Perbaikan Kondisi Buruh Indonesia Melalui Momen Semangat Hari Pahlawan

0
29

Pewarta Indonesia – Kondisi ketenagakerjaan selama 64 tahun Indonesia merdeka masih memprihatinkan. Salah satu koran lokal di Aceh beberapa waktu yang lalu menyebutkan bahwa salah seorang warga Aceh yang menjadi TKI di Malaysia akan dihukum gantung. Sedih membaca berita ini karena kurang sekali media hukum dalam pembela kasus bagi TKI kita disana, sehingga begitu mudah negara tetangga menjatuhkan hukuman kepada warga kita. Padahal ketika TKI kita disiksa dan tidak dibayar gajinya berbulan-bulan, si majikan tetap tidak terjerat hukum atas kesalahannya. Untuk itu perhatian bangsa ini terhadap TKI juga merupakan keharusan.

Sebagai ingatan bagi kita, bahwa buruh migran Indonesia di luar negeri yang berjumlah 6 juta orang memberi kontribusi bagi devisa negara hingga Rp 82,4 triliun. Namun, tidak pernah ada perlindungan yang memadai untuk mereka. Banyak buruh migran yang meninggal karena kekerasan, ada yang tetap hidup dalam kondisi cacat, tidak dibayar gajinya, terjerat hutang, diperdagangkan, mengalami gangguan jiwa, atau bahkan dideportasi dari negara tujuan secara tidak manusiawi, dan akhirnya terkatung-katung di penampungan.

Buruh pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik secara jasmani maupun rohani. Pada dasarnya buruh dibagi atas 2 klasifikasi besar: Buruh profesional – biasa disebut buruh kerah putih, menggunakan tenaga otak dalam bekerja. Buruh kasar – biasa disebut buruh kerah biru, menggunakan tenaga otot dalam bekerja. Buruh pada dasarnya hanya menunjuk kepada tenaga kerja di bidang industri dan jasa. Di bidang pertanian, tenaga kerja tidak lazim disebut sebagai buruh.

Sampai usia kemerdekaan Indonesia 64 tahun kondisi ketenagakerjaan masih memprihatinkan. Hal ini tergambar dari angka statistik mengenai ketenagakerjaan. Dengan 11,1 juta pengangguran terbuka dan 40 juta tergolong setengah pengangguran dan penggangguran terselubung. Bahkan menurut pakar ini sebagai kondisi superkrisis. Disebutkan, kondisi tenaga kerja yang dikategorikan pekerja juga sebetulnya tidak bisa disebut benar-benar bekerja. Karena dari komposisi pekerja, hanya 28% yang bekerja di sektor formal. Sementara 72% lainnya bekerja di sektor informal. Hal tersebut menjelaskan tren peningkatan pekerja muda yang masih usia sekolah. Malah di Aceh yaitu Kabupaten Bireun banyak anak-anak usia sekolah telah ikut-ikutan bekerja untuk mencari rejeki, ada sebagian perperan sebagai buruh bangunan dan sebagai penjual ditoko pakaian, terlepas dia mendapat izin orang tua atau tidak kasus ini telanggar peraturan soal ketenagakerjaan.

Selanjutnya dari sisi jumlah pengangguran, angka tahun ini hanya kalah buruk oleh angka pengangguran tahun 1980. Tapi jika dilihat dari banyaknya pekerja sektor informal, malah lebih buruk dari tahun 1980. Saat itu, hanya 68% yang bekerja di sektor informal. Komposisi pengangguran juga tak kalah mengkhawatirkan. Saat ini terjadi degradasi kalangan terdidik Indonesia, dengan makin meningkatnya jumlah pengangguran dari kalangan terdidik. Sebanyak 14% pengangguran sekarang, merupakan kalangan terdidik lulusan S-1. Semua kondisi ini membuat angka kemiskinan makin meningkat. Mengutip pendapat Bomer mantan Menteri Tenaga Kerja yang juga Direktur Pusat Kajian Tenaga Kerja dan Pembangunan/Center for Labour and Development Studies (CLDS), dengan ledakan pengangguran dan banyaknya orang miskin seperti saat ini, seharusnya Indonesia memilih mode ekonomi politik yang berbasis bekerja produktif (employment base economy), yakni mengembangkan berbagai sektor produksi yang bisa menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya.

Hal ini mengingatkankan kita pola industrialisasi yang dikembangkan negara Cina, dinilai cukup baik untuk ditiru bangsa ini. Di sana industri padat karya dikembangkan besar-besaran. Selain menyerap banyak pengangguran, hasil produksi mereka pun menjadi berlimpah dan bisa membanjiri dunia. Atau kita bisa juga bercermin pada Argentina. Walau terkena krisis di tahun 1999, namun dalam lima tahun sudah menunjukkan tren perbaikan. Penganggurannya terus berkurang dan ekonominya bisa tumbuh 9%. Sementara kita sudah 10 tahun melewati krisis, belum juga mendapatkan tren perbaikan.

Persoalan marginalisasi hukum juga menjadi persoalan di Indonesia. Selama 64 tahun merdeka, pekerja Indonesia masih sebagai kalangan yang termarginalkan terutama dalam hal perlakuan hukum. Dalam hal ini, tenaga kerja Indonesia tak kunjung mendapat perlindungan hukum secara baik. Saat ini pemberlakuan hukum PPHI (penyelesaian perselisihan hubungan industrial) belum kelihatan hasilnya. Sementara di lapangan, penegakan hukum ketenagakerjaan justru semakin lemah. Akibatnya, kalangan pekerja yang posisinya lebih lemah, yang menjadi korban. Kita bisa mengambil contoh berbagai kasus PKWT (pekerja kontrak waktu terbatas) dan tenaga outsourcing, yang sampai saat ini masih terus berlangsung, tanpa ada penegakan hukum. Dengan dalih tak ada delik aduan (sesuai dengan hukum acara PPHI-red), aparat penegak hukum ketenagakerajaan membiarkan saja hal tersebut berlangsung.

Padahal berbagai pelanggaran-pelanggaran normatif, seharusnya secara langsung bisa ditindak oleh penegak hukum ketenagakerjaan. Tak hanya pegawai pengawas Disnakertrans, tapi polisi sebagai koordinator pengawas, bisa melakukan itu. Tentu kita masih ingat kasus perusahaan di Cimahi (PT. Korin) yang sekalipun terbukti bersalah tidak mau membayar upah buruhnya, tak sedikitpun ditindak aparat. Jika buruh-buruhnya unjuk rasa, gaji baru tak dibayarkan. Itu sebabnya ribut-ribut terus berlangsung di perusahaan tersebut. Belum lagi kasus perusahaan besar yang menggelapkan uang iuran Jamsostek dengan cara memberi laporan upah tidak benar, juga tidak kunjung ditindak. Sekalipun sudah dua tahun dilaporkan, sampai saat ini belum juga ada penyelesaian. Banyak lagi sebenarnya kesulitan yang menjadi mimpi buruk pekerja Indonesia yang harus dihadapi yaitu mulai dari kekerasan, skors, sampai tuduhan kriminal.

Untuk itu momen hari pahlawan 10 Nopember 2009 ini menjadi semangat baru, semangat kepahlawan bagi kita bersama untuk melakukan perbaikan secara total sistem ketenagakerjaan yang ada di Indonesia mulai dari sistemnya, perundang-undangan, jaminan kesehatan bagi mereka, gaji, upah, pesangon dan perhatian lain untuk mereka. Hidup Buruh Indonesia…!!!

Sumber image: google.co.uk