THE WORST MOVIE FESTIVAL : Sebuah Kritik dalam Membangun Kualitas Perfilman Indonesia

0
23

Pewarta-Indonesia, Masa Pemilihan Umum 2009 telah berlalu, harapan akan perbaikan dan kemajuan negeri ini, kini teramanatkan kepada pemerintahan Indonesia 2009-2014 yang terpilih. Perwujudan masyarakat Indonesia yang sejahtera, cerdas dan berkepribadian nasional tetap menjadi cita-cita mutlak bagi keutuhan bangsa ini. Satu diantara harapan akan keutuhan bangsa ini adalah pembenahan masalah perfilman yang perkembangannya makin mengancam keutuhan identitas dan moral masyarakat Indonesia.

Di tengah era keterbukaan dewasa ini, dunia perfilman Indonesia menemui masa keliarannya. Meskipun ada Lembaga Sensor Film, tayangan perfilman Indonesia makin menjauh dari nilai-nilai moral dan karakter luhur bangsa Indonesia. Kebanyakan film yang beredar kini lebih memberi pengaruh negatif terhadap perilaku masyarakat. Hasil riset dari 67 peneliti dari 18 Perguruan Tinggi Indonesia terhadap adegan sinetron atau film remaja/dewasa disebutkan bahwa 57% adalah adegan seks, 18% adalah ciuman, 12% perkosaan, 10% kata-kata cabul, kasar, dan umpatan, 2% adegan telanjang, dan 1 % seks menyimpang. Sementara adegan yang sesuai moralitas (menolong teman, menghotmati orang tua) tidak lebih dari 14%.

Orientasi film yang beredar juga hanya berupaya untuk memenuhi hiburan semata. Akibatnya, konstruksi realitas yang ditampilkan sering kali bersifat artifisial, atau tidak merepresentasikan realitas yang ada pada masyarakat. Mungkin, hasrat masyarakat untuk mendapatkan hiburan terpenuhi, tetapi output yang konstruktif bagi spiritual building atau cultural building mereka kerap kali dilupakan. Padahal hal inilah yang berperan penting dalam menentukan arah perkembangan masyarakat kita. Apalagi mengingat tingkat kesadaran kritis dan intelektualitas masyarakat kita yang belum merata, sehingga filter mereka terhadap film-film yang memberi dampak negatif masih minim.

Di sisi lain Lembaga Sensor Film (LSF) sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyensoran belum menunjukan kinerja yang maksimal. LSF yang seharusnya menjadi ganda terdepan dalam memfilter budaya negatif film, justru mengalami kemerosotan kinerja dan cenderung mengikuti perkembangan pasar industri film. Menurut pengakuan Titie Said, mantan ketua LSF, antara tahun 2004 sampai 2005 terjadi penurunan rata-rata 50% pemotongan adegan yang dilakukan LSF terhadap film yang dinilai melanggar etika. Seperti salah satu contohnya, adegan pornografi mengalami penurunan dari 886,9 m di tahun 2004 menjadi 456, 5 m di tahun 2005.

Berangkat permasalahan perfilman tersebut, maka diperlukan upaya untuk menekan laju produksi film yang memiliki pengaruh negatif. Penulis merekomendasikan adanya penyelenggaraan The Worst Movie Festival (Festival Film Terburuk) sebagai upaya kritik dalam membangun kualitas perfilman Indonesia. Selama ini upaya dalam meningkatkan kualitas film Indonesia, baru sebatas diselenggarakannya Festival Film Terbaik. Akan tetapi belum ada festival film yang dapat mengevaluasi atas kontrol moral dan pengaturan media untuk memperbaiki kualitas film yang ada.

Penyelenggaraan The Worst Movie Festival ini bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk kritik, teguran ataupun hukuman. Dan biasanya bentuk kritik ini dapat memicu perasaan bersalah pihak yang dikritik untuk memperbaiki kualitas penampilannya. Seperti yang diungkapkan Clarizio, pemberian gelar terburuk sebagai salah satu bentuk hukuman dapat menekan tingkah laku yang tidak diinginkan dalam waktu singkat. Contoh dari penyelenggaraan festival ini adalah penganugerahan Razzie Awards bagi aktris dan aktor bintang Hollywood yang berpenampilan terburuk. Ajang ini berhasil menjadi momok sekaligus stimulus bagi perbaikan kualitas para bintang film Hollywood tersebut.

Dalam penyelenggaraannya The Worst Movie Festival ini perlu melibatkan elemen pemerintah, sineas, dan masyarakat sebagai pihak yang menilai dan menelaah secara kritis film-film yang tidak layak secara konteks maupun konten. Tujuan akhir dari penyelenggaraan festival ini adalah pertama, membuat para sineas memiliki rasa bersalah atau malu, untuk kemudian memperbaiki kualitas film yang dibuatnya. Kedua, untuk membangun kesadaran kritis masyarakat dalam memfilter film yang layak, berkualitas dan sesuai standar moral bangsa. Ketiga, sebagai bentuk apresiasi terhadap karya seni dan tindak lanjut pengawasan kelayakan film Indonesia, karena film sejelek apapun ternyata mempunyai nilai sebagai bahan studi untuk kepentingan perfilman nasional dalam memperbaiki dunia perfilman Indonesia.

Demikian sketsa gagasan penulis mengenai The Worst Movie Festival. Besar harapan tertuju kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2009-2014, melalui Departemen Kebudayaan dan Pariwista khususnya, agar lebih memperhatikan dunia perfilman dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang bermoral dan berbudaya. Salah satu caranya adalah dengan merumuskan, memformulasikan dan menyelenggarakan The Worst Movie Festival (Festival Film Terburuk).

Sumber image: google.co.uk