KOPI, Jakarta - "Kata teman, saya tidak punya jabatan, serba tanggung. Tapi, saya punya cerita panjang. Malam ini, malam cerita," ujar Hariman Siregar membuka sambutannya pada acara peringatan 37 Tahun Malari, yang berlangsung di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (GBB-TIM), Jakarta, Sabtu (15/01/2011) lalu.

Meski reformasi sudah berusia 13 tahun, lanjut pelaku sejarah Peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974 ini, ternyata masih belum dapat memperbaiki kondisi. "Bahkan, sekarang ini lebih seram dibandingkan dengan era 1974, ketika Soeharto membuka kesempatan masuknya pemodal asing," ujar Hariman. Hariman yang dijuluki Rajawali Politik Indonesia ini, menceritakan, ketika awal era Soeharto pada 1970-an alias Orba (Orde Baru), Soeharto membuka diri masuknya modal asing. Namun, mendapat perlawanan segenap elemen mahasiswa, termasuk Hariman dkk, hingga terjadilah peristiwa Malari 1974.

Berbicara soal Peristiwa 15 Januari 1974 atau Malari, berkaitan dengan aksi kekerasan yang pernah tercatat dalam sejarah Indonesia, hanya bisa dirasakan, tapi tidak untuk diungkap, apalagi dituntaskan. Berita di media massa (cetak dan elektronik) hanya mengungkap fakta yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Malari adalah peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974 di Jakarta.

Di hari kelabu itu, pusat pertokoan yang dikenal dengan Proyek Senen di Jakarta dibakar orang. Dalam peristiwa yang bisa dikatakan ’hari anti-Jepang’ itu, lebih-kurang 807 buah mobil dan 200 sepeda motor dari berbagai merk Jepang dirusak/dibakar, 144 bangunan dirusak, 11 orang mati, 100 orang luka-luka, 17 luka parah, 775 orang ditangkap. Sebanyak 160 kilogram emas dari berbagai toko di daerah pecinan, mulai Senen sampai Glodok di Jakarta Barat amblas dijarah orang.

Peristiwa itu terjadi, selama kunjungan tiga hari PM Jepang Kakuei Tanaka di Jakarta (14-17 Januari 1974). Kedatangan Ketua Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) Jan P. Pronk dijadikan momentum untuk demonstrasi anti modal asing. Klimaksnya, kedatangan PM Jepang, Januari 1974, disertai demonstrasi dan kerusuhan. Mahasiswa berencana memboikot kedatangannya di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Karena dijaga ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk pangkalan udara.

Pada 17 Januari 1974 pukul 08.00, PM Jepang itu berangkat dari Istana tidak dengan mobil, tetapi diantar Presiden Soeharto dengan helikopter dari Bina Graha ke pangkalan udara. Itu menggambarkan, situasi Kota Jakarta masih mencekam. Rangkaian kekerasan itu tak terungkap, kecuali bahwa para tokoh gerakan mahasiswa dan civil society, seperti Hariman Siregar, Adnan Buyung Nasution, Dorodjatun Kuntjorojakti, Dr. Sjahrir, Fahmi Idris, Rahman Tolleng dan seterusnya, dijebloskan rezim Orde Baru Soeharto ke dalam penjara.

"Pendapatan kita 'kan 70 persen dari pajak tambang mineral," katanya. Namun, hampir tidak bisa dinikmati oleh bangsa sendiri. "Datang kapal keruk dia bawa ke pelabuhan lalu pergi. Jadi kita disuruh menonton saja," katanya. Lanjut Hariman, "Dan pemerintah senang, dia tidak peduli 'kan. Yang penting duit, dia bisa membangun kantor, membangun DPR," katanya.

Dia lantas bercerita, bahwa dulu orang-orang yang berkuasa hanya pegawai biasa. Setelah itu dapat nomor (pemilu, red) setelah masuk partai, lalu menjadi anggota dewan. "Kamu tidak punya apa-apa, tapi kamu punya cerita," kata Hariman menirukan ucapan seorang temannya. "Karena itulah, saya ingin membagi cerita tersebut lewat buku biografi yang berjudul Hariman dan Malari: Gelombang Aksi Mahasiswa Menentang Modal Asing. Juga, untuk mengenang 37 Tahun Peristiwa Malari silam," jelas Hariman yang berprofesi sebagai dokter di Klinik Baruna, Jakarta ini.

Namun, lanjut pria yang sempat ditahan karena diduga terlibat dalam peristiwa Malari tersebut mengatakan, ini bukan cerita bohong. "Yang jelas bukan cerita bohong," ujarnya disambut gemuruh tawa hadirin. "Dulu awal pak Harto berkuasa mengundang modal asing untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Baru sebagian saja, sudah banyak industri-industri menengah kita yang mati," kenang Hariman.

Namun, menurutnya, kondisi sekarang jauh lebih menyeramkan. Apalagi dengan model liberalisasi ekonomi yang dijalankan pemerintah. "Sekarang dengan liberalisasi mematikan kita semua. Tambang punya orang, industri gak bisa bikin lagi. Gak bisa lawan," sesal Hariman. Apa yang bisa dilakukannya sekarang? Walau Hariman mengaku sudah tua, tapi masih banyak orang yang akan melawan. "Saya kira semua sepakat untuk mengatakan lawan," ujarnya disambut tepuk tangan ratusan pengunjung yang memadati acara peluncuran buku itu.

Acara peluncuran buku ini digagas lembaga Indonesia Democracy Monitoring (INDEMO) dalam memperingati ulang tahunnya. INDEMO merupakan sebuah lembaga yang didirikan pada 15 Januari 2010 silam, oleh beberapa mantan aktivis mahasiswa ini, sangat peduli akan perkembangan politik pelaksanaan demokrasi, INDEMO memposisikan sebagai sebuah lembaga oposan independen yang memantau pelaksanaan demokrasi di Indonesia, oposisi yang dilakukan oleh INDEMO bukan suatu oposisi yang garang akan tetapi oposisi versi INDEMO yakni oposisi konsepsional, bukan oposisi aktor yang berorientasi pada kekuasaan. Oposisi INDEMO tidak berorientasi pada kedudukan atau kekuasaan INDEMO tidak akan bicara perlu atau tidaknya seorang penguasa mundur atau terus pada jabatannya. INDEMO hanya memonitor dan melancarkan kritik terhadap strategi pembangunan yang ada. (*)