Mengembalikan Derajat Kemanusian TKI

0
105

Pewarta-Indonesia, Begitu banyak pertanyaan yang pantas diajukan kepada negara ini atas apa yang selama ini terjadi kepada saudara kita yang bekerja di luar negeri. Diantaranya, apakah negara ini benar-benar cukup kapabel untuk mengembalikan derajat kemanusiaan TKI kita yang bekerja di negara lain sehingga mereka tetap menjadi manusia bermartabat, pantas menjadi pahlawan devisa yang dihormati atau dijauhkan dari segala bentuk praktik ”pembinatangan” (dehumanisasi)? Apakah menteri tenaga kerja dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid 2 ini mampu menjadi pelindung sejati bagi mereka? Bagaimana bentuk ideal penghormatan negara ini terhadap pahlawan devisa tersebut? Ini memerlukan jawaban dalam bentuk nyata bukan sekedar dalam wujud teori atau kampanye sebelum PEMILU atau sekedar usaha untuk mengembalikan citra positif dari sebuah rezim pemerintahan.

Tentu kita masih ingat pada tahun 2009 (laporan setiap mudik TKI) diestimasi telah menyumbangkan pendapatan sedikitnya Rp 6 triliun untuk negeri ini. Mengingat prestasi tersebut, sudah seharusnya TKI mendapat perlakuan sangat istimewa baik itu yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pihak-pihak lain. Sebenarnya, apresiasi tersebut tidak semata-mata karena mereka telah memberikan Rp 6 triliun kepada negeri ini, tetapi hal itu pantas dilakukan demi martabat republik ini. Sayang, manusia (TKI) berharga Rp 6 triliun itu ke depan masih rentan mengalami pelecehan atau praktik-praktik pembinatangan. Tampaknya, kasus yang lebih parah daripada Hajar dan kawan-kawan masih niscaya akan terulang. Cerita demikian itu mengakibatkan potret TKI kita di negara lain, khususnya negeri jiran Malaysia, layaknya sekelompok manusia yang ”halal badan dan darahnya” untuk disiksa, disetrika, diperkosa, atau dijadikan objek kekerasan.

Kita menyadari bahwa Malaysia merupakan tempat tujuan penempatan TKI yang terbesar. Sedikitnya 2,2 juta TKI bekerja di Malaysia dan hanya 1,2 juta orang yang memiliki izin kerja di sana. Di antara sedikitnya 6 juta TKI yang bekerja di luar negeri, 4,3 juta orang bekerja di sektor informal, seperti pembantu rumah tangga, buruh perkebunan, dan buruh bangunan. Mereka paling rentan menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia karena minimnya perlindungan di sektor informal. Tetapi telah menjadi rahasia umum pula, selama ini pemerintah belum serius benar menangani masalah buruh migran. Belum sesuai dengan kampanye SBY yang akan 200% menangani TKI kita.

Para TKI hanya dinanti untuk menghasilkan atau ”mengekspor” ringgit, real, dolar, dan mata uang lain ke dalam negeri. Akan tetapi, harkat kemanusiaan sebagai orang Indonesia tidak dipedulikan. Mereka sebatas menjadi pejuang merana atas nama keluarga dan tanah air. Sementara di negeri orang, mereka layaknya menjadi objek dikriminalisasi. Mengingat, rencana pemerintah pada bulan Januari Tahun 2010 nanti akan mengirimkan TKI kita kembali ke Malaysia setelah sempat berhenti pada bulan Juni 2009 ini karena begitu banyaknya sorotan publik terhadap masalah yang dialami oleh TKI di Malaysia. Untuk itu, guna melihat persoalan TKI secara lebih bijak, penulis membagi problem (persoalan) yang di dialami oleh TKI pada 2 (dua) faktor yaitu Problem TKI di Ranah Domestik dan Problem di Negeri Tujuan TKI.

Problem TKI di Ranah Domestik

Ternyata, masalah TKI bukan saja telah mengalami menyimpangan di luar negeri, di dalam negeri calon TKI kita juga menerima masalah cukup berat. Diantaranya: masih banyaknya bergentanyangan mafia TKI yang hanya mencari keuntungan semata dengan janji-janji mampu memberangkatkan calon TKI ke negara tujuan TKI (Malaysia, dll) secara legal dan jaminan akan memperoleh pekerjaan yang bagus disana. Akhirnya, karena tergiur dan kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap calon TKI di daerah, mereka jadi objek Pungli mafia TKI, jadinya mereka harus menjual sawah, kebun bahkan rumah untuk tujuan menjadi TKI. Sayangnya, kasus seperti ini pemerintah kita masih sering buang badan dengan menyalahkan si calon TKI, padahal dari beberapa riset yang telah dilakukan menegaskan bahwa masih sangat kurang sosialisasi bagi calon-calon TKI bagaimana proses TKI sebenarnya, terutama sosialisasi pada daerah-daerah pendalaman.

Selanjutnya mengenai problem TKI di radah domestik juga terjadi pada pendataan TKI. Akibat dari kurangnya pendataan ini mengakibatkan kurangnya perlindungan negara kepada TKI kita, baik TKI yang melanjutkan kontrak barunya maupun yang pulang ke Indonesia, juga tidak terdeteksi. Permasalahan lainnya dalam negeri adalah belum ada monitoring dan evaluasi sebagai umpan balik dalam memperbaiki kualitas layanan TKI, secara nasional maupun di setiap daerah pengirim. Dalam negeri juga belum ada indikasi adanya peningkatan seleksi negara penempatan dan membangun kerjasama sehingga mengikat pihak-pihak di luar negeri untuk perlindungan TKI. Problem selanjutnya dalam negeri belum ada mengembangan system pembinaan lanjut bagi mantan TKI di daerah asal agar tetap menjadi tenaga kerja produktif. Inilah beberapa problem yang dapat dilihat dari radah domestik calon TKI maupun mantan TKI.

Problem TKI di Luar Negeri

Problem yang terjadi dalam radah domestik ternyata tidak hanya berhenti efek akibatnya pada para calon TKI di Indonesia saja, melainkan melahirkan problem yang dasyat di luar negeri seperti kejadian TKI yang disiksa oleh majikan, tidak diberi hari libur, gaji sering tidak dibayarkan, jaminan asuransi tidak jelas, ya…seperti kejadian lain yang selama ini di alami oleh TKI kita di Malaysia, Singgapura atau negara lainnya. TKI kita dalam prakteknya masih belum mampu diangkat derajat kemanusiaannya. Dan tentu Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat memiliki tanggung-jawab yang lebih ketika mengirimkan warganya untuk bekerja di negara lain. Padahal jaminan bangsa ini terhadap rakyatnya dalam UUD 1945 telah disebutkan secara jelas.

Problem lain yang dialami oleh TKI kita di luar negeri pada dasarnya terletak pada persoalan perlindungan oleh negara ini terhadap warganya di luar negeri. Perlindungan TKI yang meliputi perlindungan sejak pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan, belum terlaksana secara optimal. Masa Pra Penempatan meliputi fungsi sosialisasi pengrekrutan calon TKI tidak optimal dilaksanakan, sehingga berakibat rendahnya kesiapan TKI. Umumnya calon TKI yang berpendidikan rendah, kurang mampu menerima materi pelatihan dan pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), akibatnya tidak paham atas hak dan kewajiban selama menjadi TKI.

Masa Penempatan meliputi sejak kedatangan di negara penempatan, baik mitra Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), apalagi TKI lalai melapor ke Kantor Perwakilan RI, sehingga keberadaan TKI tidak termonitor. Staf Perwakilan RI memiliki kendala untuk masuk ke dalam urusan TKI di negara penempatan (Konvensi Wina, 1963) sementara tidak semua negara penempatan TKI memiliki peraturan yang dapat menjembatani kekosongan hukum internasional (lacunia) yang mengatur tenaga kerja domestik (PLRT). TKI pada umumnya mengalami penahanan identitas TKI (Paspor–PK), putus komunikasi, dan tidak semua TKI yang menyelesaikan kontrak dilaporkan ke Perwakilan RI dan memperoleh haknya ketika kembali ke Indonesia.

Masa Purna Penempatan meliputi seperti kedatangan ketika habis kontrak, kepulangan TKI tidak termonitor Perwakilan RI (Pewakilan PPTKIS/TKI lalai melapor) hingga Kantor Disnaker/BP3TKI di daerah kurang/ tidak memiliki data kepulangan. Dalam perjalanan dari Terminal III Soekarno- Hatta ke daerah asal, TKI mengalami persoalan berupa biaya di luar standar oleh oknum seperti : penukaran uang, harga tiket, dan pungutan dalam perjalanan darat. Pembinaan pasca TKI di daerah kurang/tidak ada, sehingga mantan TKI kembali menganggur atau ingin kembali bekerja di luar negeri.

Perlu diketahui bahwa hampir setengah dari jumlah keseluruhan TKI di Malaysia berstatus ilegal atau menjadi manusia-manusia liar yang diberangkatkan dengan cara ”diselundupkan” sekelompok jaringan terorganisasi, khususnya oleh kalangan sindikat perdagangan manusia (human trafficking), menunjukkan bahwa kita (pebisnis perdagangan manusia) telah menyiapkan akar kriminogen yang membuat negeri ini layak disebut sebagai eksporter budak. Pasalnya, dengan menyelundupkan TKI itu, kita telah memberikan kesempatan, mengizinkan, membenarkan, dan memberikan jalan bagi sebagian saudara sebangsa itu untuk memasuki ”wilayah rawan” diperlakukan secara dehumanisasi layaknya binatang atau bangsa kuli.

Ini beberapa persoalan perlindungan bagi TKI kita. Hal ini mengingatkan kepada hasil penelitian Ikhwan (2006) menyebut bahwa sejarah panjang praktik rasialisme, perbudakan, diskriminasi, dan segenap bentuk tindakan intoleransi lain telah menimpa buruh migran Indonesia. Harga diri sebuah bangsa dan martabat kemanusiaan sebagai entitas sosial sebuah negarapun telah luluh lantak. Bahkan beberapa data menyebutkan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura dalam sebulan rata-rata menerima 90 pengaduan dari para buruh migran wanita yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Mereka menelepon, melalui surat, dan melarikan diri (meminta perlindungan) ke kedutaan akibat diperlakukan secara tidak beradab, tidak adil. Bahkan karena tidak sanggup menerima penderitaan banyak pula dari para TKI kita yang bunuh diri.

Strategi Mengembalikan Derajat Kemanusian TKI

Kasus-kasus yang telah disebutkan sebelumnya, sebenarnya telah mendeskripsikan buramnya potret TKI di negara ini. Itu mengesankan bahwa mereka yang oleh keluarga dan negara dijuluki sebagai ”pahlawan devisa” ternyata tidak lebih dari kumpulan manusia yang bergelar bangsa kuli (nation coolies) atau bangsa budak, yang absah untuk disiksa, dianiaya, atau dieksploitasi secara fisik dan non-fisik, khususnya dalam ranah pelecehan hingga ”industrialisasi seksual”. Seharusnya, kita memang malu atau kehilangan muka saat anak-anak bangsa yang sudah berkorban segala-galanya menjadi TKI itu dijuluki sebagai segmentasi dan representasi bangsa kuli. Pasalnya, sebutan demikian merupakan bentuk penghinaan yang sangat merendahkan derajat bangsa ini. Bangsa ini dicabik-cabik dengan perih akibat harkat kemanusiaannya dinodai atau direndahkan dalam stadium ”memilukan dan mengerikan” oleh bangsa lain yang semakin sistemis membolehkan dehumanisasi.

Sayang, di antara kita, apakah pejabat atau pengerah jasa tenaga kerja ”abu-abu” tidak merasa malu terhadap perlakuan korporasi atau majikan-majikan asing dan sekumpulan oportunis seksual terhadap TKI secara tidak manusiawi. Fatalnya lagi, kita justru memperlakukan TKI tetap sebagai objek komoditas yang terus-menerus diekspor untuk mendulang keuntungan spektakuler. Masih ingat bulan Juni 2009 kita telah menghentikan pengiriman TKI kita ke Malaysia namun awalan Januari 2010 ini Indonesia direncanakan akan kembali mengirimkan TKI kita ke Malaysia dengan alasan, kemiskinan, terbatasnya lahan pekerjaan di negeri ini.

Kalau sudah begitu potret TKI di ranah domestic dan luar negeri, pemerintah bisa memilah strategi penanggulangannya. Misalnya, dengan menyelesaikan permasalahan domestik yang telah disebutkan dan memberikan penguatan HAM TKI sejak persiapan berangkat (khusus yang legal), memperkecil ruang gerak mafia TKI dan memperkecil keberangkatan TKI illegal. Mengenalkan norma-norma yuridis di negara tujuan TKI. Perlu dilaksanakan sosialisasi oleh pihak yang berkompeten, rekruit terkontrol, pelatihan (bahasa, teknis, peraturan dalam/luar negeri, sosial budaya negara penempatan) oleh pihak berkompeten, PAP melibatkan pihak yang memiliki pengalaman tentang negara penempatan. Harus ada alat ukur dan pengawasan untuk menentukan apakah calon TKI benar-benar siap bekerja di luar negeri.

Pendataan TKI sejak tiba di negara penempatan, selama penempatan dan kepulangan atau perpanjangan kontrak harus dilakukan, sehingga dapat dijadikan bahan untuk menyusun rencana perlindungan warga negara (TKI) bagi instansi terkait. Perlu sistem monitoring dan evaluasi sebagai umpan balik dalam memperbaiki kualitas layanan TKI, secara nasional dan di setiap daerah pengirim. Perlu meningkatkan seleksi negara penempatan dan membangun kerjasama sehingga mengikat pihak-pihak di luar negeri untuk perlindungan TKI. Perlu mengembangkan sistem pembinaan lanjut mantan TKI di daerah asal agar tetap menjadi tenaga kerja produktif.

Mudah-mudahan pada Januari 2010 nanti persoalan yang dialami TKI kita tidak terulang kembali dengan syarat, problem TKI baik dalam ranah domestik dan luar negeri dapat diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka kita hanya dalam tataran bermimpi saja dan sebatas merindukan TKI kita bisa diangkat derajat kemanusiaannya. Wallahu’alam……

Penulis adalah anggota PPWI NAD

Sumber image: google.co.uk