Celoteh Wilson Lalengke – NUSANTARA MENGGUGAT: Mengadilkan Penjajahan Belanda (bagian ke-2)

0
35

Pewarta-Indonesia, Kolonialisme adalah sebuah kesalahan dan dosa kemanusiaan masa lalu yang memerlukan kearifan untuk merektifikasi atau membetulkannya. Proses pembetulan itu dibutuhkan dalam rangka “mengadilkan” suatu ketidak-adilan yang lahir sebagai implikasi kolonialisme. Tindakan mengadilkan itu dapat dilakukan pada saat kesalahan itu terjadi maupun di masa nanti setelah kesalahan dimaksud disadari. Pengakuan atas martabat kemanusiaan yang melekat pada setiap manusia menjadi prinsip dasar bagi melahirkan teori-teori keadilan global yang diperlukan untuk mengadilkan setiap sikap dan tindakan tidak adil antar bangsa. Hal itu telah menjadi kesimpulan umum yang dipegang oleh para filsuf dunia seperti John Rawls (1921-2002), Robert Nozick (1921-2002), David Lyons, Kok-Chor Tan, Thomas Pogge, dan lain-lain.

Prinsip ini sesungguhnya bukan ajaran moral baru bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang mengaku masyarakat modern di Eropa. Aristotle, seorang filosof Yunani yang hidup pada 384-322 SM sudah mengajarkan hal tersebut walau dalam format bahasa yang sedikit berbeda. “… for in the case also in which one has received and the other has inflicted a wound, or one has slain and the other been slain, the suffering and the action has been unequally distributed: but the judge tries to equalize things by means of the penalty, …” (Aristotle, V:4). (terjemahan bebas: “… juga ketika seseorang menderita luka yang diakibatkan oleh orang lain, atau seseorang telah melakukan pembunuhan dan orang yang lain terbunuh, dalam perkara itu derita dan perlakuan telah didistribusikan secara tidak adil: tapi kemudian hakim mencoba mengadilkannya melalui pemberian sanksi, …”). Berdasarkan kenyataan sejarah filosofi Barat ini, seharusnya bangsa-bangsa Eropa sudah menyadari sejak awal bahwa perbuatan kolonialisme yang mereka jalankan adalah sebuah kesalahan. Namun keserakahan manusia memang telah menjadi pemicu utama bagi “kematian hati-nurani” manusia sejak dulu hingga sekarang.

Pertanyaannya kemudian adalah adakah sesuatu yang dapat dilakukan untuk mengadilkan kesalahan di masa puluhan atau bahkan ratusan tahun yang telah berlalu? Dalam sebuah artikelnya, Goran Collste, seorang professor bidang etika terapan dari Universitas Linkoping, Swedia, menuliskan salah satu prinsip utama dalam “membetulkan” ketidak-adilan global akibat peristiwa kolonialisme. Dia mengutip kalimat ini: “hukumlah anak-anak akibat kesalahan dan dosa pendahulunya hingga ke generasi ketiga dan keempat.” Dalam bahasa sederhana kita boleh mengatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat oleh orang tuanya, hingga kakek buyutnya. Bila pendahulunya baik, maka ia akan mewarisi kebaikan. Sebaliknya bila mereka berbuat buruk maka keturunannya mewarisi keburukan pula.

Pernyataan ini sesungguhnya tidak berlebihan, bahkan sudah semestinya demikian. Pada kenyataan hidup sehari-hari, manusia selalu mewariskan dan diwariskan. Sayangnya, kecenderungan egoistis manusia selalu hanya ingin mewarisi yang baik-baik saja dari orang tuanya, semisal mewarisi harta kekayaan, kehormatan, strata sosial, sampai kepada pewarisan kekayaan intelektual berupa merek dagang, kerajaan bisnis, perusahaan, dan lain-lain. Sebaliknya, manusia sangat membenci warisan tanggung jawab atas hutang orang tua, stigma-stigma negatif, dan berbagai konsekwensi lain yang timbul dari kelakuan buruk generasi pendahulunya. Demikianlah manusia itu hampir sama di mana-mana tempat, tidak di Timur, di Barat, di Selatan dan apalagi di negara-negara Utara. Contoh dekat adalah Belanda dan negara-negara eks penjajah. Mereka hanya mau mewarisi kekayaan peninggalan hasil kolonialisme, tetapi menolak bertanggung-jawab atas kesalahan/dosa para pendahulunya itu.

Dengan kenyataan “alami” manusia tersebut, terasa tercekat di ubun-ubun untuk mengharapkan dunia ini mampu menciptakan keadilan di antara sesama bangsa-bangsa penghuni bumi. Keadilan dunia seakan tidak lebih dari utopia belaka, hanya mimpi-mimpi kosong disiang bolong. Inilah kesan yang tertangkap dari sepinya suara anak-anak negeri terjajah seperti Indonesia dalam merespon kenyataan pahit malapetaka yang menimpa kakek-nenek buyutnya. Kebanyakan kita malah lebih melihat itu sebagai bagian sejarah yang “sudah semestinya begitu” dan generasi kini dituntut untuk menerimanya saja dengan ikhlas. Bahkan tanpa diberi kesempatan untuk bertanya: bermoralkah kita ketika menerima dengan ikhlas semua perlakuan buruk Belanda terhadap kakek-nenek kita itu?

Lebih banyak orang yang skeptis terhadap sebuah usaha menggali etika yang dapat dijadikan landasan berpikir dalam “mengadilkan” kejadian pahit ratusan tahun lalu. Bahkan sebagian lagi mengambil sikap ekstra hati-hati, penuh kekuatiran bahwa akhirnya kita akan terperangkap dalam sebuah keadaan darurat perang balas dendam dan sejenisnya. Sesungguhnya, pencarian nilai-nilai moral yang logis atas klaim “membenarkan” peristiwa penjajahan adalah panggilan kemanusiaan bagi semua orang, baik siterjajah dan terlebih lagi bagi sipenjajah. Adalah tugas kemanusiaan kita untuk memikirkan dan mengaktualkan hal tersebut, menyelesaikannya secara damai dan beradab. Apabila kita lalai hari ini, itu akan menjadi beban bagi generasi selanjutnya dan berikutnya.

Berkenaan dengan kasus penjajahan Belanda atas masyarakat di nusantara, adalah sesuatu yang lucu melihat tingkah pola negara itu merespon sejarah interaksinya dengan bangsa-bangsa lain dimasa lalu. Betapa banyak orang geli tatkala Perdana Menteri Belanda beberapa waktu lalu marah besar terhadap Jepang dalam kaitan kasus Ianfu dimasa Perang Dunia ke-2. Seperti umum diketahui, beberapa bulan lalu Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, membantah keras adanya peristiwa perekrutan wanita-wanita di beberapa negara Asia, termasuk wanita Belanda dan Eropa yang kebetulan masa itu sedang berada di Asia, untuk menjadi wanita penghibur bala tentara Jepang. Tidak ada bukti kuat yang mengindikasikan kejadian keji itu, demikian kesimpulan pemerintah Jepang yang akhirnya menimbulkan kemarahan negara-negara korban invasi Jepang pada 1941 – 1945, seperti Korea, China, Indonesia dan beberapa negara Eropa. Tidak terkecuali, Pemerintah Belanda merespon keras pernyataan pemimpin Jepang tersebut dengan memanggil Duta Besar Jepang di Den Haag untuk mengklarifikasi persoalan ini.

Reaksi keras itu sebenarnya merefleksikan bagaimana egoistisnya sebuah bangsa yang bernama Belanda, dan sebagian teman-temannya sesama eks penjajah. Ketika sebuah sejarah gelap menjadikan mereka sebagai korban, Belanda bereaksi keras untuk menuntut keadilan. Bila saja Belanda adalah negara miskin mungkin sekali mereka akan lebih agresif untuk memperkarakan kepahitan yang dialami orang tua dan nenek-kakek mereka. Tidak berlebihan jika kita menduga-duga bahwa mereka akan menuntut keadilan dari sisi material seperti yang dilakukan oleh para korban dan keluarga korban Ianfu dari negara-negara miskin di Asia termasuk Indonesia. Untung saja, Belanda adalah salah satu negara kaya sehingga mereka merasa tidak perlu merendahkan diri dengan meminta-minta kompesasi ekonomi kepada Jepang.

Kejadian kemarahan Belanda atas Jepang ini memunculkan asumsi bahwa ada dualisme “nurani keadilan” yang diterapkan penjajah. Jika untuk kepentingan sejarah pahit bangsanya, mereka bereaksi menuntut keadilan. Sebaliknya, ketika mereka yang menjadi pelaku kejahatan yang menimbulkan kesengsaraan bagi bangsa lain, Belanda diam saja. Bahkan cenderung melakukan pembenaran dengan berbagai argumentasi versi mereka sendiri, semisal bahwa kolonialisme diluar pengetahuan mereka generasi saat ini, dan lain sebagainya. Namun ada pelajaran moral yang dapat diambil dari fenomena tersebut. Pertama, bahwa penuntutan terhadap kejahatan dan ketidak-adilan masa lalu tetap menjadi hak setiap bangsa, korban ketidak-adilan itu, baik oleh korban langsung maupun keluarga dan generasinya. Kedua, bahwa inisiatif untuk melakukan penuntutan selalu akan disuarakan oleh korban kezaliman, kita tidak dapat berharap banyak akan adanya advokasi yang datang dari negara-negara eks kolonialis Barat.

Pada kasus Indonesia – Belanda, sebenarnya pemikiran untuk melakukan “rekonsiliasi” dalam pengertian “membetulkan” kesalahan penjajahan itu telah menjadi agenda kedua rumpun bangsa sejak dulu walau masih dalam lingkup terbatas sesuai kondisi dan zamannya masing-masing. Setidaknya sejarah pernah mencatat peran Eduard Douwes Dekker (1820 – 1887), seorang Belanda yang dengan gigih memperjuangkan nasib rakyat jajahan. Karya novel sindiran-nya, Max Havelaar, telah menjadi inspirasi bagi perlakuan manusiawi terhadap masyarakat jajahan di mana-mana. Perjuangan itu kemudian dilanjutkan oleh cucu-ponakannya, Ernest Douwes Dekker (1879 – 1950) yang lebih kita kenal sebagai Dr. Danudirja Setiabudi. Walau perjuangan Setiabudi dan kawan-kawannya memang lebih berbentuk konfrontasi, menuntut Indonesia merdeka.

Pada konteks kekinian, ada beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah kerajaan Belanda dalam proses “mengadilkan” kelakuan bejat pendahulu mereka atas Indonesia, dan juga bangsa-bangsa bekas jajahan lainnya di Afrika. Bila ini dilakukan, bukan tidak mungkin kebijakan tersebut akan menjadi contoh teladan yang baik bagi proses pembetulan kesalahan sejarah serupa antara eks negara penjajah lain seperti Inggris, Prancis, Spanyol, Amerika, Portugis terhadap bangsa-bangsa jajahannya. Hal penting pertama yang harus dilakukan Belanda adalah mengeluarkan pernyataan resmi negaranya yang menyatakan bahwa benar bangsa itu telah melakukan kesalahan kemanusiaan dimasa kolonialisme terhadap rakyat di nusantara, rakyat Indonesia (dalam konotasi, pengertian, dan lingkup apapun Indonesia itu dimaknai). Pernyataan itu tentu saja harus disertai permintaan maaf secara resmi kepada pemerintah dan rakyat Indonesia, generasi saat ini.

Apakah permintaan maaf itu diperlukan? Jawabnya: mungkin ya, mungkin tidak. Tetapi satu hal yang pasti bahwa sebuah kesalahan yang terlanjur terjadi, baik disengaja maupun tidak, mestilah meninggalkan luka yang menyakitkan bagi mereka yang telah diperlakukan semena-mena. Filsafat Utilitarianisme (ini juga filsafat Barat) mengajarkan bahwa ketika suatu aksi menghasilkan rasa sakit, maka tindakan itu adalah sebuah kesalahan. Kesalahan melahirkan konsekwensi untuk perbaikannya. Di lain pihak, bagi mereka yang bersalah akan muncul dua keadaan dominan yakni “perasaan bersalah” atau justru “arogansi” yang lebih besar ketika melihat sang korban tidak berdaya menerima dengan ikhlas perlakuan kurang ajar itu. Pada titik ini, apabila kenyataan menunjukkan bahwa Belanda enggan untuk meminta maaf atas kelakuan pendahulunya, itu berarti kondisi kedua yang dominan, kecenderungan untuk melihat bahwa mereka merasa “lebih” dari bangsa Indonesia sehingga sudah wajar untuk tidak meminta maaf. Layaknya seorang majikan yang tidak perlu meminta maaf kepada pesuruhnya atas kesalahan yang telah diperbuat sang majikan terhadap pesuruhnya itu. Hal ini tentu sangat disayangkan, menimbang Belanda adalah salah satu negara yang dipandang sebagai mercu suar penegak keadilan oleh negara-negara sedunia.

Apakah permintaan maaf secara formal dan verbal dianggap cukup? Tentu ada konsekwensi dari sebuah pengakuan bersalah dan permintaan maaf. Oleh karena itu, hal kedua yang perlu dilakukan Belanda sebagai konsekwensi permintaan maafnya adalah meningkatkan partisipasi pada skala yang signifikan dalam menanggulangi kemiskinan dan keterpurukan bangsa Indonesia, terutama yang berkaitan langsung dengan akibat penjajahannya. Implikasi langsung kolonialisme masih banyak terlihat hingga hari ini, antara lain kemiskinan yang dialami generasi tua yang lahir dijaman penjajahan. Mereka harus terlahir dari keluarga yang miskin akibat kolonialisme Belanda. Karena kemiskinan yang diderita masyarakat golongan tua ini, merembet pada ketidak-berdayaan ekonomi untuk memberikan pendidikan semestinya kepada generasi anak-anak dan cucu mereka. Golongan tua hanya mewariskan kemiskinan, baik kemiskinan permanen maupun relatif, kepada anak cucunya. Sifat genetik mentalitas budak adalah salah satu “penyakit” yang ditanam pemerintah kolonial, yang efeknya sangat kental hingga saat ini, juga menjadi tanggung jawab Belanda untuk mengobatinya.

Peran sejarah Conrad Theodore Van Deventer (1857 – 1915), seorang ahli hukum Belanda, yang menjadi inspirator kebijakan “Politik Etis” kerajaan Belanda atas Hindia Belanda (baca: Indonesia), adalah sesuatu yang amat menarik. Catatan sejarah itu bahkan dipandang penting dan dapat menjadi dasar pijakan moral untuk membangun pemikiran beretika bagi hubungan Belanda dan Indonesia masa kini. Pada tahun 1899, Deventer menulis sebuah artikel di majalah De Gids (Panduan) yang berjudul Een Eereschuld (Hutang Kehormatan). Substansi artikel itu berisi pemikiran bahwa “ada hutang yang harus dibayar demi kehormatan walaupun tidak dapat di tuntut di muka hakim”. Tulisan Deventer ini memuat angka statistik real yang menjelaskan pada publik Belanda bagaimana mereka menjadi negara yang makmur dan aman, memiliki jaringan kereta api, bangunan-bangunan, bendungan-bendungan, dan lain-lain yang merupakan hasil menjarah kekayaan masyarakat di Hindia Belanda melalui kolonialisme. Sebaliknya, rakyat daerah jajahannya miskin-melarat dan hidup dalam keterbelakangan bila tidak dapat dikatakan hidup dalam kehinaan.

Sesungguhnya logika pikir Deventer bisa dijadikan batu loncatan untuk memulihkan atau “mengadilkan” sejarah buruk penjajahan Belanda atas Indonesia (sekali lagi apapun konotasi, pengertian, dan lingkup Indonesia itu dimaknai). Dalam laporannya sebagai anggota Parlemen Belanda ditahun 1904, Deventer dengan jelas mengungkap kenyataan kesulitan hidup dan kemiskinan parah rakyat jajahan. Dia juga dengan cermat menyusun berbagai program pembanguanan tanah jajahan sebagai bagian dari kebijakan Politik Etis yang dapat ditempuh kerajaan Belanda dalam memperbaiki keadaan rakyat di nusantara, seperti pertanian, pendidikan, transportasi, dan lain sebagainya. Orang mungkin bisa berargumen bahwa pemikiran Deventer itu hanya ditujukan secara terbatas bagi perbaikan nasib masyarakat Jawa dan Madura, tidak menyinggung masyarakat di pulau-pulau lain di nusantara. Namun sesungguhnya, dalam tulisan Deventer selanjutnya yang diterbitkan pada tahun 1908, dia secara jelas menjabarkan prinsip-prinsip etis bagi kebijakan pemerintah terhadap tanah jajahannya, yang tentu saja meliputi seluruh wilayah kolonial Hindia Belanda.

Argumen skeptis lainnya: bagaimana mungkin kita menerapkan ide Deventer itu, sedangkan skala waktu sudah berbeda, dengan kondisi hubungan kebangsaan yang juga sangat jauh berbeda, apalagi dengan generasi yang sudah berbeda, dan seterusnya? Konsep Deventer tentu saja dalam koridor Hindia Belanda sebagai tanah jajahan sehingga terdapat tanggung-jawab kerajaan Belanda untuk membangunnya. Sebaliknya saat ini, Indonesia bukan lagi menjadi bagian integral dengan Belanda sehingga pemerintah Belanda tidak perlu memikirkan keadaan bangsa Indonesia. Masih tersisa berbagai argumen penolakan lainya yang bisa dibangun dalam menyiasati “peniadaan” tanggung jawab atas kesalahan sejarah kolonialisme. Pada beberapa aspek tentu saja hal-hal logis tersebut dapat diterima.

Namun suatu kenyataan yang sangat sulit dibantah bahwa kesenjangan ekonomi-sosial yang teramat menyedihkan antara bangsa-bangsa terjajah dan eks penjajah yang terjadi saat ini, dan kemudian ter-dikhotomi kedalam negara-negara Selatan yang miskin-papa dan negara-negara Utara yang kaya-raya, merupakan implikasi sejarah hasil kolonialisme di masa lalu. Dalam bahasa lain, kondisi dunia saat ini tidak jauh berbeda dengan keadaan dimasa Deventer mengemukaan ide dan program pengembangan manusia di dunia ketiga, dalam konteks ini di Indonesia. Lagi, persoalan yang digugat Deventer adalah bagaimana memanusiakan manusia yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi kemakmuran luar biasa bagi bangsa Eropa, tidak penting apapun kewarga-negaraan dan afiliasi politik kenegaraannya. Ide Deventer itu memiliki nilai universal yang berlaku dimana saja, oleh siapa saja, dan kapan saja, melewati batas-batas wilayah, batas politik dan aliran, pemerintahan kenegaraan, dan bahkan sekat-sekat generasi.

Tidak diragukan bahwa ketika manusia atau bangsa merasa bersalah, ada kewajiban moral untuk menebus kesalahan itu, misalnya demi menjaga kehormatan diri sebagai bangsa beradab. Tidak penting bahwa kesalahan itu sudah berlalu begitu lama dan keadaan sudah berubah. Ketika sebuah niat baik untuk membalas dengan budi baik atas perlakuan buruk suatu bangsa terhadap bangsa lain, maka seharusnya tidak ada batas waktu yang boleh membenarkan sebuah pengingkaran atas tanggung jawab tersebut. Deventer telah meletakan landasan moralitas bagi pemerintah Belanda untuk “mengadilkan” kejahatan kolonialisme yang dilakukan nenek moyang bangsanya. Saat ini, tinggal menunggu kebesaran hati negara Belanda sebagai bangsa berkebudayaan maju, bangsa yang mengaku sebagai penganjur keadilan, negara beradab yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, untuk melakukan “Neo-politik Etis” atas rakyat di bekas wilayah jajahannya. Ataukah Belanda hanya sebagai bangsa bermulut besar, berkoar-koar dengan jargon kemanusiaan dan keadilan, tetapi tindakannya nol besar? Entahlah…***

Wilson Lalengke – The Netherlands

Sumber image di sini

BAGIKAN
Berita sebelumya175 Prajurit TNI Dianugerahi Medali PBB di Kongo
Berita berikutnyaSeorang Pria Tidak Makan dan Minum 70 Tahun
I came from a poor family in Central Celebes, Indonesia. “Shony” - that’s what my family and friends call me. With help from IFP, I completed a master’s in Global Ethics from the University of Birmingham, England in 2006. My interest in this field of study was based on over 15 years’ worth of studying and teaching “Indonesian Moral Education”. I believe the moral ethics of a nation is influenced by the global hegemonic values that are adopted and developed by the nation itself. Writing is one of my favorite hobbies.