Wartawan Amplop

0
20

Pewarta-Indonesia, Di Medan ada tabloid Edison Berani yang terbit jika ada pesanan berita. Ada majalah di Jakarta yang menjual kartu pers Rp300 ribu. Di Yogya ada organisasi wartawan amplop.

AJI atau Aliansi Jurnalis Independen adalah organisasi wartawan yang paling getol berkampanye menolak kehadiran wartawan amplop atawa wartawan bodrex. Setiap anggota AJI dilarang keras menerima amplop dalam bentuk apapun dari narasumber beritanya. Menurut AJI, wartawan profesional harus hidup dengan gaji yang diaterima dari media tempatnya bekerja, bukan uang atau amplop dari narasumber. Artikel menarik di bawah ini dikutip Blog Berita dari Suara Independen terbitan Februari 2001, berisi kisah-kisah jurnalis pemeras atau wartawan bodrex di berbagai daerah di Indonesia.

* Baca artikel Banyak wartawan “Tempo” di Balige

SEPAK TERJANG “wartawan amplop” makin menggila. Trik-trik baru terus ditemukan. Seorang aktivis pers bercerita, ia baru saja bertemu seorang petinggi di dinas penerangan markas TNI, Cilangkap, Jakarta. Kepada sang aktivis, jenderal bintang dua itu mengaku sudah pasrah melihat ulah sebagian wartawan yang meliput di instansinya. Macam-macam saja cara mereka mengeruk duit dari instansi militer dan para pejabat di situ. “Bayangkan, malam buta saya ditelepon wartawan itu untuk dimintai duit”, kata sang jenderal. Wah, jika jenderal saja tunduk, tahulah betapa hebat jaringan wartawan itu. Dan, bila instansi militer saja dibuat tak berdaya, kononlah instansi lain.

Walau rejim sudah berganti, sejatinya praktek wartawan menekan pejabat terus berlangsung. Sistem administrasi pemerintahan yang tertutup, menjadi pupuk yang menyuburkan pemerasan dan kongkalikong antara pejabat pemerintah dan wartawan. Keduanya, mungkin beroleh keuntungan pribadi dari praktek ini.

Bagai gunung es, kasus-kasus yang mencuat ke permukaan, hanya sebagian kecil saja. Sebut contoh, kasus wartawan gadungan, bernama Yahya Lubis, yang memeras para gubernur yang tengah melakukan rapat kerja di Departemen Dalam Negeri, Februari tahun silam. Gubernur DKI, Sutiyoso, mantan Panglima Kodam Jaya itu, termasuk yang menjadi korban. Anehnya, yang melaporkan aksi pemerasan ini ke polisi bukannya si korban, tapi Agus Butar-butar dan Ismail Domut, wartawan Sinar Pagi yang juga pengurus ikatan Wartawan Seksi Hankam.

* Baca artikel Wartawan Balige dapat jutaan dari Pemkab

Selain Sutiyoso, yang menyerahkan uang sebesar Rp. 600 ribu, pejabat gubernur Kalimantan Tengah, Rapiuddin Hamarung, dan Gubernur Maluku, Saleh Latuconsina, masing-masing menyerahkan Rp. 500 ribu. Yahya sendiri, dalam melakukan aksinya tak sendirian. Domut, kepada Kompas, mengaku ada lima wartawan gadungan lagi yang juga beroperasi saat pertemuan itu.

Aksi ini terbongkar, lantaran gubernur Jawa Timur, Imam Utomo, yang disodori sebuah nota berkop DPR RI dan meminta sumbangan untuk biaya kunjungan ke Jawa Timur, melakukan konfirmasi ke harian Lampung Pos, yang diakui Yahya sebagai tempat ia bekerja. Tak sampai di situ, bulan Agustus, berbekal kartu tanda identitas wartawan peliput Sidang Tahunan MPR yang dikelaurkan Sekretaris Jenderal MPR, Yahya kembali beraksi. Kali ini, Yahya beroperasi di Hotel Mulia, yang letaknya tak jauh dari Gedung DPR/MPR. Tak ada korban yang melapor diperas Yahya, hanya Mansyur Razak, wartawan Lampung Pos yang asli babak belur dihajar Yahya. Agaknya, Yahya merasa lahannya diserobot.

Lewat Rekening Pribadi

“Amplop”, dalam pengertian suap terhadap wartawan, kini tak hanya lembaran uang dalam amplop yang dibagikan usai sebuah acara konferensi pers. Atau, ala mantan Kabulog Beddu Amang, yang lihai menghitung uang di kantung celananya, untuk diberikan kepada setiap wartawan yang ditemuinya usai sidang kabinet atau sowan kepada Soeharto. Praktek pelacuran profesi jurnalistik ini kini beragam bentuknya.

Seorang redaktur majalah terkemuka terbitan Jakarta, usai sebuah wawancara dengan seorang petinggi Texmaco—hasil wawancara itu dimuat, tentu—kabarnya menerima Rp. 10 juta lebih di rekening banknya.

Ketika kasus pengemplangan uang negara oleh grup Texmaco yang dikomandoi Marimutu Sinivasan ini tengah gencar-gencarnya diberitakan, beberapa wartawan lain juga diboyong ke luar kota. Alasannya, dalam rangka melihat langsung kegiatan di pabrik-pabrik Texmaco. Mereka diinapkan di hotel mewah, dan ketika hendak kembali ke Jakarta, masing-masing dibekali uang jajan sebesar Rp. 2 juta.

* Lihat video cuplikan 20 Film terbaik tentang wartawan

Santer pula terdengar, “uang sangu” untuk para wartawan peliput sidang Pansus skandal Bulog dan sumbangan Sultan Brunei jumlahnya lumayan fantastis. Gencarnya pemberitaan pers seputar dua skandal ini, tak lepas dari pengaruh “uang sangu” ini. Sementara berita seputar kerja pansus-pansus yang lain, pansus BLBI misalnya, adem ayem saja. Namun, memang sulit memperoleh konfirmasi atas dugaan ini. “Tahu sama tahu sajalah. Emangnya duit bisa ngomong”, kata seorang wartawan yang biasa meliput di DPR.

Sepak terjang wartawan dalam mengejar “amplop” tak hanya tumbuh subur di Jakarta, yang menyimpan potensi berita-berita hebat. Praktek wartawan amplop, juga berkembang pesat di kota-kota provinsi. Di Medan, Sumatera Utara, aktivis Aliansi Jurnalis Independen, Bambang Soed, pernah coba mengidentifikasikan keterlibatan wartawan yang biasa mangkal di kantor polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Umumnya wartawan ini menjalin “relasi” dengan para tauke atau cukong bermasalah.

Salah satunya dengan A Wi alias Kasim, pengusaha penggandaan VCD di Jalan Asia, Medan. Sekali waktu, A Wi pernah diciduk aparat Poltabes Medan lantaran terlibat dalam usaha VCD porno. Entah, pencidukan polisi ini berkat kerja sama dengan “wartawan” juga atau tidak. Tapi, yang jelas, ketika berada dalam tahanan, sejumlah wartawan coba mendekati A Wi dengan berpura-pura akan mewawancarainya. Ujung-ujungnya, A Wi harus mengeluarkan jutaan rupiah agar kasusnya tak muncul di koran.

Uang terus mengalir dari saku A Wi ke saku jurnalis dan aparat, ketika kasusnya menjadi urusan kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Hingga bebas dari hukuman, A Wi masih harus merogoh kocek bila kepergok bertemu wartawan.

“Susah menghadapi wartawan, dari pada konflik kan lebih baik kompromi. Kalau kita tolak, besok muncul berita yang suka-suka cari kesalahan saja tanpa bukti dan konfirmasi”, katanya A Wi kepada Bambang seperti ditulis Kupas.

Berbekal Kartu Pers

Pada pertengahan tahun silam, Medan juga dikagetkan oleh berita penculikan wartawan harian Analisa oleh seorang oknum Kanwil Transmigrasi Sumatera Utara. Membaca berita ini, berbagai organisasi wartawan kontan saja mengajukan protes. Tapi, usut punya usut, penculikan ini dilakukan lantaran si wartawan Analisa membocorkan praktek manipulasi yang terjadi di instansi tersebut kepada wartawan lain, setelah ia sendiri mengantongi angpao sebesar Rp. 15 juta.

Berbekal kartu persnya, seorang wartawan Warta Indonesia Medan, bernama Rudi alias Dewa Gusti, sukses membangun jaringan pencuri kendaraan bermotor. Dengan memperlihatkan kartu pers, Dewa Gusti yang juga menjabat sebagai Sekjen Komisi Nasional Wartawan Indonesia ini mengelabui aparat yang melakukan pemeriksaan. Kompolotan ini beroperasi di hampir seluruh wilayah Sumatera. Sedikitnya 15 unit mobil berhasil digondol, sebelum akhirnya diringkus aparat kepolisian, Agustus tahun silam.

*Baca tips dari Blog Berita: Yang perlu diketahui reporter

Sebagian wartawan, ada yang bertindak sebagai calo bagi pejabat atau pengusaha yang menginginkan dirinya atau versinya diekpsos di media masa. Lewat calo inilah, wartawan dikumpulkan di sebuah restoran, dan diberi informasi. Pulangnya, wartawan yang hadir beroleh angpao.

Wartawan yang jadi calo, tentunya mendapat angpao lebih besar. Di lingkungan kantor Pemda Sumatera Utara, seorang pegawai protokol, bernama Rusli Muda, juga kerap bertindak sebagai calo bagi pihak-pihak yang menginginkan wartawan meliput acaranya.

Saking membudayanya trik “cari makan” ini, di Medan kini muncul sebuah tabloid, Edison Berani, sesuai nama pemiliknya, yang mengkhususkan diri pada usaha pengekspos—atau membela mati-matian—orang yang mau membayar. Tarifnya, berkisar antara Rp. 5 juta sampai Rp. 15 juta, bergantung jumlah oplah yang diinginkan.

Sebuah tabloid hukum yang dikelola satu organisasi advokat di Jakarta, juga mempraktekkan cara ini. Para klien, bisa mengekspos kasusnya—menurut versi mereka tentunya—asal membayar dengan jumlah tertentu. “Tarifnya beragam, tergantung negosiasi dengan pemilik tabloid, bisa Rp. 10 juta, bisa Rp. 30 juta”, kata sebuah sumber.

Beberapa penerbitan, ada yang mengkomersilakn kartu pers bagi siapapun yang berminat. Majalah Totalitas, yang terbit di Jakarta, misalnya. Siapapun boleh membeli kartu persnya dengan harga Rp. 300 ribu. Berbekal kartu pers yang berlaku seumur hidup ini, “wartawan” boleh mencari makan sendiri.

Praktek yang sama dilakukan tabloid ABI yang terbit di Pucang, Surabaya. A. Bakri Ashari, seorang wartawan asal Sumenep kepada aktivis AJI Surabaya mengaku tertipu, karena harus menyerahkan “uang jaminan” sebesar Rp. 400 ribu, yang ia setorkan sendiri kepada pemimpin redaksi tabloid tersebut. Berbekal kartu pers, Bakri disuruh memeras para pejabat bermasalah. Bukan itu saja, Bakri juga dititah menjual tabloid itu kemana pun ia pergi.

Di Yogyakarta, kumpulan wartawan amplop malah mengorganisir diri. Namanya, Komunitas Jurnalis Indonesia (KJI). Motto mereka “moral ditegakkan, kesejahteraan diutamakan”.

Kelompok yang berdiri pertengahan tahun 2000 itu kini dipimpin oleh Argo Pratomo. Walaupun masih relatif baru KJI telah mempunyai anggota sekitar 157 orang yang tersebar di Yogyakarta dan beberapa kota di Jawa Tengah. Mereka ini pada umumnya adalah jurnalis dari berbagai media massa cetak baru yang muncul setelah era reformasi bergulir.

Wartawan KJI ini menjalankan tugas “jurnalistik” secara bergerombol, 6 hingga 8 orang. Mereka mendatangi acara-acara “basah” seperti peresmian kantor atau peluncuran produk baru. “Mereka mengetahui acara itu dari spanduk yang dipasang di luar hotel,” ujar salah seorang kepala keamanan sebuah hotel di Yogyakarta.

Mereka belum mau pulang sebelum panitia memberi uang. “Anda berani buka front dengan wartawan, ya,” ujar seorang PR sebuah hotel menirukan ancaman seorang wartawan KJI.

Menanggapi berita miring tentang kelompoknya, Zaenal Arifin, wakil sekjen KJI, membantah. “Yang melakukan itu belum tentu anggota Komunitas Jurnalis Indonesia. Di Yogyakarta kan banyak wartawan,” katanya. Tapi, Arifin memang tak melarang anggotanya menerima amplop. “Sepanjang tidak memeras, ya tidak apa-apa.”

Sumber image di sini