Celoteh Wilson Lalengke – NEGARA INDONESIA : Benarkah Ia Eksis? (bagian 6)

0
20
Ilustrasi Kredo Wilson Lalengke (modified)
Ilustrasi Kredo Wilson Lalengke (modified)

Pewarta-Indonesia, Setelah membahas kriteria keempat yang perlu dipenuhi bagi eksisnya suatu negara pada artikel (bagian 5) yang lalu, kita lanjutkan dengan unsur kelima yakni ‘adanya sistim transportasi yang baik’. Sebenarnya agak aneh, mengapa Matt Rosenberg menganggap unsur ini mutlak bagi eksistensi suatu negara. Tidak tanggung-tanggung, kriteria yang satu ini ditempatkannya di nomor-nomor awal, seakan-akan lebih utama dari unsur ‘pengakuan kedaulatan dari negara lain’ yang malah ditempatkannya pada urutan terakhir. Tentu saja Rosenberg tidak gegabah membangun teorinya. Hal inilah yang penting kita urai, dan melihat kenyataannya di tanah air.

Hampir semua orang di hampir semua belahan dunia mempunyai pemahaman yang sama bahwa suatu negara dibentuk tidak lain adalah untuk mengakomodasi kepentingan hidup rakyatnya. Sebagaimana diketahui bersama bahwa rakyat adalah sekumpulan manusia yang menjalani hidup dan kehidupannya di negara yang mereka bentuk tersebut. Kebanyakan ahli antropologi percaya bahwa mahluk manusia dari dahulu kala adalah species hidup yang cenderung bergerak dari satu tempat ke tempat lain, baik untuk jarak dekat maupun jauh. Oleh karena itu, ada sebagian pendapat bahwa sesungguhnya manusia yang dipasung tidak dapat bergerak kemana-mana merupakan pelecehan terhadap naluri kemanusiaan si-terpasung. Secara alamiah, faktor bergerak berpindah bagi seorang manusia adalah hal yang esensi sepanjang hidupnya. Demikianlah ia dikaruniakan kedua kaki yang fleksibel untuk digunakan berjalan ke sana dan ke sini sesuai keinginan dan kebutuhannya. Sesuai kemajuan peradaban, melalui kemampuan cipta dan karsanya, manusia menciptakan peralatan-peralatan untuk memudahkan perjalanan berpindah-pindah dimaksud yang biasa kita sebut alat transportasi, seperti gerobak, mobil, kapal laut, dan pesawat udara.

Pada perkembangan tahap berikutnya, manusia perlu suatu sistem transportasi untuk mengatur dan mengelola operasional peralatan-peralatan pengangkutan yang diciptakannya itu. Secara umum, alat-alat transportasi ini dikelompokan ke dalam 3 bagian besar, yakni transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara termasuk luar angkasa. Penciptaan sistem pengelolaan transportasi dianggap vital karena dengan perkembangan jumlah alat-alat transportasi dan kebutuhannya telah melahirkan suatu kerumitan tersendiri. Permasalahan itu lebih disebabkan oleh keterbatasan-keterbatasan prasarana pendukung kelancaran transportasi seperti jalur jalanan di darat, tantangan-tantangan bahaya di laut dan di udara, dan ketersediaan sarana alat angkutan itu sendiri. Dalam rangka menciptakan sistim pengangkutan ini biasanya dikeluarkan regulasi-regulasi yang diperlukan bagi terselenggaranya sistim transportasi yang baik. Pada titik inilah sesungguhnya manusia atau rakyat butuh “negara” untuk mengatur segala sesuatu yang dibutuhkan bagi kelancaran urusan-urusan hidupnya berkenaan dengan transportasi. Dengan kata lain, boleh diartikan bahwa bila sistim transportasi yang baik tidak berjalan pada suatu daerah, maka keberadaan negara di wilayah itu menjadi sebuah tanda tanya besar.

Demikian pentingnya faktor gerak “pindah-sana-pindah-sini” dari seseorang, maka unsur kebutuhan peralatan transportasi beserta segala sistim yang mendukung proses operasionalnya menjadi mutlak diakomodasi oleh yang namanya negara. Selain karena faktor kodrati manusia yang butuh perpindahan setiap saat, ada kepentingan yang lebih besar terhadap keperluan transportasi bagi rakyat, yakni distribusi barang-barang kebutuhan hidupnya. Seiring perjalanan keadaan zaman yang semakin maju, kompleksitas pemenuhan kebutuhan hidup manusia juga semakin tinggi dan rumit. Pada kondisi zaman kini, manusia tidak lagi hanya butuh makanan dari hasil pertanian di sekitar rumahnya, tapi sudah merambah pada kebutuhan makan roti, mie, susu, minuman kaleng dan sebangsanya yang didatangkan jauh dari tempat domisilinya. Ini hanya contoh kecil saja untuk menunjukan bahwa unsur transportasi itu sangat fundamental di masyarakat.

Bila Indonesia sebagai negara benar-benar ada, seharusnya juga dapat ter-refleksi dari adanya pengelolaan sistem transportasi yang baik sesuai harapan rakyatnya. Berbagai kecelakaan yang terjadi selama ini merupakan bukti nyata kegagalan pengelolaan bidang tersebut. Tidak perlu menyebutkan lagi banyaknya kecelakaan besar kapal laut dan pesawat terbang belakangan ini, tapi sadarkah kita bahwa setiap tahun ada lebih dari 30.000 rakyat yang mati di jalan raya? Angka itu menjadikan faktor kecelakaan di jalan raya menjadi pembunuh nomor 3 di Indonesia setelah penyakit jantung dan stroke. Namun karena bangsa Indonesia itu mengakui dirinya sebagai manusia yang berke-tuhan-an, maka segala kematian demi kematian saudaranya akibat kelalaian negara mengelola angkutan senantiasa dimaafkan. Bahkan mungkin juga bahwa rakyat mengira akan mendapatkan pahala dan berkat dari surga jika diperbanyak maaf dan bersabar ditimpa celaka dan celaka setiap hari. Doa dan pertobatan digelar di mana-mana sudut kota dan kampung, meminta sang “tuhan” menghentikan semua ke-sial-an itu. Tanpa mengupayakan penguatan desakan agar negara melakukan pembenahan pengelolaan transportasi yang sekarang amburadul, sang bangsa pendoa itu satu per satu tinggal menunggu giliran untuk jadi tumbal transportasi Indonesia yang buruk.

Sebenarnya, kekeliruan mendasar dari pengelolaan transportasi di tanah air tidak hanya pada lemahnya sistem di semua lini per-transportasi-an. Tujuan bertransportasi bagi rakyat itu sendiri masih belum dipahami oleh negara, dalam hal ini oleh pemerintah. Contoh kecil, tujuan si rakyat adalah mau ke kantornya yang berjarak 3 – 4 kilometer dari rumahnya. Apakah dia butuh kendaraan mobil untuk sampai di tempat tujuan? Jalan kaki juga bisa, namun agar lebih cepat sebaiknya dia bersepeda ke kantor. Apa yang harus dilakukan pemerintah dalam mengakomodasi kepentingan ini adalah menyediakan prasarana bersepeda, bukan bermobil ataupun bersepeda motor. Apakah benar tempat kerja orang-orang kota itu jauh dari rumahnya sehingga semua harus bermobil ke kantor, ke sekolah, ke tempat usahanya, yang akhirnya menimbulkan kemacetan sepanjang hari dan malam? Pertanyaan ini harus dijawab dulu, sehingga negara dapat menyediakan sarana/prasarana transportasi yang baik, nyaman, dan menyelamatkan bagi rakyatnya.

Banyak orang berpendapat bahwa jika kajian tujuan bertransportasi ini dikaji dengan baik, maka jumlah kendaraan bermotor di Indonesia dapat dipangkas lebih dari setengah dari keadaan sekarang. Kebutuhan transportasi jarak pendek bisa ditempuh dengan bersepeda yang jelas bebas polusi dan tidak “merengek” minta BBM. Bila bertabrakan sesama sepeda tidak menimbulkan kecelakaan fatal. Malahan mungkin memunculkan tawa-canda, dan bisa jadi akan berakhir di warung kopi minum bareng teman baru yang ketemu secara “celaka”. Melihat berseliwerannya kendaraan bermotor dengan pengendara berseragam sekolah juga menjadi satu fenomena menyedihkan. Di hampir semua kota terdapat kebijakan rayonisasi pendidikan. Artinya, seorang siswa diarahkan untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah terdekat dari rumahnya. Dengan kebijakan bagus ini seharusnya setiap anak boleh mencapai sekolahnya dengan hanya berjalan kaki atau bersepeda. Kemacetan dan kecelakaan lalulintas dengan sendirinya akan teratasi bila negara benar-benar paham kebutuhan transportasi rakyatnya.

Persoalannya memang tidak semudah menarik benang yang kusut, lebih sulit dari itu. Salah satu alasan klasik adalah bahwa setiap orang berhak memiliki kendaraan bila dia sanggup membelinya. Di sinilah kesalahan kita, terutama negara dalam memahami “hak kepemilikan” itu. Di Jepang dan di banyak negara maju, perkara membeli kendaraan bermotor dapat dilakukan warganya sampai berpuluh-puluh kendaraan buat satu orang. Tapi mengapa mereka lebih memilih sepeda? Jawabnya, bila jarak yang akan saya tempuh sehari-hari itu hanya butuh jalan kaki atau sepeda, mengapa perlu beli kendaraan bermotor? Untuk mereka yang tidak cerdas, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang menyulitkan bagi rakyat yang ingin memiliki kendaraan bermotor, antara lain pajak kendaraan dan jalan yang tinggi disamping keharusan asuransi yang juga tidak kecil. Tukang sapu di Eropa bisa beli mobil BMW, tetapi melihat persyaratan kepemilikan yang demikian sukar dipenuhi, maka mereka memilih menyimpan uangnya untuk digunakan pesiar ke Bali tahun depan. Tidak seperti di Indonesia, seseorang harus jadi anggota DPR dulu baru bisa pesiar mengunjungi Dubai dengan alasan studi banding. Sobron Aidit almarhum hanya buka restoran kecil di sudut kota Paris untuk mengunjungi Indonesia 3 – 4 kali dalam setahun. Cerdas mana Sobron dan tukang sapu Eropa dibanding anggota DPR Indonesia?

Pemerintah boleh saja beralasan bahwa struktur dan karakter bangsa Indonesia tidak secerdas bangsa-bangsa lain di dunia. Mereka selalu pada “ngotot” ingin memaksakan kehendaknya sendiri. Mereka ingin punya kendaraan sendiri. Mereka ingin anak-anaknya mudah menjangkau sekolah dengan memberikannya kendaraan bermotor. Iklim Indonesia yang panas sepanjang tahun, terkadang hujan lebat yang mengakibatkan basah kuyup juga sering jadi alasan. Dengan begitu, pemerintah tidak mungkin menerapkan kebijakan-kebijakan seperti di negara-negara maju. Atau dengan bahasa yang lain, pemerintah kesulitan mengatur rakyatnya. Kalau asumsi ini betul, maka benarlah negara Indonesia itu tidak eksis karena tidak mampu mengatur warga negaranya.

Yang sebenarnya sedang terjadi di Indonesia tercinta itu adalah “pembodohan transportasi”, yakni menumbuhkan sikap ketergantungan kepada peralatan transportasi bermotor. Hal ini dilakukan secara sistimatis dan dikendalikan oleh negara-negara kapitalis penghasil produk kendaraan bermotor, seperti Jepang, China, Korea Selatan, dan penghasil mobil lainnya di Eropa dan Amerika. Indonesia tidak lebih dari sekedar “pasar legit” bagi pembuangan hasil produksi alat-alat transportasi mereka. Dan pemerintah mengambil untung sebesar-besarnya dari kondisi ini. Bagi mereka yang pernah ke Jepang dan Korea Selatan, silahkan tanya berapa harga kendaraan bermotor di negara-negara tersebut. Jangan terkejut saat Anda mengetahui harga sebuah Yamaha RX-Special produksi Jepang di negara pembuatnya itu hanya berkisar 15.000 Yen Jepang yang bila dikonversikan ke rupiah kurang lebih 1,2 juta rupiah. Kendaraan tersebut dijual tidak kurang dari 15 juta rupiah di dalam negeri. Mengapa semahal itu? Karena biaya bea masuk yang demikian tinggi. Kemana uangnya? Ke kas negara tentu saja. Adil? Mungkin saja, dan jelas angka 15 juta masih terjangkau oleh kalangan menengah ke atas.

Tapi dengan membanjirnya kendaraan-kendaraan bermotor tersebut, dengan tidak didukung oleh prasarana jalan dan regulasi lalu lintas yang memadai, banyak nyawa melayang sia-sia di jalanan. Apakah pemerintah peduli? Jawabanya bisa juga: Ya, pemerintah peduli, tapi bukan peduli nyawa rakyatnya namun pada uang bea masuk barang import tersebut. Maka itu artinya bahwa negara berbisnis di atas “layang-layang nyawa” rakyatnya hari demi hari. Sama halnya pemerintah hanya memperhatikan pembangunan jalan tol, karena lebih didorong oleh faktor bisnis di dalamnya, bukan karena pemenuhan kebutuhan rakyat yang terencana dengan semestinya. Sayangnya, kita kurang menyadari proses neo-imprealisme ekonomi yang sedang dilancarkan para korporat global dunia yang haus akan keuntungan ekonomis dari perusahaan-perusahan transportasi mereka. Rakyat Indonesia adalah sasaran empuk, sebagai “konsumen manis” yang senantiasa tersenyum walaupun hasil produk asing itu justru jadi pembunuh jiwa mereka.

Uraian dan contoh di atas sesungguhnya hanya bagian paling kecil dan amat sederhana dari pesoalan per-transportasi-an di Indonesia. Sangat banyak persoalan lebih besar dan ruwet yang sulit dikerjakan negara. Sedangkan yang kecil dan sederhana saja sukar, bagaimana kita bisa berharap untuk penyelesaian permasalahan yang lebih besar? Persoalan besar itu antara lain yang berhubungan dengan jenis transportasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh Indonesia dengan kontur wilayah kepulauan seperti di nusantara? Apakah memang kita butuh angkutan udara dengan penggunaan pesawat terbang sebanyak mungkin? Ataukah kita butuh angkutan perkapalan dalam jumlah besar? Atau mungkin kita butuh rangkaian kereta api yang melingkari seluruh pulau-pulau besar dan sedang di segenap penjuru tanah air? Belum lagi ditambah pertanyaan, bagaimana menyelenggarakan transportasi yang murah, terjangkau bagi kaum papa, namun aman dan menyelamatkan?

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini ada di kepala para anggota DPR. Mereka adalah pembuat aturan-aturan transportasi kita. Tentu ada alasan kuat untuk percaya bahwa mereka mampu melakukan tugas itu, karena sudah atau bahkan mondar-mandir berkunjung ke negara-negara yang sistim transportasinya bagus. Mereka tentu telah bertemu para profesor botak yang ke kampus hanya bersepeda sepanjang karirnya, bukan bermobil mewah seperti dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Bila kita tidak bisa berharap dari kalangan DPR dan pemerintah periode ini, maka masih ada kesempatan pada periode berikutnya, ketika Indonesia benar-benar jadi negara sejati. Atau mungkin tidak akan pernah sama sekali karena dikalahkan oleh kepentingan global negara kapitalis? Negara Indonesia… ah, mungkin hanya sebuah negara mainan. Walahu’alam***

Wilson Lalengke – The Netherlands

BAGIKAN
Berita sebelumyaKematian Jackson Dongkrak Penjualan Album
Berita berikutnyaObat Dosis Tinggi Bunuh Jacko, Polisi Buru Dokter Pribadi
I came from a poor family in Central Celebes, Indonesia. “Shony” - that’s what my family and friends call me. With help from IFP, I completed a master’s in Global Ethics from the University of Birmingham, England in 2006. My interest in this field of study was based on over 15 years’ worth of studying and teaching “Indonesian Moral Education”. I believe the moral ethics of a nation is influenced by the global hegemonic values that are adopted and developed by the nation itself. Writing is one of my favorite hobbies.