Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara “Kepingan” Republik Indonesia?

0
23

Pewarta-Indonesia, Kasian nasib saudara-saudara kita yang tinggal di perbatasan dengan Malaysia, tepatnya di Entikong. Sudah lebih dari setengah abad Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini merdeka dari berbagai penjajahan, seperti Portugis, Belanda, dan Jepang. Presiden sudah berganti sampai 6 kali, tapi tidak satupun dari mereka yang menaruh perhatian lebih apalagi mendengarkan aspirasi mereka. Begitu juga dengan para Wakil Rakyat yang duduk di singgasana senayan Jakarta sana. Ternyata, suatu fakta yang tak terbayangkan sebelumnya dan tak dapat dipungkiri, rakyat Indonesia yang berdomisili di perbatasan tersebut, tidak mengenal presiden mereka sendiri. Mereka tidak ikut berpesta, merayakan pesta demokrasi, seperti yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia pada umumnya.

Di saat sebagian besar rakyat Indonesia berhiruk pikuk, membicarakan, meneriakkan dan mengkampanyekan partai idola yang dapat mengusung jargon dan aspirasi mereka; rakyat perbatasan sibuk dengan kegiatan mereka sendiri, jauh dari hingar bingar pemilu, politik dan kekuasaan. Mungkin mereka lebih peduli dengan situasi politik negara jiran, ikut berpesta di saat negeri jiran tersebut melaksanakan pesta demokrasi. Atau mungkin juga, mereka lebih mengenal Mahatir Muhammad, Abdullah Badawi, Anwar Ibrahim, Tengku Fakhry suami Manohara dan tokoh malaysia lainnya dibandingkan mengenal Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid alias Gusdur, Megawati dan Soesilo Bambang Yudhoyono sekalipun.

Di saat masyarakat tua, muda, miskin, kaya, dan masyarakat kota maupun pedesaan dan kampung sibuk berbicara atau ngobrol di warung-warung kopi tentang pelaksanaan pemilu, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden. Mungkin yang menjadi obrolan warung kopi mereka adalah kondisi dan situasi di negeri jiran. Ini ditandai dengan banyak masyarakat di perbatasan yang tidak mengetahui, apalagi mengenal para calon presiden dan calon wakil presiden yang bertarung memperebutkan kursi RI-1 dan RI-2 pada tahun 2009 ini.

Jangan salahkan nantinya mereka lebih cenderung bergabung  atau mengaku sebagai warga negara Malaysia dibandingkan warga negara Indonesia karena merasa malu sebagai Rakyat Indonesia yang tidak diperhatikan oleh para pemimpinnya. Jangan salahkan juga nantinya tanah kita di perbatasan dicaplok lagi oleh Malaysia seperti yang sudah dilakukannya dengan memindahkan tanda (patok) pembatas perbatasan, yang kabarnya saat ini patok perbatasan wilayah bergeser ke wilayah Entikong yang secara tidak langsung, Malaysia diam-diam memperluas kedaulatan wilayahnya. Seperti juga yang telah dilakukan Malaysia terhadap pulau Sipadan dan Ligitan dan juga Ambalat yang diduga mengandung potensi Sumber Daya Alam yang berlimpah.

Jangan salahkan nantinya masyarakat disana memberontak, bukan hanya untuk menuntut keadilan, tapi juga ingin memisahkan diri dari NKRI dengan intervensi dan bantuan negara lain ataupun tidak. Karena mereka merasa lebih bisa membuat dan menjalankan pemerintahan sendiri, seperti yang sudah dilakukan oleh Timor Leste, Gerakan Aceh Merdeka, Riau Merdeka, dan sekarang yang masih sengit bergejolak adalah Organisasi Papua Merdeka. Ini merupakan tugas pokok dari semua elemen, baik pemerintah dan yang lainnya, untuk duduk bersama memusyawarahkan dan mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi permasalahan ini.

Masyarakat yang tinggal di perbatasan tersebut merupakan masyarakat yang sangat vital jika dikaitkan dengan kedaulatan dalam konteks NKRI. Jika kita berbicara NKRI, kita tidak akan lepas dari pembicaraan batas wilayah, manusia Rakyat Indonesia seluruhnya, komponen-komponen yang membangun Indonesia, dan lain sebagainya. Semuanya punya hak yang sama, dari segi apapun. Diharapkan untuk pemerintahan selanjutnya, siapapun presidennya, harus lebih fokus dan memberikan perhatian lebih terhadap perbatasan, baik tanahnya, manusianya dan juga produk-produk keperluan sehari-hari yang digunakan.

Masyarakat perbatasan adalah perisai utama Indonesia terhadap negara lain. Mereka yang sangat potensial menjadi tombak integrasi atau disintegrasi NKRI. Ini dimaksudkan agar kita merasa nyaman dan aman dari gangguan dan penjajahan negeri seberang. Setelah itu baru kita akan lebih aman dan nyaman menata ke dalamnya negara tercinta ini. Pembangunan infrasruktur, jalan, pusat perbelanjaan dan lainnya harus lebih diperioritaskan untuk daerah-daerah perbatasan. Agar mereka disana merasa tidak terisolasi dan terisolir dan menjadi manusia Indonesia yang tidak tau apa-apa alias kuper. Menurut saya ini merupakan salah satu langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah untuk menjaga kedaulatan dan memperkuatnya.

Kita pasti sudah mengenal Malaysia, sudah bertahun-tahun kita hidup berdampingan, sangat banyak sekali terjadi konflik yang menyangkut kedaulatan tersebut. Di tambah lagi kita pernah dijajah ratusan tahun oleh bangsa Portugis, Belanda dan Jepang yang negerinya jauh dari Indonesia. Pasti negara manapun di dunia ini, jika dia punya kekuatan dan kesempatan untuk menjajah Indonesia karena Sumber Daya Alam yang melimpah yang kita miliki, itu akan dilakukannya. Apalagi Malaysia, Singapura, Papua Nugini dan juga mungkin nantinya Timor Leste yang jaraknya dekat sekali, bertetangga dengan Indonesia. Bagaimanapun rumput tetangga itu keliatan lebih hijau, yang membuat nafsu keserakahan akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya.

Masihkah mata kita belum terbuka, tertidur pulas dengan mimpi-mimpi indah, memperkaya diri sendiri dan kelompok, tidak pernah memikirkan anak cucu kita di masa yang akan datang yang akan melanjutkan regenerasi kita? Disamping itu apakah kita akan selalu menjadi bangsa yang tertindas, tidak hanya dari bangsa lain, tapi juga dari bangsa sendiri? Yakinlah, jika itu yang terjadi, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan berubah menjadi Negara Kepingan Republik Indonesia. Kita seharusnya belajar banyak dari pengalaman kita dan pengalaman serupa negara lain seperti Uni Soviet, Serbia dan negara lainnya. Kita seharusnya belajar ke Australia, negara yang merupakan satu benua, dari segi teritorial luas daratanya paling luas, bisa dipimpin dengan baik oleh satu orang. Dan hampir sangat jarang kita mendengar adanya pemberontakan untuk melepaskan diri dari negara Australia tersebut. Karena mereka sangat menghargai dan memperhatikan setiap rakyatnya.

Semoga pemenang pemilu presiden dan wakil presiden nantinya, merupakan simbol kemenangan rakyat secara keseluruhan, benar-benar mengemban amanat rakyat, yang dapat mengayomi, meningkatkan kesejahteraan dan melindungi kedaulatan sesuai dengan yang diharapkan oleh rakyat Indonesia seluruhnya. Semoga Indonesia ke depan lebih baik, lebih makmur, lebih sejahtera dan lebih berdaulat. Amin…