Iklan

29 August 2008|6:20:04AM

English Arabic Chinese (Simplified) Dutch German Japanese Indonesian Thai
Silahkan Login & Kirim Warta

          Login reminder Forgot login? | Register Register
Belum punya akun? Klik Register

Lupa password? Klik Forgot Login?
Pewarta Online
None

Yang Terpinggirkan
Gaji Pensiun yang belum Terealisasi Juga.....
21/02/2013 | Husaeni Mabruri

KOPI - Mimpi manis untuk masa depan gaji pegawai pensiunan sipil hidupnya belum dirasakan oleh Bpk. [ ... ]


Gelora Sepeda
Fun Bike Meriahkan HUT Ke-69 TNI di Aceh.....
29/09/2014 | Syamsul Kamal
article thumbnail

KOPI, Aceh Jaya - Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ke 69, Komando Distrik Militer (Kodim) 0114 Aceh Jaya, mengegelar acara sepeda santai (fun Bike)  [ ... ]



Polling Warga
Menurut Anda, program apa yang seharusnya menjadi prioritas PPWI saat ini?
 

Kolom Pewarta Indonesia-Maroko Pendidikan di Maroko (563/M)
Redaksi Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI) bersama segenap pengurus dan anggota PPWI se-Indonesia menyampaikan Selamat & Sukses atas Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. Muh. Jusuf Kalla pada tanggal 20 Oktober 2014. Semoga di bawah kepemimpinan beliau berdua, bersama-sama seluruh komponen bangsa, percepatan pencapaian tujuan bernegara Indonesia akan segera dapat dilaksanakan dengan baik dan lebih nyata.

Pendidikan di Maroko (563/M)

KOPI, Maroko merupakan salah satu negara yang berada di Benua Afrika, dimana negara ini tergolong dalam sebuah negara yang maju. Hal ini dapat diketahui melalui pertumbuhan ekonomi, pendidikan, politik dan sistem masyarakat yang selainnya. Secara system politik diketahui bahwa Maroko menggunakan sistem kerajaan, dimana pastinya ketika kita mendengarkan ada suatu negara yang menggunakan system kerajaan, maka secara spontan akan terbesit dalam benak kita bahwa pemimpin negara tersebut akan senantiasa bertindak otoriter dalam setiap tindakan dan keputusannya. Disamping itu, Maroko juga terkenal sebagai salah satu negara yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa utamanya, dan ketika kita mengetahui hal tersebut maka akan secara spontan pula terbesit dalam benak kita bahwa bisa jadi daerah tersebut di dominasi dengan orang muslim.

Tetapi pada kenyataannya, hal tersebut tidak terjadi di Maroko, pemimpin negara tersebut justru mencoba menerapkan sistem demokrasi di negaranya, hal ini ditunjukkan pada sistem kebudayaan dan pendidikannya, dimana dalam budayanya, mereka masih mau membuka diri untuk menerima kebudayaan asing dari dunia Barat. Sedangkan dalam dunia pendidikan, dalam sebuah artikel yang menceritakan tentang “Prospek Pendidikan di Maroko” mengatakan bahwa di Maroko masih doperbolehkan untuk mengeluarkan pendapat dan mengembangkan ajaran – ajaran pemikaran dan wawasan lainnya.[1] Dengan dibawah kepemimnpinan Raja Muhammad VI yang menuntut dan menggalakkan diterapkannya demokrasi di Maroko, maka hal tersebut juga mengubah aturan pada sistem sosial masyarakat yang selainnya seperti pada pendidikan. Dalam bidang pendidikan, di dalam sebuah artikel “Pendidikan Maroko Berbenah Menjawab Tantangan Modernitas” disebutkan bahwa pemerintah Maroko mengeluarkan sebuah kebijakan berupa undang – undang, di dunia pendidikan nantinya segala sesuatu yang berhubungan dengan Islam akan dimusnahkan dan penghapusan ajaran agama Islam dalam kurikulum pendidikan, hal ini dilakukan untuk mengurangi tingkat ekstrimis dari masyarakatnya.[2] Di samping itu, dalam menanggapi undang – undang yang diberlakukan oleh pemerintahan Maroko di dalam sebuah artikel yang berjudul “Kementerian Pendidikan Maroko Hapus Nuansa Islam dari Buku-Buku Sekolah” disana ditunjukkan bahwa pada akhirnya pemerintah Maroko melakukan tindakan – tindakan untuk membinasakan segala hal yang berbau Islam seperti menarik peredaran buku – buku yang bernuansa Islam, mengganti gambar dalam suatu buku yang terdapat gambar anak kecil memakai jilbab dan mencium tangan orang tuanya dan terlebih lagi pemerintah menghapus surat An-Nur ayat 31 yang memerintahkan perempuan untuk menggunakan jilbab, menghapus sebuah hadits tentang perempuan yang menyerupai laki-laki, pelajaran tentang jihad dan sebagainya. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir pergerakan islam garis keras.[3]

Dari serangkaian data di atas mengenai respon pemerintah Maroko terhadap keinginan Raja Muhammad VI untuk menerapkan demokrasi di Maroko penulis rasa hal tersebut agak berlebihan terutama dalam bidang pendidikan tetapi secara umum tujuan diberlakukannya sistem demokrasi ini untuk meminimalisir tindakan esktrim dari masyarakatnya. Pemikiran Raja Muhammad VI tentang pemberlakuan sistem demokrasi ini bisa jadi hasil dari pembelajaran beliau yang melihat pada negara – negara lain yang berada di Afrika dimana nasib mereka kurang beruntung dengan adanya sistem kerajaan yang diterapkan di daerahnya seperti Libya, Mesir, dan sebagainya dimana kekuasaan yang mereka miliki pada akhirnya digulingkan secara paksa oleh rakyatnya yang tidak setuju dengan metode kepemimpinannya dan kebobrokan yang terjadi dalam tubuh pemerintahnya. Dan secara track record, pemimpin yang mengalami kehancuran kekuasaan yang mengenaskan adalah negara – negara yang bernuansa Islam.

Pada dasarnya, tindakan Raja Muhammad VI untuk menerapkan sistem demokrasi di negara Maroko merupakan suatu tindakan awal yang bisa dibilang cukup baik untuk melakukan proses adaptasi dengan perkembangan yang terjadi di dunia ini dimana akhir – akhir ini sangat santer dengan nilai – nilai yang menjunjung tinggi masalah kebebasan mulai kebebasan untuk berpendapat dan sebagainya. Dengan adanya penerapan sistem demokrasi ini nantinya bisa mengubah paradigma masyarakat di dunia bahwa dengan sistem pemerintahan dengan model kerajaan masih layak untuk digunakan dalam kehidupan bernegara dan bisa memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Disamping itu, bisa jadi pandangan masyarakat dunia tentang Islam juga akan berubah dimana pada dasarnya, tidak selamanya Islam mengajarkan umatnya untuk bertindak otoriter tetapi juga bisa bertindak demokratis karena pada dasarnya ajaran Islam tersebut bersifat universal, bisa diterapkan kapanpun dan dimanapun bergantung pada situasi dan kondisi yang melingkupinya seperti pada masa Rasul dimana ketika beliau berada di Madinah, beliau menggunakan kepemimpinan yang demokratis, beliau menerima semua golongan yang ada di Madinah karena pada saat itu Islam masih memiliki kekuatan yang kecil dan membutuhkan dukungan dari pihak yang selainnya.

Penjabaran di atas ditinjau dari segi politiknya, dimana jika masyarakat di negara tersebut telah lama merasa tertekan dengan sistem yang otoriter, maka tindakan Raja Muhammad VI untuk menerapkan sistem demokrasi merupakan langkah awal yang baik untuk meredam tindakan anarki yang mungkin dilakukan oleh masyarakatnya. Namun, jika dilihat dari segi pendidikan penerapan sistem demokrasi yang dilakukan agak berlebihan, dimana diketahui dalam www.wikipedia.org yang membahas mengenai pendidikan di Maroko merupakan deretan refrensi negara pendidikan terbaik disamping Turki, Arab dan negara lain yang ada di Afrika. Memang negara Maroko ini secara kualitas belum bisa menyaingi negara – negara yang ada di Eropa tetapi dengan adanya semangat yang besar dan kepedulian pemerintah yang tinggi terhadap pengembangan kualitas pendidikan di Maroko sehingga dikeluarkan anggaran yang besar dalam bidang tersebut menjadi nilai positif terseendiri dari negara Maroko dan layak untuk dijadikan refrensi tempat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi.

Namun, dengan adanya undang – undang tentang pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah Maroko sebagai bentuk implementasi dari penerapan demokrasi yang dijalankan oleh Raja Muhammad VI di negaranya pada dasarnya bisa mengancam atau sedikit membuat takut warga negara lain khususnya yang memeluk agama Islam seperti Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk melanjutkan studinya di Maroko karena diberlakukannya undang – undang yang terlihat begitu menyudutkan warga Islam di Maroko dan hal itu dapat menimbulkan dampak negatif dari diterapkannya undang – undang tersebut antara lain warga negara lain ataupun masyarakat di Maroko yang beragama Islam akan senantiasa was – was ketika tinggal di Maroko, hidup mereka tidak akan pernah tenang karena akan senantiasa dicurigai sebagai aliran Islam garis keras. Undang – undang yang mengatur masalah pendidikan di Maroko tersebut mungkin bisa dilakukan pengkajian ulang kembali untuk meminimalisir pengurangan peminat untuk melanjutkan studi di negara yang terkenal dengan sebutan Al-Maghriby tersebut, memang tujuan dari pemerintah Maroko sudah baik yaitu meminimalisir gerakan radikal Islam karena memang gerakan radikal tersebut begitu meresahkan kehidupan masyarakat manapun. Jika pemerintah Maroko memang benar – benar menerapkan sistem demokrasi, maka pada dasarnya setiap orang yang berada di Maroko mendapatkan kebebasan dimana hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara tersebut sehingga tindakan pemerintah Maroko untuk meminimalisir gerakan radikal Islam bisa dilakukan dengan cara lain, bukan lagi menggunakan undang – undang yang melarang segala atribut yang berbau dan berhubungan dengan Islam berlaku di masyarakat yang seolah – olah pemerintah telah membeli dan mengambil hak azasi yang dimiliki orang muslim yang ada di Maroko, padahal baik dia itu orang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Islam dan berasal dari ras manapun pada dasarnya telah memiliki hak azasi masing – masing yang pantas atau boleh mereka pergunakan karena itu hak mereka dan tidak bertentangan dengan hukum – hukum yang berlaku di kehidupan. Karena pada dasarnya penerapan sistem demokrasi yaitu menghargai segala kebebasan atau hak azasi yang dimiliki oleh tiap individu dan hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum – hukum yang ada di kehidupan.

Referensi:

[1] http://el-hilaly.blogspot.com/2011/02/prospek-pendidikan-di-maroko.html

[2] http://dedywsanusi.blogspot.com/2005/07/pendidikan-maroko-berbenah-menjawab.html

[3] http://www.eramuslim.com/berita/dunia/kementerian-pendidikan-maroko-hapus-nuansa-islam-dari-buku-buku-sekolah.htm

 

Biodata Penulis

Nama: Ukhie Wahida Puspita Laksmi

Tempat, tanggal lahir: Surabaya, 20 Mei 1991

Nama universitas: Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Hadid.

Alamat universitas: Jalan Gubeng Kertajaya IV-D No. 81 Surabaya.

Alamat rumah: Jl. Kupang Segunting III No.3 Surabaya

Nomor telepon seluler: +6285730155535

Alamat e-mail: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

Akun facebook: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

 


Artikel Lainnya:

 

Copyright © 2008-2013 Pewarta Indonesia. All Rights Reserved.