Celoteh Wilson Lalengke – NEGARA INDONESIA : Benarkah Ia Eksis? (bagian 8)

0
25
Ilustrasi Kredo Wilson Lalengke (modified)
Ilustrasi Kredo Wilson Lalengke (modified)

Pewarta-Indonesia, Kriteria ketujuh eksisnya suatu negara adalah ‘adanya kedaulatan atas daerah teritorial’. Secara umum, kedaulatan diterjemahkan sebagai kemampuan untuk menguasai suatu wilayah teritorial oleh orang-orang yang ada di atas wilayah tersebut secara bersama-sama. Matt Rosenberg mengelaborasi pengertian kriteria ini dengan mengatakan bahwa hanya ada satu pihak yang berkuasa sepenuhnya di daerah itu, tidak ada negara atau kekuatan lain yang berkuasa di wilayah teritorial dimaksud. Bila ketentuan ini dapat terpenuhi oleh suatu bangsa, barulah bangsa itu diakui ada sebagai sebuah negara. Indonesia memiliki dan menguasai teritorial seluas 1,9 juta kilometer persegi. Angka ini menjadikan Indonesia secara kewilayahan menduduki peringkat ke-16 terluas di dunia, dengan lebih dari 17 ribu pulau besar dan kecil. Pertanyaan mendasarnya adalah: benarkah Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah tersebut?

Obyektifitas atas realita yang ada adalah satu hal yang penting. Kenyataannya, ada kekuasaan pemerintahan yang berdaulat penuh atas wilayah di nusantara. Sehingga dengan begitu kita boleh mengatakan bahwa Indonesia benar-benar ada sebagai suatu negara. Hal ini tidak dapat dinafikkan, terutama sejak 27 Desember 1949, di saat pemerintahan mandiri negara terbentuk sebagai hasil perundingan atau konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Sejak itu, terus berlangsung hingga beberapa kali pergantian pemimpin pemerintahan, Indonesia telah menjalani kehidupan layaknya sebuah negara. Persoalannya kemudian adalah pada esensi kedaulatan itu sendiri. Sejauh mana kedaulatannya telah tergunakan dengan semestinya oleh sebuah otoritas pemerintahan di Indonesia, yang tentu saja harus ter-refleksi dari hasil kinerja pemerintahan dan efeknya kepada rakyat. Sebab kedaulatan negara yang sesungguhnya adalah sebuah proses pemaknaan pada kekuasaan itu sendiri yang didasarkan atas prinsip kedaulatan yang dimiliki suatu bangsa.

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia mengadopsi sistim kedaulatan rakyat dalam pembentukan pemerintahan negara. Sistim ini adalah pengejawantahan dari prinsip bentuk negara republik yang dianut oleh UUD yang menghendaki rakyat sebagai pemilik negara menentukan sendiri pemimpin mereka yang akan memegang tampuk pemerintahan. Sebagai negara berbentuk re-publik (re-rakyat, kembali ke rakyat), maka segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kenegaraan harus dikembalikan pada koridor dari rakyat – oleh rakyat – dan untuk rakyat. Sistim pemerintahan seperti ini biasa juga disebut demokrasi atau pemerintahan rakyat. Ketentuan yang tertuang dalam UUD itu sesungguhnya diinspirasi oleh teori trias politika-nya Baron de Montesquieu dengan tiga lembaga utama pelaksana pengelolaan kenegaraan yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Anehnya di negara kita, dengan mengusung terminologi “kekeluargaan” maka roh trias politika itu diadopsi setengah-setengah saja. Maksudnya kita punya DPR sebagai lembaga legislatif yang bisa “kong-kali-kong” dengan lembaga eksekutif (kepresidenan), dan demikian juga dengan lembaga yudikatif (lembaga peradilan). Ketiga lembaga ini dalam hampir semua proses pelaksanaan pengelolaan negara senantiasa terlibat dalam skandal kolusi kelembagaan penyelenggara negara. Sesungguhnya, bekerja-sama itu adalah hal yang agung, namun permasalahan kemudian muncul karena dipicu oleh kekeliruan orientasi kerjasama itu sendiri. Seandainya objek kerjasama ditujukan untuk kemaslahatan rakyat seperti kehendak awal mendirikan negara, maka kerjasama yang tercipta itu merupakan hal yang benar. Tetapi yang terjadi adalah pemaknaan kerjasama untuk kepentingan politik golongan dan bahkan sering sekali hanya untuk kepentingan pribadi semata. Jauh dari kehendak mengakomodasi kepentingan re-publik.

Kondisi ini mulai berlangsung dengan tingkat keparahan luar biasa sejak pemerintahan orde baru dengan pemimpin tunggalnya, “The Smiling General” (jendral penuh senyum) Soeharto di tahun 1967. Politisasi pengertian sifat kekeluargaan bangsa Indonesia benar-benar menjadi bumerang bagi rakyat karena dengan sifat luhur kekeluargaan warisan nenek moyang mereka inilah, sang mantan penguasa itu berhasil membangun keluarganya sendiri hingga begitu makmurnya sampai ke turunannya yang ketujuh. Sementara pada pihak lain, rakyat hanya menikmati kemakmuran semu dan kemudian “kolaps” ditimpa krisis moneter diakhir pemerintahannya. Para pemikir politik di lingkaran pemerintahan telah menciptakan sebuah teori baru yang dikenal dengan “trias politika ala Indonesia” yang merupakan perkawinan teori Montesquieu dengan budaya kekeluargaan orang-orang yang mendiami nusantara. Jadilah lembaga DPR dan peradilan tidak lebih sebagai benteng kokoh lemgaga pemerintahan dalam membendung pertanyaan “kedaulatan-kerakyatan” dari masyarakat dalam negeri maupun luar negeri yang konsern tentang pemerintahan demokratis.

Yang seharusnya ada menurut teori trias politika yang asli adalah bahwa ketiga lembaga penyelenggara kedaulatan negara (DPR, presiden, pengadilan) harus bekerja masing-masing secara mandiri, terhindar dari inter-dependensi kerja antara satu dengan yang lain. Tidak dibenarkan ada intervensi dan apalagi kerjasama “kong-kali-kong” di antara ketiganya. Sebagai perwakilan rakyat, lembaga dewan berkewajiban menyusun segala UU, peraturan-peraturan negara dan menentukan arah negara ini berlayar. Lembaga tersebut seharusnya mengerjakan tugasnya dengan hanya berkonsultasi kepada rakyat, tidak sekali-kali dibenarkan berunding dengan pihak eksekutif dan yudikatif. Hanya dengan cara demikian, kepentingan rakyat yang memilih mereka untuk duduk di lembaga perwakilan dapat terwujud. Hanya dengan demikian pula, perwujudan kedaulatan rakyat dapat berjalan dan berfungsi sebagaimana idealisme yang diusung oleh bentuk negara republik dan sistim pemerintahan demokrasi.

Selagi DPR memiliki alur kerja dengan melibatkan unsur “kekeluargaan” yang akan selalu menggiringnya berunding dan berkonsultasi dengan pihak pemerintah dan peradilan, maka sampai dunia kiamatpun bangsa ini tidak akan tumbuh menjadi negara sejati yang mampu menunjukkan martabatnya sebagai negara berdaulat di mata rakyatnya. Fenomena DPR yang jadi bulan-bulanan pada beberapa tahun belakangan adalah bukti nyata bahwa lembaga itu hampir tidak punya makna dalam ketata-negaraan sebuah negara beradab. Jika keadaan itu sukar dijumpai pada masa 32 tahun orde baru lalu, itu semata-mata disebabkan oleh keadaan “darurat negara” dimana Indonesia saat itu diperintah oleh “lembaga militer.” Situasi ini menggambarkan bahwa betapa lembaga perwakilan negara kita sangat lemah, karena teramat banyak menggantungkan diri kepada lembaga eksekutif, bukan kepada rakyat yang diwakilinya. Bila saja ada kemauan DPR untuk mengubah paradigma kerjanya dengan hanya mengandalkan rakyat Indonesia yang 238 juta (data wikipedia.org) itu sebagai “beking”-nya, maka dipastikan institusi rakyat itu akan mampu menghasilkan produk-produk hukum dan kebijakan kenegaraan yang hebat, memihak rakyat.

Lembaga yudikatif justru lebih-lebih lagi harus benar-benar mandiri dalam menegakkan aturan-aturan kenegaraan, jauh dari pengaruh legislatif dan apalagi eksekutif. Pun tidak perlu mendengarkan suara rakyat, walau lembaga ini harus membaca nilai-nilai kearifan yang tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Saluran suara rakyat semestinya diakomodasi di dewan perwakilannya, bukan oleh lembaga yudikatif. Dalam menjalankan tugas ke-peradilan-nya, lembaga tersebut harus memberikan putusan peradilan atas semua perkara dengan menutup mata dan telinganya. Yang digunakan hanyalah mata hati dan nurani kemanusiaan-nya yang terbuka lebar, kemudian menimbang-nimbang ukuran nilai yang akan diputuskan menggunakan akal budi yang rasional. Tidak dibenarkan mendengarkan bisik-bisik dari manapun. Juga tidak harus terbelalak mata hingga bola matanya berubah warna hijau melihat “angpao” dari berbagai pihak yang berkepentingan. Termasuk juga, lembaga ini tidak mengkerut matanya, bergetar jantungnya penuh ketakutan akibat melihat pangkat dan tanda bintang-bintang dari orang-orang yang bermasalah hingga keputusannya menjadi bias dan tidak adil.

Dalam ketata-negaraan Indonesia, dianut sistim pemerintahan presidensil. Artinya, lembaga pemerintahan sebagai institusi eksekutif dijalankan oleh presiden bersama kabinet yang dibentuk untuk membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaannya. Sebagai eksekutif, lembaga ini merupakan pelaksana semua ketentuan dan kebijakan pembangunan negara yang telah ditetapkan oleh lembaga DPR. Yang diidealkan oleh sistim kedaulatan rakyat adalah bahwa pemerintah sesungguhnya ibarat “pesuruhnya” DPR, sebuah organisasi yang diberi tugas oleh dewan – representasi rakyat, untuk melakukan segala hal yang sudah diputuskan olehnya. Namun begitu, DPR tidak perlu mencampuri urusan kerja si “pelayan rakyat” ini. Apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi tugasnya yang diberikan sang “majikan” yakni rakyat, tidak perlu diatur pula oleh DPR. Tugas kontrol yang dimiliki oleh lembaga perwakilan adalah lebih diarahkan untuk membatasi bias kesalahan yang mungkin dilakukan oleh pemerintah dalam mengintepretasikan UU dan kebijakan yang dikeluarkan DPR. Fungsi kontrol itu tidak selayaknya digunakan sebagai “senjata” mengancam pemerintahan, seperti misalnya interpelasi dan sejenisnya. Bila ternyata ada pelanggaran UU secara kelembagaan dan personal, maka tugas mengadili dan memutuskannya menjadi tanggung jawab lembaga yudikatif.

Dominannya pengaruh eksternal terhadap jalannya pelaksanaan kerja pemerintahan adalah satu persoalan tersendiri yang buruk. Selama berpuluh-puluh tahun, peran kuat institusi militer Indonesia di pemerintahan bukan rahasia umum lagi. Hal ini lebih kentara saat prinsip dwi-fungsi ABRI menjadi salah satuh roh pemerintahan Soeharto, yang memberikan legitimasi bagi peran militer untuk “memegang” kekuasaan kenegaraan, baik melalui lembaga legislatif, yudikatif, dan terlebih lagi di jajaran eksekutif. Jadilah negara itu untuk sekian dekade terperangkap dalam sistim lembaga “eksekutif militerisme”, dimana negara dikelola dan diperintah berdasarkan roh militer bersama doktrin: “jalankan perintah atau di-dor.” Rezam pemertintahan model itu sesungguhnya masih berlangsung hingga detik ini, hanya telah bermutasi ke strategi infiltrasi militer ke tubuh pemerintahan yang berbeda dari sebelumnya.

Coba cermati keberadaan lembaga-lembaga militer Indonesia dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan, hingga ke desa-desa. Yang teramat rancu adalah di tingkat kecamatan yang sering kita dengar istilah “Upika” atau Unsur Pimpinan Kecamatan. Mereka terdiri dari 3 unsur pimpinan, yakni Camat, Danramil, dan Kapolsek. Bukankah itu berarti lembaga pelaksana kedaulatan rakyat di setiap kecamatan itu dilakukan oleh 3 lembaga alias tiga nahkoda dalam satu kapal? Hal ini juga berlaku di desa dengan unsur dominan Babinsa (badan Pembina desa) yang dijabat oleh militer. Di tingkat propinsi dan kabupaten/kota, istilahnya masih lebih bersahabat: Muspida – Musyawarah Pimpinan Daerah. Demikianlah kejanggalan-kejanggalan yang hampir tidak kita sadari telah membentuk pola pikir pengelolaan negara sesuai kepentingan “penguasaan”, bukan pengembanan kedaulatan rakyat yang diamanahkan oleh rakyat. Dalam konstelasi kekuatan seperti itu, sesungguhnya kekuatan kepresidenan sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan negara menjadi semu, apakah kedaulatan negara ini boleh eksis disebabkan oleh sistem pemerintahan presidensil atau karena “duduk bersama” lembaga militer?

Pengaruh organisasi non-militer yang sering menjadi “pengendali” pemerintahan juga merupakan pemandangan yang menarik nan miris. Keberadaan organisasi sejenis Majelis Ulama Indonesia, yang terkadang seakan lebih “berkuku” dalam menentukan kebijakan kemasyarakatan daripada institusi negara adalah contoh pengaruh “eksekutifisme” terhadap kedaulatan negara. Sebagai kelompok pemberi “petuah” kepada masyarakat, tentu MUI adalah lembaga yang sangat diperlukan. Tetapi ketika ia sudah berperan melebihi kapasitasnya dan bahkan menyamai kedudukan lembaga resmi pemerintahan, akhirnya akan mewujudkan kerancuan-kerancuan di sana-sini. Fatwa-fatwa “tak resmi” yang sengaja dikembangkan di masyarakat juga merupakan sesuatu yang bisa merusak kemampuan lembaga pemerintahan dalam menentukan kebijakan-kebijakan rasional bagi rakyatnya. Polemik wanita tidak boleh menjadi pemimpin yang dialamatkan untuk menjegal Megawati sebagai presiden beberapa tahun lalu adalah salah satu contohnya. Isu harus sarjana untuk dapat dicalonkan sebagai presiden adalah juga bentuk intervensi pada pengebirian kedaulatan rakyat pada satu poin, dan kuatnya hegemoni kekuatan pihak tertentu di luar pemerintahan resmi negeri ini.

Sebuah negara yang kuat tentu saja membutuhkan lembaga pemerintahan yang kuat dan disegani. Sebagai lembaga eksekutif, pemerintah adalah satu-satunya pihak yang beroleh legalitas untuk meng-eksekusi setiap proses pekerjaan kenegaraan. Selagi ada kekuatan-kekuatan lain dalam negara yang bisa bertindak seakan-akan sebagai “eksekutif” maka keberadaan pemerintahan sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan negara layak dipertanyakan. Adanya anasir-anasir internal masyarakat yang “boleh” bertindak sekehendak hatinya dapat dikategorikan sebagai “eksekutif jalanan” dalam suatu negara. Keberadaan organisasi-organiasi radikal semisal Front Pembela Islam (FPI), Forum Betawi Rempug (FBR), Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI), dan forum/organisasi senafas lainnya, yang dalam banyak kesempatan dapat bertindak layaknya sebagai pemegang otoritas negara, menunjukkan bahwa lembaga eksekutif mempunyai tandingan “eksekutif” di tengah-tengah masyarakatnya. Kejadian penghambatan atau pembubaran pertemuan/konferensi organisasi massa atau partai politik seperti yang terjadi atas Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas) baru-baru ini adalah satu contoh kecil dari fenomena itu. Selama pemerintahan resmi yang dikomandoi oleh Presiden SBY tidak dapat mengatasi kecenderungan “eksekutif” dari kelompok-kelompok kekuatan semacam FPI dan sebangsanya, maka itu adalah indikasi kelemahan kedaulatan negara atas wilayah teritorialnya, atas rakyat yang mendiami nusantara.

Kedaulatan sesungguhnya juga mencakup pengertian berdaulat atas teritorial secara utuh dan meliputi semua bidang kehidupan. Berdasarkan pemahaman ini, jika sebuah pemegang otoritas kedaulatan wilayah tidak mampu mengatasi pembangkangan pencuri-pencuri hutan, penambang-penambang pasir laut, perampok-perampok ikan di perairan Indonesia, dan kegiatan menyimpang serupa, dapatkah kita berharap pada lembaga pemerintahan “lemah syahwat” seperti itu? Ketika pulau Sipadan dan Ligitan harus teraneksasi oleh kekuatan asing karena kelalaian negara “menunggui” pulau-pulau itu, bukankah hal tersebut mengindikasikan sebuah kelemahan kedaulatan kewilayahan? Tren kesalahan itu masih menjadi ancaman serius bagi pemerintahan Indonesia yang entah sampai kapan akan berakhir. “Pelecehan kedaulatan” itu hanya akan berhenti ketika kedaulatan negara benar-benar sudah terwujud.***

Wilson Lalengke – The Netherlands

BAGIKAN
Berita sebelumyaJumhur: Jangan Takut Bekerja ke Luar Negeri
Berita berikutnyaDPR Diminta Selesaikan Pembahasan RUU Tipikor
I came from a poor family in Central Celebes, Indonesia. “Shony” - that’s what my family and friends call me. With help from IFP, I completed a master’s in Global Ethics from the University of Birmingham, England in 2006. My interest in this field of study was based on over 15 years’ worth of studying and teaching “Indonesian Moral Education”. I believe the moral ethics of a nation is influenced by the global hegemonic values that are adopted and developed by the nation itself. Writing is one of my favorite hobbies.