Teror Bom, Siapa Meraup Untung?

0
29

Pewarta-Indonesia, JAKARTA – Bom di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, 17 Juli lalu, makin menyadarkan bahwa tidak ada jaminan aksi-aksi sejenis tidak terulang lagi. Dari temuan aparat tentang bagaimana bom dirakit, diselundupkan, dan pelaku pengeboman, tampak bahwa tindakan itu telah dirancang cermat dan penuh ketelitian.

Dari pelakunya, gabungan pemain lama dan baru, memperlihatkan bahwa teroris telah sukses melebarkan simpul jaringan ke sejumlah komunitas baru. Dua pelaku bom Mega Kuningan, Nana Maulana dan Dani Dwi Permana, menguatkan dugaan bahwa calon “pengantin” atau pengebom bisa siapa saja yang mudah diindoktrinasi kelompok Noor Din atau yang lain.

“Bom kini hanya soal waktu,” kata Zacky Anwar Makarim, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis ABRI. Menurut Zacky, banyaknya calon “pengantin”, adanya dana segar, ringkasnya penguasaan teknologi peledakan, dan mudahnya akses material bom, membuat target ekonomis, vital, dan strategis menjadi sulit dilindungi dengan sistem keamanan apapun. Kondisi ini makin diperburuk oleh sikap permisif warga, banyaknya simpatisan Jamaah Islamiyah (JI), dan lemahnya hukum antiterorisme.

Cepat atau lambat, tambah Zacky, aksi teror bisa menghancurkan demokrasi, stabilitas sosial-politik, dan mengganggu pembangunan ekonomi. Apalagi jika target aksi teror nantinya terbukti juga mengalami pergeseran. Sasarannya tak hanya representasi kepentingan Barat, tapi beralih ke pemimpin negara dan objek vital milik negara. “Pokoknya, siapa saja yang dikategorikan musuh,” katanya. Jadi, belum aman 100%.

Tampaknya masyarakat sudah merasa “terbiasa” dengan teror. Apalagi, terorisme adalah fenomena global yang direspons luar biasa ketika pertama kali meletup. Sehari pasca-bom Bali I di Legian pada 12 Oktober 2002, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi minus 10,35. Kinerja rupiah ikut terkulai minus 3,7. Berturut-turut, butuh 24 hari dan 38 hari untuk bisa pulih ke level sebelum meledaknya bom itu. Dampaknya dahsyat, karena membuat susah jutaan orang.

Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali merosot tajam, dari 5.000 menjadi 700 orang per hari. Tren buruk ini juga melanda tempat wisata lainnya. Travel advisory tidak cuma menyusutkan penerimaan devisa, melainkan juga berdampak ganda pada sembilan sektor lain yang terkait dengan pariwisata. Selain itu, macetnya kredit modal kerja para pengusaha dan pemutusan hubungan kerja di sektor ini membengkak.

Bahkan penurunan neraca pembayaran 2003 mencapai 20%. Jika sumbangan sektor pariwisata pada neraca pembayaran 2001 sebesar US$ 5,4 milyar, maka tahun 2003 devisa dari sektor ini berkurang hingga US$ 1,1 milyar. Agar sektor ini tidak mati, pemerintah menggalakkan wisata domestik dan meyakinkan negara sumber wisman untuk menarik larangan kunjungannya ke Indonesia.

Sektor ini baru bisa pulih pada awal 2005. Namun dihantam lagi oleh bom Bali II, 1 Oktober 2005. Meskipun ada pemulihan, akselerasi kenaikan wisman tidak pernah spektakuler.

Padahal, pariwisata bisa digenjot lebih maksimal. Banyak negara menjadikan sektor ini sebagai ladang devisa nonmigas. Turis asing yang tinggal lebih dari sehari sangat signifikan. Pada 2007, wisatawan yang mengunjungi Prancis mencapai 81,9 juta orang. Disusul Spanyol sebanyak 58,5 juta orang dan Amerika Serikat sebanyak 51,1 juta orang, pada 2006.

Sejumlah negara jiran pun gencar berpromosi menggaet wisman. Singapura memancing lewat “great sale” selama berbulan-bulan. Malaysia, yang devisa negaranya dari pariwisata mencapai 7%, genjar berpromosi dengan “Truly Asia”.

Ketika stabilitas keamanan rapuh, kondisi ini menjadi peluang bagi negeri jiran untuk menarik wisman dan investor. Aspek keamanan yang menjadi jargon pertama Sapta Pesona rentan terhadap aksi teror. Target 7 juta wisman dengan lama mukim tiga hari pada 2008 terkendala banyak faktor. Pulihnya kondisi keamanan di satu sisi justru diperburuk oleh resesi dunia yang ditandai anjloknya daya beli publik. Pada tahun ini, kondisinya payah karena diselingi bom Mega Kuningan II.

Namun fenomena menarik dari ritual pengeboman hingga bom Bali II pada 1 Oktober 2005 adalah reaksi cepat untuk pemulihannya. Upaya keras aparat menangkap pelaku pengeboman telah mengembalikan kepercayaan publik. “Ekonomi nasional jadi tahan terhadap aksi bom, tapi justru sangat sensitif oleh gejolak perdagangan di pusat-pusat saham dunia,” kata Tommy Suryopratomo, host “Economic Challenge” di Metro TV.

Ada sejumlah faktor yang menurut Tommy membuat ekonomi menjadi kebal terhadap teror bom. Pertama, terorisme adalah fenomena global, tidak melulu di Indonesia, melainkan juga di banyak negara. Kemudian Indonesia yang begitu luas relatif aman dan daya beli masyarakatnya masih kuat. “Sehingga tidak ada alasan untuk menghentikan investasi,” katanya. Ini terbukti, ketika terjadi pengeboman di Mega Kuningan pada 17 Juli lalu, IHSG hanya terkoreksi minus 0,6 pada hari pertama pembukaan.

Teror gagal merusak perekonomian, tapi pertumbuhan diprediksi cuma 3,5%. Indonesia masih merasa lega karena tumbuh relatif tinggi, setelah Cina dan India. Toh, keresahan tak bisa disembunyikan. Opini publik di sejumlah media massa dan situs komunitas maya, seperti Facebook dan Twitter, justru menggugat aksi teror yang menjadikan Indonesia sebagai target. Siapa biang di balik aksi yang mematikan ratusan nyawa dan menyusahkan jutaan orang itu?

Ketika rakyat tengah bangkit, para pelaku teror enggan menyerang langsung targetnya dan menyasar kepentingan Barat di dalam negeri. Siapa yang bermain? Pasalnya, kepentingan asing juga ada di Malaysia dan Singapura. Negara-negara Barat-kah? Aktor lokal? Atau ada negeri jiran yang sengaja “mengekspor” teroris ke Indonesia? Apalagi, Mas Slamat Kastari sempat “lolos” dari penjara ketat Singapura dan berkonsolidasi dengan anggota JI di kawasan Sumatera Selatan. Siapa yang meraup untung di atas keterpurukan Indonesia?

Merunut akar dan aktor pelaku pengeboman, Nasir Abas, mantan anggota JI asal Malaysia, kepada Gatra pernah mengemukakan sejumlah faktor yang menyebabkan Indonesia dijadikan ajang perang. Pertama, reaksi keras Malaysia dan Singapura dengan The Internal Security Act-nya untuk melumat habis gerakan mereka. Apalagi, mayoritas warga Malaysia tidak memberi ruang pada aksi kejahatan kemanusiaan yang mereka pilih.

Kedua, secara geografis dan demografis, Indonesia cocok untuk meningkatkan aksi mereka. Apalagi, sejumlah anggota JI asal Indonesia, seperti Mukhlas dan Amrozi, memfasilitasi tempat untuk Noor Din dan Azahari. Ketiga, lemahnya hukum serta sistem administrasi keimigrasian dan kependudukan yang membuat mereka leluasa bergerak.

Hal itu juga dikemukakan Ansyaad Mbai, Kepala Desk Counter Terrorism Menkopolhukam. “Undang-undang kita kurang memberi ruang gerak bagi polisi dan intelijen sehingga teroris pindah ke sini,” katanya kepada Cavin R. Manuputty dari Gatra.

Pengamat intelijen dari Universitas Indonesia, Andi Wijayanto, menambahkan bahwa akar sejarah terorisme di Indonesia yang panjang ikut menyumbang terjadinya aksi terorisme di sini. “Ini lahan subur bagi mereka,” ujarnya. Hal itu dibenarkan Zacky. Namun proses “impor” teroris makin menjadi-jadi karena tidak adanya aturan hukum yang sifatnya preventif. Hukum antiterorisme di dunia sifatnya selalu preventif, seperti di Inggris, Jerman, dan Australia.

“Bahkan Malaysia meniru sistem teritorial yang pernah dijalankan Orde Baru,” tutur Zacky. Untuk kepentingan nasional, cara yang ditempuh Malaysia dan Singapura terbukti efektif. Banyak negara yang mengategorikan terorisme sebagai acaman kepada negara. Oleh sebab itu, menurut Tommy, terorisme masuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Terorisme tidak dipahami secara parsial, tetapi holistik, demi kemanusiaan.

Karena itu, tindak preventif tidak sekadar melibatkan intelijen dan detasemen antiteror. Saatnya institusi keimigrasian dan administrasi kependudukan bersikap tegas. “Jika Undang-Undang Antiteror dikhawatirkan menimbulkan ekses represif dan ekstensif, maka hal itu dapat dicegah dengan adanya pasal-pasal kepastian hukum,” ujar Tommy. Usaha menyelamatkan bangsa tidak harus mempertentangkan upaya penciptaan stabilitas keamanan dengan isu pelanggaran hak asasi manusia.

G.A. Guritno, Muhklison S. Widodo, dan Anthony Djafar
[Gatra Edisi Khusus Beredar Kamis, 30 Juli 2009]