Celoteh Wilson Lalengke – NEGARA INDONESIA : Benarkah Ia Eksis? (bagian 4)

0
31
Ilustrasi Kredo Wilson Lalengke (modified)
Ilustrasi Kredo Wilson Lalengke (modified)

Pewarta-Indonesia, Tulisan ini adalah kelanjutan dari 3 artikel terdahulu. Pada bagian ini, akan diuraikan syarat ketiga pembentuk sebuah negara menurut Matt Rosenberg yakni adanya ‘kegiatan ekonomi yang terorganisasi dengan baik’. Dengan menganalisa pentingnya unsur ini dan melihat fakta di lapangan, kita pada akhirnya boleh mampu berpikir realistis dalam menjawab pertanyaan apakah negara Indonesia itu benar-benar sudah terbentuk dan eksis?

Banyak pertanyaan awal yang butuh jawaban dari persoalan ini sebelum menganalisa dan membahas kegiatan ekonomi dan pengorganisasiannya di Indonesia. Untuk memudahkan, kita bisa mulai dari pemahaman apa itu ekonomi dan kegiatan ekonomi. Ekonomi secara sederhana diartikan sebagai pengelolaan berbagai faktor pendukung berupa sumber-sumber daya, seperti uang, material, dan tenaga kerja. Kegiatan pengelolaan itu biasanya dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang pada lingkup negara, dikerjakan oleh seluruh komponen bangsa sebuah negara. Pengelolaan sumber daya tersebut dipimpin oleh pihak eksekutif, yakni pemerintah. Secara bersama-sama dengan rakyatnya, pemerintah akan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, mengadakan modal keuangan yang diperlukan, dan menggerakan rakyatnya itu sendiri sebagai sumber tenaga kerja. Proses berjalannya pengelolaan faktor-faktor ekonomi itu biasanya disebut kegiatan ekonomi.

Kegiatan ekonomi membutuhkan pengorganisasian aktivitas ekonomi yang baik agar dapat menghasilkan “buah“ kerja-ekonomi yang terbaik. Dan untuk memaksimalkan usaha itu, perlu didukung oleh organisasi ekonomi yang handal. Berbagai kebijakan dan regulasi ekonomi dibuat oleh negara melalui “tangan” pemerintah. Pemerintah dan rakyat membentuk badan-badan ekonomi yang bertugas menjalankan sistem ekonomi di lini masing-masing sesuai fungsinya. Seluruh rangkaian sistem dan pembentukan lembaga-lembaga ekonomi seperti perbankan, perindustrian, pemasaran/perdagangan, permodalan, transportasi/distribusi, moneter/keuangan, tenaga kerja, dan sebagainya, ditujukan untuk menggerakan perputaran roda ekonomi nasional. Kegiatan ekonomi ini dimaksudkan untuk memberikan hasil dalam bentuk penyediaan barang dan jasa yang cukup bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yakni rakyat suatu negara.

Tinjauan selanjutnya adalah adakah kegiatan ekonomi seperti konsep di atas terjadi di Indonesia? Dan, sudahkah kegiatan itu terorganisasi dengan baik? Secara cepat semua bisa menjawab: “Ya, ada kegiatan ekonomi, dan juga sudah didukung oleh organisasi ekonomi yang handal sehingga proses perekonomian Indonesia dapat terorganisasi dengan baik”. Tepat sekali anggapan ini. Namun, pertanyaan menyusul: Seperti apa bentuk kegiatan ekonomi kita? Siapa sesungguhnya pelaksana organisasi ekonomi dalam negeri selama ini? Untuk kepentingan siapa proses gerak ekonomi berputar di tanah air?

Tidak perlu menggunakan kacamata “lensa cekung-cembung”, segalanya sangat kasat mata bahwa ekonomi Indonesia itu morat-marit di sana-sini. Buktinya sederhana saja. Jumlah penduduk miskin bertambah-tambah, namun jumlah utang juga justru berbengkak-bengkak. Aneh bin ajaib. Miskin tidak beruang adalah lumrah. Miskin tanpa utang juga wajar. Berutang di mana-mana, bahkan bertambah-tambah hutang setiap tahunnya, tapi tetap makan tiwul setiap hari, apa itu bukan edan namanya? Teman yang kurang waras saja bilang itu logika ekonomi “orang gila”, eh para pakar ekonomi bertitel “profesor-doktor” di pemerintahan malahan “berujar” keadaan itu normal saja. Apanya yang normal?

Masih bisa diterima akal sehat bila keadaanya begini: Indonesia banyak hutang, tidak masalah, namun rakyatnya makan roti-keju-susu-daging 5 kali sehari setiap harinya. Rakyat kemana-mana pakai mobil sedan, naik bus patas ber-AC atau alternatif dengan kereta api express “beraroma mimpi di awan”, pesawat udara tidak mogok-mogok, jalan-jalan licin-halus-mengkilat, dan seterusnya. Di setiap sudut kota dan desa masyarakat aman-damai-tenang, karena semua orang terpuaskan dengan ekonomi makmur “loh jinawi” di seantero nusantara. Sementara itu, kegiatan usaha rakyatnya juga maju pesat ditopang oleh hutangan modal yang besar. Makin banyak hutang makin melejit usahanya. Bahkan, sumber utangpun tidak perlu “milih-milih”. Pinjaman lunak, pinjaman keras, pinjaman super keras, dan sejenisnya, “disikat” habis.

Karena kegiatan ekonomi berjalan lancar dan terakomodasi dengan baik, efeknya usaha rakyat Indonesia melaju seperti roket menuju bulan tak tertahankan. Hasil sawah-ladang petani berlimpah-ruah setiap panen. Nelayan pulang dengan tangkapan penuh seperahu karena perairan Indonesia tertata apik, perbatasan dijaga ketat hingga pencuri ikan dari negara tetangga tidak berkeliaran di lautan. Anak-anak menikmati pendidikan dengan tenang. Tidak terdengar siswa bunuh diri akibat tidak sanggup bayar uang sekolah. Koran tidak menemukan kasus ibu “mampus bareng” dengan anak-anaknya akibat stress pikirkan masa depan tidak menentu. Tidak terlihat anak dan pemuda membawa pulang medali emas ke rumah berjalan kaki karena ketiadaan ongkos angkutan umum. Peneliti-peneliti “panen” hasil penelitian setiap periodenya. Dan seterusnya dan seterusnya. Keadaan seperti ini yang pantas dibilang normal, negara banyak hutang tapi rakyat hidup makmur.

Cerita di atas itu sebenarnya adalah analisa bodoh seorang anak Indonesia. Tentu lain lagi bila kita menggunakan kacamata orang luar. Menurut IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan segala macam bank kapitalis bahkan juga oleh ekonom-ekonom Perserikatan Bangsa-Bangsa, kegiatan ekonomi Indonesia sangat bagus. Perputaran roda perekonomian negara sudah berjalan mulus, lancar sesuai dengan patron pembangunan ekonomi menuju negara berekonomi maju dan moderen. Malahan pernah suatu waktu dikatakan bahwa sedikit waktu lagi Indonesia “tinggal landas” dengan tingkat ekonomi super makmur. Kalaupun akhirnya kita masih tertinggal di landasan, mereka bekilah itu karena krisis ekonomi dunia yang melanda hampir semua negara, terutama di kawasan sekitar Indonesia. Ada argumen bernada logis dan menghibur untuk jadi alasan. “Mau-mau”-nya kita dibodohi dan dibohongi para cukong ekonomi internasional itu.

Yang terjadi sesungguhnya, ada skenario ekonomi jangka panjang “sepanjang sisa jaman” dari para neo-kolonialis atas kegiatan dan pengorganisasian ekonomi di Indonesia. Di tataran global, skenario itu juga mencakup semua negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang memiliki kekayaan alam berlimpah. Rancangan itu diilhami dan diawali oleh ide Truman, presiden ke-33 Amerika Serikat periode 1945 – 1953, melalui konsep “pembangunan” negara-negara dunia ketiga. Karena Sukarno, presiden RI saat itu merupakan “pembangkang” kelas dunia, ia dianggap sebagai hambatan besar untuk mengimplementasikan skenario AS dan kawan-kawannya, seperti Inggris, Australia, dan umumnya negara eropa, itu di Indonesia dan bahkan dunia. Konsep Sukarno dalam membangun bangsanya dengan prinsip “berdikari” (berdiri di atas kaki sendiri) adalah ancaman serius bagi negara-negara kapitalis tersebut. Jadi, jangan heran bila akhirnya Sukarno jadi tumbal rancangan ekonomi global. Dia berhasil di”pasung” di Istana Bogor, di Wisma Yaso, dan lain-lain tempat. Ia dibungkam, “taring”nya dicabut, jadilah presiden kebanggaan rakyat itu ibarat macan ompong yang sakit-sakitan dan akhirnya mati seakan tiada harga diri. Dalam konteks itulah, kesialan Partai Komunis Indonesia bersama jutaan rakyat yang tidak tahu-menahu persoalan, kecuali tahunya hanya tahu-tempe, terseret mati sia-sia bersama sang tumbal, almarhum Sukarno. Selanjutnya? Melenggang-kangkung-lah para korporat-korporat kapitalis di atas “tanah air beta” melalui “pemerintahan boneka” Suharto bersama konsep “manunggal ABRI-rakyat”nya, dwi-fungsi ABRI, dan propaganda isu G30S-PKI.

Persoalan esensial hakiki yakni penerapan skenario ekonomi rancangan para kapitalis Barat yang berada di balik peristiwa berdarah tahun 1965 itu tidak pernah dimunculkan sebagai masalah krusial bangsa yang perlu diwaspadai. Entah Suharto, dkk melihat gelagat “licik” Barat tersebut atau tidak, itu suatu pertanyaan lain. Yang jelas, para cendekiawan muda “kelompok Widjojo Nitisastro” dikirim belajar ekonomi ke AS dan kembali ke tanah air untuk merancang ekonomi Indonesia disesuaikan dengan patron ekonomi rancangan Barat. Selama lebih dari tiga dekade pergerakan ekonomi Indonesia di bawah kendali penguasa otoriter duet orde baru dan ABRI, rakyat terbuai dengan peningkatan pendapatan perkapita yang dari tahun ke tahun terus menaik. “Bius” kesejahteraan semu yang dinikmati sebagian masyarakat itu telah mengaburkan mata rakyat hingga tidak peduli bahwa hutang makin hari makin melangit, hingga 7 turunan takkan terbayar. Tanah garapannya makin sempit berganti pabrik orang asing. Iming-iming gaji harian cukup makan sehari ditambah sebungkus rokok dan segelas susu, lahan pertanian ditinggalkan warga dan memilih jadi buruh pabrik milik pemodal asing, jadi pesuruh orang asing di rumahnya sendiri. Hutan-hutan habis dibabat atas nama “pembangunan”. Sebagian dikonversi menjadi kebun-kebun penghasil bahan baku industri asing. Keadaannya tidak beda, persis sama dengan masa-masa kerja rodi, kebijakan tanam paksa diera van den Bosch penjajah jaman baheula. Paling menyedihkan, hutan ulayat milik masyarakat tradisional tempat menggantungkan hidup harian merekapun luluh-lantak hancur “diperkosa” tinggal jadi kuburan masal komunitas pemiliknya. Kasihan nian.

Keberhasilan kapitalis itu luar biasa. Setelah melihat ekonomi Indonesia mulai kuat di pertengahan tahun 90an, yang mungkin saja agak meleset dari patron, atau mungkin juga memang sudah jadi bagian dari rancangan mereka, krisis moneter regional diciptakan. Negara yang sebentar lagi tinggal landas akhirnya malah terjun bebas. Bangunan ekonomi Indonesia “terkesan” ambruk porak poranda. Rakyat di mana-mana menjerit, meradang, menangis, lemas tak berdaya melihat rupiah di tangan tiada berharga bagai kertas tissue pembersih pantat orang asing itu. Tapi sebaliknya, para perancang skenario melihat fenomena tersebut sambil tersenyum puas. Senyatanya, kuku-kuku konglomerasi ekonomi kapitalis mereka sudah tertancap kuat mencengkeram di tubuh ibu pertiwi. Giliran berbondong-bondong badan finansial dunia, tawarkan bantuan ini-itu yang kelihatannya melambungkan harapan bangsa untuk bangun dan berlari kembali.

Entah disadari atau tidak, hakekatnya kita sedang “menggantang asap” ketika Indonesia akhirnya menerima uluran tangan badan usaha negara kapitalis itu. Parahnya, peringatan dari para pakar ekonomi setingkat Kwik Kian Gie saja tidak mempan menembus lubang telinga pemerintah yang memang dibuat “budeg” oleh korporasi keuangan internasional. “Kicauan” ekonom nasionalis yang intinya mengharapkan negara kembali ke modal dasar yang dimiliki negara yakni pengerahan segala potensi wilayah dan sumber daya manusia Indonesia secara mandiri dalam pembenahan kembali tatanan ekonomi nasional hilang ditelan “anging mamiri”. Justru yang didengar adalah nasehat IMF, dkk untuk menjual BUMN, meniadakan subsidi ke rakyat, pajak perusahaan-perusahaan asing dipangkas agar investasi ramai berdatangan yang pada gilirannya membuka lapangan kerja, jutaan pengangguran Indonesia bisa jadi “jongos” orang asing. Kebijakan penghematan di sana-sini jadi jargon laris, termasuk tidak perlunya pembiayaan penelitian dalam negeri, anggaran pendidikan cukup di bawah sepuluh persen, dan sebagainya. Tujuannya tentu saja agar rakyat tetap “tolol”. Sebaliknya dimunculkan banyak lembaga donor yang akan mendukung biaya pendidikan orang Indonesia, bahkan belajar hingga ke luar negeri, termasuk penulis yang saat ini belajar di Belanda atas biaya Komisi Eropa. Bertebaran sudah bentangan panjang kain putih bercap tanda tangan darah rakyat yang dibuat masyarakat sebagai ungkapan penolakan eksplorasi perusahaan asing atas kekayaan alam Indonesia. Namun, semua darah itu seakan tidak lebih dari “kencing sapi” yang tiada bermakna. Bahkan bila perlu, masyarakat yang punya darah itupun benar-benar dibantu menumpahkan seluruh darahnya agar diam tidak berkutik. Singkatnya, anak negeri mengatakan “ekonomi bangsa kita kian parah”, sebaliknya kata IMF “ekonomi Indonesia maju secara fantastis.”

Tidak heran jika banyak orang berbangga ketika mendengar laporan bahwa pada tahun 2020, Indonesia akan berada di antara jejeran anggota kelompok sepuluh raksasa ekonomi dunia. Kebanggaan itu sah-sah saja dan memang perlu disyukuri. Namun kita terbelalak hampir pingsan ketika analisa detailnya menunjukan bahwa yang akan berperan sebagai penggerak roda perekonomian negara pada masa itu nanti adalah hampir 90 persennya pemodal asing. Jadi analoginya, kegiatan ekonomi di dalam negeri berproses ibarat mesin penggilingan tebu. Air gula tebunya diperas habis dan dinikmati sang tuan empunya pabrik pemodal asing, sementara ampasnya yang tertinggal menjadi bagian si tukang kebun tebu untuk pakan ternak di rumah. Begitulah nasib keturunan kawula “homo-soloensis” yang hanya jadi babu di negeri sendiri. Mereka paling “banter” jadi kuli dan yang agak berlevel sedikit jadi “centeng” para kapitalis negara kaya dari Eropa dan Amerika. Australia, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, China, dan Singapura yang “cilik” itu termasuk di jajaran tuan-tuan besar atas eksplorasi ekonomi di Indonesia.

Pada kondisi tersebut, tentunya pertanyaan “benarkah negara Indonesia ini ada” menjadi suatu keniscayaan. Sebab bila ia benar-benar ada, ditandai oleh kegiatan ekonomi yang baik serta terorganisasi semestinya, mengapa manusia yang ada di atasnya merana untuk akhirnya mati lemas tiada bernafas lagi? Kalau masyarakatnya harus juga menikmati hidup melarat, tidak ada kesejahteraan ekonomi, sengsara sepanjang masa, menderita busung lapar, tetap bodoh tak bersekolah, adakah kita masih boleh “berkokok” nyaring mengakui ada kegiatan ekonomi yang terorganisasi dengan baik di Indonesia? Lagi, bila kemalangan itu tetap juga harus jadi pengalaman sepanjang hidupnya rakyat, adakah artinya “negara Indonesia”, bila ia memang ada, bagi rakyatnya?

Mungkin kita memang baru sampai pada tahap berhasil merumuskan untaian kata-kata indah “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang menjadi sila (dasar) penyelenggaraan ekonomi negara. Sedangkan di tahap berikutnya, kita masih sibuk “belajar” bagaimana berekonomi yang benar-benar untuk kepentingan kemakmuran hidup bangsa. Masih belajar untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi yang baik. Juga masih mencari bentuk organisasi ekonomi yang berpihak kepada rakyatnya. Bila asumsi itu benar, mudah-mudahan berbagai pertanyaan yang muncul dalam artikel ini boleh menjadi pokok bahasan utama dalam diskusi-diskusi kelompok atau pembuatan esei-esei bertema kegiatan ekonomi menuju perwujudan Indonesia sebagai negara sejati.

Selanjutnya, pada tulisan (bagian 5) mendatang akan dibahas persyaratan keempat terbentuknya negara, yakni ‘adanya kekuatan sosial masyarakat yang terus berkembang dan meningkat dari waktu ke waktu’.***

Wilson Lalengke – The Netherlands

BAGIKAN
Berita sebelumyaAli Mocthar Ngabalin Pimpin Kembali BKPRMI
Berita berikutnyaSejarah Tidak Pernah Berdusta
I came from a poor family in Central Celebes, Indonesia. “Shony” - that’s what my family and friends call me. With help from IFP, I completed a master’s in Global Ethics from the University of Birmingham, England in 2006. My interest in this field of study was based on over 15 years’ worth of studying and teaching “Indonesian Moral Education”. I believe the moral ethics of a nation is influenced by the global hegemonic values that are adopted and developed by the nation itself. Writing is one of my favorite hobbies.