POTRET SENAYAN 1: Sedekah Pengemis

0
16

Pengantar

Pewarta-Indonesia, Menjelang dua tahun sudah saya malang-melintang di sudut dan ruang kompleks parlemen Indonesia, yang biasa dikenal dengan Kantor MPR/DPR/DPD, atau oleh pekerja media di sebut Kompleks Senayan, setelah dalam dua tahun ini saya bertugas sebagai salah satu “pesuruh”-nya lembaga DPD-RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia). Tentu banyak kisah, cerita, dan fenomena yang tiada luput terekam sudah, baik yang secara langsung dialami atau disimak, maupun hanya berupa cerita berantai dari satu teman ke teman yang lain. Tentunya juga banyak hal yang jadi pertanyaan setiap “orang di luar” tentang kehidupan macam apa yang terjadi di kompleks para penentu kehidupan politik negeri bernama Indonesia itu.

Memandang banyak hal dari banyak sisi, saya coba buka tirai kelambu komplek senayan untuk pembaca sekalian. Tentu saja sesuai dengan versi mindset dan kemampuan persepsional personal yang saya miliki. Namun, jangan banyak berharap saya akan membuka pintu lebar-lebar tentang hal-hal yang menjadi incaran para “paparazzi-politik”, karena saya tidak akan cerita soal itu. Mengapa? Keselamatan pribadi jadi alasan klasik, tapi yang lebih pasti karena saya (saat ini) tidak tertarik tentang dunia itu.

Yang saya ingin cerita lebih kepada keseharian gerak dinamika sosial yang terjadi di balik tembok pagar tinggi komplek senayan, terutama berkenaan fenomena “aneh yang memang aneh” dan/atau “aneh yang dianeh-anehkan”. Barangkali juga akan terkesan terlalu nyleneh, teramat usil, atau urusan remeh-temeh, tidak penting, dan lain sebagainya. Namun, saya ingin cerita, hanya sekedar ingin berbagi cerita. Pada tahap awal, bolehlah saya berujar bahwa kehidupan kompleks senayan adalah cermin kehidupan sosial di komunitas luas di negeri ini. Pesan saya, bila anggapan pembaca cerminnya buram, kiranya cermin itu janganlah dipecahkan. Namun bila ingin mengganti cerminnya dengan yang lebih baik, lebih terang, lebih bermanfaat, itu adalah soal lain…
———

Sedekah Pengemis

Semua orang yang pernah masuk ke kompleks senayan pasti pernah melewati pintu-pintu masuk, layaknya ketika memasuki sebuah kompleks perkantoran secara “normal” (baca: tidak loncat pagar, membobol pagar, atau terjun dari helikopter, dan lain-lain). Nah, di komplek senayan terdapat 3 buah pintu masuk: gerbang utama di depan Gedung MPR di Jalan Gatot Subroto, gerbang lapangan tembak yang berada di bagian belakang kompleks, dan satu lagi gerbang khusus kendaraan roda dua alias sepeda motor yang letaknya berkisar 20-an meter dari pintu gerbang lapangan tembak, juga di belakang kompleks. Penjagaan di ketiga pintu masuk ini memang cukup ketat, terutama di hari-hari penting saat eskalasi politik dalam negeri diperkirakan meninggi. Penjagaan bisa super super ketat.

Suatu waktu, saya yang sehari-hari ke kantor ini menggunakan sepeda motor, berboncengan dengan seorang kawan. Waktu itu saya belum lama menggunakan sepeda motor, karena sebelumnya saya berjalan kaki saja ke kantor dari kediaman (baca kos-kosan) yang tidak seberapa jauh. Sebagai gambaran sekilas, setiap pengendara motor yang memasuki kompleks senayan akan dihadang di depan pintu gerbang masuk persis di mulut pagar. Hampir semua pengendara motor akan ditanyai “mau kemana?” dan akan diberikan karcis masuk warna merah jambu yang di atasnya dituliskan tanda nomor kendaraan Anda. Karcis ini gratis alias dicetak menggunakan anggaran negara, juga areal parkir gratis. Saat akan keluar dari kompleks, karcis tersebut harus dikembalikan kepada petugas di pintu masuk di mulut pagar tadi.

Nah, saat berboncengan dengan teman itu, sebut saja Andi, keluar dari kompleks melewati pintu gerbang khusus motor, Andi buru-buru keluarkan dompet. Saya katakan gak usah repot-repot, karena saya cukup mengembalikan karcis merah jambu dan segera melenggang dengan lancar keluar kompleks. Rupanya, mas Andi ini begitu sensitif. Dia mengeluarkan dompet mengambil lembaran ribuan untuk sang penjaga karena petugas ini dengan agak atraktif malu-malu menanyakan karcis sambil mengipas-ngipaskan tumpukan beberapa lembar uang ribuan di tangannya. “Itu artinya, dia minta karcis warna lain Pak,” kata Andi ke saya. Saat itu saya tidak begitu menghiraukan.

Beberapa waktu kemudian saya mulai merenung, terutama karena hampir setiap saya melewati gerbang motor itu keluar dari kompleks, salah seorang petugas yang biasanya berdua-bertiga, memegang uang receh ribuan. Kadang-kadang dipegang secara bertumpuk dengan karcis, mungkin supaya terkesan memegang karcis. Sering saya lihat tamu bermotor yang dengan tulus, iklas, lugu, terpaksa, dan raut air muka bermacam-ragam lainnya menyodorkan receh-ribuan, dua-ribuan, kepada petugas yang berjaga. Ada juga yang, karena mungkin sudah biasa, berlalu sambil bertemu tangan dengan petugas secara cepat, secepat lembaran ribuan berpindah tangan dari pengendara ke petugas.

Setiap orang bisa saja memiliki berbagai alasan yang berbeda melakukan maupun mengartikan fenomena itu. Ada saja pengendara yang tidak ingin repot melewati gerbang dan ingin melenggang dengan segera secara “aman” tanpa hambatan. Terutama bagi mereka yang harus memperlihatkan STNK bila karcis merah jambu tidak dicap oleh petugas jaga parkir DPR ataupun DPD. Untuk diketahui, biasanya petugas gerbang akan meminta pengendara memperlihatkan STNK, layaknya di kantor-kantor lainnya di Jakarta, bila karcis-nya belum diberi cap oleh petugas di tempat perparkiran. Mungkin ada juga pengendara yang memang ingin berbagi dengan petugas sehingga dengan sukarela memberinya lembaran ribuan. Faktor kenal-akrab dan kenalan-dekat dengan petugas bisa juga jadi alasan dalam interaksi di gerbang komplek senayan ini.

Saya tidak tahu persis apakah hal serupa terjadi juga pada 2 gerbang yang lain. Tetapi saya punya pengalaman sedikit unik. Saat itu, saya pulang agak malam, sudah bubaran jam kantor. Pada saat seperti itu (malam hari) pintu gerbang motor sudah tertutup, dan saya harus melewati gerbang khusus mobil yakni gerbang lapangan tembak (disebut gerbang lapangan tembak karena berdekatan dengan komplek lapangan tembak senayan). Sebelum pulang, saya pastikan karcis merah jambu sudah ter-cap parkir DPD RI. Ternyata, sang petugas masih meminta saya mengeluarkan STNK. Saya tolak dengan alasan karcis sudah dicap. Padahal alasan sesungguhnya saya malas narik dompet untuk mengambil STNK di dompet itu. Akhirnya beberapa menit terjadi dialog memanas karena sama-sama keuh-keuh tidak bergeming dari sikap awal yang diambil. Petugas tetap meminta, saya tetap berkeras tidak.

Penyelesaian, sipetugas melunak. Saya diminta menghadap ke komandannya yang sedang senda-gurau di pos penjagaan yang hanya satu meteran dari tempat kami “diskusi” tadi. Sang komandan rupanya seia sekata dengan anak buahnya, tetapi saya tidak bergeming. Akhirnya, ketika dia tanya ‘Anda dari mana’, dan saya katakan saya pegawai baru pindahan dari daerah di Sekretariat Jenderal DPD RI, si komandan akhirnya melunak tapi dengan pesan “suruh komandan keamanan DPD telepon komandan kami, ya.” Apa urusannya? Yang penting saya sudah bisa melenggang keluar. Belakangan saya dapat informasi dari teman-teman satuan keamaan DPD RI bahwa saat itu sedang terjadi konflik perebutan lahan parkir di kompleks senayan, antar komandan, hahaha.

Kejadian lain, suatu pagi saya dijemput oleh seorang mahasiswi Universitas Indonesia untuk memberikan materi seminar di kampus mereka di UI Depok. Saya bawa serta dua orang staf dari sekretariat Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) untuk menemani agar saya “aman” bisa pulang dengan selamat pergi dan pulang. Ketika melewati pintu gerbang lapangan tembak, dasar simahasiswi ini baru pertama kali masuk kompleks senayan, saat dia mengembalikan karcis masuk disertakan dengan selembar uang 50-ribuan. Tentu saja terlalu besar untuk ditinggalkan sebagai bayaran parkir, jadi sambil menunggu kembalian, sang petugas kembali ke pos mencari uang receh kembaliannya. Rupanya karena masih pagi, belum ada uang kembalian, dan dengan terpaksa lembar 50-an ribu harus kembali kepada pemiliknya.

Kejadian kutip-mengutip, uang tip, atau dengan bahasa “resmi” pungutan liar oleh kalangan berseragam dengan dalih “keamanan dan ketertiban” hampir merata di mana-mana. Modus operandi bisa macam-macam. Ada bentuk kotak amal, serah-terima langsung tangan ke tangan, hingga uang diambil karcis tidak diberi. Mungkin karena kejadian seperti itu telah jadi bagian kehidupan sehari-hari, maka hampir semua orang berpikir “masa bodoh” dengan fenomena alamiah masyarkat Indonesia yang satu ini. “Itu hal biasa saja, tidak perlu dipikirkan, apalagi dipermasalahkan…” demikianlah komentar kebanyakan kita.

Pada kali yang lain, saya terpikir ketika selepas keluar dari kompleks senayan, setiap pengendara motor ataupun mobil yang mengarah ke arah Palmerah pasti dihadang oleh barisan pengemis di persimpangan jalan berjarak hanya 50-an meter dari pintu keluar kompleks. Mereka mendekati pengemudi atau penumpang mobil dan motor satu persatu sambil menadahkan tangan meminta sedekah. Menurut khabar, ada peraturan daerah yang melarang mereka meminta-minta dan melarang masyarakat memberi sedekah kepada mereka. Jika tertangkap tangan, akan dikenai sanksi? Begitulah yang saya dengar. Lantas, saya sibuk berpikir sendiri apa bedanya beri seribuan ke petugas keamanan kompleks senayan dengan beri seribuan ke pengemis di jalanan ini? Mungkin ada bedanya, mungkin juga tidak.

Keseharian di pintu pagar kompleks senayan seperti digambarkan di atas, sesungguhnya tidak ada yang istimewa, karena “sudah biasa” dan terjadi bukan di sini saja. Namun, tentunya amat naïf jika hal seperti itu harus luput dari perhatian masyarkat secara terus-menerus, dengan alasan nilai uang kutipannya kecil sekali bila dibandingkan dengan nilai tilep-menilap di dalam gedung di kompleks senayan yang mereka jaga. Semestinyalah jika pintu-pintu gerbang lembaga pembuat undang-undang negeri itu menjadi contoh teladan bagi pembersihan budaya koruptif bagi bangsa yang sedang sakit-sekarat ini.

Mungkin harapan dan hayalan saya terlalu tinggi? Atau selerah saya malah yang amat rendah hingga soal-soal begituan diurusin? Walahualam…

Wilson Lalengke – Senayan

BAGIKAN
Berita sebelumyaOknum Anggota LPPNRI Digelandang Polisi
Berita berikutnyaMutasi Jabatan di Jajaran TNI
I came from a poor family in Central Celebes, Indonesia. “Shony” - that’s what my family and friends call me. With help from IFP, I completed a master’s in Global Ethics from the University of Birmingham, England in 2006. My interest in this field of study was based on over 15 years’ worth of studying and teaching “Indonesian Moral Education”. I believe the moral ethics of a nation is influenced by the global hegemonic values that are adopted and developed by the nation itself. Writing is one of my favorite hobbies.