Kartu PPWI, Pancen Sakti??

0
41

Pewarta-Indonesia, Keunggulan kerja seorang pewarta warga jika dibandingkan dengan wartawan konvensional (jurnalis media cetak dan elektronik) yakni mereka memiliki ikatan kuat dengan narasumber-narasumber, lokasi-lokasi, dan sejarah kelokalitasan di sekitar mereka. Pewarta warga memiliki ikatan sentimentil batiniah yang sungguh cespleng dengan setiap hal yang diberitakan sebab mereka cukup memberitakan hal-hal seputar kejadian atau segala sesuatu yang dialaminya sendiri, disaksikannya pribadi. Bahkan ada orang-orang jurnalis senior yang dulunya mereka adalah pewarta warga, dan juga kini merebak tren para wartawan yang juga sekaligus bergabung menjadi pewarta warga.

Antara pewarta warga dan jurnalis tidak ada kamus jegal-jegalan, karena kerjanya saling bermitra, seperti sepasang tangan kanan dan kiri. Katakanlah wartawan itu identik dengan tangan kanan, sementara pewarta warga adalah tangan kiri. Di antara kedua tangan Anda, mana yang lebih Anda cintai; lengan kanankah atau kirikah saja; atau malahan kedua-duanya. Tak perlu dijawab, sebab saya yakin seyakin-yakinnya pasti jawabannya adalah kita semua mencintai kedua tangan kita. Kalau semisal Anda bilang mencintai tangan yang kanan atau kiri saja; akan langsung saya potong tangan kiri dan atau kanan Anda dan saya kasihkan pada orang yang tak memiliki tangan (wah, sadisnya…).

Sejatinya memang setiap pewarta warga tidak perlu memiliki “kartu pers”, karena untuk apa menggunakan “kartu sakti” itu kalau lingkup liputannya hanya seputar satu kampung saja. Lha semua orang se-RT/RW sudah kenal baik dengan dirinya, buat apa tanda pengenal lagi? Penulis jadi ingat; dahulu kala, ketika penulis menjadi wartawan di sebuah koran grupnya Jawa Pos milik Dahlan Iskan; penulis hampir tak pernah menggunakan kartu pers untuk menjangkau seluruh kawasan satu kotamadya. Mengapa, sebab para narasumber itu sudah sangat familier dengan wajah penulis alias sudah kenal baik. Kalau Anda sudah kenal dengan saudara A dengan baik, untuk apa menanyakan mana KTP-mu, dimana tempat tinggalmu? Toh kalaupun ternyata pewarta warga memiliki tanda pengenal, dibekali semacam “kartu pers”; jelas itu lebih gebrakan progresif satu-dua langkah ke depan. Itu lebih merupakan tuntutan manajemen administrasi saja agar lebih profesional.

Jika pewarta warga bisa menjadi wartawan, kenapa tidak? Memangnya apa setiap orang tak berhak menjadi wartawan, yang bekerja untuk mempublikasikan dan mencari informasi penting untuk diberitakan pada publik kembali. Ingat jumlah wartawan konvensional di negeri ini amat sedikit, terbatas amat. Setiap hari, ada sekian juta informasi penting yang tak tersentuh oleh para wartawan kantoran tersebut. Inilah peluang dan kans para pewarta warga turut berpartisipasi dalam mencerdaskan bangsa ini. Mereka harus hadir, terus melaporkan segala sesuatu kejadian, perihal, informasi penting yang terjadi di sekitarnya melalui jaringan internet yang kini sudah tersebar di hampir pelosok daerah. Kalaupun ternyata ada suatu kawasan yang belum banyak terkoneksi jaringan internet, warnet minimal–itu semua merupakan tanggung jawab pemerintah.

Jikapun ada penyalahgunaan kartu pengenal pewarta warga, maka dengan koordinasi yang baik dan sempurna dari induk lembaga pewarta warga tersebut dapat langsung melakukan tindakan lebih lanjut. Bayangkan bila setiap pewarta warga bekerja sendiri-sendiri, tidak pernah berkomunikasi, tak memiliki induk semang; seperti “kambing congek” yang hilang di tengah hutan. Kalau “kambing congek” tersebut berkumpul, melakukan komunikasi intensif antar pewarta warga; jangan dikira kerja taktis mereka malahan bisa lebih ampuh dari hasil kerja para wartawan konvensional. Keunggulan pewarta warga adalah kerja mereka voluenteer, sukarelawan, tidak mengharapkan imbalan honor, gaji dan lain sebagianya; sebagaimana para wartawan yang berharap-harap cemas memperoleh gaji di akhir, pertengahan atau awal bulan. Kerja voluenteer itu dilandasi oleh semangat hati nurani, tuntutan batiniah, kepuasan batiniah dan intelektual.

Maka logislah bila profesi para pewarta warga itu beraneka ragam, ada yang jadi guru, penulis, wartawan, dosen, tentara, polisi, pengacara, penyanyi, tukang parkir, pengamen, pelajar, mahasiswa, pedagang dan sebagainya. Bisa jadi, para pewarta warga itulah yang menjadi nara sumber berita karena mereka sendiri yang mengalami lantas dituliskan oleh pewarta warga yang lain. Bayangkan bila semua orang, penduduk di Indonesia yang berjumlah 230 juta jiwa ini adalah pewarta warga (profesional), KTP mereka bisa disulap menjadi “kartu pengenal pewarta warga”; wah sungguh dahsyat kemajuan yang akan dicapai oleh negeri ini.

Oknum pada profesi apapun, jenis manapun selalu saja ada oknum yang bermain di dalamnya. Lihat itu ada oknum polisi, oknum tentara; dan kita tahu sering kali mendengarnya. Ada oknum pengacara, bahkan seorang presiden pun bisa ditipu oleh oknum tertentu. Profesi wartawan juga acap kita dengar ada oknumnya yakni wartawan bodrek, wartawan 86, wartawan amplopan, wartawan bodong, wartawan tanpa media, wartawan jumpa pers dan sebutan lain yang pada intinya mencoreng profesi wartawan itu sendiri.

Kalau lantas ada satu oknum pewarta warga menyalahgunakan kartu pengenalnya, apa mungkin? Ya mungkin saja, itu polisi lalu lintas kalau disodori kartu persnya pewarta warga kok “girab-girab”. Maka dari itu, polisi-polisi juga wajib menjadi pewarta warga atau “wartawan”, sehingga mereka tahu betul hak dan kewajiban sebagai “jurnalis”. Seperti apa yang pernah diselenggarakan oleh jajaran Dispenad TNI AD mengadakan training jurnalistik selama dua hari penuh di Jakarta Timur pada tahun 2008 silam; jelas merupakan langkah cerdas bagi institusi tersebut agar seluruh anggotanya melek media, bahkan mereka berharap bisa menjadi “TNI yang jurnalis”, “TNI yang pewarta warga”.

Kalau begitu realitas sosialnya, perlukan setiap pewarta warga mengantongi kartu pengenal. Tak perlu dijawab, Anda sudah menemukan sendiri kebenarannya bukan? Lha, paguyuban PKL dan pengamen saja mengeluarkan kartu pengenal bagi komunitasnya, lha kok sampeyan sirik; pewarta warga tak boleh mengantongi kartu pengenal. Apa tumon? (**)

*) Penulis : Supadiyanto, kolumnis berbagai media cetak nasional dan lokal

 

Anda punya berita, artikel, foto, atau video? Publikasikan di sini
Kontak Redaksi di [email protected]