Celoteh Wilson Lalengke – NEGARA INDONESIA : Benarkah Ia Eksis? (bagian 7)

0
37
Ilustrasi Kredo Wilson Lalengke (modified)
Ilustrasi Kredo Wilson Lalengke (modified)

Pewarta-Indonesia, Unsur berikutnya yang membuktikan keberadaan suatu negara adalah ‘adanya pemerintahan yang menyediakan layanan publik and rasa aman kepada masyarakat.’ Matt Rosenberg menempatkan kriteria ini pada urutan keenam dari delapan unsur yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dalam membentuk negara. Kriteria tersebut berangkat dari teori “Kontrak Sosial” yang diinspirasi oleh pepatah Romawi kuno : “Manusia adalah serigala bagi sesamanya” ciptaan Plautus (250 – 184 SM), yang kemudian dipopulerkan oleh filsuf Thomas Hobbes di abad ke-17. Peribahasa itu digunakan untuk menggambarkan bahwa faktanya manusia itu adalah mahluk yang memiliki kecenderungan untuk saling menguasai, menaklukan, “memakan”, dan bahkan saling menghilangkan nyawa satu sama lain. Pada kondisi demikian, maka masing-masing orang merasa terancam keselamatan hidupnya.

Namun, sebagai mahluk rasional, manusia kemudian berpikir untuk bersama-sama mengatasi sifat naluri “serigala” yang ada pada diri mereka. Dibuatlah persetujuan dan perjanjian untuk menciptakan keamanan bersama. Dari ide ini, Hobbes kemudian memunculkan teori kontrak sosial yang nanti dikembangkan juga oleh John Lock dan J. J. Rousseau. Implementasi praktis dari ide itu adalah terbentuknya suatu negara yang akan bertugas untuk menciptakan rasa aman bagi setiap warganya. Sebagian hak dan wewenang anggota masyarakat diserahkan kepada negara melalui kontrak (perjanjian), dan dengan begitu negara memiliki kekuatan untuk memaksakan setiap orang agar tidak berlaku menyimpang dan “memangsa” sesama warga lainnya. Dengan pemahaman ini, diasumsikan bahwa bila tidak tersedia rasa aman pada suatu daerah, dimana “kehilangan nyawa” merupakan hal biasa dan tidak ada satu kekuatanpun yang dapat meredamnya, maka kehadiran negara di wilayah tersebut menjadi semu.

Teori kontrak sosial juga mencakup pengertian bahwa terbentuknya sebuah negara sekaligus berfungsi sebagai penyedia layanan publik kepada seluruh anggota masyarakat yang melakukan kontrak. Suatu hal yang logis ketika dua atau lebih manusia bertemu pada satu kepentingan yang sama, sementara ternyata pemuasan kepentingan yang sama itu terbatas, maka mereka akan saling berebut, saling menguasai, menaklukan dan yang fatal bisa saling membunuh. Oleh karena itu, pada persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan banyak orang dan dapat digunakan secara bersama-sama, negara bertugas menyediakannya dalam jumlah yang memadai. Jadi, hakekatnya pemenuhan pelayanan kepentingan masyarakat berjalan beriringan dengan penyediaan rasa aman bagi seluruh warga. Artinya, dengan layanan publik yang baik, keamanan masyarakat akan meningkat.

Di tataran realitas kenegaraan, hal-hal yang menyangkut pelayanan publik dan keamanan masyarakat dilakukan oleh yang disebut pemerintah, bentukan rakyatnya. Salah satu bukti eksistensi negara ter-refleksi dari seberapa kuasa pemerintahnya menyediakan pelayanan umum bagi rakyat, terutama yang berkaitan dengan faktor “mengantisipasi mangsa-memangsa” antar warga, yang akan berimplikasi kepada seberapa tinggi tingkat keamanan di wilayah teritorial kekuasaannya. Disaat layanan publik itu tidak didapatkan oleh warga, tentu ketidak-amanan akan menjadi fenomena harian di antara mereka. Pada akhirnya warga akan bertanya: dimana ini negara? Apakah ia masih ada atau sudah mati? Banyaknya kasus penghakiman massa terhadap seorang kriminal adalah contoh kekurang-percayaan rakyat atas keberadaan negara.

Dalam rangka memaksimalkan pelayanan publik dan menciptakan rasa aman, negara membentuk badan-badan dengan berbagai fungsi masing-masing. Secara umum, sebuah negara harus memiliki satuan kepolisian dengan sub-sub satuannya. Kekuatan kepolisian ini digunakan untuk mengantisipasi dan mengatasi kekuatan-kekuatan destruktif yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas “kontrak sosial” oleh anggota masyarakat, maka diperlukan instrumen lainnya untuk penyelesaian pelanggaran itu. Instrumen tersebut dikenal sebagai lembaga kejaksaan dan kehakiman. Secara sederhana, seorang pelanggar aturan ditangkap polisi, dituntut hukuman oleh jaksa ke pengadilan, dan diputuskan jumlah sanksi hukumannya oleh hakim.

Di tataran global, negara juga perlu menyediakan rasa aman bagi rakyatnya dari ancaman keamanan yang dilancarkan oleh anasir-anasir dari luar negeri. Untuk menghadapi bahaya ancaman tersebut, negara membentuk angkatan bersenjata yang jenis dan bentuknya disesuaikan dengan kebutuhan negara bersangkutan. Bagi Indonesia dengan wilayah berbentuk kepulauan, ia harus memiliki angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Bercermin dari teori mendasar kenegaraan seperti ini, maka sangat wajar bila banyak kalangan terheran-heran dengan sistim kerja angkatan bersenjata Indonesia yang justru lebih sibuk bertugas “berperang” dengan rakyatnya sendiri, sementara selalu tidak berdaya ketika menghadapi musuh dari luar seperti misalnya dalam beberapa kali konfrontasi dengan Malaysia di perbatasan. Pada konteks realitas ini, sesungguhnya telah terjadi “disfungsi” angkatan bersenjata Indonesia yang pada akhirnya hanya melahirkan ketidak-amanan secara meluas di masyarakat.

Keterlibatan langsung maupun tidak langsung aparat angkatan bersenjata dalam berbagai kerusuhan di tanah air adalah suatu preseden buruk bagi penciptaan keamanan bagi rakyat. Benar bahwa terdapat elemen-elemen destruktif yang menciptakan ketidak-stabilan keamanan di masyarakat pada beberapa wilayah Indonesia, namun lembaga yang semsetinya bertugas mengantisipasi dan mengatasinya adalah pihak kepolisian. Dalam hal inilah tuntutan keprofesionalan polisi dari suatu negara menjadi persyaratan mutlak. Pendekatan pengamanan yang mesti digunakan kepolisian tentu berbeda dengan doktrin “bunuh atau dibunuh” yang mengalir di tubuh setiap tentara. Polisi berfungsi untuk “menyelamatkan” siapapun warga masyarakatnya, dan oleh karenanya perlu dididik dan dilatih bagaimana cara menyelamatkan masyarakat. Pada konteks “menyelamatkan” ini, sesungguhnya penembakan Briptu Hance Christian oleh aparat kepolisian, karena sang Briptu telah menghabisi nyawa atasannya, adalah sebuah kesalahan “ke-polisi-an” para polisi secara kelembagaan. Contoh ini hanya titik kecil dari bertebarannya kasus kesalahan “penyelamatan” yang dilakukan pihak kepolisian di mana-mana.

Pada sisi lain, sesungguhnya kemampuan Indonesia menyediakan keamanan bagi masyarakat cukup baik. Tapi ini hanya berlaku di titik-titik tertentu saja. Utamanya, pengamanan itu ditujukan bagi areal atau wilayah eksplorasi dan ekploitasi sumber daya alam di banyak tempat di nusantara. Juga di hampir semua kantor perusahaan asing. Alasan klasik atas penyediaan keamanan di tempat-tempat itu selalu berhubungan dengan yang namanya uang, fulus, upeti, dan nama lain untuk itu. Pengerahan satuan-satuan kepolisian di perusahaan-perusahaan besar, terutama milik asing kapitalis, adalah pemandangan sehari-hari bagi rakyat. Betapa menyedihkan melihat banyaknya orang Indonesia yang bukannya mendapatkan perlindungan dan penyelamatan dari pihak berwajib, mereka malahan harus pontang-panting menyelamatkan diri sendiri dari kejaran polisi saat melakukan aksi unjuk rasa menuntut perlakuan manusiawi dari perusahaan tempat mereka berkarya.

Kecenderungan untuk memberikan pelayanan diskriminatif terhadap kebutuhan keamanan di nusantara merupakan fenomena janggal bagi banyak orang. Perlakuan buruk ini bukan hanya milik kepolisian saja. Lembaga kejaksaan dan kehakiman juga ibarat “tiga tali sepilin” dengan institusi itu. Puluhan bahkan ratusan ribu kasus terbengkalai tak terjamah oleh kejaksaan dan kehakiman merupakan bukti nyata bahwa perolehan rasa aman hidup dengan tenang di Indonesia, yang tercermin dari jaminan keadilan, tidak lebih dari sebuah mimpi di siang bolong. Penyebab utama biasanya kembali ke masalah klasik: uang, fulus, duit, dan seterusnya. Bukan satu dua kali saja kita lihat betapa rumitnya persoalan keamanan diri akibat perilaku institusi-institusi negara yang seakan tidak punya hati terhadap rakyatnya sendiri. Belum lagi bicara soal pembedaan hak atas keadilan bagi warga. Kaum elit mendapat prioritas jauh tinggi di awan, sementara keselamatan dan keamanan hidup kaum papa terendam terbenam lumpur di genangan Lapindo.

Kasus pembunuhan Munir adalah kisah klasik sebuah kemungkinan propaganda represif negara. Banyak kalangan mengindikasikan keterlibatan Badan Intelijen Nasional dalam perkara ini. Bila itu benar, untuk kepentingan siapa badan negara itu melakukan “penghabisan nyawa” rakyatnya? Bukankah hal ini menunjukkan bahwa oknum “negara” memiliki kepentingan dalam peristiwa itu? Bila sebuah negara mengaku beradab dan memperhatikan keselamatan dan keamanan warganya, tentu ia harus menunjukkan bukti kepada rakyatnya dan dunia. Negara harus terlibat serius dalam menyelesaikan kasus ini, dan membuktikan bahwa kematian Munir adalah perkara kriminal biasa, bukan atas permintaan negara melalui lembaga-lembaga yang dimilikinya. Jika Munir saja bisa “mampus” tanpa tahu ujung pangkalnya, bagaimana kita bisa berharap penanganan orang-orang hilang yang ditunggu-tunggu keluarganya hingga saat ini? Juga, bila rakyat sekaliber Munir saja se-nyatanya tidak aman hidupnya, bisa mati tidak wajar kapan saja, bagaimana kita berharap ada keselamatan dan keamanan bagi rakyat kecil kebanyakan?

Fenomena pemandangan umum di tengah-tengah masyarakat, terutama di perkotaan dengan tembok-tembok tinggi berpagar kawat berduri, merupakan cermin realitas keamanan yang memprihatinkan. Bagi mereka yang sempat bermukim walau hanya satu dua hari di negara lain seperti Jepang dan di Eropa, pasti kesan pertama adalah mengapa jarang sekali kita menemukan rumah kediaman warga dengan pagar keliling yang tinggi nan angker seperti yang ada di dalam negeri? Secara mudah kita bisa mengatakan bahwa di negeri-negeri maju dan kuat itu jarang sekali terdapat penyamun, perampok, pencuri, pendongkel pintu-jendela, tamu tidak diundang, dan sebangsanya, seperti yang menjadi tren setiap saat di nusantara. Bahkan di Jepang, sebagian jendela hanya terbuat dari kertas putih tipis dan pintu kamar tidak berkunci. Menggunakan analisa sederhana juga, kita pasti mudah menebak mengapa kondisi ideal “aman, nyaman, tentram” itu bisa terwujud. Jawaban dominannya adalah karena rata-rata rakyatnya sudah makmur hidup berkecukupan, layanan fasilitas umum tersedia, dan prosedur pengamanan “ke-polisi-an”nya yang tegas dan tidak diskriminatif. Negara “meng-atasi” dan mengayomi rakyat.

Sebenarnya, bila negara dan masyarakat luas mau sedikit saja meluangkan waktu mengambil kalkulator, silahkan hitung biaya “keamanan” yang dikeluarkan bangsa ini melalui pembangunan pagar tembok tinggi, pembelian besi teralis pintu jendela, kawat berduri, dan perlengkapan pengamanan pemukiman/perkantoran lainnya. Andaikan Jakarta, sebagai contoh saja, yang berpenduduk 10 juta jiwa memiliki bangunan pemukiman/perkantoran sebanyak 1 juta gedung. Dan bila satu gedung sederhana menghabiskan 10 juta rupiah untuk kebutuhan “keamanan” tadi, maka biaya material keamanan kota Jakarta adalah 10 triliyun! Kalikan saja dengan jumlah kota besar di tanah air dari Merauke sampai ke Sabang. Namun apa lacur? Sudah mengeluarkan dana sebesar itu, rumah/gedung dan lingkungan di berbagai kota tetap tidak aman. Mengapa? Negara sebagai penyelenggara pelayanan publik dan keamanan bagi rakyat Indonesia belum kelihatan “batang hidungnya” alias masih tidur.***

Wilson Lalengke – The Netherlands

BAGIKAN
Berita sebelumyaObat Dosis Tinggi Bunuh Jacko, Polisi Buru Dokter Pribadi
Berita berikutnyaKasus Flu Babi di Indonesia Sudah 8 Orang
I came from a poor family in Central Celebes, Indonesia. “Shony” - that’s what my family and friends call me. With help from IFP, I completed a master’s in Global Ethics from the University of Birmingham, England in 2006. My interest in this field of study was based on over 15 years’ worth of studying and teaching “Indonesian Moral Education”. I believe the moral ethics of a nation is influenced by the global hegemonic values that are adopted and developed by the nation itself. Writing is one of my favorite hobbies.