Celoteh Wilson Lalengke – NEGARA INDONESIA : Benarkah Ia Eksis? (bagian akhir dari 10 tulisan)

0
16
Ilustrasi Kredo Wilson Lalengke (modified)
Ilustrasi Kredo Wilson Lalengke (modified)

Pengantar redaksi: Tulisan ini terdiri atas 10 seri, dibuat Maret-April 2007 dan sudah pernah ditayangkan di media online KabarIndonesia.com. Pada akhir Juli 2007, kompilasi dari 10 tulisan tersebut menjadi salah satu materi kajian utama pada seminar nasional yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta.

Pewarta-Indonesia, Delapan kriteria berdirinya suatu negara berdasarkan teori negara-nya Matt Rosenberg telah diuraikan secara berseri pada artikel-artikel sebelumnya. Konsepnya Matt memang agak berbeda dari teori negara yang dikenal selama ini yang hanya menempatkan 4 unsur wajib, yakni adanya : wilayah, rakyat, pemerintahan berdaulat, dan pengakuan kedaulatan dari negara lain. Dalam situasi kehidupan bernegara diabad moderen, konsep tersebut harus “direformasi” dan dilengkapi dengan memenuhi beberapa kriteria standar minimal baru yang vital bagi tegak dan kokoh berdirinya sebuah negara. Kekurangan salah satu unsur atau lebih akan menyebabkan eksistensi negara dalam tanda tanya besar.

Kedelapan unsur yang wajib dipenuhi itu secara berturut-turut adalah sebagai berikut:
1) Unsur wilayah teritorial yang harus dimiliki oleh sebuah negara.
2) Adanya unsur rakyat yang menyatakan pengakuan dan ketundukan mereka kepada negara.
3) Adanya kegiatan ekonomi yang terorganisasi dengan baik di negara tersebut.
4) Terdapatnya unsur kekuatan sosial masyarakat yang terus berkembang dan meningkat.
5) Tersedia dan terselenggaranya sistim transportasi yang baik.
6) Adanya unsur lembaga pemerintahan yang menyediakan layanan publik and rasa aman kepada masyarakat.
7) Adanya kedaulatan atas daerah teritorial yang dimiliki sebuah negara.
8) Adanya pengakuan kedaulatan dari negara lain.

Dari paparan terdahulu yang mengurai secara relatif detil masing-masing unsur di atas, eksistensi Indonesia sebagai suatu negara sedang dalam ancaman serius. Namun, di balik tingginya kesangsian atas keberadaan “negara Indonesia”, sesungguhnya masih lebih besar harapan yang membuncah di setiap hati dan jiwa anak negeri untuk terwujudnya suatu negara Indonesia sejati. Negara yang benar-benar eksis, berkepribadian mandiri dan berwibawa. Mungkin banyak jalan yang dapat ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut. Tetapi yang paling penting adalah mengukur seberapa besar kemauan dan komitmen setiap orang Indonesia dalam mencapai kejayaannya.

Tentu saja yang akan berperan paling utama dan mendesak dalam perjuangan ini adalah perubahan paradigma penyelenggara kekuasaan negara, dari sekedar sebagai “pemerintahan boneka” yang dikendalikan oleh persekongkolan negara dan korporasi global menjadi pengemban sejati amanah kedaulatan rakyat Indonesia. Penyelenggara pemerintahan negara yang tunduk dan taat hanya kepada perintah dan arahan rakyatnya. Penyelenggara pemerintahan yang tidak sekedar mengikuti aturan UUD dan UU yang merupakan hasil utak-atik politik dan dapat dipolitisasi setiap detik sesuai pesanan pihak tertentu; penyelenggara pemerintahan yang menolak keras mengekor kepada kemauan konvensi-konvensi internasional yang jelas-jelas hanya difungsikan sebagai alat politisasi global negara-negara Utara.

Perubahan paradigma atau pola pikir juga harus jadi agenda kerja setiap orang yang mengaku rakyat Indonesia. Dari sekedar sebagai “budak” kapitalis-neokolonialis menjadi pemilik dan pewaris tahta negeri “kerajaan” nusantara yang sejati. Bangsa Indonesia sebagai “putra mahkota” yang di tangannya tergenggam “sabda” junjungan semua kawula dunia, tiada sesuatu pihakpun yang boleh membantah keputusannya. Pada kondisi pola pikir seperti itu, semua orang akan mengerti posisi masing-masing, yakni sebagai pemilik, pemelihara, pengatur, pekerja, dan pemetik hasil karya di atas tanah nenek moyangnya. Di genggaman rakyat ada “hak waris” dan kewajiban besar atas warisan nusantara Indonesia.

Suatu hal yang menarik, dari delapan kriteria eksisnya suatu negara, 7 diantaranya berkaitan total jendral dengan persoalan internal dalam negeri. Hanya satu saja yang berkenanaan dengan hubungan negara dengan dunia luar, dan unsur inipun diletakkan pada urutan paling “buncit”. Ini mengindikasikan bahwa unsur ke-8 yakni pengakuan dari negara lain dipandang perlu tapi tidak penting. Justru yang menjadi fokus utama bagi penciptaan negara sejati adalah pengakomodasian tujuh kriteria pertama. Dengan kata lain, keseriusan dan kesuksesan mengelola negara dengan segala potensi yang dimilikinya menjadi penentu berarti atau tidaknya sebuah negara; sekaligus penentu eksis atau tidaknya negara itu. Selagi Indonesia belum mampu mengelola kegiatan kehidupan ke-bernegara-an secara internal, keberadaannya di mata orang luar akan menjadi pertanyaan dan mungkin keprihatinan.

Dari uraian panjang lebar di bagian-bagian tulisan terdahulu, tidak ditemukan sedikitpun persyaratan bahwa Indonesia mesti punya uang banyak untuk menjadi “negara Indonesia”, termasuk menjadi negara yang kuat. Uang mungkin saja berguna, tapi tidak menentukan segalanya. Dengan mengelola dana minim yang Indonesia miliki saat ini, prospek menjadi negara besar adalah sebuah keniscayaan. Walau terkesan amat radikal, kebijakan ber-perspektif masa depan seperti “penutupan” perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia perlu diagendakan. Pengambil-alihan aset-aset asing harus dilakukan dengan segera, baik melalui negosiasi kepemilikan saham, penggantian para karyawannya dengan pekerja Indonesia, pembelian total perusahaan asing, maupun dengan jalan konfrontasi/nasionalisasi.

Tradisi pinjam-meminjam – termasuk juga investasi – modal asing yang tidak berpihak kepada kepentingan “negara Indonesia” juga mesti dihentikan. Berpikir realistis saja, tidak ada satupun negara maju secara ekonomi yang dibesarkan karena hutang. Sebaliknya, justru hampir semua negara pengutang, terjerat dan “menggelepar” karena hutang yang semakin hari semakin menggunung. Pengalaman sebagian besar negara di Afrika dan Amerika Latin adalah contoh konkrit, bagaimana hutang justru menjadi alat pemiskinan bagi rakyat di kedua benua itu oleh negara Barat. Indonesia juga termasuk dalam kelompok korban kebijakan “madu-beracun” dari lembaga donor finansial global. Bila Indonesia tidak merubah kebijakan model pinjam-meminjam uang seperti selama ini, berarti ia memang “tolol” tidak mau belajar dari pengalaman dan fenomena telanjang yang berjejeran di depan mata. Kecuali kalau memang UUD negara ini menggariskan bahwa tujuan negara adalah untuk menjadi “jongos” negara kapitalis dan menyengsarakan rakyatnya.

Segala kegiatan ekonomi harus berbasiskan masyarakat Indonesia. Artinya, bahwa rakyat menjadi kontrol utama dari setiap pergerakan kerja membangun bangsanya. Rakyat Indonesia yang harus jadi penentu tentang apa yang menjadi kebutuhannya. Rakyat yang menjadi pekerja untuk merealisasikan rencana-rencana yang ada tanpa tergantung dari siapapun, termasuk menggantungkan diri dari tenaga ahli asing. Rakyat jugalah yang harus menikmati seluruh hasil kerja dan karya mereka. Segala proses produksi harus menggunakan 99 persen orang Indonesia, seburuk apapun kemampuan dan ketrampilan yang dimiliknya. Buruk dan kurang trampilnya rakyat adalah hasil dari kebijakan negara melalui tangan pemerintah selama ini.

Semua hasil produksi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pasar luar negeri sebenarnya tidak penting, karena bila dikelola dengan baik, keberadaan 238 juta penghuni nusantara adalah potensi yang luar biasa. Angka itu selama ini hanya menjadi hitung-hitungan matematis sebagai sasaran pasar empuk bagi bangsa-bangsa kapitalis global. Kelebihan hasil produksi sisa konsumsi dalam negeri saja yang kemudian dilempar ke pasar-pasar luar negeri. Kebutuhan hidup yang masih didatangkan dari luar yang umumnya berupa sembilan bahan pokok, perlu dihentikan secara bertahap. Untuk itu, usaha pertanian dalam negeri harus menjadi isi kepala seorang presiden RI. Bidang ini perlu digalakkan secara besar-besaran.

Jumlah penduduk Indonesia yang besar mestilah menjadi sumber tenaga kerja utama di semua sektor. Yang dengan demikian, perhatian untuk menyeriusi bidang pendidikan dan pelatihan bagi rakyat seharusnya menjadi program negara diurutan paling atas. Kemungkinan meningkatkan kualitas manusia Indonesia hanya akan terbuka dengan membuka program-program pendidikan dan pelatihan berorientasi “usaha lokal” seluas-luasnya. Pada proses transfer ilmu pengetahuan dan ketrampilan inilah kita perlu 1 persen tenaga asing; mereka diperkerjakan hanya untuk mengajar dan melatih anak-anak negeri, bukan datang untuk mengeksplorasi kekayaan alam Indonesia.

Pendidikan dan pelatihan tersebut akan efektif bila diprogramkan untuk kurun waktu sekurang-kurangnya 25 tahun kedepan mulai dari sekarang. Bidang ini harus menjadi program unggulan yang dilaksanakan melalui sistim bebas biaya dari level terbawah hingga ke perguruan tinggi. Setiap potensi anggaran negara hanya ditujukan untuk mengelola program pendidikan dan pelatihan. Keharusan memprioritaskan fokus perhatian negara kepada bidang pendidikan adalah harga mati, tidak ada tawar-menawar dengan program apapun lainnya.

Tenggang waktu 25 tahun kedepan itu berdasarkan asumsi bahwa pada 25 tahun setelahnya keadaan kualitas rakyat akan berada pada kondisi yang mapan dan teruji. Di saat itu, kebijakan pendidikan dan pelatihan “bebas biaya” dapat diperbaharui dengan pertimbangan bahwa kemampuan finansial masyarakat sudah semakin memadai. Dan dengan kelebihan anggaran yang dimiliki negara, kita akan mampu memperbaiki kelemahan-kelemahan di bidang kehidupan lainnya yang selama 25 tahun itu dilalaikan. Bahkan, karena didukung oleh pekerja mandiri yang berkualitas tinggi, bisa saja Indonesia mampu mengembangkan bidang teknologi yang selama ini mustahil dilakukan, seperti penjelajahan luar angkasa, pengembangan teknologi kota bawah laut, dan mungkin yang spektakuler pengembangan teknologi budi daya ikan teri menjadi sebesar “ikan paus”, dan lain-lain.

Salah satu komponen penting dalam program pendidikan adalah membangun karakter bangsa; merubah “sifat genetik” mentalitas budak terjajah hasil bentukan kolonialis Belanda ratusan tahun, menjadi bangsa pejuang tangguh, mampu berpikir dan mengatasi kesulitan hidupnya sendiri tanpa harus mengemis bantuan modal asing, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, bermartabat dan sanggup menegakkan kepala di depan teman-teman berbagai bangsa dari belahan dunia lain. Menjadi bangsa yang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, meminjam istilah Bung Karno. Hanya dengan memiliki kemampuan menghidupi diri sendiri seperti itu, bangsa lain akan menaruh hormat dan segan kepada Indonesia.

Pernahkah terpikirkan oleh kita, mengapa masyarakat di dunia ketiga amat rentan kesehatannya? Berbagai penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS, flu burung, penyakit jantung, kanker dan lain-lain, umumnya “doyan bergerilya” di negara-negara miskin termasuk di Indonesia. Mengapa HIV/AIDS yang dituding oleh kaum agamawan lebih disebabkan oleh perilaku seks bebas justru terhambat perkembangannya di negara-negara maju yang melakoni perilaku seperti itu? Mengapa kematian akibat kecelakaan lalu lintas lebih banyak di negara-negara sedang berkembang? Tanya kenapa?

Tidak perlu penelitian khusus, kasat mata kita dapat melihat dan berkesimpulan bahwa tingkat kesehatan masyarakat secara umum berbanding lurus dengan tingkat pendidikan mereka. Pendidikan yang memadai akan memampukan seseorang untuk berperilaku sehat, berhati-hati, berpikiran positif, tidak mudah gelisah, dan lain-lain. Dengan tingkat kesehatan yang baik, maka biaya kesehatanpun bisa direduksi. Itu berarti juga, ketika pendidikan bagi rakyat menjadi program prioritas, sama halnya sekaligus kita memprioritaskan bidang kesehatan nasional karena jarang yang sakit, jarang orang “jantungan”; berarti juga memprioritaskan bidang penegakan hukum, jarang orang yang berperkara karena kecelakaan; jarang yang maling karena lulusan sarjana terdidik enggan untuk melakukannya; dan seterusnya.

Dari kalangan rakyat terdidik, kita juga akan mudah membentuk pemerintahan yang baik, berkualitas, dan berkarakter pelayan rakyat. Para kandidat calon ketua RT/RW hingga presiden akan saling mengakui kekalahan dan kemenangan pesaingnya dengan jiwa seorang terdidik. Yang dengan begitu tidak perlu banyak digelar perseteruan masa dan persidangan-persidangan yang justru menghabiskan sejumlah uang, tenaga, waktu, dan terkadang nyawa rakyat. Keadaan bangsa yang terdidik juga akan menekan tingkat bentrokan antar komunitas, karena orang berpendidikan tidak mudah dihasut untuk membawa pentungan, parang, golok, dan lain-lain untuk tujuan menyerang pihak lain. Kalangan terpelajar lebih memilih saling berargumen dan/atau menuliskan “kesal hati” mereka di media, menggunakan logika pikir yang terlatih.

Secara genetik, gen destruktif dan “negatif” orang pintar-terdidik berkualitas bagus cenderung tidak aktif karena dikontrol oleh kemampuan pikirnya yang rasional. Dengan demikian keinginan merusak, membinasakan, membunuh dan perilaku menyimpang lainnya bisa diminimalisir. Termasuk juga keinginan untuk korupsi, mengambil hak orang lain, berbohong, menipu, tidak bertanggung jawab, dan sifat-sifat yang banyak dipertontonkan oleh kalangan elit selama ini, bisa dikikis habis. Sifat-sifat negatif khusus lainnya seperti sombong, tamak, rakus, egois, pemalas, dan dengki juga sulit tumbuh dalam diri seorang terdidik. Tidak pernah terdengar ada negarawan, kalangan pemikir, dan penemu-penemu berbagai ilmu dan teknologi yang sombong, pemalas, atau pendengki. Semua mereka bahkan rendah hati, pekerja keras, dan dalam konteks masing-masing, lebih “tawakal” dibanding dengan kalangan agamawan sekalipun.

Oleh karena itu, belajar dari sejarah dan fenomena yang terbentang luas, satu-satunya jalan menegakkan marwah bangsa Indonesia dan mewujudkannya sebagai negara sejati hanya dengan penguatan bidang pendidikan. Bangsa Indonesia mungkin masih sulit untuk menandingi Swedia yang mengalokasikan 53 persen dana negara untuk pendidikan. Tapi bila kita bisa mulai dengan 20 persen APBN setiap tahun bagi pengelolaan bidang ini, hal itu sudah relatif bagus. Tidak ada jalan pintas yang bisa dilakukan, kecuali menunggu tunas-tunas baru, generasi Indonesia yang berpendidikan dan berkertampilan, untuk menjadi andalan membangun Indonesia kelak. Dalam 25 tahun pertama ini, kita mesti rela hidup dalam keadaan terombang-ambing antara eksis atau tidaknya negeri kita sebagai negara. Sementara itu, kita sambil menanam, memupuk, mengembangkan dan memelihara generasi baru bangsa yang 25 tahun nanti siap dengan kualifikasi rakyat Indonesia yang tangguh, datang untuk mewujudkan “Negara Indonesia Baru” yang sejati.***

Catatan: Referensi utama yang menginspirasi seluruh artikel dari bagian ke-1 hingga ke-10 ini dapat diakses di: http://geography.about.com/cs/politicalgeog/a/statenation.htm (tanggal akses akhir April 2007)

Wilson Lalengke – The Netherlands

BAGIKAN
Berita sebelumyaDPD RI: Pemerintah Harus Dukung KPU Mutakhirkan DPT
Berita berikutnyaRumah Tradisional yang Hampir Punah
I came from a poor family in Central Celebes, Indonesia. “Shony” - that’s what my family and friends call me. With help from IFP, I completed a master’s in Global Ethics from the University of Birmingham, England in 2006. My interest in this field of study was based on over 15 years’ worth of studying and teaching “Indonesian Moral Education”. I believe the moral ethics of a nation is influenced by the global hegemonic values that are adopted and developed by the nation itself. Writing is one of my favorite hobbies.