Iklan

29 August 2008|6:20:04AM

English Arabic Chinese (Simplified) Dutch German Japanese Indonesian Thai
LOGIN & KIRIM WARTA

          Login reminder Forgot login? | Register Register
Belum punya akun? Klik Register

Lupa password? Klik Forgot Login?

PEWARTA ONLINE

GELORA SEPEDAJatuh Bangun Nadine Go wes Bersepeda den.....
20/06/2017 | Didi Rinaldo

KOPI, Jakarta – Aktris Nadine Chandrawinata menyukai olahraga seperti  Renang, Menyelam, Senam serta olahraga baru yang kini Ia geluti yakni bersepeda. Ditemui di acara Polygon Follow Your Own P [ ... ]



POLLING WARGA
Menurut Anda, program apa yang seharusnya menjadi prioritas PPWI saat ini?
 

Trik Korupsi Baru “Menilep” Uang Rakyat oleh Pemprov Riau

KOPI, Pekanbaru- Betul pembaca setia www.Pewarta-Indonesia .com propinsi Riau gudangnya korupsi di Indonesia . 3 orang mantan Gubernur Riau tersandung kasus suap, izin kehutanan, korupsi. Beberapa orang kepala daerah (red. Bupati) yaitu mantan Bupati kabupaten Rokan Hulu , Rokan Hilir, Kampar, Pelalawan, mantan bupati Indragiri Hulu, mantan Bupati Bengkalis sedang menjalani persidangan tersandung kasus korupsi  dana Bansos (bantuan Sosial) Rp.300 M, dan dana penempatan modal Pemda Bengkalis di PT BLJ. Masih ada menyusul beberapa orang kepala daerah (Bupati, Walikota) terlibat kasus korupsi sedang dalam proses  Kejaksaan , KPK. Doakan pembaca supaya oknum tersebut cepat masuk penjara. amin

Serta mantan Sekdakab (Sekretaris Daerah Kabupaten) yakni sekretaris daerah kabupaten Pelalawan, Sekda kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Ketua DPRD kabupaten Bengkalis, beberapa orang anggota DPRD Riau terlibat izin PON , Beberapa orang mantan anggota DPRD Inhu  terlibat korupsi berjamaah APBD Inhu.

Tak terhitung puluhan orang oknum Birokrat dari jabatan Kepala Dinas hingga PPTK/pimpro, saat ini sedang menjalani masa hukuman penjara bertempat Lapas kelas IIA Pekanbaru. Dalam lapas tersebut sudah bisa dibuat satu propinsi sudah ada Gubernur, Bupati, Sekda, Ketua DPR, anggota dewan, birokrat he..he.. betulkan pembaca iyalah.

Jangan lupa bro bagi-bagilah sisa uang korupsi tersebut buat modal usaha hitung-hitung beramal.

Didi Rinaldo rekening nomor : 108-00-0762272- 4 bank mandiri KCP Ahmad Yani Pekanbaru, hingga kini satu senpun duit tidak ada masuk ke rekening saya , dari Pemprov Riau dan pemerintah kabupaten/kota seRiau.

Untuk mengingatkan Kepada para Kepala Daerah (red. Bupati, Walikota) yang barusan dilantik kemaren jangan bergembira dahulu. Separoh kaki Anda berada dalam Penjara (red.apabila terlibat korupsi).

Saya beritahu langsung banyak orang memantau kinerja Anda di daerah yakni  LSM Penggiat korupsi lokal  dan pusat (nasional), wartawan, Polri, Kejaksaan, KPK, serta tim pusat turun kedaerah secara rahasia memantau kinerja Anda apakah terjadi penyimpangan keuangan negara di daerah tersebut. Saya sudah pernah ketemu dengan orang itu dulu, dari Mabes Polri, Kejagung, KPK ,dll.

Saya sudah kasih masa Jeda (red. Masa tunggu) beberapa hari, Apakah si didi berita tersebut ia publikasikan di media onlinenya ternyata ia tulis dan Ia publikasikan. Sebentar lagi Kapeka eh salah KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi) akan mengaruk kalian yang terlibat.

Jangan lupa pembaca budiman usai sholat wajid doakan agar para koruptor di Bumi Melayu Riau cepat kena tangkap (red. 100 orang membaca sudah sah) amin.

Trik  saya umpan dengan berita-berita pencitraan kinerja Anda dan berita seremonial beberapa kali saya tayangkan/publikasikan. Tidak ada kontribusi (red. operasional fee) dari Anda (red. Oknum pejabat) untuk saya maka berita “Bad News” kami tayangkan. Kami kejutkan supaya ia membaca berita tersebut.

Pembayaran Hutang Eskalasi Proyek Multi Year Terindikasi Korupsi

Hutang eskalasi harga (Hasil Penghitungan Penyesuaian Harga) oleh Pemerintah Provinsi Riau ke - 8 perusahaan kontraktor sebesar Rp222.895.826.691 pada APBD Perubahan tahun 2015 lalu. Hutang tersebut pembangunan proyek PON Riau beberapa tahun lalu seperti pembayaran hutang pembangunan stadion utama, serta beberapa venue cabang olah raga PON (Pekan Olahraga Nasional) beberapa tahun lalu.

Terjadi Perbedaan Harga selisih Rp.100 M

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) propinsi Riau tidak mau membayarkan hutang ke 9 proyek multi year tersebut penyebabnya terjadi perbedaan jumlah. Dimana versi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar Rp220 milyar, sedangkan versi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebesar Rp320 milyar. Jadi, tak kita anggarkan. Selisih Rp. 100 Milyar jangan lupa bro bagi- bagilah komisi tuh jangan Makan surang KPK menanti Anda. (red. Baca operasional fee kolam curahan hati).

 

Anggota DPRD Riau dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Meranti H.Adil mengatakan , Banggar (Badan Anggaran) DPRD Riau waktu itu mengaku tak pernah membahas. Disinyalir/diduga, dokumen pengusulan itu disisipkan oleh oknum pimpinan ketua banggar.

Puluhan anggota DPRD Riau mulai mengumpulkan tanda tangan menggunakan Hak Angket memanggil Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau yakno Arsyadjuliandi Rachman nama panggilan Andi Rahman .

"Bukan belasan lagi yang ikut (Hak Angket), tapi sudah puluhan dan sudah Kuorum karena dalam Tatib (Tata Terbit), sedikitnya disejutui oleh 10 orang anggota," kata Anggota DPRD Riau H Muhammad Adil, Saat ketemu dengan www.pewarta-Indonesia.com beberapa hari yang lalu.


 

Kronologisnya

Berawal atas adanya permohonan dari 8 perusahaan melalui BANI terkait eskalasi ini adanya selisih perhitungan harga terkait 9 proyek multi years yang dikerjakan.

Akhirnya, melalui putusan No. 352/V/ ARB-BANI/2010 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010, BANI meminta Pemprov Riau membayarkan hutang eskalasi itu kepada rekanan. Dalam putusan itu, perusahaan rekanan beralasan, eskalasi harga, harusnya berpedoman kepada Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Pasal 9 Ayat 1. Dimana, perhitungan eskalasi harga dimulai sejak bulan Desember 2004, yaitu sejak bulan pertama pekerjaan.

Sementara, Pemprov Riau meyakini, berdasarkan Pasal 9 ayat 4 dari kontrak, yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 105/ PMK.06/2005 tanggal 9 November 2005 tentang Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak Kegiatan Pemerintah Tahun Anggaran 2005, eskalasi harga dimulai sejak bulan Oktober 2005 sesuai dengan lahirnya kebijakan moneter terhadap kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Akhirnya, Mahkamah Agung (MA) pun menguatkan putusan BANI tersebut. Melalui putusan Nomor 709 K/Pdt.Sus/2011. Hakim Mahkamah Agung yang diketuai H Muhammad Taufik, SH, MH, menolak keberatan pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang diwakili oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas putusan banding sebelumnya yang menguatkan putusan BANI.

Putusan itu, mewajibkan Pemprov Riau untuk membayar eskalasi harga pada APBD Perubahan 2015 kepada 8 perusahaan rekanan dengan jumlah total sebesar Rp322.395.826.691.

Rinciannya yaitu PT Pembangunan Perumahan (PP) (Persero) Tbk sebesar Rp113.841.020.412, PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp41.215.592.443, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Rp31.504.906.623, PT Hutama Karya (Persero) Tbk berkerjasama dengan PT Duta Graha Indah sebesar Rp49.853.904.365, PT Waskita Karya (Persero) sebesar Rp20.459.969.777, PT Istaka Karya (Persero) sebesar Rp29.580.157.994, PT Modern Widya Technical yang bekerjasama dengan PT Anisa Putri Ragil sebesar Rp11.520.971.085 dan PT Harap Panjang sebesar Rp24.419.304.658.

Dalam perjalanannya, BPKP sendiri justru menyatakan total hutang eskalasi yang harus dibayar sebesar Rp220 Milyar. Perbedaan angka antara BPKP dan BANI yang dikuatkan MA inilah yang membuat DPRD Riau sengaja tak menganggarkan pembayaran hutang itu di APBD Perubahan tahun 2015 lalu.

Namun, tiba-tiba diketahui, telah dibayarkan oleh Pemprov Riau dengan alasan adanya rekomendasi dari DPRD dalam pengusulan itu. Ternyata Banggar DPRD Riau tidak pernah membahas pembayaran hutang ke 8 perusahaan proyek multi year tersebut penyebabnya terjadinya selisih harga Rp.100 M.


H. ‎Adil mengaku mendapat berita dugaan ada bagi-bagi komisi sebesar 2 persen kepada oknum-oknum yang terlibat dalam skenario meloloskan duit ratusan milyar tersebut.

"Tunggu dan ikuti aja perkembangannya. Yang terlibat, siap-siap saja. Aparat hukum harus mengusut tuntas," pungkas H.Adil. Berdasarkan PP Nomor 70, pembayaran hutang tak boleh melebihi 10 persen dari nilai proyek. (didi)

 

Teks Foto I. Plt Gubernur Riau  (net)

Teks Foto II. H. Adil anggota DPRD Propinsi Riau. (foto.didi)

 

 


Artikel Lainnya:

 

Untuk Kedua Kalinya Pemkab Kampar Meraih WTP dari BPK Riau
Senin, 18 Juni 2018

KOPI, Pekanbaru - Ditempat kerjanya , sebut saja namanya Uwan Abdullah Cu Somek Mengatakan “ Setiap tahun BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan daerah Riau , selalu mengobral dan memberikan nilai kepada Pemerintah Propinsi serta kabupaten/kota . Penilaian ini rawan Suap, bagaimanapun masing-masing kepala daerah menginginkan meraih prediket WTP (Wajar Tanpa  pengecualian). Bagi-bagilah THR tuh bro. Masih ingatkah Anda dulu kasus... Baca selengkapnya...

RSUD Sekayu Muba Catat Sejumlah Prestasi, Sang Direktur Terima Penghargaan
Minggu, 17 Juni 2018

KOPI, JAKARTA - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu, Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan catat sejumlah prestasi, sang Direktur dr. Makson Parulian Purba, MARS, terima penghargaan lembaga apresiasi independen. Berbagai perkembangan yang dicapai RSUD Sekayu di tangan dokter Makson Parulian Purba tentu dapat dilihat dan dirasakan masyarakat Muba. Dalam kepemimpinannya yang kedua kali, percepatan di bidang pelayanan kesehatan dan penambahan... Baca selengkapnya...

Dua BUMN Indonesia PT. KAI dan PT Wika Go Internasional Raih Proyek di Negara Filipina
Jumat, 01 Juni 2018

KOPI, Jakarta – “Keberhasilan ekspansi PT INKA ( PT. Industri Kereta Api) dan PT Wijaya Karya (Wika) di Filipina merupakan salah satu bukti bahwa BUMN  (Berebut Uang   Milik Negara eh salah Badan Usaha Milik Negara ) kita kuat, andal dan dipertimbangkan di luar negeri,” kata Rini. Dua perusahaan pelat merah bekerja sama dengan perusahaan Filipina terkait proyek infrastruktur transportasi. PT Industri Kereta Api (Inka) akan... Baca selengkapnya...

Industri Manufaktur Capai Investasi Rp62,7 Triliun di 2018
Minggu, 27 Mei 2018

KOPI,  Jakarta - Kementerian Perindustrian terus aktif mendorong peningkatan nilai investasi dan ekspor terutama di sektor manufaktur. Upaya ini diyakini mampu memacu pertumbuhan ekonomi nasional serta membawa efek positif yang luas guna menciptakan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.   “Selama ini, industri menjadi penggerak utama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus berperan sebagai tulang... Baca selengkapnya...

Kementrian Hukum dan Ham Santuni Anak Yatim serta Buka Puasa Bersama
Sabtu, 26 Mei 2018

KOPI, Jakarta - Kemenkumham mengadakan buka puasa bersama pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal, bertempat di Graha Pengayoman (22/5/2018). Acara yang ditaja oleh Biro Umum melalui Panitia Hari Besar Islam (PHBI) 2018, mengusung tema “Menanamkan nilai-nilai kejujuran” dengan penceramah Ustad Ali Saleh Mohammed Ali Jaber atau yang biasa dikenal Ustadz Syeikh Ali Jaber. Dalam tausiahnya beliau menyampaikan agar kita semua... Baca selengkapnya...

Ketua Umum PPWI Nasional Menghadiri Undangan Buka Puasa Bersama dengan Kedubes Maroko
Jumat, 25 Mei 2018

KOPI, Jakarta - Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nasional, Wilson Lalengke, S.Pd. M.Sc, MA, bersama keluarga menghadiri undangan buka puasa bersama dengan Kedutaan Besar Kerajaan Maroko yang diwakili Konselor, Mr. Mostafa Nakhloui, di SHISHA Café, Jl. Kemang, Jakarta, Jumat, 24/05/2018. Turut hadir bersama Ketum PPWI dan keluarga, Ketua DPD-PPWI Provinsi Papua, Sem Gombo, S.Kom. Wilson bersama keluarga tiba di lokasi buka... Baca selengkapnya...

Sejumlah Alumni UNKRIS Kecam Aksi Teror Bom di Surabaya
Rabu, 16 Mei 2018

Foto: KGJ dalam sebuah aktivitas, 28 Jan 2018 KOPI, JAKARTA Sejumlah Alumni Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) Jakarta yang terhimpun dalam Perkumpulan Krisna Group Jatiwaringin (KGJ), Lintas Angkatan-Lintas Fakultas mengecam aksi teror bom bunuh diri yang terjadi di 3 (tiga) gereja di Surabaya dan Mapolresta Surabaya.   Peristiwa teror bom Minggu (13/05/2018) pagi itu, merupakan tindakan keji dan tidak berperikemanusiaan, karena sejumlah... Baca selengkapnya...

INTERNASIONALPresiden Trump Jamuan Iftar dengan .....
10/06/2018 | Didi Rinaldo

KOPI, Washington - Tradisi Iftar (Buka Puasa) di Gedung Putih dimulai pada 1990-an selama pemerintahan Bill Clinton sebagai bentuk “pendekatan” t [ ... ]



NASIONALPembukaan Festival Danau Sentani XI Tahu.....
19/06/2018 | Wawan Setiawan

KOPI–Jayapura, Pemerintah Kabupaten  Jayapura yang disponsori oleh Kementerian Pariwisata menggelar Festival Danau Sentani XI Tahun 2018 di Kota  [ ... ]



DAERAHTNI AD Mendukung Camp Remaja Gereja Kema.....
19/06/2018 | Wawan Setiawan

KOPI-Sentani, Rindam XVII / Cenderawasih menjadi tuan rumah acara Camp Remaja Gereja Kemah  Injil Indonesia Wilayah PAPUA Tahun  2018 di Distrik Sen [ ... ]



PENDIDIKANHeboh..Mahasiswa Asal Papua Ke Kampus UN.....
30/05/2018 | Sem Gombo, S.Kom

KOPI - Salah Seorang Mahasiswa UNCEN Jayapura asal Papua berinisial DT pergi ke Kampus dengan menggunakan busana daerah yaitu memakai Koteka. Apa ge [ ... ]



EKONOMIRI Fokus Terapkan Industri Hijau Melalui.....
17/06/2018 | Yeni Muezza
article thumbnail

KOPI, Jakarta - Pemerintah sedang gencar menggalakkan konsep circular economy di berbagai aspek kehidupan. Berbeda dengan linear economy yang mengan [ ... ]



HANKAMUniversitas Riau Tempat Merakit Bom .....
03/06/2018 | Didi Rinaldo

KOPI, Pekanbaru – Ditempat kerjanya,sebut saja namanya Ajisulung mengatakan “ Bukti lemahnya pengawasan oleh security Universitas Riau (UR). Para  [ ... ]



OLAHRAGAViral Medsos Rekaman Video Paspampres Ha.....
25/02/2018 | Didi Rinaldo

KOPI, Jakarta – Sebenarnya kegiatan ini bukan kegiatan kenegaraan. Kegiatan tersebut seremonial menyaksikan pertandingan Final antar dua kubu grup [ ... ]



POLITIKCagubri Lukman Edy : Prihatin Melihat .....
20/06/2018 | Didi Rinaldo

KOPI, Pekanbaru- Calon Gubernur Riau (Cagubri ) Lukman Edy bila dipercayai oleh masyarakat Riau terpilih menjadi Gubernur nanti, memperhatikan nasib  [ ... ]



OPINIMembantu Polisi Melalui Peran yang Kita .....
16/06/2018 | Harjoni Desky, S.Sos.I., M.Si

KOPI - Di bawah terik matahari pagi, lebih kurang sebanyak empat satuan setingkat kompi atau 400 orang personel brigade mobil (brimob) dan personel da [ ... ]



PROFILPolres Kuantan Singingi Raih Dua Pengh.....
08/06/2018 | Didi Rinaldo

KOPI, Kuantan Singingi - Polres Kuantan Singingi (Kuansing) raih dua penghargaan . Penghargaan itu diserahkan, Rabu (14/2/2018) oleh Irjen Nandang se [ ... ]



SOSIAL & BUDAYABatik Jambi Melenggang Hingga ke Eropa d.....
18/06/2018 | Yeni Muezza
article thumbnail

KOPI, Jakarta – Kementerian Perindustrian memfasilitasi sejumlah pelaku industri kecil dan menengah (IKM) batik nasional untuk ikut serta dalam  [ ... ]



ROHANITim Jum,at Barokah Waka Polresta Pekanba.....
18/06/2018 | Didi Rinaldo

KOPI, Pekanbaru - Menutupi minggu terkahir bulan suci Ramadhan 1439 H, tim terpadu Jum'at Barokah Polresta Pekanbaru mengunjungi panti asuhan Ali An N [ ... ]



RESENSIHeboh Buku Fire and Furry Ungkap “ D.....
05/01/2018 | Didi Rinaldo

KOPI, Washington DC- Heboh buku Fire and Fury ungkap “Dapur Gedung Putih” Menjelang Pemilu Pilres Amerika Serikat . Dilansir dari The Guardian, R [ ... ]



CERPEN & CERBUNGKetika Gunung Juga Punya Cara.....
22/03/2016 | Anjrah Lelono Broto
article thumbnail

KOPI - Gunung memiliki cara sendiri untuk menunjukkan kediriannya. Gunung juga memiliki mulut dan lidah tersendiri untuk berbicara. Gunung adalah gunu [ ... ]



PUISIMenatap Rasa.....
07/06/2017 | Mas Ade

Masih di bulan Juni Angin mendatangi jendelaku Bisikkan rindu yang basah Oleh hujan bulan Mei Meski embun tetap nyenyak dalam tidurnya Mendekap s [ ... ]



SERBA-SERBIKemenperin Dukung Pelaksanaan MOFP 2018 .....
10/06/2018 | Yeni Muezza
article thumbnail

KOPI,  Jakarta – Kementerian Perindustrian memberikan apresiasi dan dukungan kepada Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) dalam m [ ... ]



Copyright © 2008-2013 Pewarta Indonesia. All Rights Reserved.