Celoteh Wilson Lalengke – NUSANTARA MENGGUGAT: Mengadilkan Penjajahan Belanda (bagian 1)

0
23

Pengantar redaksi: Tulisan ini rencananya terdiri atas 6 bagian, namun belum selesai saat penulisannya pada periode Februari-Juni 2007 lalu, ketika penulisnya menyelesaikan studi di Belanda. Saat ini akan diselesaikan dengan menampilkan kembali dari bagian pertama. Semoga menjadi bacaan yang bermanfaat bagi para pembelajar di negeri ini. Terima kasih.

Pewarta-Indonesia, Bicara tentang Nusantara masa lalu, hampir selalu akan terbawa dua kata ini: Belanda dan Kompeni. Penjajahan Belanda atas Indonesia selama ratusan tahun itu adalah sesuatu yang tidak mudah luntur dan memang tiada akan pernah terhapuskan dari ingatan sejarah anak-anak negeri. Sebut saja, ketika disodorkan potret-potret kota dan gedung di Belanda, seorang teman Indonesia akan serta-merta mengatakan bahwa semua perolehan kemajuan pembangunan bangsa Belanda tidak lain adalah hasil “merampok” kekayaan nusantara di jaman lampau. Seorang yang lain lagi menimpali bahwa bahkan beberapa kota di Belanda seperti Amsterdam dan Rotterdam, konon katanya merupakan hasil menimbun laut dengan memanfaatkan hasil alam Indonesia di masa penjajahan itu. Pada lain kesempatan, ketika membicarakan keadaan Indonesia yang terpuruk-puruk sejak jaman merdeka hingga kini, sebagian pemikir bangsa kita percaya bahwa itu semua tidak lepas dari akibat sifat genetik “mental kuli” rakyat jajahan bentukan Belanda diera perbudakan yang tidak mungkin dirubah dalam dua tiga generasi.

Itulah sekelumit gambaran sederhana bagaimana rakyat Indonesia melihat dirinya, berkaca pada sejarah gelap masa kolonialisme Belanda di tanah air yang berlangsung lebih dari 300 tahun. Secara historis, kenyataan sejarah bangsa menjelaskan bahwa sejak perusahaan milik pemerintah kerajaan Belanda bernama Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) masuk ke nusantara tahun 1602, dimulailah masa kelam itu: penguasaan bangsa kulit putih atas nenek moyang bangsa Indonesia. Monopoli dagang dengan harga sangat rendah atas hasil rempah-rempah rakyat kemudian dijual di pasar eropa dengan harga berpuluh-puluh kali lipat adalah strategi umum yang dilancarkan VOC. Perekrutan dan pengangkutan manusia Indonesia dari tanah leluhurnya ke daerah lain, baik antar pulau di nusantara untuk jadi kuli perkebunan Belanda, atau diangkut ke Belanda dan wilayah Eropa lainnya untuk jadi budak belian, atau sebagai kuli rendahan di kapal-kapal Belanda, hingga dibawa ke Suriname, menjadi hal lumrah.

Peristiwa perang yang memakan ratusan ribu korban rakyat Indonesia yang hanya memiliki peralatan militer tradisional seperti tombak, parang, bambu runcing, dan lain-lain yang jelas jauh tidak seimbang dengan persenjataan Kompeni Belanda, merupakan pengalaman panjang sejarah gulita kakek-nenek orang Indonesia. Pembantaian manusia, yang dalam kamus masa kini dikategorikan sebagai genosida, juga acap kali terjadi menimpa ribuan rakyat. Ada juga diantaranya kaum pedagang Inggris, Portugis, dan Spanyol, pesaing Belanda saat itu yang jadi korban kebrutalan VOC. Kisah tragedi pelayaran Hongi di kepulauan Maluku dan Banda adalah contoh tindakan genosida yang dilakukan penjajah yang akan selalu aktual hingga kini. Sebuah laporan mengisahkan pembunuhan rakyat Banda yang terjadi pada 8 Mei 1621, yang ditulis oleh Letnan (Laut) Nicholas van Waert, antara lain menyebutkan “Para pemimpin Banda dipenggal kepalanya kemudian tubuh mereka dibelah empat. Setelah itu menyusul 36 orang lainnya, yang juga dipenggal kepalanya dan tubuhnya dibelah empat. Eksekusi ini sangat mengerikan untuk dilihat. Semua tewas tanpa mengeluarkan suara apa pun, kecuali satu orang yang berkata dalam bahasa Belanda “Tuan-tuan, apakah kalian tidak mengenal belas kasihan”, yang ternyata tidak ada gunanya.” Laporan ini dikutip oleh Willard A. Hanna dari “De Verovering der Banda-Eilanden,” Bijdragen van het Koninklijke Institut voor de Taal-, Land-, en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie, Vol. II (1854), hlm. 173.

Itulah, beberapa contoh kekejaman manusia penjajah atas manusia lainnya, eksploitasi manusia tanpa rasa kemanusiaan demi uang dan harta membangun negerinya, membangun The Netherlands. Hal itu berlanjut dan bahkan lebih parah, ketika pemerintah Belanda mengambil alih tugas usaha perdagangan dan ekonomi dari tangan VOC ditahun 1799. Belanda kemudian justru tidak hanya berfungsi sekedar “pedagang” tetapi membangun sebuah pemerintahan kolonial di tanah air yang dilegitimasi oleh negara-negara “sahabatnya” sesama penjajah lainnya. Kebijakan pemerintahan yang didukung oleh satuan militer telah menyengsarakan rakyat sejak jaman Gubernur Jendral Daendels, Van den Bosch, dan penerusnya. Seperti semua tahu, penderitaan dibawah bendera penindasan oleh penguasa kolonial Belanda baru berakhir ketika Perang Dunia ke-2 dimulai.

Pada masa kini, muncul pertanyaan-pertanyaan ensensial yang berkaitan dengan persoalan kolonialisme; bagaimanakah seharusnya dunia, khususnya Indonesia sebagai salah satu korban penjajahan, menyikapi kenyataan sejarah “kotor” penjajahan itu? Adakah ajaran etika yang bisa digunakan untuk menganalisa dan mengambil tindakan semestinya atas kekejaman penjajah dimasa silam? Ataukah kita cukup berdiam diri, berpangku tangan, dan melupakan saja kejadian keji dari bangsa satu terhadap bangsa lainnya?

Dalam kajian philosophy, etika diartikan sebagai sebuah rasionalisasi atas doktrin moral yang ada pada masyarakat. Manusia tercipta dengan membawa nilai-nilai yang menjadi panduan sekaligus ukuran dalam menentukan baik-buruknya sebuah sikap dan tingkah-lakunya selama dia hidup. Ketika nilai-nilai moral dimaksud direnungkan, dicerna dengan akal pikiran, dianalisa dari berbagai sudut pandang, maka hasil pemikiran menggunakan rasio tersebut dinamai etika. Etika itu kemudian digunakan untuk mengukur dan menjustifikasi sikap dan tindakan manusia, baik untuk masa lalu, dimasa kini, maupun kemasa depan.

Kembali ke persoalan penjajahan Belanda atas Indonesia; adakah elemen etika yang dapat membenarkan atau menjustifikasi keberadaan Belanda dengan berbagai kebijakan dan kekejamannya di tanah air Indonesia di masa lalu? Ketika bangsa itu datang dan mengambil manfaat atas kekayaan alam, berdagang dengan todongan senjata, membunuhi rakyat, menarik upeti dan pajak, kerja paksa tanpa upah, jual-beli budak, dan kekejian lainnya pada masa lalu, bolehkah kita yang hidup di masa kini membiarkannya berlalu begitu saja? Atau dengan pertanyaan sederhana: apakah kita sebagai generasi saat ini, masih dapat dikatakan beretika dan bermoral ketika membiarkan saja sejarah kelam itu berlalu tanpa melakukan sesuatu untuk “memperkarakannya”? Pertanyaan terakhir inilah sesungguhnya yang menjadi inti kajian dalam tulisan ini. Benarkah sikap dan tindakan bangsa Indonesia saat ini yang mendiamkan saja coretan hitam sejarah kolonialisme Belanda itu?

Menurut philosopher Inggris, John Lock (1632-1704), ketika seseorang mengambil hak milik orang lain tanpa didasari oleh nilai dan pertimbangan moral yang benar, maka perbuatan itu adalah sebuah kesalahan atau dosa. Prinsip tersebut diamini oleh hampir seluruh umat manusia di bumi ini. Oleh karena itu, penjajahan dikecam dimana-mana dan hampir pasti tidak ada satu bangsapun lagi yang masih hidup sebagai bangsa terjajah hari ini. Bangsa-bangsa yang dulunya berperan sebagai penjajahpun sudah menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka adalah sesuatu yang salah. Tidak dapat dibenarkan, baik oleh standar moral saat itu apalagi dengan standar nilai-nilai humanisme yang menjadi tren masa kini.

Persoalannya, adakah kita sudah beretika jika telah sampai pada kesimpulan bahwa penjajahan adalah sebuah kesalahan dan dosa? Dalam konteks ini, tentunya dosa yang dimaksudkan merupakan dosa kolektif atas kelompok masyarakat lainnya. Masih menurut John Lock, ketika sebuah tindakan mengambil alih hak kepemilikan dari seseorang secara tidak adil, maka pada saat hal itu disadari, kesalahan itu harus dikembalikan kepada kondisi yang dapat dibenarkan oleh moralitas kemanusiaan kita. Lockean proviso, istilah etika filsafatnya Robert Nozick (1938-2002) yang dikembangkan dari pemikiran John Lock, memberikan jembatan penghubung sebagai jalan keluar bagi “membenarkan” sebuah kesalahan di masa lalu menjadi sesuatu yang dapat diterima secara bermoral dimasa kini. Kegiatan “membenarkan” atau “mengadilkan” tersebut dapat ditempuh dengan cara mengembalikan hak kepemilikan yang didapat secara immoral itu kepada sipemilik awal atas hak dimaksud.

Penjajahan Belanda merupakan salah satu yang terburuk dalam sejarah peradaban manusia. Membandingkannya dengan bangsa penjajah lainnya seperti Inggris, kesengsaraan akibat kolonialisme Belanda terhadap Indonesia hampir tidak dapat dimaafkan. Banyak orang heran, bagaimana generasi bangsa penjajah (Belanda) saat ini dapat hidup tenang tanpa beban ketika mereka menikmati kemakmuran negerinya yang jelas-jelas merupakan hasil merampok bangsa lain dimasa lalu. Dihasilkan oleh tangan-tangan kotor berdarah nenek moyang mereka. Ibarat makan, bagaimana tidak berhatinya generasi Belanda ketika makan dengan lahap hidangan yang tersedia, sementara dia tahu bahwa makanan yang disantapnya itu adalah hasil yang diperoleh atas derita bangkai-bangkai manusia tak berdosa beratus tahun lalu. Inggris dan negara penjajah lainpun tidak luput dari keadaan ini.

Mungkin agak naif jika kita hanya melihat kemakmuran bangsa-bangsa kulit putih mantan penjajah itu hari ini. Sebab mungkin saja, hasil yang mereka capai di abad moderen sekarang adalah memang hasil kerja keras mereka sendiri semasa hidupnya. Bukan didapatkan dari warisan nenek moyangnya yang telah melakukan penjajahan dimasa lalu. Dalam teori ekonomi dikenal istilah “kapital” yang berwujud modal, gedung, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan uang. Ketika sebuah perusahaan memiliki kapital yang lebih besar dari perusahaan pesaingnya, kecenderungan kekuatan ekonomi akan berpihak kepada pemilik modal yang lebih besar. Pada kebanyakan kasus, perusahaan modal kecil justru semakin lemah dan akhirnya mati. Pameo inipun sudah jamak di mata kita dan dunia: “yang kaya makin berjaya, yang miskin makin melarat.”

Masa penjajahan adalah saat-saat panen raya bagi bangsa Belanda dan kapital yang terkumpul itu menjadi modal dasar pembangunan masyarakat dan negaranya hingga saat ini dan tentunya kemasa depan. Dan sebagaimana fenomena ekonomi tadi, mereka akan makin kaya, sementara Indonesia akan makin terpuruk. Di masa penjajahan, bangsa-bangsa Eropa melakukan pembangunan manusianya melalui penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi. Semua itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan dana hasil merampok tanah jajahannya. Pembangunan dan pengembangan pendidikan yang mereka laksanakan itu tidak mungkin berjalan mulus ketika tidak didukung oleh pembiayaan yang memadai. Untuk membiayai pendidikan, penelitian, dan pengembangan teknologi itulah mereka gunakan uang hasil menguras kekayaan alam dan tenaga-tenaga budak dari negeri-negeri terkebelakang seperti Indonesia dan negara-negara jajahan lainnya di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Pada sisi ini, mereka termasuk cerdas, menggunakan dana rampasan tanah jajahan untuk membangun masyarakatnya menjadi manusia berkualitas tinggi.

Melalui alur pemikiran di atas, dapat dibangun sebuah logika berpikir: pada masa kemerdekaan di tahun 1945, keadaan masyarakat Belanda dan Indonesia ibarat antara langit dan bumi perbedaannya; mereka kaya sekali dan sumber daya manusianya sangat tinggi, sedangkan Indonesia hanya memiliki kapital berupa tanah air tanpa didukung oleh fasilitas hidup yang memadai. Dalam kondisi itu, tentu saja kedua rumpun masyarakat tidak akan dapat berkompetisi secara adil, dan itu akan tetap seperti ini sampai kapanpun, Indonesia akan terus miskin dan terkebelakang sementara Belanda akan makin makmur. Kecuali ada perubahan mendasar yang dilakukan oleh kedua bangsa itu.

Keunggulan lain yang dimiliki Belanda dalam konstelasi penjajah-terjajah adalah tersediannya kapital dalam bentuk barang harta negara, seperti fasilitas hunian, perkantoran, transportasi, gedung fasilitas umum, maupun berbentuk uang atau cadangan devisa negara. Tidak dapat diingkari bahwa selama penjajahan, kota-kota dibangun, jalan-jalan diperbaiki dan dipermoderen, gedung-gedung dilengkapi fasilitas tertata baik, dan fasilitas kebutuhan umum seperti sekolah, tempat ibadah, taman-taman, semuanya dibangun dan dikembangkan menggunakan hasil jarahan dari daerah jajahan.

Dari logika pikir seperti ini, dapat lagi dibangun asumsi bahwa ketika Indonesia mulai membangun, ia mulai dari nol, sementara Belanda, juga negara Eropa secara umum, sudah berada pada angka 500. Menariknya, ketika kita berada pada hitungan 100, Belanda sudah berada pada posisi 1000. Mengapa? Karena ia tetap melakukan penjajahan melalui modal uang dan sumber daya manusia yang dia miliki. Penjajahan fisik telah berganti ke penjajahan ekonomi, yang sejak awal Soekarno menyebutnya “neo-kolonialisme”. Membangun imperium dengan tetap menguasai Indonesia, dan negara-negara baru bekas jajahan, melalui keuangan dan ekonomi global.

Bila di masa penjajahan bisa leluasa melakukan monopoli perdagangan, di jaman modern, mereka menggunakan kapital uang yang dipinjamkan ke negara-negara baru seperti Indonesia. Hal yang wajar saja jika ada orang berkeyakinan bahwa sesungguhnya dana-dana yang dipinjamkan kepada Indonesia melalui berbagai badan finansial dunia, seperti IMF dan Bank Dunia, adalah uang hak milik nenek moyang bangsa Indonesia dan negara-negara bekas jajahan yang didapatkan Belanda dengan cara licik dan tidak bermoral melalui penjajahan. Pada kondisi perbedaan level ekonomi seperti itu, bagaimana kita boleh bermimpi untuk berada sejajar dengan tingkat kemakmuran negara penjajah seperti Belanda? Sekali lagi, harapan hanya akan terbetik ketika ada perubahan mendasar yang dilakukan kedua bangsa ini.

Realitas lain yang bisa diuraikan adalah keberadaan berbagai museum yang ada di Belanda, termasuk Inggris, Perancis, Spanyol, Portugis, dan lain-lain. Jelas-jelas, lebih dari dua pertiga isi museum-museum itu adalah benda-benda purbakala dan karya seni atau peninggalan masa silam, hasil karya generasi-generasi terdahulu yang diangkut dari negara-negara jajahan. Sekarang, orang berbondong dari berbagai belahan dunia bertandang ke negara Belanda. Salah satunya adalah mengunjungi museum itu untuk melihat hasil karya rampokan mereka dari nusantara dan negara jajahan lain. Devisa masuk ke saku negara Belanda, bukan ke saku anak-cucu siempunya benda pusaka itu. Sementara, Indonesia miskin dari peninggalan karena sudah “diselamatkan” oleh kaum kolonial. Pada kondisi ini, amat aneh jika kita berharap bisa sejajar secara ekonomi, politik, kebudayaan, dan lain-lain dengan negara Belanda/Eropa. Kecuali, lagi-lagi, bila ada perubahan mendasar yang menjadi komitmen baru diantara kedua bangsa.

Hal-hal tersebut di atas hanyalah beberapa dari banyak sisi sebagai contoh konkrit yang bisa dijadikan landasan pikir dalam menganalisa hubungan sejarah masa lalu kita sebagai negara terjajah dengan Belanda, penjajah Indonesia. Ketimpangan itu akan tetap langgeng, bahkan kekal hingga ke akhir masa, kecuali diadakan satu hal: “mengadilkan” kejahatan kolonialisme Belanda terhadap Indonesia. Inilah yang dimaksudkan dengan perubahan mendasar yang mesti ditempuh oleh kedua bangsa. Bila hal ini diabaikan, sulit untuk berharap bahwa persoalan akan selesai. Kesalahan tidak bermoral tidak beretika akan tetap berlanjut dari generasi ke generasi kedua bangsa. Bangsa Belanda tidak bermoral-beretika menikmati warisan hasil jarahan pendahulunya, juga Indonesia tidak bermoral-beretika ketika hanya berdiam diri membiarkan masa kelam pendahulunya berlalu begitu saja.

Pertanyaan yang tersisa adalah: adakah yang bisa dilakukan dalam kerangka “membenarkan” sesuatu yang salah dimasa lalu? Jawabannya: mungkin ya, mungkin tidak. Amat tergantung dari seberapa eksis nilai-nilai moralitas kemanusiaan kita, baik Indonesia terlebih lagi pihak bangsa Belanda.***

Wilson Lalengke – The Netherlands

Sumber image di sini

BAGIKAN
Berita sebelumyaBeragam Ansambel Musik yang Menjembatani Kebudayaan
Berita berikutnyaPPWI Subang Adakan Diklat KTI
I came from a poor family in Central Celebes, Indonesia. “Shony” - that’s what my family and friends call me. With help from IFP, I completed a master’s in Global Ethics from the University of Birmingham, England in 2006. My interest in this field of study was based on over 15 years’ worth of studying and teaching “Indonesian Moral Education”. I believe the moral ethics of a nation is influenced by the global hegemonic values that are adopted and developed by the nation itself. Writing is one of my favorite hobbies.