Syariat Islam Membela Hak-hak Minoritas di Mesir

0
32

Oleh : Sara Khorshid*)

Pewarta-Indonesia , Kairo – Dalam beberapa dasawarsa terakhir, sejumlah jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas orang Mesir menginginkan syariat Islam diterapkan sebagai bagian dari sistem hukum negara. Undang-undang Dasar Mesir membuka ruang untuk hal ini: Pasal 2 Undang-undang Dasar menyebutkan bahwa syariat Islam merupakan sumber dasar hukum di Mesir.

Kendati ada legitimasi dari Pasal 2 tersebut, syariat Islam juga menjadi sumber kontroversi. Suara-suara dari komunitas Kristen Ortodoks Koptik, yang mencapai 12 persen dari total penduduk Mesir, menggugat apa yang mereka anggap sebagai diskriminasi terhadap minoritas non-Muslim yang tersirat dalam pasal ini. Para aktivis HAM sekular dan pro-demokrasi juga mengungkapkan pandangan serupa, dengan mengatakan bahwa penerapan hukum Islam tidak selaras dengan demokrasi, yang menurut mereka hanya bisa terwujud di sebuah negara sekular.

Mereka menekankan antara lain, kasus-kasus pengadilan yang tumpang tindih yang melibatkan Undang-undang Keluarga Mesir-yang sebagian diatur dengan hukum Islam, dan pembatasan-pembatasan terhadap pembangunan gereja, serta wacana tentang apakah seorang Koptik bisa menjadi presiden. Mereka menjadikan contoh-contoh ini sebagai dalih perlunya pembatasan peran hukum Islam dalam kebijakan domestik, khususnya bila diberlakukan terhadap minoritas non-Muslim.
Tapi di tengah debat publik yang melibatkan para sekularis dan aktivis Koptik di satu sisi, dan di sisi lain kelompok politik Islam-khususnya al-Ikhwan al-Muslimun, yang sering muncul di media saat ada diskusi hukum Islam, sebenarnya ada jalan tengah alternatif. Di jalan tengah ini, konsep-konsep syariat Islam, demokrasi dan sekularisme dapat bersanding sebagai bagian dari satu sistem politik yang utuh, tanpa perlu mengorbankan prinsip-prinsip fundamental salah satu dari ketiganya.

Para pendukung pendekatan ini percaya pada kedaulatan rakyat dan supremasi hukum, dan merasa bahwa pembuat undang-undang mestinya dipilih oleh rakyat. Mereka masih menganggap hukum Islam sebagai sebuah kerangka acuan selama diterima oleh mayoritas melalui proses yang demokratis di mana pejabat terpilih-lah yang mengambil keputusan akhir. Pendekatan ini berbeda dari pendekatan-pendekatan lain misalnya pendekatan yang diajukan oleh al-Ikhwan al-Muslimun, yang mensyaratkan adanya persetujuan ulama sebelum sebuah undang-undang disahkan.

Sejalan dengan itu, Mesir sebaiknya membingkai model demokrasinya sendiri sesuai dengan sejarah, budaya, dan yang lebih penting, masyarakatnya. Demokrasi dan sekularisme toh diadopsi dalam berbagai cara berbeda: misalnya model Prancis dan Turki, yang secara ketat mengatur agama dalam kehidupan publik untuk melindungi demokrasi, berbeda dengan sistem AS, di mana agama relatif berpengaruh dalam politik. Pada masing-masing negara tersebut, hubungan antara agama dan sistem politik diselaraskan dengan karakteristik negara.

Dalam kerangka ini, minoritas Kristen Mesir harus dapat menikmati semua hak-hak sipil yang dimiliki oleh kaum minoritas di negara-negara demokratis, seperti hak untuk bertarung dalam pemilu presiden dan parlemen, hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada parlemen, dan kesetaraan di muka hukum. Tapi bukan berarti bahwa semua tuntutan mereka serta merta akan dipenuhi, misalnya penghapusan Pasal 2 dari Undang-undang Dasar Mesir, karena tuntutan yang demikian justru akan menyulut kebencian dari mayoritas, dan menyuburkan perbedaan sektarian.

Penting untuk dicatat bahwa tidak ada satu pun negara demokratis di mana semua permintaan minoritasnya dikabulkan. Contohnya, pelarangan jilbab di sekolah-sekolah Prancis bertentangan dengan keinginan minoritas Muslim di sana, namun itu didukung oleh para pembuat undang-undang Prancis yang terpilih lewat pemilu.

Salah satu isu simbolik menyangkut hubungan antara hak minoritas dan hukum Islam di Mesir adalah apakah seorang Koptik bisa mendapat kesempatan berebut kursi presiden. Jika seorang Koptik ingin bersaing untuk menjadi presiden Mesir, ia harus diberi hak tersebut, selama ia berjanji untuk mematuhi undang-undang Mesir dan kehendak mayoritas. Terserah rakyat kemudian untuk memilihnya atau tidak.

Berkebalikan dari apa yang banyak orang kira, bukanlah syariat Islam yang menjadi penghalang. Ada berbagai penafsiran syariat Islam yang menempatkan kepresidenan di era modern sebagai sebuah posisi sipil yang tidak memberi presiden hak untuk membuat keputusan-keputusan besar kecuali keputusan-keputusan itu sejalan dengan kehendak rakyat dan nilai-nilai bangsa.
Kondisi politik Mesir sekarang lah-dan bukan syariat Islam-yang menghalangi siapa pun selain Presiden Hosni Mubarak-terlepas ia Muslim atau Kristen-untuk menduduki kursi kepresidenan selama 28 tahun terakhir. Demokrasi belum mengakar di Mesir.

Orang-orang Koptik harus terus memperjuangkan hak mereka, tapi tanpa merusak nilai-nilai mayoritas dengan menyerukan dibuangnya ajaran-ajaran Islam dari politik secara menyeluruh. Kemajuan demokrasi Mesir tidak membutuhkan penghapusan syariat Islam, yang menjadi unsur penting dalam identitas Mesir, melainkan memerlukan pembaruan sistem yang ada dan penguatan hak bagi kalangan minoritasnya.

Orang Koptik dan Muslim harus bersatu dalam menyerukan demokrasi. Bersama-sama, mereka bisa mengarahkan Mesir ke sebuah model yang selaras dengan budaya dan masyarakatnya yang unik, yang menjamin kebebasan bagi semua.

*) Sara Khorshid ialah seorang jurnalis internasional asal Mesir, yang meliput politik, budaya dan masyarakat Mesir dan dunia Muslim, serta hubungan Muslim-Barat.

Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews); image: google.co.uk

BAGIKAN
Berita sebelumyaPikiran Orang Amerika tentang Muslim
Berita berikutnyaInspirasi dari Muslim Amerika di Apollo
Koran Online Pewarta Indonesia atau disingkat KOPI adalah sebuah media massa nasional berbasis jurnalisme warga (pewarta warga) yang dibangun dan dikelola oleh Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI). Pimpinan redaksi KOPI adalah Wilson Lalengke, dibantu oleh ribuan penulis/pewarta lintas profesi, lintas agama, lintas strata sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan lain-lain dari seluruh nusantara dan luar negeri.