Pemuda yang Memerdekakan Rakyat

0
31

Pewarta-Indonesia, Mulanya Montesquieu hanya meluncurkan teori Trias Politica yang membagi kekuasaan menjadi tiga lembaga, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Edmund Burke kemudian memasukan media massa sebagai pilar demokrasi keempat atas kontribusi institusi itu dalam mempengaruhi dan memelihara kehidupan demokrasi. Belakangan gerakan pemuda kemudian dinisbatkan sebagai pilar demokrasi kelima. Pasalnya dalam banyak catatan sejarah, gerakan pemuda dapat diandalkan untuk membela kepentingan publik ketika keempat pilar demokrasi lainnya tidak lagi saling melakukan cheks and balances.

Keyakinan kalau negara yang acap digugat akan melayani rakyatnya dengan lebih baik lagi telah mendorong realitas keseharian yang marak oleh aksi-aksi pemuda. Umumnya mereka menggunakan atribut-atribut OKP dan BEM, spanduk dan poster serta yel-yel yang menuntut perbaikan nasib rakyat. Pertanyaannya kini, dimanakah rakyat yang mereka perjuangkan itu? Adakah keterlibatan rakyat dalam aksi tersebut sebagai elemen yang diatasnamakan, atau pahamkah rakyat atas apa yang diperjuangkan para aktivis pemuda itu?

Paradigma lama yang berkembang di kalangan aktivis pemuda yang telah memiliki jaringan dan sedikit kekuatan politik adalah sikap “sombong”. Maksudnya mereka menitikberatkan hanya pada dirinya akses dan perubahan kebijakan, tidak berbasis stuktur kemasyarakatan. Mereka bergerak bebas di kalangan elit politik untuk menggalang dana, mengambil posisi dan mendapatkan apa yang mereka ingin dapatkan, dengan mengatasnamakan rakyat, tanpa perlu memobilisi rakyat untuk bersama-sama memperjuangkan perubahan.

Salah satu bahayanya paradigma tradisional ini adalah gerakan menjadi sekedar mobilitas politik. Ketergantungan pun terjadi. Istilah masyarakat madani (civil society) menyempit menjadi sekedar intelektual dan pemuda kritis universitas terkemuka, yang akan dimintai sarannya ketika elit politik hendak mengambil keputusan. Perubahan mungkin terjadi tetapi masyarakat tetap buta politik, tetap tak tahu apa yang terjadi.

Salah kaprah ini mesti diakhiri. Pemuda adalah bagian dari rakyat dan gerakan pemuda bukan hanya untuk mengubah kebijakan atau meraih akses atas ruang politik, tetapi untuk mengubah struktur kekuasaan yang menyebabkan ruang itu menjadi tertutup atau kebijakan pemerintah menjadi tidak populis. Bukankah struktur kekuasaan itu berdiri kokoh di atas ketidaktahuan rakyat akan hak-haknya yang berujung kepada ketidakmampuan mereka menuntut hak dan melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan dan ketidakseimbangan atas struktur kekuasaan itu.

Perjuangan itu mesti berlangsung di seluruh tatanan keseharian seperti : pasar, sekolah, kelompok sosial masyarakat, bengkel sampai pustaka baca. Bukan hanya di ruang dialog resmi pemerintah dan parlemen tetapi di ruang yang diklaim rakyat sebagai perjuangan mereka untuk mentransformasikan struktur kekuasaan yang lebih maju.

Maka fokus dari paradigma gerakan pemuda yang relevan kini adalah adalah membangun kapasitas kelompok yang termarjinalkan untuk mengekspresikan suara mereka, bukannya sekedar bertindak atas nama mereka. Maknanya perubahan yang hakiki bukan sekedar memerdekakan diri sendiri tetapi juga memerdekaan rakyat.

*Penulis adalah Aktivis Lembaga Studi Advokasi dan Hukum Indonesia (LSAHI)

Sumber image: google.co.uk