H. Aang Karim : Kemudahan Mendapatkan Layanan Publik Harus Ditingkatkan

0
33

Pewarta-Indonesia, Di era reformasi seperti sekarang ini semuanya bergerak begitu cepat dan akses informasi begitu mudah didapat. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan publik secara efektif dan efisien selalu menjadi tujuan masyarakat. Apalagi berkaitan dengan sebuah perizinan, selama ini perizinan penuh dengan birokrasi yang cukup menyita waktu, yang pada intinya berefek samping masyarakat enggan mengantongi surat perizinan atau melanggar peraturan yang ada.

Dengan latar belakang tersebut kehadiran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Kuningan dirasa menjadi solusi yang tepat, dengan motto pelayanan yaitu CERMAT (Cepat, Ramah, Mudah, Transparan dan Akuntabel). Cepat dalam arti semua surat perizinan bisa dikeluarkan dalam waktu maksimal 1 hari, kecuali HO maksimal 10 hari, untuk HO ini dicontohkan Surat Izin Usaha Mikro seperti penggilingan padi. Kemudian ramah dalam memberikan pelayanan dan mengutamakan kenyamanan. “Mudah” dalam tanda kutip, hanya dengan KTP dan surat permohonan perizinan yang diajukan melalui satu pintu. Transparan dalam memberikan informasi tentang administrasi, dengan dituliskannya nominal angka biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon di dalam surat izin, ini sangat membantu dalam hal menekan eksistensi pungli.

Hal ini yang menjadi pembahasan Drs. H. Aang Karim kepada jurnalis anda beberapa waktu yang lalu. Mengenai sistem pelayanan yang diterapkan di BPPT Kabupaten Kuningan adalah tidak melayani ke masyarakat, melainkan kesadaran masyarakat itu sendiri tentang perizinan. “Pihak kami hanya melayani di tempat, tidak turun ke lapangan seperti menjemput bola. Kami melayani siapa saja yang datang ke BPPT untuk melakukan perizinan dengan motto itu tadi,” ujar Drs. H. Aang Karim.

Lebih lanjut Kepala BPPT Kabupaten Kuningan menjelaskan; bahwa Badan yang dipimpinnya saat ini telah menangani sebanyak 16 surat perizinan dari 32 perizinan yang ada di Indonesia, diantaranya; IMB, SIUPP, SISU, SISPAR, SWIM, Perizinan Penempatan Ruang dan lain sebagainya.

Selain itu, kinerja BPPT Kuningan berdasarkan pada 2 standar; SOP (Standar Operasional Pelayanan) dan SPM (Standar Prosedur Minimal). Mengenai keberadaan calo yang selalu menjadi sesuatu yang menakutkan bagi pelayan publik di berbagai bidang ini sulit untuk dihapuskan, dengan dalih kesibukan para pemohon lebih suka memanfaatkan orang-orang terdekatnya. Namun pihak BPPT Kabupaten Kuningan dengan motto CERMAT berusaha menekan sebisa mungkin keberadaan calo dan pungli.

“Terlepas dari beberapa kendala di lapangan seperti halnya calo, tidak menutup kemungkinan hal itu ada. Semua itu tergantung kesadaran masing-masing orang, lewat calo atau dengan datang langsung. Pihak kami melayani sesuai prosedur dan dengan motto yang kami buat. Pada intinya pelayanan bagi masyarakat sangat diutamakan,” lanjut Drs. H. Aang Karim.

Sekali lagi Drs. H. Aang Karim menghimbau kepada masyarakat Kuningan untuk datang ke BPPT Kabupaten Kuningan dalam hal pembuatan surat perizinan. Hal ini dimaksudkan untuk menekan keberadaan calo dan pungli yang sangat meresahkan. (Willy)