Pengkhianatan Suara Rakyat

0
24

Pewarta-Indonesia, KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 560 calon anggota DPR terpilih. Mereka dilantik pada 1 Oktober mendatang. Di antara calon anggota dewan terpilih itu terdapat enam orang menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu.

Keberadaan enam menteri dalam daftar calon anggota dewan terpilih menjadi masalah sebab undang-undang melarang rangkap jabatan legislatif dan eksekutif. Karena itulah, KPU memberi tenggat kepada enam menteri itu untuk menentukan sikap hingga 9 September.

Mereka diultimatum untuk menentukan sikap apakah tetap merampungkan tugas di kabinet hingga 20 Oktober atau mengundurkan diri dari kabinet.

Tenggat sudah terlampaui dan para menteri pun sudah menentukan sikap. Adhyaksa Dault, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, serta Freddy Numberi, Menteri Kelautan dan Perikanan, sudah lebih dulu menentukan sikap dengan mengundurkan diri dari posisi calon anggota legislatif. Mereka memilih merampungkan masa kerja di kabinet.

Empat menteri lainnya memilih mengundurkan diri dari kabinet. Mereka adalah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi, Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Lukman Edy, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, serta Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Suryadharma Ali.

Apresiasi tentu perlu diberikan kepada empat menteri yang memilih berkarya di ladang legislatif. Mereka sejak awal sudah sadar untuk merebut kekuasaan legislatif lewat pemilihan umum. Merebut kekuasaan legislatif, sekalipun seorang menteri, tentu tidak mudah.

Apalagi, pemilu legislatif yang digelar 9 April 2009 untuk pertama kalinya menerapkan suara terbanyak. Karena itulah, selain bersaing dengan ribuan calon anggota legislatif dari partai lain, mereka bersaing dengan sesama calon dalam satu partai.

Para menteri yang memilih berkiprah di legislatif, sadar atau tidak sadar, sesungguhnya menghormati adagium vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan.

Mereka menghormati suara rakyat yang sudah memilih mereka dan mestinya penghormatan itu semakin diwujudkan dalam setiap derap langkah di Senayan dengan konsisten menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Bukan melakukan transaksi kewenangan konstitusional sebagai wakil rakyat dengan tujuan mengisi kembali pundi-pundi yang habis pada saat kampanye pemilu.

Alangkah bijaknya jika presiden terpilih mendukung niat suci para pembantunya menjadi wakil rakyat sehingga tidak perlu lagi memilih mereka menjadi menteri.

Sebaliknya, menteri yang bertahan di kabinet dengan alasan apa pun jelas merontokkan bangunan pemilu berdasarkan suara terbanyak. Bukankah sejak awal, sang menteri yang menjadi calon anggota legislatif sudah tahu harus mundur dari kabinet jika terpilih menjadi anggota DPR?

Seharusnya, seorang menteri sudah mengundurkan diri dari jabatannya ketika ia menjadi calon anggota legislatif. Tidak seperti sekarang jabatan di DPR mau, di kabinet pun mau. Itu bukti rakus jabatan.

Boleh jadi, menteri yang mengundurkan diri dari legislatif masih menganut paradigma pemilu Orde Baru, yaitu menjadikan dirinya mesin pendulang suara alias vote getter. Setelah suara dikumpulkan, ia mengundurkan diri dan penggantinya di legislatif pun ditentukan berdasarkan kekuasaan partai, bukan berdasarkan suara terbanyak.

Sangatlah terang benderang, menteri yang mengundurkan diri dari anggota legislatif tidak saja mengkhianati suara rakyat yang memilihnya, tapi juga meruntuhkan sendi-sendi pemilu dengan suara terbanyak.

Mengangkat menteri adalah hak prerogatif presiden. Akan tetapi, jangan angkat orang yang rakus jabatan menjadi menteri kembali.

Sumber image: google.co.uk