Celoteh Wilson Lalengke – NEGARA INDONESIA : Benarkah Ia Eksis? (bagian 5)

0
54
Ilustrasi Kredo Wilson Lalengke (modified)
Ilustrasi Kredo Wilson Lalengke (modified)

Pewarta-Indonesia, ‘Adanya kekuatan sosial masyarakat yang terus berkembang’ adalah persyaratan keempat yang harus dimiliki bagi pembentukan sebuah negara. Demikian salah satu kriteria yang digunakan oleh Matt Rosenberg dalam mengukur eksistensi suatu negara. Menurut dia, suatu bangsa belum dapat dikatakan eksis sebagai negara bila unsur keempat ini tidak ditemukan dalam penyelenggaraan kenegaraan. Tatanan sosial kemasyarakatan yang sudah terbentuk secara tradisional dapat saja menjadi bukti adanya kekuatan sosial di dalam masyarakat di sebuah negara. Namun tatanan sosial tersebut barulah bersifat sebagai basis awal dari kekuatan sosial negara. Setidaknya harus terjadi gerak simultan antar komponen lembaga kemasyarakatan yang ada. Sinergi antar sub-sistem yang tercipta dalam gerak antar elemen masyarakat akan menjadi pendorong utama bagi perkembangan dan kemajuan suatu bangsa sebagai konsekuensi kehendak “bernegara”. Sebuah negara tanpa dinamisasi perkembangan dan peningkatan kepada kemajuan dikategorikan sebagai negara mati alias tidak eksis.

Merujuk pada teori itu, Indonesia tercintapun dapat diukur keberadaannya sebagai negara dan seberapa eksis ia dalam percaturan kehidupan antar bangsa di dunia. Melihat berhamburannya kelompok-kelompok sosial di tanah air dengan ciri khas dan sistem kemasyarakatannya masing-masing, maka pendapat bahwa negara Indonesia itu benar-benar eksis merupakan satu hipotesa yang benar. Di tataran nasional kita juga sudah memiliki lembaga-lembaga sosial tingkat nasional yang cakupan wilayah sosialnya meliputi seluruh wilayah, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Keberadaan organisasi massa/sosial bercirikan agama, kebudayaan, profesi/ekonomi, dan lain-lain adalan contoh konkritnya. Di tataran formal kenegaraan Indonesia, kita juga bisa temukan berbagai unsur lembaga-lembaga politik, organisasi pemerintahan, dan lain-lain. Artinya, pertanyaan adakah lembaga-lembaga sosial bersama tatanannya di tanah air terjawab sudah.

Persoalan selanjutnya adalah bagaimana bentuk lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan tersebut di atas. Bagaimana hubungan interaksi antar unsur terjadi dan berproses. Juga, bagaimana tingkat kualitas elemen sosialnya berevolusi, bergerak dari waktu ke waktu. Evolusi atau perubahan dinamis yang terkadang bisa cepat atau lambat mengikuti irama zaman akan berpengaruh kuat pada meningkatnya kuantitas dan kualitas interaksi timbal balik antar mereka. Interaksi timbal balik ini pada gilirannya akan menghasilkan sinergi kerja yang harmonis sehingga perjalanan kemajuan bangsa dapat berputar ibarat roda yang melaju dengan cepat.

Salah satu poin terpenting dalam mengukur gerak dinamis kekuatan-kekuatan sosial antar masyarakat adalah terlihatnya perkembangan dan peningkatan yang terjadi secara terus menerus. Perkembangan dan peningkatan tersebut haruslah mengarah pada kondisi “hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini”. Untuk mencapai hal tersebut, jalan satu-satunya yang dapat ditempuh adalah melalui pendidikan, baik formal maupun non-formal, bagi seluruh komponen masyarakat. Oleh sebab itu, suatu negara berkewajiban menyelenggarakan pendidikan bagi rakyatnya tanpa kecuali. Semua komponen masyarakat harus diberdayakan, dibangun, dan dimandirikan. Dikatakan semua komponen masyarakat karena adalah naif jika kita mengharapkan kemajuan pada suatu sistem yang meninggalkan sub-komponen dan sub-sistem yang lain. Adalah tidak benar membiayai sebuah institusi pendidikan khsusus bagi calon camat/lurah, semisal Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), sementara sebagian besar masyarakat dibiarkan mengais sampah sendiri untuk membayar uang sekolah mereka. Tidak ada satupun teori pendidikan, baik klasik, kontemporer, maupun teori moderen, yang bisa membuktikan bahwa sebaiknya calon pemimpin itu harus dibina khusus ala IPDN itu. Yang terjadi kemudian adalah sebuah pembentukan sistem pemerintahan yang terpola sesuai keinginan penguasa dengan atas nama negara, bukan keinginan rakyat yang adalah pemilik dan pemegang kekuasaan negara. Akibatnya, institusi itu hanya melahirkan pemimpin yang tidak saling mengenal dengan rakyat, bahkan tidak lebih dari pejabat tukang pukul. Yang pada akhirnya tidak terjadi sinergi kekuatan kerja antar komponen sosial di masyarakat. Ini hanya satu contoh kecil saja dari kesalahan fatal program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah selama ini. Bertebaran kekeliruan serupa di berbagai lini pembangunan manusia Indonesia.

Akibat pengelolaan pendidikan yang salah, yang diawali oleh ketidak-tersediaan akses pendidikan yang memadai dan bermutu bagi seluruh rakyat, tidak heran jika hampir semua kekuatan-kekuatan sosial masyarakat Indonesia tidak pernah meningkat. Lemahnya kinerja sebagian besar lembaga yang ada, baik lembaga politik, lembaga ekonomi, lembaga formal non formal di tanah air mencerminkan betapa kualitas manusia Indonesia kurang menguntungkan, walau secara individu, ada sebagian kecil orang-orang tertentu yang dapat dikategorikan berkualitas bagus. Hal ini merata terjadi dari level paling atas, lembaga kepresidenan, apatalagi pada level “wong cilik” di pelosok pedesaan nusantara. Lembaga kepresidengan dengan jajaran menteri sejak awal penuh gonjang-ganjing pergantian kabinet karena kinerja buruk, dapat rapor merah setiap tahun dari masyarakat. Semua juga tahu arti rapor merah adalah tingkat kemampuan kerja rendah akibat kualitas intelektual kelembagaan yang rendah. Lembaga DPR lebih parah lagi. Dewan terhormat itu lebih memilih berdiskusi soal laptop daripada menyeriusi perkara rakyat yang harus mengungsi seumur hidup akibat Lumpur Lapindo. Sebenarnya, itu bukan perkara kekurang-pekaan sosial DPR, tapi kemampuan berpikir rasional sebagai wakilnya rakyat yang amat rendah akibat kualitas pendidikan yang memprihatinkan. Sudah melakukan beratus kunjungan studi banding ke pelosok dunia, hanya ke bulan saja yang belum terlaksana, tetap saja kemampuan kerja sebagai wakil raykat masih nol besar.

Kualitas lembaga-lembaga lain juga kurang lebih sama. Lihatlah kinerja partai-partai politik yang ada. Terpilihnya anggota-anggota parpol duduk di DPR hanya sebuah kebetulan saja, kalau tidak bisa dikatakan sebuah kecelakaan. Rakyat pemilih sesungguhnya menjatuhkan pilihannya disaat pemilihan umum legislatif, lebih karena kasihan dan terbanyak adalah ketiadaan pilihan lain. Bukan karena si anggota parpol memiliki kapasitas intelektual dan kinerja yang memadai. Buktinya? Kasat mata kita melihat “ngluruknya” berbagai elemen rakyat, bukan lagi setiap hari tapi setiap menit, ke gedung DPR/DPRD untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan. Mengapa itu bisa terjadi? Karena sang dewan tidak paham apa yang dia kerjakan. Yang mereka mengerti benar hanyalah pada komponen anggaran gaji, tunjangan, dan berbagai fasilitas lainnya untuk mereka selama 5 tahun menjabat. Lembaga dewan tidak lebih dari sekedar “sawah-ladang” yang perlu dimaksimalkan produktivitasnya dalam menghasilkan “panen raya” untuk mereka dan partai politiknya. Lembaga kementrian juga “sami mawon”. Turunannya juga hingga ke level kecamatan/kelurahan, ibarat pinang tidak dibelah, sama dan sebangun. Yang membedakan hanyalah besaran angka dan strategi, auranya sama persis.

Fenomena parahnya mutu manusia Indonesia akibat pengelolaan pendidikan yang amburadul lebih terlihat jelas di tataran masyarakat bawah. Tingginya tingkat pengangguran adalah bukti real yang ada di depan mata. Bila bicara penganggur karena tingkat pendidikannya rendah, itu hal biasa. Berjuta tenaga kerja Indonesia yang hanya jadi babu di negeri orang adalah data lain dari persoalah rendahnya kualitas masyarakat kita. Sudah teramat memuakan kita bahkan termuntah-muntah mendengarkan berita penyiksaan TKI di luar negeri akibat kekesalan majikan yang menganggap si-TKI tidak mengerti tugas dan pekerjaannya alias tidak profesional. Yang cukup mengenaskan adalah terdapatnya berjuta-juta penganggur pemegang ijazah sarjana, baik penganggur nyata maupun penganggur terselubung. Ini sebenarnya mengindikasikan bahwa pendidikan Indonesia tidak diarahkan untuk meningkatkan kemampuannya sesuai “jati diri” atau potensi real yang ada pada seseorang. Adalah lucu dan “blo’on” bila seorang anak yang berbakat seni tari di berbagai perguruan karawitan harus dipaksa lulus angka standar nasional mata pelajaran matematika dan atau bidang-bidang yang tidak menjadi bakatnya.

Membiarkan para guru dan dosen pada kondisi pengetahuan dan ilmu kedaluwarsa yang dimilikinya sejak berpuluh-puluh tahun, yang tidak pernah diberikan pengayaan atau sejenisnya, juga merupakan indikasi “kebobrokan” pendidikan nasional. Banyak orang tertawa tertahan ketika mendengar salah satu alasan pemerintah “membangkang” memenuhi anggaran pendidikan 20 persen adalah karena kalangan dunia pendidikan dikhawatirkan tidak dapat memanfaatkan dana yang demikian besar. Itu sesungguhnya omong kosong saja. Tidak sulit untuk berpikir realistis, bila saja diprogramkan untuk meningkatkan mutu guru dan dosen banyak setengahnya saja dari 2,5 juta guru/dosen yang ada, anggaran 20 persen itu sudah ludes di awal tahun anggaran. Tidak perlu bicara soal pendidikan gratis, anggaran itu pasti tandas bila dianggarkan untuk pengadaan buku perpustakaan di seluruh sekolah di seantero persada. Penyediaan akses riset-riset di berbagai perguruan tinggi, dan lain-lainnya pasti tidak ada apa-apanya anggaran 20 persen itu. Persoalannya adalah negara ini tidak ingin warga negaranya pinter, cerdas apalagi kritis. Dan ini perlu dicatat sebagai pesanan pihak penguasa sesungguhnya negara Indonesia, yakni negara-negara kapitalis neo-imprealis.

Makin merosotnya moralitas bangsa adalah persoalan lain yang menunjukan bahwa memang terjadi pergerakan sosial kemasyarakatan Indonesia. Sayangnya, pergerakan itu justru terbalik menuju kemunduran dan sebentar lagi kepada kehancuran total negara. Betapa menyedihkan melihat maling ayam mati digebuk massa, sementara para perampok uang rakyat ratusan milyar bahkan mencapai trilyunan rupiah justru menikmati pengamanan kuat tidak boleh tersentuh massa. Pada sisi lain, kita prihatin menyaksikan teman yang kecopetan telepon genggam, yang pada saat siempunya mencoba menghubungi nomor telepon tersebut, terdengar suara mengejek di seberang sana “lagi mencari hand-phone-nya yang hilang ya, mas…?”. Waduh, ampun moral bangsa ini. Tapi apa mau dikata, “wong” para pemimpin negara berseliweran jadi maling, mencuri, mencopet uang negara berkarung-karung menjadi tontonan setiap hari. Tingkah pola mereka seakan jadi tren jaman ini yang menjadi panutan masyarakat. Seakan setiap warga ingin berkata, “wah, gak keren kalo belum berhasil mencopet dan selamat dari kejaran massa, pak menteri hukum-hukum saja tilap uang milyar-milyar malah aman-aman saja… Ayo dong, tunjukan bahwa kita juga bisa.”

Fenomena di atas sesungguhnya hanya sebagian kecil contoh yang bisa dituliskan di artikel ini. Habis air laut dan penuh berlembar-lembar langit hanya untuk menuliskan daftar kebobrokan ahlak, moral dan etika pemimpin serta hampir seluruh rakyat di negeri Indonesia yang mengklaim diri sebagai bangsa berbudi luhur beradat ketimuran. Adat luhur ketimuran apa yang dipakai? Menyambut pejabat dengan tarian persembahan ketika dia mengunjungi daerah kita, mengelu-elukannya dengan meriah, sementara di tangan kita sedang memegang daftar kekayaannya yang membuat bingung para akuntan karena sang pejabat lupa dari mana asal muasal uangnya. Membungkuk, memberikan rasa hormat, dan bahkan menyalami “cium tangan” kepada para kepala daerah yang nyata-nyata telah menghabiskan uang rakyatnya. Silahkan hitung jumlah pejabat dan mantan pejabat gubernur, bupati, wakil-wakil gubernur/bupati, sekretaris daerah, anggota DPRD, kepala-kepala dinas dari belahan timur Papua sana hingga ke pulau Sabang di ujung barat Indonesia, berapa banyak yang tersangkut persoalan “nilap” uang rakyat? Banyak orang percaya bahwa tiada satupun lagi pejabat kita yang steril dari persoalan penumpukan harta dari uang rakyat. Inikah budaya ketimuran yang perlu dipertahankan dan dikembangkan?

Sebenarnya hal-hal tersebut bisa diminimalisir. Penguatan komponen-komponen sosial kemasyarakatan yang mampu melihat dan mengendalikan kinerja serta polah laku menyimpang penyelenggara pemerintahan adalah kunci utamanya. Sebab itu, adalah hal yang patut dicurigai disaat kebijakan-kebijakan pemerintah berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan hanya sebagai kamuflase dari pemenuhan kewajiban yang diamanatkan UUD. Yang ada sesungguhnya, kalangan elit pemerintahan tidak benar-benar berharap agar rakyat itu pinter, cerdas, apalagi kritis terhadap fenomena yang terjadi di lingkungannya. Rakyat “bungul” atau bodoh adalah pranata sosial yang paling baik, strategis, dan nyaman bagi penyelenggaraan negara yang pro kapitalis. Andaikan rakyat cerdas ditambah sedikit kritis yang akhirnya membangkitkan keberanian untuk menyuarakan kehendaknya, maka dipastikan pemerintah akan kesulitan mengakomodasi kepentingan negara-negara pengendali pemerintahan Indonesia. Belum lagi, bila seluruh kekuatan sosial kemasyarakatan sudah mampu menelurkan solusi-solusi bernas berorientasi kepentingan dalam negeri bagi mengganti kebijakan berorientasi neo-kolonialisme. Andai itu terjadi, hal ini benar-benar akan menghentikan secara pasti dominasi otoritarian pemerintahan.

Hanya dengan terciptanya kondisi tatanan sosial kemasyarakatan yang maju, berilmu, berpengetahuan, berperadaban yang terus berkembang, barulah sebuah negara akan dipandang “ada” oleh pihak lain. Kualitas seluruh komponen masyarakat yang tinggi dan terus meningkat menjadi prasarat penting bagi kemajuan suatu negara. Bila tidak, Indonesia hanya akan jadi bulan-bulanan, sebagai objek sapi perahan dan tertawaan bagi negara-negara lain di blantika dunia. Bagi sebagian negara yang lebih “bermoral”, Indonesia tidak lebih dari sekedar “anak manis” untuk jadi penangguk suara dukungan terhadap kepentingan pribadi mereka di percaturan politik internasional. Terseretnya Indonesia ikut serta mendukung sanksi-sanksi PBB terhadap negara-negara oposan, seperti dalam kasus nuklir Iran, adalah contoh real betapa kita amat “lemah otak” tanpa kepribadian dan pendirian yang mandiri.***

Wilson Lalengke – The Netherlands

BAGIKAN
Berita sebelumyaPoling SMS Capres Mengganggu
Berita berikutnyaKPU Pariaman, Sumbar Lakukan Penghitungan Suara Ulang
I came from a poor family in Central Celebes, Indonesia. “Shony” - that’s what my family and friends call me. With help from IFP, I completed a master’s in Global Ethics from the University of Birmingham, England in 2006. My interest in this field of study was based on over 15 years’ worth of studying and teaching “Indonesian Moral Education”. I believe the moral ethics of a nation is influenced by the global hegemonic values that are adopted and developed by the nation itself. Writing is one of my favorite hobbies.