Standar Kelulusan Memicu Divestasi Masa Depan

0
23

Pewarta-Indonesia, Niat pemerintah untuk memajukan kualitas pendidikan bangsa perlu diacungi jempol. Pasalnya, usaha untuk membuat kebijakan yang lebih baik telah dirumuskan dan dilaksanakan dengan harapan terjadi perbaikan. Anggaran pendidikan pun ditambah menjadi seperlima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mencapai target.

Akan tetapi harapan terkadang tidak seindah yang ada di lapangan. Faktanya, Ujian Nasional (UN) yang berjalan sampai saat ini masih harus menempuh upaya perbaikan untuk mendapatkan format yang ideal. Hal ini menjadi Pekerjaan rumah (PR) Bersama, terutama pemerintah selaku regulator yang membuat system pendidikan dapat berjalan dengan baik.

 

Penerapan standar kelulusan sudah berlaku sejak lima tahun lalu. Dengan standar nilai kelulusan yang lebih tinggi, pemerintah berharap peserta didik termasuk guru mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Pendekatan yang yang dilakukan tersebut kiranya menemui sebuah dilemma dengan kenyataan yang ada. Di satu sisi pemerintah meningkatkan tingkat kelulusan dengan harapan terjadi perbaikan. Namun, di sisi lain semakin banyak peserta didik yang tidak lulus karena beban yang mereka terima semakin meningkat.

Sekilas penerapan standar kelulusan yang meningkat berkorelasi positif dengan perbaikan pendidikan. Tidak seorang pun berani menjamin hal tersebut, jika implementasi yang dijalankan masih sama dengan sebelumnya. Justru penerapan berbasis standar nilai kelulusan akan menciptakan potensi pragmatisme dalam pendidikan. Artinya, sumber daya dalam pendidikan terarahkan untuk mencapai minimum standar kelulusan, alias yang penting lulus bagaimanapun caranya. Nama sekolah dapat tercoreng jika jumlah siswanya banyak yang tidak lulus.

Melihat perkembangan penerapan standar kelulusan, pemerintah setidaknya harus melakukan banyak evaluasi terutama mencari faktor yang menyebabkan imbas yang kurang baik bagi pendidikan. Jika melihat ke masa lalu, saat faktor kelulusan ditentukan oleh sekolah, tidak banyak kejadian terjadi seperti kasus baru-baru ini. Mungkin pemerintah bisa mengadopsi system yang pernah dijalankan sebelumnya dengan beberapa penyesuaian dengan kondisi saat ini. Selain memperhatikan standar nilai yang ditentukan oleh sekolah, faktor kelulusan di masa lalu juga memperhatikan aspek perilaku dan moral.

Memang tidak mudah menentukan system pendidikan yang terbaik, akan tetapi kita setidaknya bisa bercermin dari esensi pendidikan itu sendiri. Pendidikan memiliki tujuan yang penting untuk menciptakan Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, beretika, dan bermoral. Dari tujuan tersebut, kita semua dapat bercermin bagaimana seharusnya sebuah system pendidikan harus dibentuk. Tentunya kita berharap semua bahwa system kelulusan yang dibuat saat ini adalah upaya untuk mengarah ke sana. Disadari atau tidak pendidikan adalah investasi terbesar yang menentukan nasib bangsa ke depan.

Sumber image di sini