menggulirkan pelayanan kesehatan di puskesmas, posyandu, atau melalui program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Kurang Mampu (Jamkesmas).

Pencapaian serupa terjadi di sektor pendidikan, yang anggarannya naik mencapai 20% dari APBN 2009 atau setara dengan Rp 224 trilyun. Sebelumnya, anggaran pendidikan berada pada kisaran 10% dari APBN. Penambahan ini dipakai untuk pelaksanaan program BOS (biaya operasional sekolah), pendidikan gratis, peningkatan gaji guru, dan biaya operasional pendidikan (BOP).

Lalu ada program andalan, yaitu bantuan langsung tunai (BLT) yang digadang-gadang menjadi alat pengentasan kemiskinan dan pengurangan beban masyarakat miskin karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Targetnya, pada tahun ini jumlah rakyat miskin hanya berada di angka 8,2% dari total jumlah penduduk. Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), pasca-kenaikan harga BBM pada 2006, angka kemiskinan menunjukkan tren menurun.

Angka pengangguran juga dapat diturunkan, dari 10,9 juta orang pada 2005 menjadi 9,3 juta orang pada tahun ini. Pertumbuhan ekonomi rata-rata meningkat dari 5% pada 2004 menjadi 6,1% pada 2008. Pada tahun ini, akibat krisis finansial global, pertumbuhan ekonomi turun menjadi hanya 4,5% dari target semula 7%.

Pencapaian prestasi KIB jilid I tadi bisa saja diapreasiasi. Tapi dengan catatan. Sebab kenyataan di lapangan tidaklah seindah angka statistik. Tak sedikit warga miskin di berbagai pelosok negeri yang dipaksa tetap membayar biaya rumah sakit, meski jelas-jelas tidak punya uang. Mereka juga sulit masuk sekolah karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri gratis.

Kondisi seperti itu tentu saja memperburuk kualitas hidup warga negara Indonesia. Hasilnya bisa dilihat dalam laporan Human Development Report dari United Nations Development Programme (UNDP), yang dirilis pada Oktober 2009. Peringkat Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia –IPM) Indonesia menurun dari posisi ke-107 pada 2006 menjadi peringkat ke-111 pada tahun ini dari 182 negara.

IPM adalah pengukuran perbandingan angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Indeks yang memakai skala 0 sampai 1 ini digunakan untuk mengklasifikasikan negara maju, berkembang, atau terbelakang. Angka IPM Indonesia tercatat 0,734 sehingga berada di garis batas antara negara berkembang dan terbelakang.

Angka IPM Indonesia memang terus meningkat selama periode 1980 sampai 2007. Rata-rata peningkatannya 1,26% per tahun dari 0,522 menjadi 0,734 pada saat ini (publikasi UNDP terbaru ini didasarkan pada data tahun 2007). Tapi peringkatnya cenderung turun.

Bahkan, untuk kawasan ASEAN pun, Indonesia hanya unggul dari Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. Indonesia tertinggal dibandingkan dengan Singapura yang menduduki peringkat ke-23, Brunei (30), Malaysia (66), Thailand (86), dan Filipina (105).

Menurut Rizal Malik, Team Leader of the Democratic Governance Unit UNDP, penyebab rendahnya peringkat IPM kita karena angka harapan hidup di Indonesia tergolong rendah, yaitu hanya 70,5%. Selain itu, angka kematian ibu setelah melahirkan di Indonesia adalah yang tertinggi di Asia, yaitu 420 per 100.000 kelahiran. Angka kematian bayi di Indonesia juga masih yang tertinggi di ASEAN.

Sedangkan dari sisi melek huruf, Indonesia sudah lumayan, dengan angka 92% dari jumlah penduduk yang berusia di atas 15 tahun. “Perbaikan angka IPM, terutama di indikator kesehatan dan kesenjangan kualitas pendidikan, menjadi tantangan utama untuk kabinet sekarang,” ujar Rizal kepada Rukmi Hapsari dari Gatra.

Rizal menegaskan, pemerataan pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk menjamin peningkatan pendapatan masyarakat. Meski pertumbuhan ekonomi meningkat sejak tahun 2006, kesenjangan pendapatan antara si kaya dan si miskin justru makin tinggi. Data BPS menyebutkan, angka Koefisien Gini (kesenjangan) melonjak dari 0,32% pada 2005 menjadi 0,37% pada 2007.

Maklum, perekonomian Indonesia masih terpusat di Jawa. Sektor-sektor ekonomi yang dirancang pada kawasan ekonomi terpadu di luar Jawa pun tidak terlalu hidup. Sebab produksi barang-barang primer dari kawasan timur Indonesia tetap tersedot ke daerah Jawa dan Sumatera untuk pembangunan.

Sedangkan untuk pengentasan kemiskinan, Imam B. Prasodjo, sosiolog dari Universitas Indonesia, menyatakan bahwa pemerintah sebaiknya menghentikan BLT. Sebab, prakteknya, uang BLT tidak digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, malah dipakai untuk membeli rokok, pulsa ponsel, bahkan berjudi. Berdasarkan data Susenas 2006, lebih dari 12 juta keluarga miskin memakai dana BLT untuk membeli rokok.

Karena itulah, Imam mengusulkan penggantian BLT dengan kupon sembako yang bisa ditukar di warung atau pasar tradisional setempat. Bisa juga dengan pemberian bibit gratis untuk petani, perahu dan jaring untuk nelayan, dan bantuan modal untuk pedagang. “Yang namanya kemiskinan tidak bisa diatasi dengan direct money,” kata Imam, sembari menyatakan perlunya pendataan akurat dan tepat terhadap penerima bantuan.

Tak hanya BLT yang perlu direvisi, pelaksanaan BOS pun harus disempurnakan. Sebab ditemukan kasus penyelewengan dana BOS yang dilakukan oknum kepala sekolah. Kalaupun BOS tidak diselewengkan, seringkali penggunaannya tidak tepat sasaran karena kurangnya kemampuan manajemen kepala sekolah. Karena itu, harus ada pendampingan pada sekolah-sekolah bagaimana memanfaatkan BOS demi kemajuan sekolah dan anak didik. Jadi, selamat bekerja memenuhi janji, Bapak dan Ibu Menteri!  (Astari Yanuart-gatra)i

BAGIKAN
Berita sebelumyaInternational Day of Climate Action di LSPR
Berita berikutnyaArbi Sanit : Usulan Kenaikan Gaji Tidak Tepat
Koran Online Pewarta Indonesia atau disingkat KOPI adalah sebuah media massa nasional berbasis jurnalisme warga (pewarta warga) yang dibangun dan dikelola oleh Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI). Pimpinan redaksi KOPI adalah Wilson Lalengke, dibantu oleh ribuan penulis/pewarta lintas profesi, lintas agama, lintas strata sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan lain-lain dari seluruh nusantara dan luar negeri.