Penanganan Persoalan Perlindungan Anak di Aceh Mengalami Kemunduran

0
22

Pewarta-Indonesia, Dalam beberapa tahun belakangan ini, masalah perlindungan anak menjadi pemikiran dan telah mendapat porsi khusus secara nasional. Program dan kegiatan serta langkah-langkah strategis dalam usaha pemantapan semakin ditingkatkan guna mencapai kesempatan yang paripurna. Mengingat perlindungan anak memiliki ruang lingkup yang sangat luas maka sangat pantas persoalan perlindungan anak ini perlu perhatian secara maksimal. Langkah dan perhatian tersebut dituangkan melalui pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan perpanjangan di daerah dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPID).

 

Sebenarnya persoalan perlindungan anak di Indonesia kian hari kian banyak mengalami persoalan. Kita ambil contoh dari segi kesehatan saja, kondisi ini masih memprihatinkan. Salah satunya yaitu angka kematian bayi masih tinggi. Ini semakin menegaskan kondisi tersebut yang menuntut perhatian lebih dari kita semua dalam upaya untuk menciptakan generasi yang baik di masa yang akan datang. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) Nomor 23 Tahun 2002, yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

 

Dalam hal ini, faktor penyakit yang menjangkiti anak-anak usia 0-4 tahun kerap menjadi source of problem. Penyakit yang kerap hadir hingga menyebabkan meninggal adalah diare, infeksi saluran pernafasan atas, tyfus, gangguan perinatal, gangguan saluran cerna, penyakit saraf, dan tetanus. Sedangkan kematian anak usia 5 – 15 tahun sering di sebabkan oleh tyfus, neoplasma, infeksi termasuk diare, dan kecelakaan. Berdasarkan catatan Departemen Kesehatan, penyakit menular yang disebabkan oleh lingkungan tidak sehat yang sering menyebabkan kematian dan kesakitan adalah diare, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), TBC, demam berdarah dengue, dan malaria.

 

Salah satu penyebab lingkungan yang tidak sehat adalah cakupan air bersih dan fasilitas sanitasi dasar awal tahun 1990-an masih relatif rendah. Tahun 1998 dilaporkan adanya sedikit peningkatan cakupan air bersih menjadi 73 persen dan pemilikan jamban saniter 66 persen. Dalam kondisi masyarakat yang buruk maka yang paling menderita lebih dulu adalah anak-anak. Oleh karena itu, angka kematian anak menjadi indikator kesejahteraan suatu bangsa. Kalau kita melihat lebih dalam, persoalan anak tidaklah hanya sebatas pada persoalan penyakit, akan tetapi psikologis anak juga memegang pernanan penting dalam proses tumbuh kembangnya.

 

Kondisi Perlindungan Anak di Aceh

 

Bercerita masalah lingkungan sehat, mengingatkan kita akan kondisi Aceh baru-baru ini yaitu pasca tsunami. Ironisnya, persoalan rumah ternyata di Aceh masih menjadi masalah dan belum terselesaikan juga. Masih banyak, bahkan ribuan korban tsunami belum mendapatkan rumah, lihat saja di Calang Aceh Jaya 1.394 korban tsunami belum mendapatkan rumah. Itu belum lagi bila kita gabungkan dengan data-data dari kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh, yaitu data korban tsunami yang belum mendapatkan rumah. Bagaimana anak-anak Aceh mau sehat lahir dan batin dan memiliki sdm yang baik bila kondisi lingkungan hidup khususnya rumah saja mereka tidak memilikinya? dan ini tentu menjadi tugas berat dari pasangan Irwandi dan Nazar.

 

Pemerintah daerah seharusnya tidak boleh menghindar dan melempar tanggung jawab pada kesalahan system pembagian pihak BRR, melainkan mengambil tanggungjawab tersebut menjadi tanggung jawab mereka. Kiranya sangat tepat apa yang dilakukan masyarakat di Aceh Barat soal pengumpulan poin untuk rumah korban tsunami sebagai “tambaran” dan sindiran bagi ketidakmampuan Pemerintah Aceh.

 

Kondisi krisis ekonomi saat ini sedikit banyak juga telah memaksa jutaan anak-anak di Aceh terjun ikut bekerja guna memperoleh tambahan penghasilan. Apakah itu sebagai buruh anak di bidang pertanian dan perikanan di desa, atau sebagai buruh anak di pabrik-pabrik dengan kondisi kerja yang sangat memprihatinkan. Begitu banyak anak dalam usianya masih sangat belia sudah harus menanggung beban begitu berat, baik fisik maupun mental, yang menghambat proses tumbuh kembang mereka secara optimal. Di antara mereka adalah anak-anak yang sangat kurang memperoleh perhatian atau pengawasan dari orangtuanya, atau bahkan hidup tanpa keluarga sama sekali.

 

Ini dapat kita jumpai pada anak-anak yang hidup di jalanan, menjadi pengemis di pinggiran jalan atau di mesjid pas waktu Jum’at.. Kerasnya hidup yang harus mereka jalani kadang-kadang terpaksa menyeret mereka untuk melakukan berbagai tindak kriminal, sehingga pada usianya yang amat dini mereka sudah harus berurusan dengan aparat penegak hukum.  Tercatat dari data Lembaga Batuan Hukum (LBH) Anak Aceh, tahun ini telah menangani 70 kasus yang melibatkan anak-anak, baik sebagai pelaku kriminal maupun korban. Dari data itu, 50 persen di antaranya kasus pencurian. Untuk kasus pencurian jumlahnya sama dengan yang terjadi di tahun 2008. “Bedanya tahun 2009 ranking kedua di atas adalah kasus penganiayaan dan pelantaran, sedangkan tahun 2008 kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan,” ujar Direktur LBH Anak Aceh, Ayu Ningsih.

 

Khusus realita dua tahun ini, pelaku pencurian paling banyak dilakukan anak-anak. Menurut hasil survei pihaknya, itu akibat berbagai faktor, seperti kebutuhan, dan bisa jadi karena kurangnya perhatian dari para orang tua. Secara umum kasus pencurian dilakukan anak-anak dari keluarga kurang mampu, biasanya nekat mencuri karena keadaan terpaksa. Biasanya anak itu harus bekerja mencari barang bekas agar dia punya uang untuk memenuhi kebutuhannya dan adik-adiknya. Tapi, suatu hari dikarenakan tidak ada pendapatan, di dalam pikirannya akan muncul niat untuk mencuri.

 

Dan coba kita amati beberapa kasus serupa yang terjadi di Aceh di bawah ini :

– anak yang tidak memiliki akte kelahiran;

– anak yang putus sekolah;

– anak jalanan;

– anak yang mengalami tindak kekerasan;

anak yang diperdagangkan dengan tujuan komersil;

– ribuan anak-anak yang masih trauma dengan konflik dan tsunami.

 

Disinilah pentingnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPID) memainkan peran dalam perlindungan anak Aceh sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun sekali lagi yang membuat kita pantas untuk prihatin dengan kondisi akhir-akhir ini adalah rendahnya perhatian Pemerintah Aceh dalam persoalan perlindungan anak Aceh. Baru-baru ini saja Sekda Provinsi Aceh Husni Bahri TOP atas nama Gubernur dan Pemerintah Aceh membekukan kepengurusan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPID) Aceh dengan keputusan dalam surat Nomor:260/1663 tanggal 20 Januari 2010. Surat tersebut menegaskan bahwa dengan telah dibentuknya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan lembaga resmi Pemerintah Aceh untuk menangani masalah perlindungan anak, maka Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPID) Aceh tidak perlu diperpanjang lagi masa tugasnya.

 

Padahal dengan kondisi pascakonflik dan bencana tsunami, banyak anak Aceh yang menjadi korban, baik korban tindak kejahatan, hak-hak mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan. Menurut analisa penulis sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah ditetapkan oleh PBB sebagai standar universal bagi hak-hak anak yang berfungsi untuk melindungi mereka dari berbagai tindakan salah tersebut. Seharusnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPID) Aceh tetap ada, bahkan tugas dan kewenangannya yang dipertajam pada pengawasan dan membantu dinas/badan terkait ketika dibutuhkan. Sebab masih banyak sisi-sisi yang tidak mungkin dilaksanakan oleh Badan Perlindungan Anak dapat saja dilakukan oleh komisi. Bahkan, lembaga-lembag masyarakat madani yang melakukan pengawasan dan memberdayakan kepentingan anak harus lebih banyak di Aceh.

 

Pada tanggal 13 September 2005, mendagri mengirimkan surat kepada gubernur/bupati/wlikota seluruh Indonesia tentang pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPID). Dalam surat itu antara lain ditegaskan, menjadi kawajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 20 menyatakan bahwa, “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

 

Berbagai tindak kekerasan, penelantaran dan eksploitasi masih saja terus dialami oleh anak-anak yang di harapkan menjadi tunas harapan bangsa di bumi pertiwi tercinta ini. Begitu pula penderitaan psikologis akibat berbagai sikap dan tindakan yang sewenang-wenang terhadap anak, membuat mereka menjadi anak-anak yang bermasalah sehingga mengganggu proses tumbuh kembang mereka secara sehat. Inilah situasi nyata yang terjadi sekarang ini.

Tampaknya isi dan makna dari Konvensi Hak Anak masih belum tersosialisasi secara luas kepada masyarakat Aceh dan pemerintah daerah, sehingga akhirnya masyarakat menjadi kurang peka dan kurang memahami fenomena yang ada. Untuk itu semua pihak kiranya perlu berusaha agar makna dari Konvensi Hak Anak tersebut dapat tersebar secara lebih luas, sebagaimana tertera dalam pasal 42 dari Konvensi tersebut, yaitu bahwa negara peserta berupaya agar prinsip-prinsip dan ketentuan Konvensi ini diketahui secara luas oleh orang dewasa dan juga anak-anak melalui cara yang tepat dan aktif.

 

Di Indonesia secara umum, dan Aceh secara khusus masih banyak anak yang mengalami kekerasan dan penindasan haknya, karena terkadang orang dewasa menganggap bahwa anak merupakan ‘properti’ milik mereka. Di lain pihak, anak terkadang memiliki kesulitan untuk mengungkapkan perasaannya sehingga aspirasinya juga tidak tersalurkan.

 

Selain pelanggaran hak anak, banyak anak di Indonesia maupun di seluruh dunia mengalami tindakan kekerasan oleh orang dewasa yang sayangnya justru dilakukan di dalam rumah tangga. Menurut data dari World Health Organization (WHO) penganiayaan anak telah menyengsarakan hidup 40 juta anak yang berusia antara 0-14 tahun. Dengan adanya dampak psikologis dari pelanggaran dan tindak kekerasan terhadap anak, hendaknya kita dapat memahami bahwa pada dasarnya anak adalah suatu pribadi utuh yang tidak boleh diperlakukan begitu saja secara semena-mena, karena mereka mempunyai hak-hak khusus sebagai anak yang perlu senantiasa dilindungi.

 

Kita kerap pesimis dengan melihat kondisi yang terjadi pada saat ini. Tapi, ketika kita hanya diam dan mengurut-urut dada, keadaan tidak pernah akan berubah. Anak-anak kita akan tetap menjadi bulan-bulanan dari orang dewasa. Hak-hak mereka akan semakin terabaikan. Menjadi tugas kita bersama untuk menyediakan lahan yang subur bagi proses tumbuh kembang mereka, yakni dengan mengerti hak-hak mereka sebagai anak, melindungi mereka dari berbagai tindakan eksploitasi dan penyalahgunaan.  Sepantasnya Pemerintah Aceh dan masyarakat bersama-sama berupaya untuk menjunjung tinggi hak-hak anak dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pada gilirannya nanti, anak-anak Aceh akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Bukan malah dengan “sombong” membekukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPID) Aceh.

 

Penulis adalah anggota PPWI Aceh

Sumber image: google.co.uk