Celoteh Wilson Lalengke – NUSANTARA MENGGUGAT: Mengadilkan Penjajahan Belanda (bagian ke-3)

0
16

Pewarta-Indonesia, Andaikan saya kaya raya, tinggal di gedung besar dan megah dengan perlengkapan hidup serba mewah. Saya juga memiliki tanah yang luas yang diolah dan berproduksi sepanjang masa. Lagi, saya memiliki tabungan yang melimpah dan makin bertambah setiap saat dari hasil usaha di atas tanah yang luas tadi. Di lain pihak, saya kebetulan bertetangga dengan sebuah keluarga yang miskin-papa. Rumahnya kardus yang kala hujan atap dan dindingnya berantakan diterbangkan angin. Makan sekali sehari sudah beruntung walau tidak bergizi; anak-anaknya tidak dapat sekolah karena ketiadaan biaya pendidikan. Begitulah gambaran kesulitan hidup mereka. Namun hubungan kami sangat baik sebagai tetangga meskipun di balik perbedaan kehidupan saya dan tetangga ini, kami sama tahu bahwa kekayaan yang saya nikmati sekarang adalah warisan dari kakek buyut saya. Kami juga sama tahu bahwa kakek buyut saya mendapatkan tanah yang luas, dan segala harta benda saat ini dari hasil menipu kakek buyut tetangga saya itu. Tapi saat hal tersebut terjadi, kakek buyutnya tidak dapat berbuat apa-apa, karena buyut saya memiliki kekuatan untuk berbuat apa saja terhadap tetangga-tetangga pada masa hidupnya.

Goran Collste, seorang profesor etika terapan dari Universitas Linkoping – Swedia, menuliskan ilustrasi tersebut di atas dalam artikelnya berkenaan dengan keadilan global. Gambaran itu merefleksikan dengan tepat ketimpangan kekuatan ekonomi dan politik antara negara-negara Barat dan dunia ketiga. Negara-negara Utara begitu kaya rayanya, sementara di lain pihak negara-negara Selatan harus puas dengan derita sepanjang hidupnya. Ketimpangan yang terjadi ini berkaitan erat dengan peristiwa masa lampau, masa kolonialisme Barat atas wilayah dan masyarakat negara-negara miskin. Collste kemudian menyertakan pertimbangan etika keadilan globalnya dengan mengatakan bahwa sudah merupakan kewajiban bagi para bangsa mantan penjajah untuk merektifikasi atau malakukan tindakan “mengadilkan” tingkah laku yang salah dari para pendahulu mereka. Dengan kata lain, bahwa cara mengatasi ketidak-merataan kesejahteraan antara masyarakat negara maju dan negara tertinggal adalah melalui kebijakan “mengadilkan” kekeliruan para pendahulu mereka.

Sekedar review data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), setiap hari terdapat 28.000 orang mati karena kelaparan. Diperkirakan ada 19 % penduduk dunia ketiga atau sekitar 950 juta hidup dalam kategori sangat miskin; dan lagi 824 juta orang hidup tanpa persediaan bahan makanan yang cukup. Data lain mengungkapkan bahwa setidaknya ada 45 % dari total populasi penghuni bumi ini hidup dengan modal kurang dari 2 dollar Amerika sehari. Dari total 45 % itu hampir seluruhnya berdiam di negara-negara miskin. Sementara itu, 15 % dari penduduk negara maju hidup berfoya-foya dengan tidak kurang dari 75 dollar per hari. Data lebih lanjut memperlihatkan bahwa jika kekayaan masing-masing pihak digabungkan, maka gabungan kekayaan dari 903 juta penduduk negara kaya menguasai 79,7 % kekayaan dunia, sementara dari 2,8 miliar orang di negara miskin hanya menghasilkan gabungan kekayaan sebesar 1,2 % saja. Bayangkan, betapa jauhnya perbedaan itu; bukan lagi antara langit dan bumi tapi ibarat neraka dan sorga. Dasyat…

Kita mungkin bertanya: apa artinya data itu? Lebih jauh, untuk apa data itu bagi dunia? Atau lebih spesifik, untuk apa data itu bagi hubungan Belanda dan Indonesia? Pada kondisi nyata, menurut data tahun 2005 Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat yang dilansir oleh liputan6 SCTV, jumlah rakyat miskin Indonesia adalah 16 % atau sekitar 36 juta orang dengan acuan standar hidup Rp. 122 ribu per bulan atau sekitar Rp. 4.000 perhari perorang. Jika 1 dollar Amerika Serikat sama dengan Rp. 9.000, maka jumlah 36 juta rakyat Indonesia yang oleh BPS itu dikategorikan miskin, sesungguhnya paling tepat disebut kelompok rakyat nyaris mati, karena hidup kurang dari setengah dollar sehari. Jadi wajarlah kalau dimana-mana wilayah di nusantara penuh jeritan busung lapar, manusia rangka berkeliaran di mana-mana, gaung-gaung kematian menderu di sudut-sudut desa, dan seterusnya, dan seterusnya. Apakah negara peduli? Pertanyaan serupa juga berlaku buat kita semua: apakah Anda peduli? Ketika negara dan Anda tidak peduli, tentu si Belanda lebih tidak akan peduli.

Membandingkan data antara BPS dan Bank Dunia, kita bisa melihat bahwa betapa badan-badan negara Indonesia terbiasa kurang teliti, atau lebih tepatnya tidak jujur, dalam mengemukakan keadaan real masyarakat. Rakyat yang sehari-hari terlunta dalam ketidak-pastian hidupnya. Bank Dunia menyatakan bahwa prosentase orang miskin di Indonesia mencapai 53,4 %, lebih dari setengah total jumlah penduduk Indonesia. Dengan kata lain ada sekitar 127 juta orang miskin di negara ini. Artinya apa? Jika di rumah Anda ada 2 orang, maka satu di antara Anda berdua (semisal suami – istri) adalah si miskin. Semakin banyak jumlah anggota keluarga di rumah Anda, semakin besar pulalah kemungkinan jumlah “orang kere” di rumah kita. Namun, karena begitu menjamurnya kemiskinan di masyarakat Indonesia, maka ia seakan menjadi nilai sosial yang sudah normal dan tidak perlu digugat.

Ingin tahu berapa kekayaan negara Belanda? Secara sederhana kita dapat melihatnya melalui analisa data ini, walau tidak akan menghasilkan perkiraan seakurat yang diharapkan. Anggaran pengeluaran Belanda tahun 2007 berkisar 306,5 miliar dollar Amerika. Anggaran sebesar itu digunakan untuk membiayai negara bersama penduduknya yang berjumlah 16,5 juta jiwa. Di lain pihak, anggaran pengeluaran Indonesia pada tahun yang sama adalah 79,5 miliar dollar untuk biaya negara bersama 238 juta rakyatnya. Dimisalkan saja anggaran itu dibagi rata kepada rakyat kedua bangsa, maka akan terlihat perbandingan sebagai berikut: setiap satu orang Belanda mendapat uang 18.575,75 dollar alias Rp. 167 juta lebih. Sebaliknya, setiap orang Indonesia mendapat 334 dollar atau kurang lebih Rp. 3 juta rupiah. Dari perbandingan ini dapat dibangun asumsi bahwa rakyat Belanda pada hari ini menempati posisi 55,6 kali lipat lebih sejahtera daripada rakyat Indonesia.

Banyak orang memandang sinis ketika kita seakan-akan ingin membanding-bandingkan harta yang kita miliki dengan milik orang lain. Pepatah nenek moyang mengajarkan “jangan lihat ke atas nak, tetapi pandanglah ke bawah; masih banyak orang lain lagi yang lebih miskin dan teraniaya daripada kita”. Itu benar. Tetapi yang jadi persoalan adalah bahwa harta kekayaan Belanda, mantan penjajah itu, sebagian besarnya secara tak diragukan merupakan harta milik nenek moyang bangsa Indonesia yang dirampok selama beratus tahun dimasa lalu. Mereka tidak hanya merampok kekayaan nusantara, tapi juga membunuhi banyak rakyat. Bilamana kekayaan negara tersebut adalah hasil keringat bangsanya sendiri, dengan perjuangan dan kerja kerasnya sendiri, tentu saja sesuatu yang amat memalukan untuk meneruskan artikel ini. Tetapi ketika kita sadar bahwa ada perlakuan yang salah, penuh lumuran dosa dalam pengambil-alihan harta kekayaan dari tanah jajahan berpindah ke para kolonialis brengsek itu, maka ada keharusan moral bagi anak-cucu nenek moyang Indonesia untuk menggugatnya.

Namun harus diakui bahwa persoalan rumit ini akan semakin ruwet ketika kita tiba pada pertanyaan-pertanyaan berikut: Lantas, apa yang bisa dan harus kita lakukan? Adakah sesuatu argumen yang bisa menjadi dasar berpijak bagi sebuah usaha “mengadili” ketidak-adilan di antara nenek moyang kedua bangsa? Bolehkah kita yang hidup hari ini, sebagai orang yang tidak merasakan pahitnya penjajahan, melakukan “penuntutan” keadilan bagi para pendahulu bangsa? Wajarkah kita menuntut kepada mereka generasi Belanda hari ini yang tidak tahu-menahu tentang kelakuan buruk nenek moyangnya dulu? Pertanyaan akan semakin menggunung tatkala kita harus juga memasukkan kriteria siapakah bangsa Indonesia yang terjajah di masa lalu itu? Apakah benar bila bangsa Indonesia diartikan mereka yang tersebar dari Sabang hingga Mearuke yang boleh menyampaikan gugatannya? Sebaliknya, bukankah sangat banyak warga Belanda saat ini justru bernenek moyang dari bangsa lain, seperti dari Indonesia, Timur Tengah, Afrika, dan negara-negara Eropa sekitarnya? Wajarkah kita menuntut kepada orang yang nenek moyangnya sama sekali tidak terkait-kait dengan masalah kolonialisme?

Pada titik ini, yang paling penting adalah bahwa kedua belah pihak, si-penjajah dan si-terjajah, dalam konteks kolektivitas kenegaraan, benar-benar memahami keadaan sekarang sebagai akibat dari kejadian masa lalu. Kedua bangsa mewarisi sebuah keadaan yang terbentuk oleh sebuah kesalahan dan ketidak-adilan. Bila pengertian ini sudah menjadi pemahaman bersama, maka upaya-upaya mencari solusi terbaik bagi “mengadilkan” kekeliruan para pendahulu bangsa Belanda dapat diformulasi dengan lebih mudah. Pemahaman dan pengertian, yang kemudian diikuti oleh kemauan untuk memperbaiki “situasi salah” ini akan melahirkan komitmen-komitmen kuat di antara kedua bangsa. Sesungguhnya jalan-jalan buntu akan terbuka ketika semua pihak boleh berbesar hati melihat realitas dan menerimanya sebagai sesuatu yang perlu dipertanggung-jawabkan konsekwensinya. Berkaitan dengan ini, kejujuran dan kesediaan untuk mengakui secara “gentle” atas kesalahan kakek-nenek moyang dari pihak Belanda menjadi batu ujian bagi mereka.

Tentu akan lebih baik dan beretika jika Belanda dapat menjadi pihak yang melakukan inisiasi dalam kemelut “mengadilkan” kelakuan bangsanya. Namun, ketika harapan itu tiada kunjung menampakkan sinar, maka kewajiban kita anak negeri yang menyadarkan mereka. Membangunkan akal-budi bijaksana para kolonialis adalah tugas yang diberikan oleh nenek moyang Indonesia kepada generasi penerusnya. Sejarah kelam yang dipelajari di bangku sekolah adalah nyata hidup kakek nenek bangsa. Semua pengetahuan sejarah ini bukan hanya untuk dihapal dan diketahui semata. Ia baru akan bernilai jika bangsa ini mengambil hikmah dan pelajaran dari pengalaman sejarah itu. Pelajaran terpenting adalah bahwa ada ketidak-adilan yang telah menjadi penyebab utama derita tiada berkesudahan bangsa dan negara Indonesia hingga kini. Ketika kita mengetahui ketidak-adilan terjadi, maka menjadi tugas kita untuk memperbaikinya. Salah satu cara perbaikan itu adalah “mengajukan gugatan”, pencarian keadilan bagi “mengadilkan” kesalahan pihak yang bersalah dimasa lalu.

Langkah awal yang boleh menjadi agenda setiap anak bangsa adalah mengupayakan bangkitnya kesadaran generasi muda Indonesia berkaitan dengan rangkaian sejarah bangsanya. Poin penting yang perlu dimaknai adalah lahirnya pemikiran yang konstruktif berkenaan dengan perlunya “mengadilkan” kesalahan kolonialisme dimasa lalu yang telah memporak-porandakan martabat bangsanya. Sungguh jauh dari maksud melakukan balas dendam kepada mantan penjajah, tapi kita harus menyelesaikan persoalan penjajahan itu secara logis, beradab, dan beretika. Dalam konstelasi hubungan antar bangsa yang semakin intens dan tak terelakan menyentuh setiap sudut kehidupan manusia, kristalisasi persoalan kolonialisme menjadi sesuatu yang perlu diselesaikan dengan damai dan manusiawi dalam kerangka keadilan global.

Dengan kemampuan berpikir seperti ini, kita tidak lagi akan bertemu dengan seliweran warga Belanda di nusantara yang dengan tanpa nurani menonton kemiskinan dan kemelaratan rakyat keturunan jajahannya. Sebaliknya, kita juga bisa berharap banyak kepada para mahasiswa dan pelancong Indonesia di Belanda, serta negara kaya di Eropa lainnya, untuk tidak sekedar berjalan dan melihat penuh kekaguman akan situasi perkembangan kemajuan bangsa mantan penjajah nenek moyangnya. Pengalaman mereka berada di negara-negara maju seharusnya melahirkan suatu kesadaran bahwa bangsanya nun jauh di nusantara sana melewati hari-hari penuh sengsara akibat tindak-tanduk kolonialisme masa lalu. Dan kesadaran itu seharusnya memunculkan kekuatan untuk menyampaikan gugatan kemanusiaan kepada kaum kolonial. Bung Hatta dan kawan-kawannya adalah contoh konkrit yang bisa jadi panduan generasi Indonesia di luar negeri. Apa dan bagaimana mereka berbuat bagi kepentingan negeri malang di Timur Jauh sana. Sejarah memang selalu berulang, dan generasi saat ini harusnya mengambil bagian dari pengulangan pergerakan Indonesia yang sedang akan terjadi ini.

Hingga pada akhirnya, suatu saat nanti sikaya (baca: Belanda) tidak lagi akan terus menerus dijejali oleh beban moral “rasa bersalah” ketika melihat tetangganya tidur beralaskan koran akibat ketamakan nenek moyang bangsanya.***

Wilson Lalengke – The Netherlands
Master in Applied Ethics student Universiteit van Utrecht

Sumber image di sini

BAGIKAN
Berita sebelumyaDeklarasi FORUM “F0-1” INDONESIA
Berita berikutnyaTugu perjuangan 1945
I came from a poor family in Central Celebes, Indonesia. “Shony” - that’s what my family and friends call me. With help from IFP, I completed a master’s in Global Ethics from the University of Birmingham, England in 2006. My interest in this field of study was based on over 15 years’ worth of studying and teaching “Indonesian Moral Education”. I believe the moral ethics of a nation is influenced by the global hegemonic values that are adopted and developed by the nation itself. Writing is one of my favorite hobbies.