PETA JALAN MENUJU PEMILU 2009: Catatan Seorang Narapidana Politik

0
48

Pewarta-Indonesia, Jakarta – Mendengar dan membaca perkembangan situasi Aceh terakhir ini, terutama menjelang Pemilu 2009, yang politiknya semakin menghangat ke arah yang tidak kondusif ditandai dengan penyerangan secara sporadis terhadap Partai Lokal Aceh, membuat penulis sebenarnya tidaklah berani untuk menulis; “merasakan”. Hal ini karena bagaimanapun juga keberadaan penulis yang masih dipenjara nun jauh di pulau Jawa sana, tentu saja dengan panca indera yang penulis miliki penulis belum mampu merasakan suasana Aceh saat ini.

Penulis mendengar; dari segelintir kawan yang masih bersedia meluangkan waktu menyambangi ke penjara, membaca; dari beberapa potongan surat kabar bekas pembungkus Doedoei, Meuseukat, Kue Bhoei dan Grieng kiriman sanak famili di Aceh.

Beberapa tulisan menggelitik hati penulis yang sedang menjalani Hukuman Penjara dengan status Narapidana Seumur Hidup, lalu penulis pun latah ingin menulis. Semoga saja tulisan ini bermanfaat bagi pembaca.

Menurut hemat penulis, Pemilu 2009 adalah pemilu yang unik, karena keikutsertaan Partai Lokal (Parlok) bersama-sama dengan Partai Nasional (Parnas) merebut konstituen, merebut kue politik di Aceh yang baru pertama kali ini akan terjadi dalam sejarah berdirinya Republik Indonesia. Bila Parlok memenangi Pemilu legislatif 2009 di Aceh, maka tercapailah cita-cita yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh sesuai dengan isi Perjanjian Damai MoU Helsinki.
 
Pemilu Aceh sangatlah unik dan hampir dapat dipastikan akan menyedot perhatian masyarakat baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional, apalagi dibumbui oleh media massa yang mengejar oplah demi memenuhi tuntutan pemegang saham. Apakah keunikan itu natural terjadi karena kehendak Sang Pencipta atau terjadi karena intrik-intrik politik kepentingan?
 
Keunikan Pemilu di Provinsi Aceh sama juga dengan keunikannya “air sumur warga menjadi obat penyembuh berbagai macam penyakit kronis” di Awe Geutah, Matang Glumpang Dua, Bireuen, serta keunikan di Jombang, Jawa Timur dengan dukun ciliknya yang bernama Ponari berusia 9 tahun, konon mampu mengobati ribuan pasien dengan instan di mana para pasien yang datang berobat adalah orang-orang yang selama ini lelah dan frustrasi atau bahkan sudah tidak mampu lagi berobat ke instansi resmi yang ditunjuk pemerintah. Selain itu, berita penemuan tumpukan bongkahan batu emas di Gunoeng Ujeun, awal tahun ini juga unik. Sebenarnya semua keunikan tadi, penulis berani mengatakan hal ini tidaklah seunik perkembangan politik yang sekarang sedang terjadi di Aceh. Hal ini seperti adanya keberanian seorang teman penulis sendiri, yang ternyata berani maju dalam Pilkada lalu, meskipun yang bersangkutan tidak mampu baca tulis apalagi membaca apa yang diinginkan rakyat Aceh.

Penulis salut dengan keberanian dan semangat pantang mundurnya teman tersebut, penulis sempat berdialog dengan sang calon pilkada. “Saya dengar berita, abang akan maju jadi calon kepala daerah ? Tanya penulis waktu itu. “Insya Allah jika rakyat menghendaki” Jawab sang teman (klise). Terus penulis kejar dengan pertanyaan lagi. “Bagaimana caranya bang, abang kan tidak mampu baca tulis ?”, “Tenang saja, jadi pejabat di Aceh itu yang penting mampu baca Al Quran (meski tidak memahami isinya), pintar ngomong dan belajar tanda tangan yang rapi,” tukasnya. Menyangkut hal ini, Penulis tertawa dalam hati.
 
Menurut penulis, hal seperti itu unik (unique and unbelievably) karena jarang terjadi di belahan dunia manapun. Mungkin saja kita telah salah dalam memahami perbedaan arti antara “formal elite (baca: tokoh resmi)” dengan “informal elite (baca: tokoh tidak resmi)”, atau tuntunan maupun aturan main demokrasi pascareformasi yang telah ke-bablas-an (baca: Putoeh Rem), di mana kita lebih sering mengukur diri kita sendiri bahwa kitalah yang lebih layak daripada orang lain, meski kita jarang sekali mau meluangkan waktu berdiri di depan cermin sekedar becermin dan bertanya pada hati nurani sendiri, layakkah kita menjadi seorang pemimpin atau wakil rakyat, dan celakanya aturan main formal yang diundang-undangkan atas nama rakyat oleh para wakil rakyat mendukung sikap “narsisme” berlebihan tersebut yang kerap tumbuh liar di dalam diri kita masing-masing di era demokrasi “putoeh rem” seperti sekarang ini ? Bisa saja karena kita gagap dan gamang dalam mempersiapkan generasi muda.
 
Jika dilihat dari segi kemajuan, Aceh memang telah ber-evolusi dari “Mazhab Monarchy” yang selalu mempersiapkan putra mahkota agar pada waktu dibutuhkan layak menjadi seorang pemimpin dan cakap memimpin, ke “Mazhab Operasi Militer” di mana yang berhak bicara atas nama rakyat hanya senapan, hingga kini telah tiba di “Mazhab Democracy” yang semua orang dan siapa saja berpeluang untuk mengubah bentuk dari informal menjadi formal meski terkadang dibarengi dengan paksaan dan ancaman kepada rakyatnya sendiri. Sebenarnya, rakyat Aceh khususnya tetaplah berposisi sebagai rakyat hingga kapanpun, sebelum pesta demokrasi dimulai rakyat akan diperdaya lalu usai pesta demokrasi digelar rakyat tak berdaya karena pada akhirnya rakyatlah yang harus mencuci piring dan gelas kotor, sebagaimana tradisi pesta dalam masyarakat Aceh (gotong royong lam khanduri). Semoga saja kita tidak mengalami mazhab “Democrazy” (baca:pertontonkan kegilaan).
 
Rakyat Aceh telah lama merindukan sosok pemimpin yang mampu mempersatukan Aceh, kaum cendekiawan, budayawan maupun tokoh agama yang pasca-operasi militer tidak mampu menangkap kerinduan rakyat Aceh tentang figur pemimpin yang diimpikan rakyat. Beberapa fase operasi militer di tanah Rencong terbukti telah melumpuhkan telak para kaum ini, meski bergerak di bawah permukaan dayah dan kampus namun sangat permisif (baca: Beu O Teuh Karu Karu). Mereka tidak mampu mengisi kekosongan karena nyawa sering menjadi taruhan (baca: Bak Mie Meuayang, Bak Tikoeh Nyawong).

Pasca Ikrar Lamteh tahun 1957 hingga dekade ini, belum ada re-generasi kharisma yang mampu menggantikan sosok tokoh-tokoh kharismatis Aceh yang di antaranya, seperti DR.Tgk.Hassan Muhammad di Tiro yang sangat disegani pusat karena beliaulah yang mampu menggerakkan rakyat Aceh untuk berperang, seorang teknokrat yang rela berjuang demi rakyatnya yang tertindas. Selain itu, ada juga Alm. Tgk. Ilyas Leubee, seorang tokoh agama kharismatis yang berjuang di dataran tinggi Gayo, serta juga Alm.Tgk.AbdullahSyafii, seorang panglima perang yang selalu mengingatkan agar anak buahnya untuk tidak pernah mencoba menyakiti hati rakyat.

Peperangan tidak sedikit pula telah melahirkan tokoh-tokoh karbitan dan pecundang; meski di luar sana, tidak pernah berbuat apa-apa untuk rakyat Aceh semasa melarikan diri keluar dari negeri Aceh di masa konflik, bahkan tega membiarkan rakyat Aceh menghadapi masalahnya sendiri (baca: lheuh peukarue plueng uluwa, di nanggro tinggai rakyat yang theun tapak). Dan hari ini, setelah MoU Helsinki kembali ke Aceh disambut kerabat dan sanak keluarga lalu dihiasi dengan baju kebesaran Raja-Raja Atjeh tempoe doeloe, untuk dipeusijuek Ngon Tumpo dan Buleukat Kuneng, dengan sendirinya serta-merta sahlah sudah sebagai pemimpin (peugah haba luwa nanggro tapi talo keuing ngom).

Pemimpin seperti apa yang diianginkan rakyat Aceh ? Tentu saja pemimpin yang ta’at aturan dan jujur, sebagaimana ta’at dan jujurnya seorang imam sembahyang, bila keluar angin (maaf: kentut) pada saat memimpin sembahyang ya harus ikhlas minggir lalu digantikan oleh makmum di belakang yang otomatis menjadi imam yang akan melanjutkan rukun sembahyang yang memenuhi syarat. Jangan mentang-mentang merasa keluar anginnya tidak bau ini lantas terus saja menjadi imam, kasihan para jama’ah yang menjadi makmumnya.

Memang, Allah SWT telah menciptakan manusia untuk menjadi pemimpin di muka bumi, namun tidak gratis. Hal ini karena Allah SWT juga menunggu kita kembali kepada-Nya dengan laporan Pertanggung Jawaban yang dibawa para malaikat, yang mana masing-masing kita akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya, tak ada seorang pun yang luput dan lolos dari pemeriksaan di akhirat, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki.

Jelang Pemilu 2009, inilah sebenarnya kesempatan emas bagi elite politik Aceh untuk belajar dan mengajar berdemokrasi yang sehat (meski pada zaman kesultanan dan sultanah Aceh jauh lebih maju dalam hal berdemokrasi). Namun kenyataan yang ada di depan mata rakyat Aceh juga jauh lebih penting daripada melamunkan dan mengagung-agungkan kemasyuran “Endatu” kita pada zaman ke-emasan Aceh dahulu kala (Bhumi Swarna Dwipa).

Rakyat Aceh, tidak boleh lagi hidup dalam “Utopia” dan bayang-bayang masa lalu yang “Gemah Ripah Lohjinawi” atau (Hudep Beusare Makmue Beurata) di negeri angan-angan, yang hanya menunggu keajaiban datang dari sang penguasa dan bila perlu berbondong-bondong datang ke rumah-rumah penguasa pemerintahan meski hanya persoalan dan urusan-urusan yang dapat diselesaikan pada tingkat aparat dan perangkat desa di Gampong masing-masing.

Bangsa kita bukan lagi bangsa pengemis saudaraku. Jangan ajarkan rakyatmu untuk menjadi pengemis meskipun engkau pernah mengemis politik agar mereka mencoblos gambarmu dalam pemilihan lalu, ajarkan rakyatmu agar bangkit dari keterpurukan panjang yang melelahkan ini.

Proses pembelajaran demokrasi kepada rakyat selalu didominasi oleh faktor “elite” di wilayahnya masing-masing karena secara sosial memang tugas dan tanggung jawab mereka. Janganlah menjadi elite yang exlusive dari rakyat. Kata Doel Sumbang; “calon wakil rakyat musti merakyat”. Ambillah hati rakyat dengan tindakan yang realistis dan jangan hanya butuh rakyat lalu dekati rakyat pada masa-masa menjelang Pemilu saja, contoh yang baik lalu aplikasikan kepada masyarakat dan buang contoh yang buruk.

Pesta demokrasi di negara-negara maju yang berjalan layaknya sebuah pesta, sebetulnya telah memberikan pemahaman sendiri bagi dunia ini. Pembaca juga dapat membayangkan seperti apa yang disebut “fiesta”, pasti selalu menyenangkan tanpa kebencian dan saling menjatuhkan. Lain halnya dengan yang sering terjadi di negara berkembang dan negara tertinggal, apalagi negara miskin di daratan benua Afrika. Tentu saja lain lagi yang terjadi di negara rezim komunis Korea Utara dan rezim militer Myanmar. Penulis merasa tidak berhak memberi label kategori apa terhadap Pemilu di Indonesia secara umum dan khususnya di Aceh, semuanya berpulang pada pribadi-pribadi “elite” politik Aceh itu sendiri.
 
Namun menurut pengamatan penulis, di negara-negara maju Pemilu tidak akan membelah hubungan keluarga, kerabat, komunitas, etnik, ras dan agama.. Intinya tidak akan ada yang gontok-gontokan bahkan harus terputus tali silaturahmi hanya karena berbeda partai. Kembali me-review dengan kenyataan di Aceh akhir-akhir ini; ”elite” politik Aceh selalu diharapkan kedewasaannya oleh segenap lapisan masyarakat, di mana ada 13 etnik yang mendiami bumi Aceh dan memiliki 13 bahasa serta 13 kultur yang unik dan memiliki keunikannya sendiri-sendiri.
 
Rakyat semua sebagai rakyat hanya ingin hidup tenang dan damai di bumi Aceh tanpa harus membentuk provinsi sendiri untuk kemakmuran dan pemerataan. Rakyat butuh pemimpin yang mau mengayomi mereka semua di bawah payung NAD Raya, dan mereka ingin mendengarkan statemen-statemen yang menyejukkan dari pemimpin mereka.

Rakyat Aceh sudah cukup kenyang asam garam konflik, sekarang mereka tidak butuh bahasa-bahasa pemimpin dan penguasa yang provokatif. Mereka tidak ingin setiap hari ketika bangun pagi sambil minum kopi lalu baca koran, namun berita yang disuguhkan soal debat kusir pimpinan dengan bawahan melulu. Rakyat Aceh juga tidak ingin ditakut-takuti dengan analisa-analisa kaum cerdik pandai yang menulis tentang adanya skenario ini hingga skenario itu di Aceh. Kekerasan di Aceh direncanakan dengan rapi dan sebagainya, namun hanya mampu bermain kata-kata dan tidak mampu menunjuk batang hidung pelaku kekacauan di Aceh yang terjadi beruntun terakhir ini, tidak lebih daripada sekedar mencari kambing hitam yang hanya menambah daftar keresahan masyarakat. Hal ini, sama saja seperti jika penulis menakut-nakuti anak kecil dengan kalimat; awas di rumah si pulan ada “Hantu Blau”. Namun penulis tidak mampu menunjuk atau melukiskan seperti apa wajah”Hantu Blau”
itu, karena memang sejak penulis masih kanak-kanak di Aceh hingga kini sudah tua di penjara di Jawa belum pernah sekalipun penulis bertemu dengan “hantu blau”.
 
Menurut hemat penulis, apa yang sedang terjadi di Aceh saat ini, sebenarnya hanyalah konflik internal yang terakumulasi kemudian meluas menjadi “efek domino”, di mana sebuah kejahatan berpeluang besar dapat menginspirasikan pelaku kejahatan lainnya dengan contoh yang telah ada. Namun tidak akan mungkin ada asap bila tidak ada api meski api dalam sekam sekalipun tetap saja mengeluarkan asap. Cara penanganannya ya setiap “elite” sebaiknya konsolidasi internal dan introspeksi diri, “pageu gampoeng” waspada dan mawas diri perlu namun buang jauh-jauh negative thinking dan kecurigaan yang berlebihan.
 
Rakyat butuh kehidupan di segala sektor mulai dari pertanian, industri hingga nelayan bahkan pedagang, kebutuhan hidup rakyat terpenuhi dengan sendirinya bila tidak ada gangguan keamanan, rakyat Aceh bukan pemalas. “Toei ngon roek bak kawoem muda, rukoen bajo bak ureung tuha. Tameh binteh bak ulee balang, beuneung arang bak ulama. Salah bak hukoem rayek akibat, salah bak adat malee bak doenya.

Tapeuturoet nafsu malee keu laba, peuturoet hate nyawong teuhila. Geupageu lampoeh ngon kawat, geupageu nanggro ngon adat. Ureung meumajeulih hantom kanjai, ureung tawakkal hantom binasa. Taduek tameupro tamupakat, pat yang silap tawo bak punca. Dari 143 titik konflik di seluruh dunia, Aceh jauh lebih maju dan bermartabat Pasca Penandatanganan MoU Helsinki 15 Agustus 2005 meski penulis belum mendapatkan amnesty hingga detik ini, namun penulis ikhlas demi kedamaian rakyat Aceh yang penulis cintai.
 
Akankah perdamaian ini akan permanen ? Semuanya berpulang kepada para”elite” dan rakyat di Aceh, menurut dugaan penulis yang diinginkan rakyat Aceh hanya satu; “Semoga Aceh benar-benar menjadi Nanggro Darul-As-Salam”. Tentu saja Rakyat Aceh tidak ingin suatu ketika kelak akan membaca tulisan di harian ini yang berjudul; “Karena Salah Urus, Nanggroe Aceh telahWassalam”.* Wallahu’alam bissawab.
 
Penulis:Tgk  Ismuhadi Peusangan Narapidana Politik di Penjara Cipinang, Jakarta

Anda punya berita, artikel, foto, atau video? Publikasikan di sini
Kontak Redaksi di [email protected]