Pendekatan baru AS terhadap bantuan di dunia Muslim

0
21

Oleh : Ghassan Michel Rubeiz *)

Pewarta-Indonesia, East Meredith, New York – American University of Beirut (AUB), di mana puluhan ribu pemimpin Arab menamatkan studi selama 140 tahun terakhir, menjadi contoh bagus bantuan luar negeri yang digunakan dengan baik. Yang membuat para lulusan AUB terkemuka bukan hanya kepemimpinan dan komitmen pengabdian mereka kepada dunia Arab; tetapi juga karena para lulusan universitas yang didirikan oleh negara bagian New York ini meyakini budaya dan nilai-nilai Amerika.

Sayangnya, bantuan luar negeri ke negara-negara miskin tidak selalu dipakai dengan baik seperti itu. Para pendonor bisa merebut hati dan pikiran penerima dengan memberikan bantuan yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti pendidikan, ketenagakerjaan, kesetaraan jender atau kesehatan. Namun, sayangnya, bantuan juga digunakan sebagai kompensasi untuk kerusakan yang diakibatkan perang, dan sering dikorupsi oleh pihak pendonor atau penerima. Di Irak, contohnya, Indeks Komitmen Pembangunan (CDI) yang dikeluarkan Center for Global Development pada 2008, menyebut bahwa hanya 11 sen dari setiap dollar yang benar-benar menjadi bantuan, lantaran korupsi yang merajalela. Ini tentu saja mengecewakan bagi rakyat Irak.

Sayangnya, di Irak, juga di banyak negara lain di Timur Tengah dan Asia Selatan, sebagian besar bantuan luar negeri adalah untuk urusan militer. Bantuan militer mendorong negara-negara berkembang untuk bergantung pada senjata demi menciptakan keamanan. Israel, Mesir, Irak, Pakistan dan Turki menerima bantuan luar negeri terbesar dari AS, kebanyakan untuk kontrak-kontrak pertahanan yang pada akhirnya menguntungkan perusahan-perusahaan AS dan menumpulkan kepekaan penerima bantuan pada perdamaian dan rekonsiliasi. Israel dan Mesir saja memakan separo anggaran bantuan luar negeri AS.

Dari segi jumlah total–lebih dari 25 hingga 30 miliar USD per tahun–Amerika menghabiskan lebih banyak dana untuk bantuan luar negeri dari negara mana pun. Namun, meski kuantitasnya mengesankan, bantuan Amerika hanyalah secuil dari kekayaan nasionalnya. Amerika menyumbangkan sekitar 0,016 persen dari produk nasional brutonya, menurut Robert McMahon dari Dewan Hubungan Luar Negeri, padahal menurut standar internasional, setiap negara donor diharapkan menyumbangkan sekitar 0,7 persen dari produk domestik brutonya.

Tetapi, selama dasawarsa terakhir, terutama lantaran 11 September, Amerika Serikat telah menyadari perlunya perubahan. Akibatnya, ada kemajuan serius untuk memperbarui proses penyaluran bantuan luar negeri Amerika. Literatur baru tentang pembangunan negara, seperti Aiding Democracy Abroad karya Thomas Carother, pakar bantuan luar negeri dan kemanusiaan dari Carnegie Endowment for International Peace, telah mengkritisi dominasi politik dalam bantuan luar negeri. Para pemikir dan ekonom yang menyukai perdagangan dan investasi luar negeri sebagai metode strategis untuk membangun kekayaan dan mengurangi kemiskinan berpandangan bahwa bantuan luar negeri tidak bisa berdampak lama bagi negara pendonor ataupun penerima. Para pakar pembangunan juga berbicara tentang perlunya memperbaiki tingkat dan keefektifan bantuan kemanusiaan sembari memperbaiki jalur-jalur pembangunan yang lain.

Pendekatan baru AS terhadap bantuan luar negeri meninggalkan praktik mengaitkan bantuan terutama pada kebutuhan-kebutuhan strategis AS, yang sering diejawantahkan dengan memberi rezim-rezim otokratis bantuan kemanusiaan atau militer demi kepatuhan politik.

Millennium Challenge Corporation, sebuah agen pemerintah AS yang dibentuk pada 2003 di bawah pemerintahan George W. Bush, mengaitkan bantuan luar negeri yang besar, yang berasal dari dana pajak, dengan prestasi negara penerima. Hanya negara-negara yang berinvestasi pada pembangunan manusia, menghargai kedaulatan hukum dan menerapkan prinsip-prinsip pasar bebas, yang berhak mendapat bantuan pemerintah yang besar dalam investasi untuk pembangunan manusia.

Popularitas MCC telah meningkatkan komitmen AS pada pembangunan dan memperbaiki kualitas prakarsa-prakarsa pemberdayaan. Negara-negara yang melakukan pembaruan seperti Mali, Senegal, Gambia, Maroko, Yordania, Malaysia dan Indonesia adalah di antara negara-negara mayoritas Muslim yang telah memperoleh dukungan MCC atau diharapkan mendapatkan bantuan AS yang besar di masa depan.

Sementara Amerika mencoba memperbaiki citranya di dunia Muslim, Amerika perlahan menyadari bahwa memberikan bantuan untuk program-program yang bermanfaat bagi rakyat, tidak cuma negara, bisa sangat membantu.

Melepaskan bantuan pembangunan Amerika Serikat sepenuhnya dari tujuan-tujuan politik dan militernya akan memakan waktu, tapi investasi AS pada agen-agen seperti MCC—dan negara-negara yang mendapat bantuannya—menunjukkan bahwa AS berada di jalur yang benar.

*) Dr. Ghassan Rubeiz ([email protected]) ialah seorang keturunan Arab Amerika yang menjadi pemerhati isu-isu pembangunan, perdamaian dan keadilan.

Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), image: google.co.uk

BAGIKAN
Berita sebelumyaG30S/PKI : PN Tulungagung Blitar Kompak Tidak Setengah Tiang
Berita berikutnyaPrajurit POM TNI Naik Pangkat di Lebanon
Koran Online Pewarta Indonesia atau disingkat KOPI adalah sebuah media massa nasional berbasis jurnalisme warga (pewarta warga) yang dibangun dan dikelola oleh Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI). Pimpinan redaksi KOPI adalah Wilson Lalengke, dibantu oleh ribuan penulis/pewarta lintas profesi, lintas agama, lintas strata sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan lain-lain dari seluruh nusantara dan luar negeri.