Celoteh Wilson Lalengke – NEGARA INDONESIA : Benarkah Ia Eksis? (bagian 9)

0
18
Ilustrasi Kredo Wilson Lalengke (modified)
Ilustrasi Kredo Wilson Lalengke (modified)

Pewarta-Indonesia, ‘Adanya pengakuan kedaulatan dari negara lain’; inilah kriteria terakhir dari 8 unsur persyaratan yang harus dimiliki oleh suatu bangsa agar dapat disebut sebagai negara. Untuk konteks Indonesia, kelihatannya persyaratan tersebut sudah terpenuhi karena seperti diketahui bersama hampir semua negara telah memberikan pengakuan kedaulatan kepada bangsa ini. Pengakuan kedaulatan tersebut pada umumnya berbentuk perjanjian-perjanjian kerja sama, baik bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Ada juga yang berbentuk perjanjian saling pengertian, yang pada konstelasi global dapat diartikan sebagai kerjasama “tidak saling mengganggu” kedaulatan negara masing-masing.

Apabila terdapat sebuah atau lebih negara yang tidak memiliki ikatan perjanjian selembarpun dengan Indonesia, hal ini dapat diartikan bahwa negara tersebut tidak mengakui keberadaan negara Indonesia. Demikian pula sebaliknya. Ketiadaan hubungan diplomatik dengan Israel adalah salah satu contoh dari ketidak-saling-mengakui adanya negara masing-masing kedua negara, walaupun terdapat hubungan pada tataran relasi sosial-budaya antar personal dan komunitas dari kedua bangsa. Dari contoh kasus Indonesia-Israel ini, dapat dibangun asumsi bahwa ada sekian juta masyarakat di belahan dunia sana, yakni penduduk Israel, yang tidak mengakui adanya negara Indonesia. Sebaliknya ada ratusan juta umat manusia yang menghuni Indonesia tidak mengakui adanya negara Israel. Tetapi bukan jumlah orang yang akan menentukan kualitas ketidak-pengakuan itu, melainkan jumlah ‘satu negara’ Indonesia yang tidak mengakui adanya negara Israel, dan ‘satu negara’ Israel yang tidak mengakui adanya negara Indonesia.

Selanjutnya, jumlah satu, dua, seratus, seribu, satu juta, atau ratusan juta, sesungguhnya tidak memiliki banyak makna. Sebab yang jadi inti utama adalah seberapa besar pengaruh pengakuan kedaulatan itu terhadap eksistensi sebuah negara. Ketika teriakan-teriakan masyarakat Indonesia di dalam negeri yang berpanasan di depan kantor kedutaan Amerika Serikat menuntut Israel mundur dari Palestina, misalnya, tidak dihiraukan sama sekali oleh dunia. Juga, ketika para diplomat Indonesia berjuang keras di Dewan Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai hal yang sama tidak mendapat perhatian memadai dari badan dunia itu. Semua ini berarti Indonesia tidak dipandang “apa-apa” oleh negara lain, apalagi oleh Israel. Namun sebaliknya, ketika Israel menjentikan satu jari telunjuknya saja terhadap kebijakan dunia yang harus diterapkan kepada Indonesia, lihatlah dampak “telunjuk jari” Israel; Indonesia “kalang kabut” sowan ke Amerika dan negara Barat lainnya untuk melunakkan kebijakan negara-negara tersebut. Tertundanya beberapa lama pengiriman pasukan perdamaian dari Indonesia ke perbatasan Libanon pasca diserang Israel tahun lalu adalah contoh kecil dari “kerdil”nya bangsa kita.

Dari kacamata Matt Rosenberg, pengertian ‘adanya pengakuan kedaulatan dari negara lain’ juga berarti bahwa negara itu dihitung atau diperhitungkan suaranya di percaturan dunia internasional. Adalah suatu kelaziman dalam hidup jika kita memilih dan dipilih teman, misalnya untuk jadi ketua kelompok atau ketua RT/RW. Ketika seseorang dipilih di antara rekan-rekan koleganya, menandakan bahwa dia memiliki sesuatu yang diperhingkan oleh teman-teman dalam kelompoknya itu. Demikianlah juga di level internasional. Indonesia akan terlihat ada sebagai suatu negara ketika “kolega-kolega negara” di seantero dunia ini punya rasa segan terhadap Indonesia. Indonesia boleh mendapat tempat duduk di dalam kelompok mereka. Juga dia diperhitungkan suaranya ketika ada pengambilan-pengambilan keputusan tingkat dunia; dia masuk “hitungan”.

Tulisan bagian ke-9 ini sengaja diperlambat menuntaskannya. Alasan utama adalah karena penulis ingin tetap realistis melihat geliat Indonesia sebagai “negara” berkaitan dengan perhelatan akbar Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-116 yang berlangsung di Bali baru-baru ini. Suatu kebanggaan bagi bangsa jika Indonesia “dipilih” oleh rekan-rekan negara sedunia untuk jadi tempat dan penyelenggara pertemuan IPU tahun 2007. Artinya juga bahwa kita sudah “dihitung” dan diperhitungkan oleh negara lain. Melalui peristiwa pertemuan IPU tersebut, ada kesempatan besar untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia benar-benar eksis sebagai negara. Lebih dari itu, sebagai negara berdaulat, ia boleh berperan sebagai salah satu negara penting bagi gerak dinamis dunia, yang bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan pengelolaan dunia, dan berarti juga suaranya “didengar” oleh masyarakat dunia.

Namun seberapa besar gaung Indonesia dengan even akbar itu? Di tanah air, hiruk-pikuk berdatangannya ribuan delegasi dari sekian ratusan negara ke Bali ditayangkan oleh berbagai stasiun televisi dan menjadi topik utama berita-berita nasional di hampir semua media cetak. Namun, lihatlah realitas di tingkat global. Berita pertemuan IPU di Bali, yang merupakan pertemuan super besar karena yang hadir di sana adalah wakil-wakil rakyat dari seluruh penjuru dunia, justru sangat jarang terdengar diberitakan oleh media-media internasional semisal BBC, NCB, Sky News, CNN, atau lainnya. Dengan kata lain, kegiatan di Indonesia itu seakan tidak penting, sehingga tidak masuk hitungan untuk dipublikasikan oleh media masa dunia. Mereka lebih memilih persoalan hambatan usaha pertanian di Thailand akibat perubahan cuaca dan iklim dunia daripada mengekspos peristiwa debat-diskusi IPU.

Sesungguhnya, kriteria ke-8 ini saling terkait dengan unsur ke-7 yang telah dibahas sebelumnya, yakni adanya pemerintahan yang berdaulat di suatu wilayah. Artinya, kondisi keberdaulatan bangsa secara internal di dalam negeri akan berpengaruh kepada performa sebuah bangsa untuk menunjukkan kedaulatannya itu kepada pihak luar. Ketika kekuatan lembaga pemegang kedaulatan negara lemah di dalam negeri, hal tersebut akan sangat berpengaruh kepada “pengakuan kedaulatan” dari negara lain. Kekuatan pemerintah untuk menekan atau mengurangi tingkat kemiskinan dan keterbelakangan rakyatnya menjadi salah satu penentu secara psikologis bagi masyarakat dunia untuk melihat kuat-lemahnya bangsa Indonesia. Adalah jamak bila orang miskin dipandang sebelah mata oleh orang yang memiliki tingkat ekonomi lebih baik. Adalah jamak juga bila negara miskin tidak mungkin menggantungkan nasib maupun “pilihannya” kepada Indonesia yang juga “mandi kemiskinan” sepanjang abad. Setiap negara yang waras akan cenderung memilih dan memberikan suaranya kepada negara yang dipandang mampu mendatangkan harapan bagi negara tersebut.

“Jauh laku dari kata” juga menjadi “kudis” nasional Indonesia dalam menunjukkan jati dirinya sebagai negara di depan negara-negara lain. Simak saja amanat Presiden SBY tatkala membuka sidang IPU kemarin. Salah satu poin penting yang disampaikan saat itu adalah harapan kepada negara-negara peserta IPU untuk memperhatikan dengan serius bidang pendidikan di negara masing-masing. Peningkatan itu, harap Presiden, adalah dengan meningkatkan alokasi anggaran pendidikan negara peserta pertemuan. Bahkan untuk menyegarkan suasana, sang presiden menggunakan analogi biaya pendidikan dunia dalam setahun hanya sebesar biaya beli es krim rakyat Amerika Serikat. Pesan Presiden RI itu tentu sesuatu yang sangat baik, tapi lihatlah ke “dapur” sendiri. Berapa besar kepedulian pemerintah terhadap pendidikan anak-anak negerinya diukur dari alokasi anggaran pendidikan di APBN? Orang tidak selamanya akan terhipnotis dengan jargon dan “omongan” manis di bibir, tapi pada akhirnya tingkah laku kebijakan negara jugalah yang akan menentukan Indonesia perlu dihormati atau mesti dikangkangi.

Perkara perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura adalah salah satu contoh paling pahit yang bisa dituliskan di artikel ini. Begitu gencarnya kita “mengemis” ke negeri singa itu untuk membincangkan masalah ekstradisi kedua negara. Dari sisi politik internasional, harga diri bangsa ini sudah benar-benar “jatuh tape”, hancur sehancur-hancurnya. Singapura itu tidak setengahnya luas pulau Batam. Tetapi begitu sangat luar biasa kekuatannya mengatur Indonesia yang seratusan ribu kali lipat besarnya dibanding negerinya Goh Tok Chong itu secara kewilayahan. Dari sudut pandang “bermohon” kepada Singapura berunding soal ekstradisi saja, Indonesia sudah kalah beribu langkah di belakang negara tersebut. Belum lagi bila kita bicara soal substansi perjanjian yang saat ini banyak dikritisi oleh berbagai kalangan. Tapi apa lacur yang dapat dilakukan, bila bangsa kita hanya mampu melahirkan pemerintah “idiot” seperti yang ada selama ini. Yang paling dikhawatirkan adalah ekses dari perjanjian ekstradisi dengan Singapura itu yang dapat menyeret Indonesia pada situasi jual tanah air ke negara “kolonial baru” Singapura.

Di tataran kehidupan sosial budaya, pemberian kesempatan belajar melalui program beasiswa internasional adalah contoh pahit lainnya. Kebijakan Uni Eropa melalui program beasiswa pascasarjana Erasmus Mundusnya, misalnya. Badan tersebut menyediakan hampir 1000 penerima beasiswa dari India setiap tahun dan China 220 mahasiswa. Sementara Indonesia hanya berkisar antara 20 sampai 25 orang saja! Benar-benar bangsa kita tidak diperhitungkan oleh dunia Eropa yang sudah mengisap habis kekayaan nusantara berabad-abad; tidak hanya di bidang politik, juga merambah ke bidang pendidikan. Jangan lagi kita bicara keseganan mereka atas kemampuan pertahanan keamanan negara yang “urat lehernya” tergantung di tali kekang negara kapitalis Amerika dan negara Barat. Sekedar bocoran saja, laporan Komisi Eropa mengatakan bahwa jatah beasiswa untuk India dari program Uni Eropa hampir setiap tahun tidak terpenuhi alias negara itu “muntah-muntah” kebanyakan disuapi beasiswa dari Uni Eropa. Indonesia? “Bercucuran air mata darah” menghiba ke negara-negara itu, ia tetap tidak diberi. Kasihan amat…

Kembali ke soal hubungan Indonesia dengan Singapura tadi. Terlepas dari pesimisnya sebagian orang, apakah Indonesia diuntungkan dengan mengekstradisi para buron yang bersembunyi di sana, karena banyak koruptor yang tinggal diam di dalam negeri saja, seperti keluarga dan kroni Suharto, tidak tersentuh oleh hukum, bagaimana mungkin kita bermimpi untuk menangkap dan mengadili para pelarian di Singapura? Di pihak lain, banyak kalangan mengkhawatirkan rentetan sepak-terjang negara pulau itu selanjutnya sebagai “hasil panen” atas perjanjian ekstradisi nanti. Yang sudah jelas di depan mata, secara perlahan tapi pasti banyak pulau di seputaran perairan Riau satu per satu tenggelam ke laut akibat pengerukan pasir secara legal maupun illegal dan dibawa ke negara tetangga itu. Dan Indonesia sudah terkunci “mulutnya” untuk tidak dapat berkata apapun terhadap “kenakalan” Singapura karena “digembok” oleh perjanjian ekstradisi, yang menjadi semacam “kompesasi” atas perbuatan “brutal” si-negara mungil tersebut.

Bila kita mau berpikir sejenak atas pertanyaan ini: mengapa Singapura yang “cilik” bisa begitu kuatnya sehingga Indonesia tidak berdaya sama sekali dalam negosiasi kawasan dengan negara itu? Kuncinya adalah bahwa mereka dipilih untuk menjadi teman bagi negara lain yang notabene negara kuat secara ekonomi maupun politik global. Indonesia? Kosong. Kita tidak punya teman. Kita tidak dipilih masuk ke dalam kelompok pertemanan di tataran internasional. Itulah salah satu kelemahan terbesar Indonesia. Istilahnya Matt Rosenberg “no any country votes Indonesia into its club”, tidak sebuah negarapun memilih Indonesia untuk masuk ke dalam kelompoknya. Ini artinya, negara Indonesia di mata “Matt” tidak eksis. Tinggallah kita sendiri dalam kesendirian, merana dipermainkan tetangga sendiri. ASEAN? Menyedihkan. Kerjasama ASEAN tidak mampu memberi sumbangsih apapun bagi solidaritas antara Indonesia dan Singapura berkaitan dengan koruptor-koruptor selama ini. Jadi apa artinya ASEAN. Omong kosong alias tahi kucing!

Banyak lagi contoh perkara yang bisa dikatakan, tapi hingga “berbusa mulut” menyampaikannya, tiada kunjung habis. Pada akhirnya, Indonesia perlu menyadari kelemahan-kelemahan selama ini dan segera “banting stir” membenahi kekurangan itu. Bila perlu, melakukan perombakan total atas kebijakan-kebijakan dalam negeri dan luar negerinya secara radikal. Semuanya, tentu saja, harus berorientasi kepada “pembesaran” marwah dan martabat bangsa Indonesia menuju negara Indonesia sejati yang layak diperhitungkan oleh kolega-kolega di lingkungan pergaulan dunia. Ataukah Indonesia akan selamanya jadi “mentimun bungkuk”, meminjam istilah masyarakat Sumatera, yang berarti bangsa kita boleh masuk “karung” pergaulan dunia tapi tiada dihitung atau tidak diperhitungkan sama sekali, alias tidak punya harga diri sebagai sebuah negara. Kita hanya bisa berbangga dengan angka 238 juta orang Indonesia, rangking ke-16 wilayah terbesar di dunia yang ditaburi kekayaan melimpah “zamrud” di seantero pelosok tanahnya, tapi kita tidak “dianggap” sedikitpun oleh dunia luar.***

Wilson Lalengke – The Netherlands

BAGIKAN
Berita sebelumyaDPD Kembali Serahkan Kasus Korupsi kepada KPK
Berita berikutnyaPembuatan SIM Komunitas
I came from a poor family in Central Celebes, Indonesia. “Shony” - that’s what my family and friends call me. With help from IFP, I completed a master’s in Global Ethics from the University of Birmingham, England in 2006. My interest in this field of study was based on over 15 years’ worth of studying and teaching “Indonesian Moral Education”. I believe the moral ethics of a nation is influenced by the global hegemonic values that are adopted and developed by the nation itself. Writing is one of my favorite hobbies.