Suara Yahudi yang Menentang Pelarangan Burqa

0
23

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Oleh : Joshua M. Z. Stanton*)

Pewarta-Indonesia, New York, New York – Meskipun saya seorang Yahudi dari New York, saya tahu bagaimana rasanya menjadi Muslim di Prancis.

Ketika belajar ke luar negeri di Strasbourg, Prancis, pada 2007, saya memutuskan untuk memelihara jenggot sampai lebat. Saya tak tahu kalau di Prancis hanya pria Yahudi dan Muslim tradisional yang tidak memangkas rapi kumis dan jenggot. Karena saya tak mengenakan yarmulka (kopiah orang Yahudi) atau tutup kepala lainnya, orang-orang yang melihat saya di jalan mengira saya Muslim.

Saya merasa polisi dan orang-orang yang lewat memandang saya dengan curiga, dan bahkan pada saat di dalam bus yang penuh sesak, hanya segelintir orang yang mau duduk di sebelah saya-kecuali kalau tidak bisa mereka hindari. Suatu kali seseorang menguntit saya pulang dan hendak menantang berkelahi, dan kecewa begitu mengetahui saya cuma orang Amerika yang kebingungan, dan bukan seorang Muslim Prancis.

Sebelumnya saya tak pernah mendapatkan penghinaan semacam ini. Setiap hari saya dibuat merasa tak nyaman lantaran penampilan saya-dan apa yang dikira sebagai agama saya. Sehingga ketika saya membaca tentang upaya pemimpin parlemen, Jean-François Copé dan para pendukungnya untuk mengkriminalkan burqa (dan busana lainnya yang menutupi seluruh tubuh, kepala dan muka perempuan) di Prancis, saya menganggapnya sudah melampaui batas dari sekedar untuk melindungi hak-hak perempuan atau memelihara konsep masyarakat sekular, yang menjadi landasan didirikannya negara Prancis modern.

Dalam pandangan saya, mudah ditebak bahwa “pelarangan burqa” akan disalahgunakan sebagai bagian dari sebuah upaya yang lebih luas untuk memberi stigma pada para penganut sebuah agama, yang memang sudah menganggap diri mereka terpinggirkan di masyarakat. \

Jujur saja saya menentang setiap pengaturan busana atau pengamalan agama-termasuk yang ada dalam tradisi Yahudi sendiri-yang menggambarkan perempuan berada di posisi yang marjinal dan lebih rendah dari laki-laki. Tapi pelarangan burqa di Prancis tidak akan memenuhi tujuan kesetaraan jender. Justru, hal itu akan memperkuat konservatifisme agama di kalangan warga Muslim Prancis karena malah meyakinkan mayoritas Muslim moderat bahwa masyarakat Prancis tak akan pernah menerima mereka.

Sekalipun dikatakan hanya 2.000 perempuan yang mengenakan burqa di seantero Prancis saat ini, seluruh penduduk Muslim, yang diperkirakan berjumlah sekitar lima hingga enam juta, akan mudah tersinggung dengan satu saja langkah yang mengucilkan komunitas mereka.

Jika kita berasumsi bahwa Presiden Prancis Nicolas Sarkozy benar-benar dimotivasi oleh pandangan bahwa burqa adalah sebuah “tanda kepatuhan, tanda kerendahan diri,” sebagaimana diwartakan The Economist edisi 16 Januari, responnya mestinya adalah justru membuat langkah-langkah untuk menerima warga Muslim secara menyeluruh dalam masyarakat Prancis. Langkah-langkah penguatan semacam itu akan mencegah setiap upaya kelompok kecil Muslim konservatif untuk menghimpun pengikut dari kalangan sesama Muslim yang merasa terkucil dan tak bisa mengatasi prasangka anti-Muslim.

Perlunya pemerintah Prancis untuk memperlakukan kelompok minoritas agama dengan rasa hormat sebenarnya didukung oleh sejarahnya sendiri. Pada 1781, pemikir Jerman, Christian Wilhelm von Dohm, memberi saran yang waktu itu terbilang revolusioner: “Tentu, orang Yahudi tak dilarang oleh agamanya untuk menjadi warganegara yang baik, kalau saja pemerintah memberi mereka hak-hak warganegara.”

Dan adalah Prancis yang pertama kali menjalankan visi profetik Dohm.

Pada 1806, kaisar Prancis, Napoleon Bonaparte, memerdekakan orang-orang Yahudi Prancis dengan mengeluarkan undang-undang yang memperbaiki status ekonomi dan sosial mereka. Ia mempersilahkan mereka tinggal di mana saja mereka suka, supaya mereka tak lagi terkurung di kawasan kumuh perkotaan dan menggelandang di pedesaan. Dia juga secara resmi mengakui agama mereka dan meneguhkan tempatnya secara permanen dalam hukum perdata Prancis.

Melalui tindakan-tindakan yang sangat toleran lebih dari 200 tahun yang lalu ini, Prancis memberi teladan kepada seluruh Eropa dan membuktikan bahwa keterbukaannya bukanlah cuma retorika.

Prancis modern akan maju bila mengikuti contoh terpujinya sendiri dan benar-benar memperlakukan warganegara Muslim sebagai anggota masyarakat yang sejajar. Membatalkan pelarangan burqa akan menjadi langkah bijaksana yang pertama.

*) Joshua M. Z. Stanton adalah salah satu redaktur Journal of Inter-Religious Dialogue (www.irdialogue.org) dan mahasiswa kependetaan di Hebrew Union College, New York City

Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews)

BAGIKAN
Berita sebelumyaStop Politisasi Islam di Swiss
Berita berikutnyaMabes TNI Selenggarakan Rakorpers TA 2009
Koran Online Pewarta Indonesia atau disingkat KOPI adalah sebuah media massa nasional berbasis jurnalisme warga (pewarta warga) yang dibangun dan dikelola oleh Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI). Pimpinan redaksi KOPI adalah Wilson Lalengke, dibantu oleh ribuan penulis/pewarta lintas profesi, lintas agama, lintas strata sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan lain-lain dari seluruh nusantara dan luar negeri.