Iklan

29 August 2008|6:20:04AM

English Arabic Chinese (Simplified) Dutch German Japanese Indonesian Thai
Silahkan Login & Kirim Warta

          Login reminder Forgot login? | Register Register
Belum punya akun? Klik Register

Lupa password? Klik Forgot Login?
Pewarta Online
None

 

Yang Terpinggirkan
Gaji Pensiun yang belum Terealisasi Juga.....
21/02/2013 | Husaeni Mabruri

KOPI - Mimpi manis untuk masa depan gaji pegawai pensiunan sipil hidupnya belum dirasakan oleh Bpk. [ ... ]


Gelora Sepeda
“Nongkrong di Haus Berbonus” Raih MU.....
30/06/2013 | Arifin

KOPI - PT ABC President Indonesia menggelar serangkaian kegiatan “Nongkrong di Haus Berbonus”, Minggu pagi (30/6) di Plaza Utara Senayan, Jakarta. Event tersebut diselenggarakan serentak di tiga K [ ... ]



Polling Warga
Menurut Anda, program apa yang seharusnya menjadi prioritas PPWI saat ini?
 

Kolom Pewarta Imi Suryaputera Menggali PAD dari Pungutan Sumbangan
Redaksi Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI) bersama segenap pengurus dan anggota PPWI se-Indonesia menyampaikan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa di bulan Ramadhan 1435 H, kepada seluruh umat Muslim dan Muslimat sebangsa dan setanah air dan di seluruh dunia. Semoga senantiasa dilimpahkan rahmat dan pahala yang berlimpah di bulan suci penuh rahmat ini bagi setiap anak negeri di segenap penjuru nusantara... Amin...

Menggali PAD dari Pungutan Sumbangan

KOPI, Pendapatan Asli Daerah (PAD) biasanya diperoleh suatu daerah melalui Pemerintah Daerah (Pemda) dengan jalan memungut retribusi dari berbagai sektor.

Namun kiranya ada cara lain selain melalui jalan penarikan retribusi, yakni dengan memberlakukan sumbangan terhadap pihak lain, dalam hal ini para pengusaha yang kegiatan usahanya sangat menguntungkan, misalnya pengusaha di bidang pertambangan.

Model penarikan, lebih tepatnya pemberlakukan sumbangan ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, dimana terdapat puluhan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan baik batubara maupun bijih besi.

Awal-awal terbentuknya Kabupaten Tanah Bumbu, pada April 2003, Pemerintah Kabupaten memberlakukan pungutan yang diberi nama Sumbangan Pihak Ketiga, disingkat SP-3, dipatok sebesar Rp. 4 ribu per metrik ton. Pungutan yang menggunakan embel-embel sumbangan ini sempat berjalan selama beberapa tahun sebelum kemudian dibuatkan perangkat hukumnya berupa Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 551 Tahun 2008 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga/Dana Hibah Dari Sektor Pertambangan Dan Pelabuhan Khusus Tahun 2009.

Seiring berjalannya waktu, pungutan tersebut sering kali dipermasalahkan oleh banyak pihak baik yang berkepentingan maupun yang tidak berkepentingan, serta adanya pihak-pihak yang menjadikan masalah ini sebagai komoditas politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah. Melalui Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 308 Tahun 2010 Tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 551 Tahun 2008 Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga/Hibah dari Sektor Pertambangan dan Pelabuhan Khusus Tahun 2009, perangkat hukum terkait pungutan sumbangan itu dicabut oleh Bupati tanah Bumbu waktu itu, Zairullah Azhar. Pencabutan tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 551 Tahun 2008.

Para pengusaha di sektor pertambangan di Tanah Bumbu sempat menarik nafas lega dengan dicabutnya SK Bupati tersebut. Namun kelegaan mereka tak berlangsung lama, Pemerintahan yang baru kemudian mengambil inisiatif kembali melakukan pungutan yang nilainya justru lebih besar dari terdahulu. Hal ini berakibat meningkatnya cost dari post pembiayaan diluar produksi hasil pertambangan ; pembayaran royalty ke Pemerintah Pusat, serta dana-dana taktis ke para oknum yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas pertambangan, ditambah pungutan sumbangan sebesar Rp. 7,5 ribu per metrik ton.

Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu dari Fraksi PDI Perjuangan, H. Supiansyah selaku nara sumber dari tulisan ini mengungkapkan, sebenarnya dalam hal pungutan sumbangan ini baik Bupati maupun perangkat di lingkungan Pemkab Tanah Bumbu tidak terlibat. Menurut H. Supiansyah pungutan sumbangan tersebut murni berasal dari insiatif dari para pengusaha sendiri. Inisiatif tersebut kemudian diwujudkan melalui pertemuan para pengusaha di Hotel Rattan Inn Banjarmasin. Dalam pertemuan itu para pengusaha melontarkan nilai sumbangan dari Rp. 4 ribu hingga Rp. 8 ribu, yang kemudian disepakati dan diputuskan sebesar Rp. 7,5 ribu per metrik ton. “Saya ikut hadir pada pertemuan itu, namun posisi saya ketika itu bukan sebagai anggota DPRD tetapi selaku salah seorang pengusaha,” kata H. Supiansyah.

Sebagai orang awam, apa yang dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD tersebut nampak logis dan realistis. Namun perlu kita teliti apakah pihak pengusaha dengan gampang dan entengnya bersedia begitu saja mengeluarkan cost yang lumayan besar untuk menyumbang, sedangkan mereka sudah dibebani berbagai kewajiban oleh Negara ? Padahal ketika pungutan sebesar Rp. 4 ribu per metrik ton, mereka mengeluh. Dan yang menyumbang Rp. 7,5 ribu per metrik ton tersebut adalah para pengusaha /perusahaan yang memegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP), kenapa perusahaan pemegang PKP2B (Perjanjian Kontrak Penambangan Batubara) seperti PT. Arutmin Indonesia, sejak dulu tidak bersedia memberikan sumbangan yang diluar kewajibannya terhadap Negara ?

Dan yang muncul dalam pertanyaan adalah, kenapa menyumbang mesti ditentukan nilainya, juga dilakukan setiap kali melakukan pengiriman hasil tambang ? Beberapa pihak berpendapat, yang namanya sumbangan dimana-mana tak ada ditentukan nilainya, serta tak ada paksaan jika bersedia menyumbang. Menyumbang hanya dilakukan oleh penyumbang jika memang saatnya ia ingin menyumbang, bukan berkali-kali seolah itu suatu kewajiban yang membebaninya. Kalau sumbangan ditentukan nilainya, kemudian dilakukan setiap kali dikaitkan dengan pengiriman hasil produksi tambang, ini jelas-jelas adalah pungutan wajib. Nah, kini bagaimana pihak Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri mengambil sikap, karena sebelumnya telah melarang pungutan sejenis. Dan pula pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan tertipu oleh kedok sumbangan, bekerjalah dengan profesional, turun ke lapangan mengumpulkan data-data lalu mengevaluasinya.

 

Copyright © 2008-2013 Pewarta Indonesia. All Rights Reserved.